Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah sepakat dengan pembahasan RAPBNP 2013 yang didalamnya terdapat masalah kenaikan BBM dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Dikatakan oleh Noor Supit, dari tahapan pembahasan di rapat kerja sampai Panitia Kerja kemarin (13/6) tentang pembahasan BLSM dan BBM, bahwa seluruh fraksi menyatakan sependapat harus ada BLSM dan kenaikan BBM.

"Semua fraksi di Badan Anggaran termasuk PKS setuju 4 bulan diberikan BLSM. Artinya, dalam pembahasan di Banggar DPR RI berjalan mulus. Memang PKS memberikan catatan-catatan tapi sepakat bahwa semua acuan yang dipakai adalah acuan yang disampaikan oleh pemerintah," kata Noor Supit di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

"Sedangkan FPDIP meminta BLSM itu diberikan 3 bulan karena atas dasar inflasi sekitar 6 persen. Jadi gejolak hanya 3 bulan," imbuh politisi Golkar itu.

Dalam forum di Banggar DPR RI, katanya, fraksi ataupun DPR RI tidak dalam kapasitas menolak atau menerima kenaikan harga BBM karena domain pemerintah.

"Dalam forum Banggar DPR RI yang bahas APBNP, tidak ada istilah menolak atau menerima BBM, hanya RAPBNP yang dibahas yang skenarionya berdasarkan kenaikan BBM yang oleh pemerintah direncanakan Rp2000 untuk BBM jenis premiun dan Rp1000 untuk BBM jenis solar. Indikator ekonominya disepakati dalam RAPBNP, berarti sepakat dengan kenaikan BBM," kata Noor Supit.

Ia tidak bisa memperkirakan, sikap PKS yang di Banggar DPR RI akan sama sikapnya saat rapat paripurna DPR RI yang akan digelar Senin (17/6).

"Ini menyangkut sikap poltik. Jadi ini posisi politik saja. Kalau di rapat paripurna adalah sikap politik dan mencari panggung politik, apa boleh buat. Padahal di Banggar DPR RI sudah clear karena mereka sepakati BLSM dan kenaikan BBM," kata Noor Supit.