BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Rabu, 11 Mei 2011

Hanya Rp 50 juta/Tahun, Situs KPK Sudah Full Paket

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Situs resmi DPR yakni www.dpr.go.id menyedot anggaran Rp 9,7 miliar untuk biaya pemeliharaannya. Angka itu terbilang fantastis, jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hanya menghabiskan Rp 50 juta/tahun untuk pemeliharaan situsnya.

Berdasarkan DIPA tahun 2010 yang diperoleh dari bagian pelayanan informasi KPK, tercatat anggaran pengelolaan website sebesar Rp. 50 juta saja. Anggaran ini untuk dukungan operasional pada situs www.kpk.go.id yang memiliki jumlah hits 14.479.184.

Dan tak hanya itu saja, anggaran Rp 50 juta, itu juga telah mengcover aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan situs KPK seperti twitter dan facebook. Untuk saat ini follower twitter @KPK_RI sebanyak 22.157.

Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, DIPA Setjen DPR tahun 2010 mengucurkan anggaran Rp 20 miliar untuk dana teknologi informasi DPR. Anggaran itu dipecah untuk beberapa pos. Pos pertama untuk situs resmi DPR yaitu www.dpr.go.id yang menyedot anggaran Rp 9,7 miliar. Uang ini untuk biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.

Pos kedua, program pengembangan sistem teknologi informasi dan seminar lokakarya soal pengembangan sistem informasi DPR dengan nilai Rp 9,35 miliar. Pos ketiga yaitu biaya pembayaran provider website informasi perpustakaan DPR sebesar Rp 660 juta.
 

Tidak ada komentar: