BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 03 Mei 2011

Hardiknas, Pendidikan Layak Masih Jadi Impian

INILAH.COM, Bandung - Setiap tanggal 2 Mei, seluruh bangsa Indonesia memeringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari lahirnya Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara tersebut selalu diisi dengan unjuk rasa.
Sepanjang hari Senin (2/5/2011) ini, Kota Bandung diramaikan dengan demonstrasi. Di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung yang merupakan kantor Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dua kelompok mahasiswa menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Koordinator BEM Bandung Raya Ali Mahfudz mengatakan, pemerintah kerap menggembar-gemborkan dua bidang tersebut sebagai bidang prioritas pembangunan.

"Banyak permasalahan pendidikan yang muncul ke permukaan. Tidak adanya tranparansi anggaran pendidikan di Jabar. Kemudian komersialisasi di tubuh lembaga pendidikan yang marak terjadi sehingga pendidikan hanya untuk orang kaya," kata Ali dalam orasinya, Senin (2/5/2011).

Mahasiswa belum melihat kemajuan yang signifikan dari pengucuran anggaran yang cukup menyedot uang rakyat itu. "Biaya pendidikan ternyata masih mahal. Mungkin karena anggaran 20% itu masuk belanja gaji dan lain-lain," ujarnya.

Oleh karena itu, BEM meminta Pemprov Jabar serius menjalankan pembangunan sektor pendidikan, salah satunya merealisasikan janji-janji pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade).

"Kita tidak ingin Hade seperti pemimpin lainnya. Kami akan mendorong Hade untuk tetap bekerja lebih serius dalam merealisasikan janjinya itu," tegasnya.

Sedangkan demonstran dari GMB menilai kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia masih buruk. Karena itu, mereka menuntut terwujudnya daya tampung pendidikan untuk semua kalangan, meningkatkan anggaran pendidikan 20% di luar gaji pegawai, dan meningkatkan kinerja para pengajar.
Aksi serupa juga dilakukan para mahasiswa yang tergabungd dalam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung dan GMB di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh Kota Bandung.
Selain di kantor pemerintahan, sejumlah kelompok mahasiswa menggelar demo di kampusnya masing-masing. Seperti dilakukan Keluarga Mahasiswa (KM) ITB di depan kampus mereka di Jalan Ganeca Kota Bandung.
Dalam aksinya mereka menolak liberalisasi dunia pendidikan di Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan penulisan opini para mahasiswa ITB terkait masalah pendidikan, di atas spanduk putih berukuran 10 X 1 meter, Senin (2/5/2011).
Tuntutan hampir serupa disampaikan kalangan guru dan orangtua siswa. Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) dan Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Bandung mendatangi Gedung DPRD Bandung Jalan Aceh, Senin (2/5/2011).

Mereka menuntut Dewan mendesak Pemkot Bandung menaikkan dan membayarkan rapel tunjangan guru pegawai negeri sipil (PNS) Bandung yang hingga saat ini belum cair.

"Dari tiga kali kenaikan pada 2008, 2009, dan 2010 nilai tunjangan beras bagi PNS Kota Bandung tidak sekalipun melakukan penyesuaian sampai April 2011, tunjangan beras guru PNS hanya Rp4.158 per Kg," kata Sekretaris Umum FAGI Kota Bandung Iwan Hermawan di sela-sela aksi Senin (2/5/2011).
Aksi yang digelar sejumlah elemen masyarakat, mulai dari para guru, siswa, mahasiswa dan organisasi yang peduli pada masalah pendidikan tersebut, tak lepas dari masih memprihatinkannya kondisi pendidikan di Indonesia.
Selain masih banyaknya kasus buta huruf, tingkat pendidikan masyarakat pun masih rendah. Di Kota Bandung misalnya, lama bersekolah hanya mencapai 10,68 tahun atau rata-rata hanya sampai kelas II SMA. Hal itu pun sangat berhubungan dengan masih buruknya sarana dan prasarna pendidikan, seperti ketiadaan bangunan kelas yang layak, kualitas pengajar dan masih banyak lagi.
Semua itu bermuara pada perhatian pemerintah yang masih terlalu kecil menganggarkan dana pendidikan, baik dalam APBD maupun APBN. Memang sejak beberapa tahun lalu, di sejumlah daerah sudah menerapkan kebijakan anggaran pendidikan 20% dalam APBD. Namun nyatanya, sebagian besar anggaran tersebut malah habis untuk belanja pegawai dan operasional dinas pendidikan.
Adanya berbagai program bantuan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, atau program-program beasiswa, ternyata sejauh ini belum mampu meningkatkan mutu pendidikan.
Pemerintah sendiri sebenarnya tidak tinggal diam juga dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Di Kota Bandung, pada 2011ini Pemkot Bandung mengucurkan dana BOS hingga Rp153 miliar yang berasal dari APBN.
Sedangkan dari APBD, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menegaskan, Pemkot telah mengeluarkaan dana hingga Rp1 triliun lebih untuk berbagai program pendidikan selama 2010 lalu. Dana tersebut termasuk untuk gaji guru PNS yang mencapai 13.000 orang.
Di tingkat provinsi pun banyak program yang dilakukan Pemprov Jabar. Salah satunya, Pemprov Jabar akan membangun 6.000 ruang kelas di seluruh sekolah di Jabar pada 2011 ini. Dari 6.000 ruang kelas yang akan dibangun tersebut, sebanyak 5.000 ruang akan dianggarkan dalam APBD Jabar.

"Sementara sisanya sebanyak 1.000 ruang kelas akan ditangani oleh setiap Kabupaten dan Kota di Jabar," ujar Gubernur Ahmad Heryawan, beberapa waktu.
Sejauh ini, apa yang dilakukan pemerintah masih belum bisa memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang dijanjikan dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain menuntut dan mendorong pemerintah menyelenggarakan pendidikan nyang baik, tentunya diperlukan juga peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Dengan upaya yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia lebih meningkat. Dan Hardiknas yang setiap tahun diperingati, tidak menjadi seremoni belaka, tapi menjadi tonggak peningkatan mutu pendidikan bangsa.[gin]

Tidak ada komentar: