VIVAnews – Fraksi-fraksi di DPR telah menyatakan sikap
resminya soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dari total 9
fraksi, 6 mendukung dan 3 menolak. Dukungan datang dari 5 partai yang
tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah (Setgab),
yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB, ditambah satu partai di luar
koalisi – Gerindra.
Sementara penolakan disampaikan oleh dua
partai di luar koalisi, yaitu PDIP dan Hanura, ditambah satu partai
anggota koalisi – PKS. Pembangkangan PKS terhadap koalisi ini menjadi
tenaga tambahan bagi PDIP, namun tak cukup signifikan untuk menghadang
kenaikan harga BBM dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang dijadwalkan berlangsung
Senin pekan depan, 17 Juni 2013.
Pemerintah berencana mengumumkan
kenaikan harga BBM itu satu atau dua hari usai rapat paripurna DPR soal
RAPBN-P tersebut. “Kenaikan harga BBM segera setelah tanggal 17 Juni.
Tapi soal tanggal pastinya, itu wewenang Presiden,” kata Menteri
Keuangan Chatib Basri, Jumat 14 Juni 2013.
Menteri Komunikasi dan
Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pembahasan RAPBN-P 2013 pekan
depan hanya membahas soal kompensasi seperti Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM), bukan meminta persetujuan DPR soal kenaikan harga
BBM. “Tidak perlu persetujuan DPR lagi (untuk menaikkan BBM) karena
sudah ada alasannya dalam APBN 2013 yang dihitung tahun 2012,” kata
Tifatul.
APBN 2013 yang diketok tahun 2012 oleh pemerintah dan
DPR memang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk
menyesuaikan harga BBM apabila terjadi asumsi makro dalam APBN. Maka,
ujar Tifatul, penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM menjadi tak
relevan karena pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM tanpa
berkonsultasi dengan DPR.
Indikasi tak terbendungnya kenaikan
harga BBM ini terlihat dari rapat Badan Anggaran DPR dengan Kementerian
Keuangan, Kamis 13 Juni 2013, yang telah menyepakati alokasi anggaran
BLSM sebesar Rp9,3 triliun. Alokasi BLSM ini termasuk dalam pembahasan
RAPBN-P 2013 yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR Senin depan.
Ketua
Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan seluruh fraksi yang hadir
dalam rapat Banggar tersebut, termasuk PKS dan PDIP yang menentang
kenaikan harga BBM, telah menyetujui alokasi anggaran BLSM Rp9,3 triliun
yang akan didistribusikan selama empat bulan kepada warga miskin
setelah harga BBM naik.
Namun Fraksi PDIP memberikan catatan,
hendaknya penyaluran BLSM dilakukan hanya untuk tiga bulan. Sementara
Fraksi Gerindra, Hanura, dan PKB tidak hadir dalam rapat Banggar
tersebut. Gerindra secara terpisah mengatakan menolak BLSM meskipun
mendukung kenaikan harga BBM.
Menkeu menyatakan, pemerintah harus
menaikkan harga BBM bersubsidi karena neraca perdagangan Indonesia
kembali mengalami defisit sebesar US$1,62 miliar pada April 2013. Salah
satu hal yang medorong terjadinya defisit adalah karena adanya kenaikan
impor migas sebesar 9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi
US$3,9 miliar pada bulan April.
“Oleh karena itu sangat mendesak
untuk menaikkan BBM, karena hal ini menjadi penyebab impor migas,” ujar
Chatib. Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat tidak
seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun ke
depannya. Untuk itu kenaikan harga BBM diharapkan dapat mengendalikan
konsumsi BBM masyarakat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun
meminta seluruh elit politik mendukung kebijakan kenaikan harga BBM yang
menurutnya dilakukan dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara.
“Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya para elit
politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan
politik menjelang Pemilu 2014,” kata dia.
Peta politik
Politisi
Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, harga BBM pasti naik dengan atau
tanpa dukungan PKS. “Suara kami, koalisi tanpa PKS, sudah 60 persen
lebih di parlemen. Sementara oposisi di bawah 10 persen. Jadi tak
berpengaruh apakah PKS mau bergabung dengan koalisi, atau jadi oposisi
soal BBM ini,” kata Ruhut.
Untuk diketahui, anggota Fraksi
Demokrat di DPR berjumlah 148 orang, Golkar 106 orang, PAN 46 orang, PPP
38 orang, dan PKB 28 orang. Total gabungan anggota kelima fraksi
koalisi itu mencapai 366 orang. Sementara total anggota DPR dari seluruh
fraksi berjumlah 560 orang. Dengan komposisi itu, sudah jelas fraksi
pendukung kenaikan harga BBM menang telak di DPR.
Ini belum
termasuk dengan dukungan Gerindra terhadap kenaikan harga BBM. Bila
ditambah Gerindra yang berada di luar koalisi, maka jumlah dukungan
anggota DPR terhadap kenaikan harga BBM akan meningkat menjadi 392
orang. Jumlah sebanyak ini tak mungkin didulang oleh fraksi-fraksi yang
menentang kenaikan harga BBM.
Di barisan penentang kenaikan harga
BBM, anggota Fraksi PDIP berjumlah 94 orang, PKS 57 orang, dan Hanura
17 orang. Total jumlah anggota ketiga fraksi itu hanya 168 orang.
Sedikitnya jumlah kekuatan mereka disadari oleh PDIP. “Kami sangat butuh
banyak dukungan dari berbagai pihak,” kata politisi PDIP Rieke Diah
Pitaloka.
Ruhut mengatakan, andaikata voting terpaksa dilakukan
di rapat paripurna DPR, partai koalisi pemerintah pasti akan memenangi
pertarungan itu. “Apalagi di Setgab ada partai besar dan berpengalaman
seperti Golkar. Jadi kami pasti menang,” kata Ruhut yang digadang-gadang
jadi Ketua Komisi Hukum DPR itu.
Alasan dukung dan tolak
Gerindra
adalah satu-satunya partai nonkoalisi pemerintah yang mendukung
kenaikan harga BBM. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah
terlalu besar. Alokasi subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program
masyarakat, terutama infrastruktur,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina
Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.
Namun partai binaan
Prabowo Subianto itu menekankan rawannya pemberian dana tunai BLSM
sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Gerindra menganggap program
tersebut rentan menjadi alat kepentingan politik penguasa menjelang
Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.
Sementara itu,
Hanura menolak kenaikan harga BBM maupun kompensasi BLSM. Partai
pimpinan Wiranto ini berpendapat tak ada alasan mendasar bagi pemerintah
untuk menaikkan harga BBM. Hanura menuding kenaikan harga BBM hanya
upaya pemerintah untuk menutupi kegagalan mereka mengelola keuangan
negara.
Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan
meskipun pemerintah dalam UU APBN 2013 punya kewenangan menyesuaikan
harga BBM, namun itu dilakukan apabila harga minyak mentah domestik
(ICP/Indonesian Crude Price) mencapai US$105 per barel. “Kenyataannya sekarang ini ICP hanya US$90 per barel,” kata dia.
PKS
melalui Ketua Fraksinya di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan partainya
tetap pada pendirian awal mereka menolak kenaikan harga BBM. Apalagi
kenaikan ini dilakukan menjelang bulan puasa dan lebaran. Tanpa kenaikan
BBM pun, kata PKS, harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik. Maka
kini akan semakin naik.
Sementara PDIP menyatakan kenaikan harga
BBM akan menyusahkan masyarakat. Rieke Diah Pitaloka mengatakan, harga
BBM naik padahal baru sekitar 30 persen anggaran subsidi yang terpakai.
“Maka ke mana sisa anggaran subsidi itu?” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar