Jpnn
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) di gedung KPK, Kuningan Jakarta. Proyek yang akan berlangsung selama lima tahun ini memilih 10 pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi, lima pemerintah di Sulawesi Utara dan lima pemerintah di Sulawesi Selatan.
Lima pemerintahan di Sulawesi Utara (Sulut) masing-masing, Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Sangihe. Untuk Sulawesi Selatan dipilih Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 10 daerah ini dinilai berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif memenuhi syarat untuk dijadikan mitra dan target SIPS.
Sekjen KPK, Bambang Sapto mengatakan proyek tersebut diselenggarakan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel. "Peran KPK disini sebagai katalisator dan pendamping dalam upaya pencegahan korupsi di daerah," kata Bambang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (8/6).
Lebih lanjut dia mengatakan, proyek tersebut bekerja sama dengan Canadian International Development Agency (CIDA). "Di sini bermitra dengan Kemendagri tentang pelayanan dan diarahkan pada pelayanan satu tempat, satu atap, satu pintu, pelayanan administrasi kependudukan dan layanan pengadaan secara elektronik," tuturnya. Proyek ini sendiri sudah dijalankan di Jambi, Kaltim, Kalteng, Bali dan Jogjakarta.
"Lima tahun ke depan kami akan konsisten menjalankan tugas tersebut sehingga tujuan dr proyek ini akan terwujud," tutur Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang yang hadir dalam peluncuran proyek tersebut. Dia mengatakan, di Sulut transparansi pelayanan sudah mulai diterapkan dan dengan adanya proyek ini, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dari pejabat dalam melayani masyarakat.
Hal yang sama disampaikan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang. "Kami juga berharap, konsultan yang dihadirkan bisa menemukan hal-hal baru. Misalnya, memberi masukan apakah salary yang didapatkan pegawai sudah sesuai dengan kinerja," kata Agus.Di Sulteng, proyek ini akan dilaksanakan mulai 15 Juni 2011 dan di Sulut, 16 Juni 2011. (gel/jpnn)
Lima pemerintahan di Sulawesi Utara (Sulut) masing-masing, Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Sangihe. Untuk Sulawesi Selatan dipilih Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. 10 daerah ini dinilai berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif memenuhi syarat untuk dijadikan mitra dan target SIPS.
Sekjen KPK, Bambang Sapto mengatakan proyek tersebut diselenggarakan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel. "Peran KPK disini sebagai katalisator dan pendamping dalam upaya pencegahan korupsi di daerah," kata Bambang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (8/6).
Lebih lanjut dia mengatakan, proyek tersebut bekerja sama dengan Canadian International Development Agency (CIDA). "Di sini bermitra dengan Kemendagri tentang pelayanan dan diarahkan pada pelayanan satu tempat, satu atap, satu pintu, pelayanan administrasi kependudukan dan layanan pengadaan secara elektronik," tuturnya. Proyek ini sendiri sudah dijalankan di Jambi, Kaltim, Kalteng, Bali dan Jogjakarta.
"Lima tahun ke depan kami akan konsisten menjalankan tugas tersebut sehingga tujuan dr proyek ini akan terwujud," tutur Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang yang hadir dalam peluncuran proyek tersebut. Dia mengatakan, di Sulut transparansi pelayanan sudah mulai diterapkan dan dengan adanya proyek ini, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dari pejabat dalam melayani masyarakat.
Hal yang sama disampaikan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang. "Kami juga berharap, konsultan yang dihadirkan bisa menemukan hal-hal baru. Misalnya, memberi masukan apakah salary yang didapatkan pegawai sudah sesuai dengan kinerja," kata Agus.Di Sulteng, proyek ini akan dilaksanakan mulai 15 Juni 2011 dan di Sulut, 16 Juni 2011. (gel/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar