JAKARTA – Kementerian Sosial RI menjamin pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bakal lebih mudah dan cepat. Sebab, program yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM ini telah dipersiapkan cukup lama dan mengalami modifikasi.
“Jika dibandingkan dengan program sejenis pada tahun sebelumnya, BLSM ini dipastikan lebih baik,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung di kantornya, Jakarta, Selasa (11/6).
Menurutnya kecepatan dan kemudahan pelaksanaan program BLSM ini terdapat pada mekanismenya yang lebih awal. Mulai dari pencetakan kartu sampai distribusinya. Termasuk mekanisme penerima dana BLSM.
Pada tahun sebelumnya, lanjut dia, pengucuran dana kompensasi BBM itu dilakukan secara serempak. Mulai dari pencetakan kartu, distribusi sampai pencairan dana bagi yang berhak.
“Dulu Kementerian Sosial cukup kerepotan. Cetak kartu sampai pencairan jeda waktunya sangat pendek. Itu yang sedikit menjadi hambatan,” terangnya.
Pada program BLSM ini, persiapannya tersebut cukup lama. Ini yang membuat Kementerian Sosial sebagai pelaksana kegiatannya pun menjadi lebih siap. Penerima program BLSM pun, kata Andi, mengalami peningkatan dibandingkan program tahun sebelumnya.
Program BLSM ini bakal menjangkau sekitar 15,5 juta keluarga miskin. “Penerimanya akan dipadukan data penerima raskin itu dengan BLSM. Maka hitungannya dalam satuan keluarga miskin,” tegas dia.
Kapan kartu BLSM itu didistribusikan? Andi menjelaskan kartu BLSM secara teknis menjadi kesatuan pada Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS itu disebarkan melalui PT. Pos Indonesia yang dialamatkan pada penerima KPS.
Bagi penerima KPS, tambah Andi, memiliki hak mendapatkan beras miskin dan juga dana tunai BLSM. Warga dapat mendatangi kantor Pos terdekat untuk dapat memanfaatkan kartu tersebut. “Siapa yang menerima KPS sudah pasti juga menerima dana BLSM. Jadi pengambilannya bisa sekaligus dengan raskin,” imbuhnya.
Dijadwalkan akhir Juni ini distribusi KPS sudah tersebar merata. Secara bertahap dilakukan lebih dulu pada 12 kota. Kemudian dituntaskan sampai 15,5 juta keluarga mendapatkan kartu tersebut.
Terkait persetujuan DPR RI terhadap program tersebut, dia menjelaskan, sudah tidak ada persoalan. Lembaga Legilatif itu secara umum sudah menerima program tersebut. Selanjutnya menunggu persetujuan anggarannya saja.
“Besok saya rapat terakhir dengan DPR. Tampaknya tidak ada masalah lagi. Sudah bisa dipahami landasan program ini,” tuturnya. (rko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar