INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyetujui usulan evaluasi total kunjungan kerja keluar negeri bagi anggota dewan. Pram pun menyetujui jika kunjungan keluar negeri harus dibatasi.
Kunjungan kerja anggota DPR merupakan persoalan tersendiri. Pertama, anggarannya terbatas sementara substansi kunjungan itu sendiri banyak yang tidak jelas. Apalagi, jumlah kunjungan itu sangat banyak. "Kepentingan keluar negeri harus dibatasi," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/4/2011).
Politisi PDI Perjuangan ini juga berpendapat studi banding anggota DPR tidak perlu banyak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung seperti bertemu parlemen. "Cukup datangkan ahli saja, seyogyanya yang kompeten untuk memanfaatkan undang undang," jelas dia.
Setiap tahun, kunjungan kerja DPR selalu menjadi masalah. Sebab, meskipun publik menolak, mereka tetap saja pergi. Selalu ada alasan bagi mereka untuk melancong. Ada yang ke Yunani dengan alasan mempelajari etika, ada pula yang ke China dan Australian mempelajari kemiskinan. [tjs]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar