Warga NU Jangan Terhasut Provokasi Tolak Kenaikan BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Nahdhatul Ulama (NU) diminta untuk tidak terhasut provokasi melalui spanduk dan lainnya yang dilancarkan pihak tertentu yang mengatasnamakan rakyat untuk menolak rencana pemerintah memotong subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).

Warga NU diminta tak terpancing untuk berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah agar subsidi untuk rakyat dapat tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Djan Faridz di hadapan ribuan kaum ibu dalam kegiatan Peringatan Isra Mi'raj Muslimat NU Wilayah DKI Jakarta, Sabtu (8/6/2013).
Dikatakan Djan Faridz, pihak yang memprovokasi melalui berbagai media itu sengaja menggelapkan informasi mengenai pentingnya pemotongan subsidi dengan cara menaikkan harga BBM bagi masyarakat kecil.
"Hati-hati ingatkan suami, dan anak, jangan sampai terhasut sama provokator yang mengajak demo menolak kenaikan harga BBM. Dia menggelapkan informasi soal subsidi. Jangan mau diprovokasi sama orang yang mengatasnamakan rakyat. Salah itu," kata Djan.
Menurut Djan, selama ini yang menikmati subsidi BBM yang mencapai sekitar Rp 250 triliun hanyalah kaum menengah ke atas yang memiliki mobil. Sementara untuk rakyat mskin yang menggunakan angkutan umum subsidi sebesar itu belum terasa. Apalagi dengan adanya subsidi BBM membuat subsidi untuk program-program pemerintah lain yang lebih penting menjadi terhambat.
Djan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat mengungkapkan, untuk program bedah rumah di kementeriannya saja, hanya dialokasikan sebesar Rp 1 triliun per tahun untuk membedah sekitar 250 ribu rumah rakyat.
Djan menegaskan, PBNU dan warga NU mendukung rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.500 per liter. Syaratnya, dana yang dapat dialokasikan dari pemotongan subsidi tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna untuk masyarakat miskin.
"NU di belakang pemerintah. Kita dukung pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat subsidi untuk rakyat miskin ditambah," katanya.
Menurut Djan, pernyataan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan menyengsarakan rakyat sangat menyesatkan. Pasalnya, jutaan rakyat yang tidak memiliki kendaraan dan lebih mengutamakan angkutan umum, tidak akan terpengaruh dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut karena ada alokasi khusus untuk angkutan umum.
"Angkutan umum disubsidi pemerintah. Tidak ada kenaikan untuk angkutan umum, tapi bensin untuk orang kaya harus naik. Jika tidak, kapan kita akan mendapat subsidi dari pemerintah," katanya.