BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 11 Juni 2013

ICW Laporkan Kecurangan UN Ke Irjen Kemdikbud

RMOL. Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi melaporkan kasus dugaan kecurangan Ujian Nasional (UN) 2013 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud).

Laporan tersebut berdasarkan temuan ICW pada pelaksanaan UN di SMK Widuri, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka diterima langsung Irjen Kemdikbud Haryono Umar di kantor Kemdikbud Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta, kemarin.

Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari Rachman meminta Irjen Kemdikbud melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kebocoran UN di SMK tersebut. Mereka juga meminta adanya rehabilitasi psikologis terhadap anak atas nilai kejujuran yang dianggap tidak penting lagi.

Menurutnya, kebocoran kunci jawaban UN tersebut diduga melibatkan guru, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah.

“Kita minta Irjen menginvestigasi kecurangan UN di SMK Widuri, Jaksel tahun 2013. Sebelumnya kita juga sudah angkat isu ini,” kata aktivis yang akrab disapa Tari ini.

Menurut Tari, berdasarkan keterangan siswa yang menjadi sumber ICW, pada hari keempat mereka mendapatkan kunci jawaban UN dari guru yang mengerjakan kunci tersebut, sehingga bocoran yang mereka terima dalam bentuk tulisan tangan. 

Sedangkan pada hari kedua saat UN Bahasa Inggris, mereka menerima bocoran dalam bentuk ketikan komputer. “Itjen katanya sudah melakukan pencegahan, seperti apa upayanya. Kita juga minta rehabilitasi psikologis terhadap siswa di sekolah itu karena dengan adanya UN mereka seperti ditanamkan nilai-nilai ketidakjujuran.

 Padahal, sekolah sendiri yang mengajak siswa istighosah seminggu sebelum UN, tapi justru guru dan sekolah yang mengajarkan ketidakjujuran,” sesalnya.

Dia juga menceritakan, siswa yang mendapat bocoran kunci jawaban UN itu mengatakan, Kepsek mengaku mengeluarkan biaya Rp 10 juta untuk mendapatkan bocoran itu.

“Kepseknya juga minta murid tidak munafik dan agar siswa mau bekerja sama, saling bantu. Saat itulah pembocor minta uang Rp 30 ribu untuk renovasi masjid,” ujarnya.
Menurut Tari, nilai kejujuran bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa sangat penting. Apalagi, kejujuran adalah bagian dari nilai antikorupsi.

Selain itu, dia juga melihat tidak efisiennya penerapan 20 variasi soal UN 2013 untuk mengantisipasi kebocoran. Karena faktanya, kebocoran jawaban terus terjadi. “Hal ini membuktikan kalau pembocor punya cara lebih canggih,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Haryono Umar berjanji akan segera menindaklanjuti laporan ICW terkait kasus kebocoran jawaban UN.

“Pengaduan mengenai adanya kebocoran atau menerima kunci-kunci jawaban yang disampaikan kepada anak-anak murid, nanti kita akan mengadakan tindakan, mengenai tambahan informasi yang seperti apa lagi,” ujar Haryono.

Dia mengaku sudah menerima langsung pengaduan peneliti ICW tentang dugaan kebocoran kunci jawaban UN di SMK Widuri, Jakarta Selatan.

“ICW telah menyampaikan pengaduan mengenai kebocoran UN. Kita akan coba tindaklanjuti, digabungkan dengan kajian dari Itjen kepada Kemdikbud,” ujar bekas pimpinan KPK ini.

Ditanya mengenai kebenaran kunci jawaban UN yang beredar itu asli atau bukan, Haryono belum bisa memastikannya. Namun, dia melihat memang ada grup-grup kunci jawaban sesuai dengan 20 variasi soal. Untuk memastikan kebenarannya, Itjen akan menelusurinya.

“Apakah itu insiatif sekolah atau eksternal, kita belum tahu kebenarannya. Kita baru terima (pengaduan-red). Kita akan coba melakukan penelusuran dan hasilnya digabung dengan investigasi yang lain.” katanya.

Pengamat: Penyaluran BLSM Harus Tepat Sasaran


Rencana pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), diminta harus tepat sasaran.

Pengamat ekonomi dan sosial Holden Makmur menyatakan, selain kompensasi, pemerintah harus dapat membuka lapangan kerja baru dengan berbagai program, seperti menggalakan kembali transmigrasi.

Menurutnya, program ini diharapkan membantu masyarakat memperbaiki kesejahteraannya di daerah baru. Kepadatan penduduk di kota-kota besar telah membawa ekses negatif dan ketimpangan sosial.

“Jumlah pengangguran  terus bertambah, rakyat miskin  di kota-kota besar juga belum berubah. Masyarakat ramai-ramai datang ke kota meskipun tidak mempunyai pekerjaan.  Karena itu transmigrasi adalah salah satu sebuah solusi,” kata Holden Makmur di Jakarta, kemarin. 

Menurutnya, perlu diperhatikan pemberian kompensasi BBM bisa juga dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan seperti perbaikan jaringan irigasi pertanian, membuka jalan usaha untuk para petani dan nelayan. Selain itu, bisa diberikan subsidi pupuk bagi para petani.

“Usaha kecil dan menengah hendaknya mendapat perhatian juga, agar tetap bisa berproduksi. Sebab, terhentinya produksi mereka akan berdampak pada produktivitas nasional,” katanya.

Jebolan dua doktor di bidang Ekonomi dan Bisnis ini mengkritik, selama ini penyaluran subsidi tidak jelas akarnya dan menguap begitu saja.

“Memang tidak ada pilihan lain kecuali mengurangi subsidi untuk menyelamatkan APBN,”katanya.

Makmur mengusulkan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini menggunakan kendaraan dinas, beralih ke kendaraan umum demi efisiensi karena biayanya akan lebih murah.

“Fasilitas kendaraan dinas yang digunakan PNS selama ini bisa saja tidak diberikan lagi, karena PNS bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum,” katanya.

Pemerintah Nggak Serius Tangani Korban Freeport

KSPSI Gelar Doa Bersama

Musibah runtuhnya terowongan di lokasi tambang PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua. pada 14 Mei lalu dan menewaskan 28 orang, masih menjadi duka bagi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Ditambah lagi, musibah susulan terjadi pada 30 Mei yang mengakibatkan satu orang meninggal. Untuk mengenang para korban, KSPSI menggelar doa bersama di Gedung Djoeang 45, Jakarta, kemarin. Dalam acara itu, 28 foto korban dipajang di depan panggung.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyatakan, dirinya sudah meninjau langsung lokasi terjadinya musibah. “Sebagai pemimpin kita harus berani membantu rakyat yang sedang kesulitan. Kita harus awasi masalah ini tanpa bermaksud memusuhi manajemen PT Freeport. Bila investigasi selesai, kita hormati dan terima hasilnya. Jika ada kesalahan, maka harus ada pertanggungjawaban,” katanya.

Dia mengaku, sudah menyurati Menteri Keuangan agar santunan yang diberikan kepada keluarga korban tidak dipotong pajak. Dia merasa kecewa pada pemerintah yang kurang memperhatikan musibah yang terjadi di lokasi tambang PT Freeport ini.

“Kenapa pemerintah tidak lagi membicarakan musibah di PT Freeport. Saya menekankan kepada para anggota KSPSI agar mementingkan solidaritas walau musibah itu terjadi di manapun,” katanya.

Untuk mengenang para korban, KSPSI juga mengadakan malam renungan dan penyalaan 1.000 lilin di Bundaran HI, kemarin malam.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 29 anggota KSPSI dalam musibah di PT Freeport.

“Kita melihat belum ada keseriusan pemerintah dalam menangani musibah-musibah seperti tersebut. Padahal, ini menjadi momentum agar ke depannya pemerintah lebih serius terhadap hal-hal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Juli Parorongan sekalu perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia mengungkapkan, penyebab dari musibah ini adalah hilangnya daya dukung batuan yang dikontrol struktur rekahan. Dia menampik musibah ini terjadi karena masalah standar keselamatan kerja.

“Standar keselamatan kerja di PT Freeport sangat luar baisa. Jadi pada musibah ini masalahnya ada di alam atau human error,” katanya.

Kader Banteng Diminta Teladani Empat Pilar


Ketua DPC Taruna Merah Putih Kota Bekasi Sukur Nababan meminta semua kader PDIP untuk meneruskan perjuangan almarhum Taufiq Kiemas (TK) dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.

“Kepergian Pak TK sangat tidak disangka karena sakit setelah sebelumnya sempat di rawat. Diharapkan, perjuangannya bisa diteruskan oleh semua kader banteng,” kata Sukur di Jakarta, kemarin.

Suami Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri ini di mata Sukur, sangat nasionalisme, dan tokoh pemersatu, baik di internal partai maupun di luar. Almarhum Taufiq Kiemas semasa hidupnya sangat dekat dengan semua tokoh masyarakat, agama dan politikus.

Menurutnya, konsep nasionalisme yang digagasnya dituangkan dalam empat pilar kebangsaan. Di mana pilar ini harus dijaga dan menjadi pegangan semua anak bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Yaitu, Pancasila, Undang-Undang Dasar  (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Perjuangan pilar ini terus dilakukan tanpa merasakan lelah, meski kondisi tubuhnya lagi tidak fit. Karakter pemimpin seperti ini yang harus diteruskan oleh kader banteng dalam membangun NKRI yang bermartabat dan pro rakyat,” tegas Sukur.

Hal yang sama juga ditegaskan politikus PDIP lainnya, Imam Suroso. Dia berharap, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terus disosialisasikan ke masyarakat meski TK sudah wafat. “Negara ini bisa goyang dan bisa rontok jika salah satu pilar itu hilang atau dihilangkan. Keempatnya tidak terpisahkan,” katanya.

Anggota DPR ini bercerita pengalamannya ketika ikut menshalatkan jenazah Taufiq Kiemas di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma bersama Presiden SBY dan Wapres Boediono, Minggu(9/6). “Setelah takbir tiga kali, tahu-tahu saya merinding, bergetar, seketika muncul bayangan wajah Pak Taufiq Kiemas dan berbisik memanggil nama saya supaya melanjutkan perjuangan empat pilar kebangsaan,” kisah Imam Suroso yang juga paranormal ini.

Dengan pengalaman ini,  membuat Imam bertambah semangat meneruskan perjuangan empat pilar. “Saya mendapat amanat dari Pak Taufiq yang harus melanjutkan perjuangan mensosialisasikan dan melaksanakan secara nyata empat pilar berbangsa dan bernegara yang baik,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]

Tidak ada komentar: