"PPP ini partai besar, tak bisa seenaknya orang masuk dan langsung menjadi ketua umum."
VIVAnews - Perebutan kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan semakin panas. Di antara kandidat dan tim skses mulai saling klaim dukungan dan "saling serang" secara terbuka.
Suryadharma Ali (SDA), yang juga Ketua Umum PPP saat ini, mengklaim didukung mayoritas pemilik suara. Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, telah memberikan dukungan pada Suryadharma.
Demikian pula, rivalnya Muchdi Pr, yang bahkan mengklaim didukung 650 sampai 700 pemilik suara. Muchdi sesumbar bakal memenangi kontestasi jika tidak dijegal. Muchdi menuding, ada pihak-pihak yang bakal menjegalnya dengan menskenariokan aklamasi memilih incumbent.
"Ketika ditolak menjadi Dewan Kehormatan hingga tidak diakui sebagai ketua DPW Papua adalah sebuah skenario. Dan skenario lainnya pasti sudah disiapkan," katanya di Makasar.
Wakil Sekjen PPP, Romahurmuziy, membantah tudingan tersebut. Anggota tim sukses SDA itu mengatakan Muchdi tidak memenuhi syarat menduduki Ketua Umum, karena baru bergabung dengan partai berlambang kabah itu.
"Jangan mengkambinghitamkan kompetitor hanya karena Muchdi memang tidak memenuhi syarat. Dalam ART Partai pasal 5 huruf c, calon Ketua Umum PPP harus pernah tercatat sebagai pengurus DPP atau DPW selama 1 periode atau 5 tahun," kata Romi kepada VIVAnews.com, Sabtu malam, 11 Juni 2011.
Menurut dia, ART itu sudah sejak partai berdiri. Sebab itu, ketentuan itu harus ditaati. "Karena PPP menghargai tradisi, kaderisasi, dan dedikasi," ujarnya.
Romi melanjutkan, belum pernah ada organisasi apapun, baik partai maupun ormas, yang membolehkan organisasinya dipimpin oleh orang yang tidak berkeringat, tidak mengerti sejarah, dan tidak menghayati nilai-nilai ideologi partai.
"PPP ini partai besar, yang tidak bisa seenaknya orang masuk dan langsung menjadi ketua umum. PSSI saja, calon ketua umumnya harus pernah mengurus bola. Apalagi ini PPP, yang padat dengan kandungan ideologi dan nilai," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar