Pewarta: Satyagraha
Jakarta (ANTARA News) - Menteri ESDM Sudirman Said memastikan PT
Pertamina siap untuk menyalurkan BBM bersubsidi, meskipun konsumsi akan
sedikit melebihi kuota premium dan solar bersubsidi yang ditetapkan
dalam APBN-Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter.
"Kita tetap menggunakan kuota yang ditetapkan APBN-Perubahan.
Pertamina mendapatkan tugas untuk tetap menyediakan BBM dengan harga
subsidi," katanya seusai mengikuti rapat koordinasi membahas kuota BBM,
pembangunan kilang dan masalah kelistrikan di Jakarta, Rabu malam.
Sudirman mengatakan distribusi premium maupun solar bersubsidi
dipastikan aman hingga tahun baru dan Pertamina harus memastikan
ketersedian pasokan, meskipun dalam realisasinya kuota 46 juta kiloliter
dapat terlampaui.
"Pertamina sementara menggunakan uangnya dulu, untuk menutupi
kelebihan penyaluran BBM bersubsidi, nanti pemerintah akan mengganti
kelebihannya," jelasnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan kelebihan biaya
dari distribusi BBM bersubsidi sepenuhnya berasal dari dana perseroan,
yang nantinya akan diganti pemerintah seusai dilakukan audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dananya dari Pertamina, mereka sudah bilang dari keuangan sendiri
dan mereka siapkan BBM bersubsidi tersedia hingga 31 Desember 2014. Dan
yang penting Pertamina secara bisnis tidak rugi," kata Menkeu.
Kebutuhan BBM bersubsidi diperkirakan makin meningkat menjelang
akhir tahun, karena konsumsi dipastikan bertambah dengan adanya perayaan
natal serta tahun baru, sehingga pasokan serta distribusi harus aman
dan tidak mengalami gangguan.
Pembangunan Kilang dan Kelistrikan
Terkait hasil rakor mengenai kilang dan kelistrikan, Menkeu
mengatakan pemerintah telah menunjuk Pertamina sebagai off taker dari
kilang minyak yang direncanakan pembangunannya di Bontang, Kalimantan
Timur.
"Pertamina bersedia menjadi off taker, tadi sudah diajak berbicara
baik-baik. Yang penting proses bidding bisa dilakukan sekarang. Kami
juga memberikan Tax Holiday 10 tahun dahulu, kalau kebanyakan nanti kita
review," katanya.
Menurut rencana, pembangunan kilang minyak yang bisa menampung
produksi 300 ribu barel per hari ini akan berdiri di lahan seluas 500
hektar dan telah menarik minat beberapa investor dari luar negeri untuk
ikut berpartisipasi.
Pembangunan kilang diharapkan dapat mengurangi beban impor migas
yang selama ini cukup tinggi dan menjadi salah satu penyumbang tingginya
nilai defisit neraca perdagangan, sehingga kebutuhannya menjadi sangat
mendesak.
Sementara, terkait kelangkaan instrumen kelistrikan di Indonesia,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan
pemerintah siap membangun 47 infrastruktur kelistrikan untuk daerah
terpencil, pulau terdepan dan daerah perbatasan.
"Sebanyak 47 (sarana kelistrikan) untuk daerah perbatasan, misalnya
antara Timor Leste dengan Pulau Timor serta Kalimantan Utara dengan
Malaysia, akan dibangun dan dilakukan sepenuhnya mulai 2015," katanya.
Pemerintah memastikan pendanaan program pembenahan infrastruktur
kelistrikan 35 ribu MW, sebagian besar berasal dari skema pembiayaan
Kerjasama Pemerintah-Swasta, karena pemerintah tidak memiliki dana
memadai untuk membangun sarana infrastruktur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar