KPPU Setor Laporan Kartel Pangan ke Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3). Dalam pertemuan itu, dia melaporkan soal kartel pangan.

Syarkawi menyampaikan kedatangannya ke Istana juga karena Presiden Jokowi ingin mendapat informasi terkait berbagai komoditas di Tanah Air.

"Salah satu fokus adalah komoditas pangan, karena beliau concern bagaimana mendorong stabilitas harga pangan," kata Syarkawi.

Pada kesempatan itu, KPPU juga melaporkan penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan kartel di komoditas pangan.

"Kami sampaikan ke beliau, KPPU dalam dua tahun terakhir menangani banyak sekali perkara. Salah satu itu ya kartel komoditas pangan. Pertama dugaan kartel daging sapi," ungkap dia.

Sebagai contoh, pihaknya menyampaikan ke Jokowi bahwa KPPU menduga kenaikan harga daging hingga Rp 140-150 ribu per kilogram beberapa bulan lalu, karena ulah kartel.

"Sehingga kami sampaikan ke Pak Jokowi, untuk terus monitor di situ. Lakukan pengawasan komoditaas pangan," ujar dia.

Terkait solusi mengatasi kartel pangan, KPPU mendorong peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Terutama dalam melakukan monitoring distribusi dan harga. 

Orang tua harus jujur pada anak adopsi

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
 Jakarta (ANTARA News) - Ketua Yayasan Sayap Ibu (YSI) Rin Tjipto Winoto mengatakan orang tua adopsi harus jujur dan mengatakan asal usul anak adopsi agar tidak memutus nasab atau pertalian keluarga.

"Secara agama harus diberi tahu hubungan darah bapak dan ibu, jadi sedini mungkin dalam situasi yang memungkinkan harus diberi tahu," tutur dia kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Saat ada kesempatan, kata dia, orang tua harus memberi tahu walaupun akan menimbulkan reaksi kaget atau ketidaksukaan dari anak.

Berdasarkan pengalamannya membantu proses adopsi, sejumlah orang tua bahkan tidak ingin tetangga atau bahkan asisten rumah tangga tahu proses adopsi yang dilakukan agar nantinya tidak memberi tahu anak.

"Saat kami melakukan kunjungan ke rumah, pernah pembantu diminta pergi dulu supaya tidak tahu akan mengangkat anak. Atau habis itu pindah," tutur Tjipto.

Orang tua asuh dinilainya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, apalagi sekarang anak muda sudah lebih terbuka pikirannya.

Selain itu, mengadopsi anak bukan sesuatu yang tabu, bahkan merupakan hal baik dengan tujuan membantu masa depan anak yang kekurangan.

"Itu harus dilakukan daripada melanggar hukum agama," kata Tjipto.

Ia memastikan pihaknya akan memfasilitasi jika anak ingin bertemu dengan orang tua kandung.

Yayasan Sayap Ibu (YSI) Cabang Jakarta yang berkapasitas 50 balita kini diisi sebanyak 35 balita, baik diserahkan langsung oleh orang tua karena tidak mampu, maupun ditelantarkan oleh orang tua kandung.

OTT KPK di Surabaya Terkait Perkapalan

Ardan Adhi Chandra, Nur Indah Fatmawati - detikNews
Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya terkait dengan urusan perkapalan. Dalam OTT, KPK mengamankan pejabat BUMN.

"Indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait perkapalan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (30/3/2017).

Namun Febri tidak menjelaskan pihak-pihak yang ditangkap. Belum ada informasi juga mengenai jumlah nominal duit yang diamankan dalam OTT.

Dari informasi yang dihimpun, pejabat yang ikut diamankan berasal dari PT PAL. Perusahaan BUMN tersebut bergerak di bidang galangan kapal.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Presdir PT PAL Firmansyah Arifin mengaku belum mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK.

"Tidak ada apa-apa, normal-normal saja di kantor," ujar Firmansyah. 

MK pecat karyawan diduga curi berkas pilkada

Pewarta: Maria Rosari
Jakarta (ANTARA News) - Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi memecat empat orang karyawan yang diduga mencuri berkas permohonan perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

"Empat orang yang terbukti terlibat dalam pencurian satu eksemplar berkas permohonan Kabupaten Dogiyai sudah dipecat," ujar Ketua MK Arief Hidayat, dalam jumpa pers, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Arief menjelaskan, empat orang yang terlibat dalam pencurian berkas perkara sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai adalah Kepala Sub-Bagian Humas Rudy Haryanto, pegawai bernama Sukirno, dan dua orang petugas keamanan.

Pemecatan keempat karyawan MK ini berdasarkan rekaman kamera pengawas di MK dan penyelidikan internal yang dilakukan MK.

"Secara administrasi kepegawaian sudah selesai kami lakukan, selanjutnya kami sudah melaporkan kasus ini kepada Reskrim Polda Metro Jaya untuk proses pidana," kata Arief lagi.

Lebih lanjut Arief mengatakan pihaknya belum mengetahui motif dan kepentingan dari pencurian berkas perkara sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai tersebut.

"Jadi ini tugas kepolisian untuk menyelidiki motif dan kepentingannya, sampai bila ada pihak luar pun akan diproses di kepolisian," kata Arief pula.

Sebelumnya, berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai yang dimohonkan oleh pasangan calon Markkus Waine dan Angkian Goo dikabarkan hilang, dan kemudian kehilangan berkas perkara ini dipermasalahkan oleh pihak kuasa hukum pemohon.

Kendati demikian, Arief Hidayat meyakinkan bahwa berkas yang hilang adalah satu eksemplar permohonan awal yang tidak akan digunakan dalam pemeriksaan, namun hanya sebagai penentu apakah permohonan yang diajukan sesuai dengan tenggat waktu pengajuan permohonan atau tidak.

"Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah berkas permohonan yang sudah diperbaiki, dan sampai saat ini pemeriksaan sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana dengan kasus-kasus lainnya," ujar Arief pula.

Polda Jabar bentuk tim saber mafia tanah

Pewarta: Aditya A Rohman
Sukabumi (ANTARA News) - Polda Jawa Barat membentuk tim sapu bersih (saber) mafia tanah pascapenandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Polri dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Tim saber ini untuk membersihkan berbagai macam praktek mafia tanah yang ada di wilayah hukum Polda Jabar," kata Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan di Sukabumi, Sabtu.

Menurutnya, berbagai macam praktik mafia tanah ini dinilai sangat menghalangi proses sertifikasi dan menimbulkan sengketa. Bahkan untuk masalah pungli serta sertifikasinya akan langsung diawasinya.

Mafia tanah ini sangat mengganggu segala proses pembangunan, apalagi Sukabumi saat ini akan ada megaproyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang dipastikan akan ada pelaksanaan pembebasan lahan.

Biasanya, mafia tanah tersebut memanfaatkannya seperti membeli tanah-tanah yang akan terkena dampak pembangunan sehingga saat akan dilakukan proses pembebasan lahan terjadi permasalahan dan harganya menjadi mahal.

Maka dari itu, dia sudah menginstruksikan jajarannya baik anggota yang bertugas di polres maupun polsek untuk mengawasi secara ketat segala macam bentuk praktek mafia tanah dan harus berani menangkap serta memproses hukum.

"Praktik mafia tanah ini bisa terjadi di mana saja dan keberadaannya sangat merugikan negara maupun rakyat, sebab aktivitasnya bisa terjadi konflik baik warga dengan warga maupun warga dengan pemerintah," tambahnya.

Anton mengimbau warga yang ada di wilayah hukumnya untuk bersama-sama ikut memberantas mafia tanah yang ada di daerahnya masing-masing. Jika ada atau mencurigai oknum segera lapor kepada petugas kepolisian terdekat agar bisa langsung diproses secara hukum yang berlaku.