RMOL. Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi melaporkan
kasus dugaan kecurangan Ujian Nasional (UN) 2013 kepada Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud).
Laporan
tersebut berdasarkan temuan ICW pada pelaksanaan UN di SMK Widuri,
Jakarta Selatan. Kedatangan mereka diterima langsung Irjen Kemdikbud
Haryono Umar di kantor Kemdikbud Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta,
kemarin.
Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari
Rachman meminta Irjen Kemdikbud melakukan investigasi lebih lanjut
terhadap kebocoran UN di SMK tersebut. Mereka juga meminta adanya
rehabilitasi psikologis terhadap anak atas nilai kejujuran yang dianggap
tidak penting lagi.
Menurutnya, kebocoran kunci jawaban UN tersebut diduga melibatkan guru, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah.
“Kita
minta Irjen menginvestigasi kecurangan UN di SMK Widuri, Jaksel tahun
2013. Sebelumnya kita juga sudah angkat isu ini,” kata aktivis yang
akrab disapa Tari ini.
Menurut Tari, berdasarkan keterangan siswa
yang menjadi sumber ICW, pada hari keempat mereka mendapatkan kunci
jawaban UN dari guru yang mengerjakan kunci tersebut, sehingga bocoran
yang mereka terima dalam bentuk tulisan tangan.
Sedangkan pada
hari kedua saat UN Bahasa Inggris, mereka menerima bocoran dalam bentuk
ketikan komputer. “Itjen katanya sudah melakukan pencegahan, seperti apa
upayanya. Kita juga minta rehabilitasi psikologis terhadap siswa di
sekolah itu karena dengan adanya UN mereka seperti ditanamkan
nilai-nilai ketidakjujuran.
Padahal, sekolah sendiri yang
mengajak siswa istighosah seminggu sebelum UN, tapi justru guru dan
sekolah yang mengajarkan ketidakjujuran,” sesalnya.
Dia juga
menceritakan, siswa yang mendapat bocoran kunci jawaban UN itu
mengatakan, Kepsek mengaku mengeluarkan biaya Rp 10 juta untuk
mendapatkan bocoran itu.
“Kepseknya juga minta murid tidak
munafik dan agar siswa mau bekerja sama, saling bantu. Saat itulah
pembocor minta uang Rp 30 ribu untuk renovasi masjid,” ujarnya.
Menurut
Tari, nilai kejujuran bagi generasi muda yang akan menjadi penerus
bangsa sangat penting. Apalagi, kejujuran adalah bagian dari nilai
antikorupsi.
Selain itu, dia juga melihat tidak efisiennya
penerapan 20 variasi soal UN 2013 untuk mengantisipasi kebocoran. Karena
faktanya, kebocoran jawaban terus terjadi. “Hal ini membuktikan kalau
pembocor punya cara lebih canggih,” cetusnya.
Menanggapi hal itu, Haryono Umar berjanji akan segera menindaklanjuti laporan ICW terkait kasus kebocoran jawaban UN.
“Pengaduan
mengenai adanya kebocoran atau menerima kunci-kunci jawaban yang
disampaikan kepada anak-anak murid, nanti kita akan mengadakan tindakan,
mengenai tambahan informasi yang seperti apa lagi,” ujar Haryono.
Dia
mengaku sudah menerima langsung pengaduan peneliti ICW tentang dugaan
kebocoran kunci jawaban UN di SMK Widuri, Jakarta Selatan.
“ICW
telah menyampaikan pengaduan mengenai kebocoran UN. Kita akan coba
tindaklanjuti, digabungkan dengan kajian dari Itjen kepada Kemdikbud,”
ujar bekas pimpinan KPK ini.
Ditanya mengenai kebenaran kunci
jawaban UN yang beredar itu asli atau bukan, Haryono belum bisa
memastikannya. Namun, dia melihat memang ada grup-grup kunci jawaban
sesuai dengan 20 variasi soal. Untuk memastikan kebenarannya, Itjen akan
menelusurinya.
“Apakah itu insiatif sekolah atau eksternal, kita
belum tahu kebenarannya. Kita baru terima (pengaduan-red). Kita akan
coba melakukan penelusuran dan hasilnya digabung dengan investigasi yang
lain.” katanya.
Pengamat: Penyaluran BLSM Harus Tepat Sasaran
Rencana
pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), diminta
harus tepat sasaran.
Pengamat ekonomi dan sosial Holden Makmur
menyatakan, selain kompensasi, pemerintah harus dapat membuka lapangan
kerja baru dengan berbagai program, seperti menggalakan kembali
transmigrasi.
Menurutnya, program ini diharapkan membantu
masyarakat memperbaiki kesejahteraannya di daerah baru. Kepadatan
penduduk di kota-kota besar telah membawa ekses negatif dan ketimpangan
sosial.
“Jumlah pengangguran terus bertambah, rakyat miskin di
kota-kota besar juga belum berubah. Masyarakat ramai-ramai datang ke
kota meskipun tidak mempunyai pekerjaan. Karena itu transmigrasi adalah
salah satu sebuah solusi,” kata Holden Makmur di Jakarta, kemarin.
Menurutnya,
perlu diperhatikan pemberian kompensasi BBM bisa juga dalam bentuk
pembangunan infrastruktur pedesaan seperti perbaikan jaringan irigasi
pertanian, membuka jalan usaha untuk para petani dan nelayan. Selain
itu, bisa diberikan subsidi pupuk bagi para petani.
“Usaha kecil
dan menengah hendaknya mendapat perhatian juga, agar tetap bisa
berproduksi. Sebab, terhentinya produksi mereka akan berdampak pada
produktivitas nasional,” katanya.
Jebolan dua doktor di bidang
Ekonomi dan Bisnis ini mengkritik, selama ini penyaluran subsidi tidak
jelas akarnya dan menguap begitu saja.
“Memang tidak ada pilihan lain kecuali mengurangi subsidi untuk menyelamatkan APBN,”katanya.
Makmur
mengusulkan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini
menggunakan kendaraan dinas, beralih ke kendaraan umum demi efisiensi
karena biayanya akan lebih murah.
“Fasilitas kendaraan dinas
yang digunakan PNS selama ini bisa saja tidak diberikan lagi, karena PNS
bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum,” katanya.
Pemerintah Nggak Serius Tangani Korban Freeport
KSPSI Gelar Doa Bersama
Musibah
runtuhnya terowongan di lokasi tambang PT Freeport Indonesia di Mimika,
Papua. pada 14 Mei lalu dan menewaskan 28 orang, masih menjadi duka
bagi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Ditambah
lagi, musibah susulan terjadi pada 30 Mei yang mengakibatkan satu orang
meninggal. Untuk mengenang para korban, KSPSI menggelar doa bersama di
Gedung Djoeang 45, Jakarta, kemarin. Dalam acara itu, 28 foto korban
dipajang di depan panggung.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
menyatakan, dirinya sudah meninjau langsung lokasi terjadinya musibah.
“Sebagai pemimpin kita harus berani membantu rakyat yang sedang
kesulitan. Kita harus awasi masalah ini tanpa bermaksud memusuhi
manajemen PT Freeport. Bila investigasi selesai, kita hormati dan terima
hasilnya. Jika ada kesalahan, maka harus ada pertanggungjawaban,”
katanya.
Dia mengaku, sudah menyurati Menteri Keuangan agar
santunan yang diberikan kepada keluarga korban tidak dipotong pajak. Dia
merasa kecewa pada pemerintah yang kurang memperhatikan musibah yang
terjadi di lokasi tambang PT Freeport ini.
“Kenapa pemerintah
tidak lagi membicarakan musibah di PT Freeport. Saya menekankan kepada
para anggota KSPSI agar mementingkan solidaritas walau musibah itu
terjadi di manapun,” katanya.
Untuk mengenang para korban, KSPSI juga mengadakan malam renungan dan penyalaan 1.000 lilin di Bundaran HI, kemarin malam.
Presiden
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir turut
menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 29 anggota KSPSI dalam
musibah di PT Freeport.
“Kita melihat belum ada keseriusan
pemerintah dalam menangani musibah-musibah seperti tersebut. Padahal,
ini menjadi momentum agar ke depannya pemerintah lebih serius terhadap
hal-hal tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Juli Parorongan
sekalu perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport
Indonesia mengungkapkan, penyebab dari musibah ini adalah hilangnya daya
dukung batuan yang dikontrol struktur rekahan. Dia menampik musibah ini
terjadi karena masalah standar keselamatan kerja.
“Standar
keselamatan kerja di PT Freeport sangat luar baisa. Jadi pada musibah
ini masalahnya ada di alam atau human error,” katanya.
Kader Banteng Diminta Teladani Empat Pilar
Ketua
DPC Taruna Merah Putih Kota Bekasi Sukur Nababan meminta semua kader
PDIP untuk meneruskan perjuangan almarhum Taufiq Kiemas (TK) dalam
mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.
“Kepergian Pak TK
sangat tidak disangka karena sakit setelah sebelumnya sempat di rawat.
Diharapkan, perjuangannya bisa diteruskan oleh semua kader banteng,”
kata Sukur di Jakarta, kemarin.
Suami Presiden ke-5 Megawati
Soekarno Putri ini di mata Sukur, sangat nasionalisme, dan tokoh
pemersatu, baik di internal partai maupun di luar. Almarhum Taufiq
Kiemas semasa hidupnya sangat dekat dengan semua tokoh masyarakat, agama
dan politikus.
Menurutnya, konsep nasionalisme yang digagasnya
dituangkan dalam empat pilar kebangsaan. Di mana pilar ini harus dijaga
dan menjadi pegangan semua anak bangsa dalam berbangsa dan bernegara.
Yaitu, Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Perjuangan pilar
ini terus dilakukan tanpa merasakan lelah, meski kondisi tubuhnya lagi
tidak fit. Karakter pemimpin seperti ini yang harus diteruskan oleh
kader banteng dalam membangun NKRI yang bermartabat dan pro rakyat,”
tegas Sukur.
Hal yang sama juga ditegaskan politikus PDIP
lainnya, Imam Suroso. Dia berharap, empat pilar kehidupan berbangsa dan
bernegara terus disosialisasikan ke masyarakat meski TK sudah wafat.
“Negara ini bisa goyang dan bisa rontok jika salah satu pilar itu hilang
atau dihilangkan. Keempatnya tidak terpisahkan,” katanya.
Anggota
DPR ini bercerita pengalamannya ketika ikut menshalatkan jenazah Taufiq
Kiemas di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma bersama Presiden SBY
dan Wapres Boediono, Minggu(9/6). “Setelah takbir tiga kali, tahu-tahu
saya merinding, bergetar, seketika muncul bayangan wajah Pak Taufiq
Kiemas dan berbisik memanggil nama saya supaya melanjutkan perjuangan
empat pilar kebangsaan,” kisah Imam Suroso yang juga paranormal ini.
Dengan
pengalaman ini, membuat Imam bertambah semangat meneruskan perjuangan
empat pilar. “Saya mendapat amanat dari Pak Taufiq yang harus
melanjutkan perjuangan mensosialisasikan dan melaksanakan secara nyata
empat pilar berbangsa dan bernegara yang baik,” katanya. [Harian Rakyat
Merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar