Investigasi perlu dilakukan sebelum Kementerian Agama meninjau pendidikan di Al Zaytun.
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, menilai sebaiknya bukan Kementerian Agama yang meninjau pesantren Al-Zaitun, yang dianggap ada hubungan dengan Negara Islam Indonesia. Karena, menurutnya, yang paling tepat adalah kepolisian yang investigasi terlebih dahulu sebelum pemerintah melakukan peninjauan.
"Sebaiknya dilakukan investigasi awal oleh aparat terhadap anggota atau organisasi NII yang ada, diselidiki adakah hubungan mereka dengan pondok pesantren tersebut," kata Tubagus dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Senin 2 Mei 2011.
Bukan hanya terhadap pesantren Al Zaytun, Tubagus juga mengusulkan agar,. "Para lulusan Al Zaitun perlu diinvestigasi." kata politisi yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Setelah investigasi dilakukan, lanjut Tubagus, barulah hasilnya dapat dijadikan rujukan peninjauan ke Al Zaytun. Kementerian dapat meninjau pondok pesantren tersebut dari aspek pendidikannya.
"Bagaimana kurikulumnya, model pengajarannya, termasuk materi ajarannya. Akan lebih afdhol kalau Kementerian Agama juga mengajak aparat hukum, pemda dan depdiknas," jelas Tubagus.
Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto, menjelaskan Al Zaytun merupakan salah satu produk NII. Namun, ini bukan berarti bahwa murid dan lulusan Al Zaytun merupakan anggota atau memiliki ideologi NII.
"Tak ada ajaran NII disampaikan kepada anak didik di sana," ujarnya. "Anak-anak benar-benar belajar biasa." Meski demikian, seluruh karyawan dan petinggi di pesantren itu adalah “warga NII”.
Seperti apa pergerakan NII? Bagaimana hubungan antara NII, Al Zaytun, dan pimpinan pesantren Al Zaytun Panji Gumilang? Anda bisa membacanya di Sorot VIVAnews minggu ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar