Pemerintah kamboja menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Thailand yang mensyaratkan penarikan pasukannya dari wilayah perbatasan sebelum digelar negosiasi Komite perbatasan gabungan (Joint Border Comittee/JBC) antara dua negara.
Thailand juga memakai permintaan itu sebagai syarat penandatanganan proposal pengiriman tim pemantau yang diusulkan Indonesia.
"Kami sudah tegaskan saat bertemu Menlu Marty kemarin, tidak bisa menarik pasukan kami dari wilayah kami sendiri," tegas Menlu Kamboja, Hor Namhong, sesudah sesi sidang KTT ASEAN di Balai Sidang Jakarta, Sabtu (07/05).
Menurut Menlu Kamboja Thailand meminta syarat itu meski sudah tahu pasti bahwa negaranya tidak akan menyetujuinya.
Sebaliknya menurut pihak Thailand, syarat ini merupakan satu-satunya cara untuk meneruskan perundingan sebagaimana ditetapkan dalam Memo Kesepahaman antar dua
negara dalam upaya mengatasi konflik perbatasan.
"Kami cuma minta agar mereka menarik pasukan karena keberadaan pasukan tidak sejalan dengan MoU," tukas Menlu kamboja Kasit Piromya.
Tak ada jadwal
Perang klaim antara dua pihak makin panas terjadi dan berpuncak pada bentrokan yang menewaskan sedikitnya 17 prajurit dan warga sipil dari dua negara.Kedua pihak akhirnya sepakat menggelar gencatan senjata tidak resmi, menunggu langkah diplomasi berikutnya.
Thailand menuding Kamboja sengaja membesarkan persoalan setelah berniat membawa klaim perbatasan ke mahkamah internasional.
"Sikap Thailand adalah selalu bersedia menyelesaikan masalah dengan damai, tapi kami butuh jaminan bahwa tidak ada pihak yang berniat menjadikan masalah ini
sebagai isu internasional," kata PM Abhisit Vejjajiva dari lokasi sidang utama KTT ASEAN.
Pelaksanaan KTT ASEAN mulanya diharapkan akan memberi kesempatan pada dua pimpinan tertinggi pemerintahan untuk langsung bertemu, namun hingga hari ini
tak ada jadwal mengkonfirmasi hal itu.
Meski demikian dalam jadwal pertemuan bilateral maupun trilateral yang berlangsung hari ini dan besok, sejumlah pejabat termasuk Menlu marty Natalegawa
menyatakan eprsoalan ini akan turut dibahas.
Dalam pidato pembukaannya pagi tadi, Presiden Susilo bambang Yudhoyono selaku ketua ASEAN mengatakan konflik antar naggota harus diselesaikan dalam forum dialog ASEAN.
Seperti dilaporkan wartawan BBC Dewi Safitri, Indonesia berniat mengirim sebuah tim beranggota 30 orang ke perbatasan yang disengketakan, yang akan ditempatkan
di dua bagian perbatasan.
Tanpa adanya perjanjian gencatan senjata secara resmi serta perang klaim yang terus berlangsung, tim ini dianggap penting untuk mencatat situasi lapangan dan menjadi pemantau konflik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar