Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Satu demi satu, orang bersuara untuk meminta Muhammad Nazaruddin pulang ke Indonesia. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga meminta Nazaruddin dapat kembali ke tanah air dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebagai pimpinan MPR, saya mengimbau semua anggota untuk taat hukum. Pastinya Nazaruddin harus memenuhi permintaan KPK untuk pemeriksaan, itu wujud taat hukum dan kooperatif dengan proses penegakan hukum," tutur Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (12/6/2011).
Lukman mengatakan, anggota dewan harus taat terhadap hukum. Sebabnya mereka adalah wakil rakyat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat luas.
"Dukunglah aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tipikor, laksanakanlah sumpah sebagai pejabat negara. Patuhi segala perundang-undangan, berikan teladan dalam memerangi korupsi, bukan malah menutup-nutupinya," tutur Lukman.
Nazaruddin yang merupakan anggota Komisi VII DPR Jumat (10/6) kemarin, mangkir dari pemanggilan KPK. Nazarudin dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasana di Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiinas tahun 2007.
Pada hari yang sama, istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni juga dipanggil untuk kasus yang berbeda. Neneng diminta datang untuk diperiksa dalam kaitan pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2008. Keduanya tidak datang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar