BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 11 Juni 2013

Presiden Minta Bantuan Kompensasi Diserahkan Serentak Saat Pengumuman Kenaikan BBM

Oleh : DESK INFORMASI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan jajaran terkait untuk membagikan bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat miskin secara serentak pada saat pengumuman penyesuaian harga BBM.
Melalui akun twitternya, @SBYudhoyono, Presiden SBY pada Selasa (11/6) pagi menulis,"Untuk kompensasi bagi rakyat tidak mampu, Presiden ingatkan kembali agar berikan bantuan secara serentak, saat pengumuman penyesuaian harga BBM.”
Presiden SBY menambahkan bahwa kompensasi tersebut terdiri atas beras miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan & Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Khusus tentang BLSM, Presiden SBY mengingatkan parpol, media, dan  publik untuk tidak mengaitkannya dengan isu politik. "Ini benar-benar untuk membantu rakyat yg tidak mampu," kata Presiden.
Ada Tambahan
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, biaya kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dianggarkan pemerintah dalam RAPBN-Perubahan 2013, adalah sebesar Rp29,6 triliun untuk lima paket kebijakan.
Armida mengatakan kompensasi tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, berupa penguatan dan penambahan belanja sosial yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBN.
Program tersebut, selain raskin, PKH, BLSM, dan BSM, juga  infrastruktur dasar di pedesaan. 
"Raskin ada tambahan selama tiga bulan, PKH ada tambahan unit cost, BSM coveragenya dua kali lipat dan tambahan unit cost, kemudian ada BLSM serta infrastruktur dasar," katanya.
Sedangkan perkiraan rincian dari belanja kompensasi tersebut, untuk BLSM kurang lebih Rp13 triliun, beasiswa untuk siswa miskin Rp7,4 triliun, infrastruktur dasar Rp6 triliun dan PKH maupun raskin sebesar Rp3,2 triliun.
Terkait pengadaan infrastruktur dasar di pedesaan, Armida mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan air bersih, membenahi layanan kesehatan dan menjaga ketahanan pangan.
"Untuk daerah yang memerlukan infrastruktur, saat ini sedang dipetakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya. (WID/ES)

Tidak ada komentar: