Jakarta (ANTARA New) -  Filipina terkenal karena upaya gigihnya dalam melindungi buruh migrannya, tak hanya yang berada di Asia Tenggara dan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia.
Cerita Gloria Macapagal Arroyo yang saat itu Presiden Filipina, menjemput tenaga kerjanya dari Malaysia beberapa tahun lalu adalah salah satu wujudnya.
ANTARA News ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana Filipina  melindungi pekerjanya di luar negeri.
Satu dua diplomat asal Filipina telah berusaha ANTARA News dekati untuk diajak berbagi soal perlindungan tenaga kerja di luar negeri ini, tapi mereka agak enggan berbagi soal ini. Mungkin karena terlalu sibuk.
Akhirnya kisah itu didapat dari Maria Johnetta Vilavkay Glolagan (30), jurnalis berkebangsaan Filipian yang kini bekerja untuk koran Asahi Shimbun, Jepang.
Kata Maria. karena sadar betapa besarnya sumbangsih pekerja Filipina di luar negeri bagi ekonomi nasional negara itu, Filipin memasukkan persoalan perlindungan buruh migran dalam lima pilar kebijakan luar negerinya.
Sama seperti Indonesia, di negeri itu juga buruh migran dikategorikan dalam dua kelas, yang berdokumen (legal) dan tak memiliki dokumen (ilegal).
Jika mereka bermasalah maka penanganannya pun akan berbeda.  Tetapi secara umum kedutaan besar Filipina di seluruh dunia adalah garda terdepan dalam menangani persoalan buruh migran.
"Jika yang legal ditangani kementerian luar negeri, maka yang ilegal ditangani lewat lembaga penanganan buruh migran Filipina," kata wartawati yang mengaku berulangkali meliputi KTT ASEAN ini.
Ia mengungkapkan buruh-buruh migran Filipina juga sering diperlakukan tidak menyenangkan dan disiksa, terutama di Saudi Arabia dan Malaysia.
"Ada empat negara tujuan pengiriman tenaga kerja yang laporan penyiksaan tenaga kerjanya tinggi," kata Maria.
Namun, demikian Maria, karena pemerintah Filipina demikian cepat menangani masalah penyiksaan ini, maka angka penyiksaan tenaga kerja Filipina di luar negeri, tidak sebesar Indonesia. (*)