Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Setjen membatasi peliputan bagi awak media di Gedung DPR. Setiap jurnalis tidak diperkenankan berkeliaran di sekitar lingkungan DPR. Nah para jurnalis diminta selalu berkumpul di press room. Pembatasan akses informasi?
Menanggapi aturan baru itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso angkat bicara. Priyo menuturkan aturan pembatasan kerja media tak pernah disepakati pimpinan DPR. Seluruh komponen media diperkenankan melakukan peliputan di seluruh area DPR.
"Kami meminta Sekjen DPR untuk mengembalikan semua hal yang diperlukan oleh media. Karena DPR memerlukan kritik yang tentu disalurkan melalui media," imbau Priyo saat dikonfirmasi, Jumat (10/6/2011).
Aturan baru ini seolah seperti penyeragaman. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki tanda pengenal wartawan DPR akan diusir oleh pengamanan dalam (Pamdal) DPR. Padahal sejatinya DPR adalah rumah rakyat, siapa saja tentu bebas berkunjung dan berkegiatan di DPR.
Priyo menyadari pentingnya peran media dan fungsi rumah rakyat. Karena itu dia berharap pengamanan dalam DPR tidak bersikap sewenang-wenang kepada siapapun. Ia berharap transparansi peliputan di DPR juga dibuka.
"Jangan aturan baru dijadikan untuk menghalangi kerja media," tegas Priyo yang dikenal ramah kepada wartawan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar