Jakarta (ANTARA
News) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit
menyatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah sepakat dengan
pembahasan RAPBNP 2013 yang didalamnya terdapat masalah kenaikan BBM dan
pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Dikatakan oleh Noor Supit, dari tahapan pembahasan di rapat
kerja sampai Panitia Kerja kemarin (13/6) tentang pembahasan BLSM dan
BBM, bahwa seluruh fraksi menyatakan sependapat harus ada BLSM dan
kenaikan BBM.
"Semua fraksi di Badan Anggaran termasuk PKS setuju 4 bulan
diberikan BLSM. Artinya, dalam pembahasan di Banggar DPR RI berjalan
mulus. Memang PKS memberikan catatan-catatan tapi sepakat bahwa semua
acuan yang dipakai adalah acuan yang disampaikan oleh pemerintah," kata
Noor Supit di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
"Sedangkan
FPDIP meminta BLSM itu diberikan 3 bulan karena atas dasar inflasi
sekitar 6 persen. Jadi gejolak hanya 3 bulan," imbuh politisi Golkar
itu.
Dalam forum di Banggar DPR RI, katanya, fraksi ataupun DPR
RI tidak dalam kapasitas menolak atau menerima kenaikan harga BBM
karena domain pemerintah.
"Dalam forum Banggar DPR RI yang bahas
APBNP, tidak ada istilah menolak atau menerima BBM, hanya RAPBNP yang
dibahas yang skenarionya berdasarkan kenaikan BBM yang oleh pemerintah
direncanakan Rp2000 untuk BBM jenis premiun dan Rp1000 untuk BBM jenis
solar. Indikator ekonominya disepakati dalam RAPBNP, berarti sepakat
dengan kenaikan BBM," kata Noor Supit.
Ia tidak bisa memperkirakan, sikap PKS yang di Banggar DPR RI
akan sama sikapnya saat rapat paripurna DPR RI yang akan digelar Senin
(17/6).
"Ini menyangkut sikap poltik. Jadi ini posisi politik saja.
Kalau di rapat paripurna adalah sikap politik dan mencari panggung
politik, apa boleh buat. Padahal di Banggar DPR RI sudah clear karena mereka sepakati BLSM dan kenaikan BBM," kata Noor Supit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar