JAKARTA--Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat untuk ekstra hati-hati memilih calon kepala daerah. Sebaiknya cari calon pimpinan yang bersih dan bebas korupsi. Imbuan ini terkait banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Yang mencemaskan KPK, ada sejumlah calon kepala daerah berstatus tersangka namun memenangkan pemilukada.
"Kunci seorang calon kada itu terpilih atau tidak tergantung masyarakat. Jadi masyarakat harus jadi filter dan bukan malah mendukung seorang figur bermasalah menjadi pimpinan," ungkap Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar saat dihubungi JPNN, Selasa (3/5).
Dia juga mengimbau agar masyarakat ketika memilih pimpinan bukan melihat figur dari banyaknya uang dan suka bagi-bagi uang ke calon pemilih. Tetapi yang dipilih sebaiknya yang punya visi dan misi memajukan daerah.
"Masyarakat harus lebih pintar pilih figur. Jangan karena calon kadanya suka bagi-bagi duit meski yang bersangkutan tersangkut kasus hukum (korupsi), tetap dipilih," ujarnya.
Lantas apakah seseorang yang tersangkut masalah korupsi bisa maju pilkada? Menurut Haryono, keputusan itu ada di tangan KPUD. Secara politis, KPK tidak masuk di ranah tersebut.
"Itu kewenangan KPUD untuk menerima atau tidak. KPK hanya mengurus masalah hukum saja. Makanya saya tegaskan tadi, kuncinya ada di masyarakat. Meski calon kadanya diizinkan ikut pilkada, tapi kalau masyarakat tidak memilihnya kan tidak akan jadi dia," tegasnya. (esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar