Jpnn
JAKARTA - Surat
edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB), Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana
mendapat kritik dari seorang pegawai di Kementerian Sekretariat Negara,
Arief Syaiful.
Dalam edaran tersebut, mengatur
pembatasan undangan acara yang digelas PNS. Arief berpendapat surat
edaran itu sudah di luar batas kewajaran.
Menanggapi itu Menpan-RB Yuddy
Chrisnandy mengungkapkan ia belum mengetahui surat terbuka dari Arief
itu. Namun, ia tetap menegaskan harusnya PNS sudah mengetahui resiko
jadi pejabat di institusi pemerintahan yaitu menjalankan hidup
sederhana.
"Resiko jadi pejabat, harus mau hidup
sederhana. Kalau enggak mau hidup sederhana jangan jadi pejabat," ujar
Yuddy di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (3/12).
Dalam surat terbukanya, Arief si PNS
menyatakan acara termasuk nikahan adalah urusan pribadi seseorang. Oleh
karena itu ia mempertanyakan mengapa pemerintah mengurus hal-hal yang
menjadi hak pribadi orang lain. Ia mengaku bisa menerima aturan lainnya
terkait gerakan hidup sederhana sebagai bagian dari revolusi mental.
Namun, dalam suratnya ia meminta
pemerintah juga menghormati hak privasi orang lain. Pemerintah diminta
memperhatikan batas-batas apa saja yang tidak bisa diintervensi atau
dibatasi. Meski ada kritik demikian, Yuddy tetap menyakini surat
edarannya itu patut dijalankan oleh aparatur negara.
"Pesan presiden, birokrat itu harus
jadi guru dan teladan. Kalau enggak bisa jadi guru dan teladan jangan
jadi pejabat," tegasnya. (flo/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar