Padang (ANTARA
News) - Wakil Presiden Boediono mengatakan kalau ada pihak yang
mengatakan pemerintah menjual aset negara, maka itu adalah kalimat
politik mengingat seluruh kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sesuai
dengan UUD 45.
"Semua kekayaan alam adalah untuk rakyat sekalipun yang ada di
tengah laut. Tidak ada yang kita jual ke asing," kata Boediono di
Padang, Sumatera Barat, Sabtu, menjawab pertanyaan seorang mahasiswa
Universitas Andalas saat silaturahim dengan perwakilan pelajar
SMA/SMK/MA/mahasiswa se-Sumbar.
Hadir dalam dalam acara itu Ibu Herawati Boediono, Mendagri Gamawan
Fauzi, Menpora Roy Suryo, Wamendikbud Musliar Kasim, Wamenkes Ali
Gufron, serta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Boediono mengatakan, Indonesia bukan negara neoliberal, sekalipun
saat ini sangat banyak perusahaan dan investor asing ada di Indonesia
yang disebut Boediono datang semata untuk berusaha yang hasilnya juga
untuk kepentingan rakyat.
Indonesia, kata Wapres, memang membutuhkan investor asing karena mereka memiliki modal kuat dan teknologi yang bagus.
Wapres mengatakan, saat ini Indonesia belum terlalu mampu mengebor
migas di lepas pantai sehingga kemampuan teknologi perusahaan asing
sangat dibutuhkan.
"Masak kekayaan migas yang bisa untuk rakyat akan kita diamkan?
Jadi kita membutuhkan teknologi asing tapi kekayaan alam itu tetap untuk
rakyat apakah itu membiayai, antara lain kesehatan dan pendidikan,"
kata Boediono.
Wapres meminta masyarakat jangan terjebak dengan mazhab neoliberal
karena teori itu sebenarnya tidak ada yang menjalankan, sekalipun negara
maju.
"Terpenting adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada untuk kepentingan rakyat," katanya.
Boediono
mengatakan pula jika ada BUMN yang "go public" untuk menjual sebagian
aset atau sahamnya, maka jangan dinilai sedang menjual aset negara.
"BUMN melakukan go public bisa saja untuk mendapat nilai tambah seperti teknologi, modal tambahan, serta gaet mitra," kata Boediono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar