VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu
12 Juni 2013, mengungkapkan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 bersama dengan DPR hampir rampung
dan dapat selesai pada 17 Juni 2013 mendatang.
"Masih ada sejumlah isu yang mesti dibahas dalam 1-2 hari mendatang. Harapan saya sebagai pemerintah, pembahasan di DPR bisa dirampungkan 17 Juni 2013. Dengan demikian, kita memiliki APBN baru," katanya di Kantor Presiden, Jakarta.
Ia menjelaskan, dalam APBN-P 2013 terdapat kebijakan dan solusi mengatasi masalah. Dalam anggaran negara baru tersebut, subsidi energi yang jumlahnya sangat besar dikurangi dan sebagai konsekuensi paling realistis adalah menaikkan harga BBM subsidi.
Selain mengurangi anggaran subsidi, pemerintah juga melakukan penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga namun tidak begitu dalam. Langkah ini, katanya, untuk membuat APBN menjadi lebih sehat tapi juga sektor riil terus bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan dipertahankan.
Sementara itu, mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kata SBY, merupakan kewenangan pemerintah. Sedangkan DPR tidak dalam posisi tidak dapat menolak. Kenaikan harga BBM merupakan jalan terakhir dan terpaksa untuk menyelamatkan perekonomian kita.
"Ratusan triliun yang kita keluarkan untuk subsidi, di antaranya subsidi BBM, ternyata membuat tidak adil, karena orang yang menikmati subsidi justru sebagian besar golongan mampu, kelompok kaya yang tidak sepatutnya mendapatkan subsidi," katanya.
Anggaran sebesar tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti membantu rakyat dalam program penanggulangan kemiskinan. "Hasil penghematan subsidi bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat kita," katanya. (asp)
"Masih ada sejumlah isu yang mesti dibahas dalam 1-2 hari mendatang. Harapan saya sebagai pemerintah, pembahasan di DPR bisa dirampungkan 17 Juni 2013. Dengan demikian, kita memiliki APBN baru," katanya di Kantor Presiden, Jakarta.
Ia menjelaskan, dalam APBN-P 2013 terdapat kebijakan dan solusi mengatasi masalah. Dalam anggaran negara baru tersebut, subsidi energi yang jumlahnya sangat besar dikurangi dan sebagai konsekuensi paling realistis adalah menaikkan harga BBM subsidi.
Selain mengurangi anggaran subsidi, pemerintah juga melakukan penghematan anggaran belanja kementerian dan lembaga namun tidak begitu dalam. Langkah ini, katanya, untuk membuat APBN menjadi lebih sehat tapi juga sektor riil terus bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan dipertahankan.
Sementara itu, mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kata SBY, merupakan kewenangan pemerintah. Sedangkan DPR tidak dalam posisi tidak dapat menolak. Kenaikan harga BBM merupakan jalan terakhir dan terpaksa untuk menyelamatkan perekonomian kita.
"Ratusan triliun yang kita keluarkan untuk subsidi, di antaranya subsidi BBM, ternyata membuat tidak adil, karena orang yang menikmati subsidi justru sebagian besar golongan mampu, kelompok kaya yang tidak sepatutnya mendapatkan subsidi," katanya.
Anggaran sebesar tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti membantu rakyat dalam program penanggulangan kemiskinan. "Hasil penghematan subsidi bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat kita," katanya. (asp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar