Ada sejumlah proyek IT DPR yang menurutnya sampai saat ini tidak jelas realisasinya.
VIVAnews – Anggota Komisi I DPR Roy Suryo membenarkan temuan peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mensinyalir adanya ketidakberesan dalam proyek Teknologi Informasi (IT) di DPR. “Saya mendukung testimoni Mas Roy Salam,” kata Roy Suryo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 11 Mei 2011.
Politisi Demokrat itu menyatakan, terdapat sejumlah proyek IT DPR yang hingga kini realisasinya belum jelas. “Ada proyek go mobile yang memungkinkan internet DPR bisa diakses dari luar. Tapi sampai hari ini proyek go mobile itu belum beres,” tutur Roy Suryo blak-blakan.
“Ada juga proyek komputerisasi di DPR yang sejak 11 tahun lalu sampai sekarang tidak sepenuhnya berguna,” imbuh Roy Suryo. Oleh karena itu, ia sepakat apabila carut-marut IT di DPR harus dibongkar. Apalagi, kata Roy Suryo, apabila benar terbukti pengadaan IT di DPR mencapai jumlah Rp9,4 miliar, dengan perawatan setahun lebih dari Rp1 miliar.
Roy Suryo menegaskan, Sekjen DPR juga tidak boleh lepas tangan dalam soal ketidakberesan IT DPR tersebut. “Harus bisa mempertanggungjawabkan hal ini kepada rakyat. Jangan sampai ada tuduhan, kami (anggota DPR) memakan fasilitas itu,” tandasnya.
Menurut ahli IT itu, akibat fasilitas IT DPR yang masih tidak beres dan rentan itu pulalah, para anggota dewan tidak berani menggunakan alamat e-mail dengan domain DPR. “Karena nanti bisa keterobos. Kami baru akan menggunakan e-mail resmi DPR jika sudah ada jaminan keamanan,” kata Roy Suryo.
Sebelumnya, Roy Salam membeberkan bahwa anggaran IT di DPR mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2010, dari Rp8,3 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp9,75 miliar. Dana sejumlah itu ditujukan untuk program operasional dan pembuatan jaringan sistem informasi.
“Anggaran untuk layanan jasa internet dan provider-nya mencapai Rp8,44 miliar, dan anggaran untuk biaya pemeliharaan situs DPR mencapai Rp1,31 miliar,” papar Roy Salam. Namun pimpinan DPR Pramono Anung mengaku tidak menemukan data yang menyebut anggaran IT di DPR mencapai lebih dari Rp9 miliar.
“Saya sudah melakukan pemeriksaan. Saya tanya ke staf, yang ada baru Rp5,9 miliar untuk pemantauan jaringan,” kata Pramono. “Kalau ada kecurigaan, pimpinan DPR tak segan-segan memanggil KPK untuk memeriksa itu,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar