Jpnn
JAKARTA- Pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2) yang dibeli oleh Pemerintah Indonesia seharga USD 58 juta (sekitar Rp 500 miliar), dijadwalkan akan tiba pada akhir 2013. Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi memastikan bahwa seluruh prosedur pembelian pesawat sudah dipenuhi termasuk di DPR RI.
"Kemarin sudah saya jelaskan di DPR. 27 Desember yang lalu sudah ditandatangani persetujuan untuk itu, Menkeu untuk menindaklanjuti dan kemudian kita juga bisa menegoisasi lagi sehingga harganya bisa turun lagi sebanyak USD 4 juta," kata Sudi.
Bila banyak pihak saat ini yang mempersoalkan masalah pembelian pesawat tersebut kata Sudi, tentu harus diberikan pemahaman. Selain lebih menghemat anggaran negara daripada harus menyewa pesawat Garuda Indonesia, pembelian pesawat kepresidenan RI ini juga sudah berlangsung lama.
"Sudah sejak era kabinet sebelumnya dan prosesnya pun berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. DPR juga memberikan dorongan bahwa ini lebih efisien dan efektif. Kita juga memikirkan untuk pemerintahan yang akan datang dan bukan kita saja," jelas Sudi.
Sudi menyatakan pembelian pesawat kepresidenan akan menghemat anggaran Rp114,2 miliar setahun dibandingkan dengan menyewa pesawat Garuda Indonesia.
Sudi membandingkan anggaran sewa pesawat dan harga pesawat baru. Selama lima tahun (2005-2009), anggaran mencarter USD91,9 juta atau Rp 919,6 miliar dan terealisasi Rp 813,7 miliar. Biaya sewa selama lima tahun ini, kata Sudi, cukup untuk membeli pesawat USD85,4 juta.
Sebelumnya pekan lalu, Menteri koordinator perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, bahwa pesawat kepresidenan akan dimiliki negara melalui leasing atau cicilan.
"Jadi tidak bayar langsung. Penghematan justru lebih besar daripada sekedar sewa," kata Hatta.(afz/jpnn)
"Kemarin sudah saya jelaskan di DPR. 27 Desember yang lalu sudah ditandatangani persetujuan untuk itu, Menkeu untuk menindaklanjuti dan kemudian kita juga bisa menegoisasi lagi sehingga harganya bisa turun lagi sebanyak USD 4 juta," kata Sudi.
Bila banyak pihak saat ini yang mempersoalkan masalah pembelian pesawat tersebut kata Sudi, tentu harus diberikan pemahaman. Selain lebih menghemat anggaran negara daripada harus menyewa pesawat Garuda Indonesia, pembelian pesawat kepresidenan RI ini juga sudah berlangsung lama.
"Sudah sejak era kabinet sebelumnya dan prosesnya pun berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. DPR juga memberikan dorongan bahwa ini lebih efisien dan efektif. Kita juga memikirkan untuk pemerintahan yang akan datang dan bukan kita saja," jelas Sudi.
Sudi menyatakan pembelian pesawat kepresidenan akan menghemat anggaran Rp114,2 miliar setahun dibandingkan dengan menyewa pesawat Garuda Indonesia.
Sudi membandingkan anggaran sewa pesawat dan harga pesawat baru. Selama lima tahun (2005-2009), anggaran mencarter USD91,9 juta atau Rp 919,6 miliar dan terealisasi Rp 813,7 miliar. Biaya sewa selama lima tahun ini, kata Sudi, cukup untuk membeli pesawat USD85,4 juta.
Sebelumnya pekan lalu, Menteri koordinator perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, bahwa pesawat kepresidenan akan dimiliki negara melalui leasing atau cicilan.
"Jadi tidak bayar langsung. Penghematan justru lebih besar daripada sekedar sewa," kata Hatta.(afz/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar