M Iqbal - detikNews
Jakarta - Pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab)
bersama Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono selesai digelar. Rapat
yang digelar tanpa kehadiran PKS itu membicarakan beberapa bahasan. Apa
saja?
"Pertama kita membahas tentang ekonomi global yang
berdampak pada APBN-P kita. Kita ingin pertumbuhan ekonomi 6,3 pesen
bisa dicapai, sehingga kita harapkan bisa segera disetujui untuk bisa
selamatkan APBN dan pertumbuhan ekonomi kita," kata Ketua Harian Partai
Demokrat Syarief Hasan, usai rapat Setgab di JCC, Jakarta, Selasa
(11/6/2013) malam.
Rapat itu berlangsung selama 2 jam mulai pukul
20.00-22.25 WIB. Rapat dipimpin oleh Presiden SBY dan Wakil Presiden
Boediono. Hadir dalam rapat itu ketua umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie, ketum PAN Hatta Rajasa, ketum PPP Surya Dharma Ali, ketum PKB
Muhaimin Iskandar.
Hadir juga Menkopolhukam Djoko Suyanto,
Mensesneg Sudi Silalahi, Menkum HAM Amir Syamsuddin, dan Ketua Harian
Partai Demokrat Syarief Hasan.
Menurut Syarief selain membahas
APBN-P, rapat tadi juga membahas tentang Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) sebagai konsekuensi kenaikan BBM.
"Kita juga
bahas BlSM karena ini salah satu bagaimana proteksi untuk rakyat miskin.
Terus kita harapkan kebijakan ini dapat disetujui secepatnya oleh DPR,"
ucap Syarief.
Sementara itu, Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali
menegaskan, bahwa kenaikan BBM bukanlah kebijakan yang semena-mena dari
pemerintah, melainkan untuk menyelamatkan keuangan negara dan rakyat.
"Ini
langkah terakhir menyelamatkan keuangan negara dan keuangan rakyat,
karena kenaikan BBM adalah langkah terakhir pemerintah agar pembangunan
terus berlangsung," kata Surya Dharma Ali.
Menurutnya, subsisdi
untuk BBM selama ini dinikmati masyarakat mampu, sehingga subsidi salah
sasaran, yang terkena dampak adalah masyarakat miskin yang berakibat
pada kenaikan harga barang.
"Maka untuk menaikkan daya beli
masyarakat (setelah kenaikan BBM) pada level bawah BLSM menjadi
penting," ucap Menteri Agama itu.
"Subsidi diperbanyak untuk
rakyat kecil, Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin,
beasiswa jumlahnya besar. Dan ini yang dilakukan, kebijakan BBM bukan
kebijakan yang menyenangkan juga," imbuhnya.
Ia menuturkan,
setgab minus PKS sepakat dengan kebijakan pemerintah menaikkan BBM.
"PPP, Golkar, PAN (PKB dan Demokrat) memahami itu dan memberi dukungan
penuh ke pemerintah," ucapnya.
"BLSM bukan langkah politik presiden, ini langkah untuk jaga daya beli," imbuh Surya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar