Kupang (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Thomas Ola Langoday menilai gagasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi adalah langkah positif yang perlu mendapat dukungan.

"Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, mesti mendapat sambutan gembira. Ini adalah langkah postif pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM oleh oknum-oknum tertentu di republik ini untuk kepentingan sendiri maupun golongan," kata Dekan Fakultas Ekonomi Unwira ini, di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi untuk mengamakan APBN 2013.

Pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan APBNP 2013 dengan DPR RI terkait adanya perubahan asumsi makro akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakat kecil karena masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran dari subsidi ini tidak banyak yang menikmatinya.

Subsidi kata Thomas Ola Langoday hanya dinikmati masyarakat ekonomi menengah, sehingga yang kaya bertambah kaya dengan jumlah yang semakin sedikir dan yang miskin bertambah banyaknya jumlahnya.

Karena itu, kebijakan menaikan harga BBM ini adalah solusi yang paling tepat untuk membantu rakyat kecil.

"Jika subsidi BBM ini tetap dipertahankan maka dalam jangka panjang bangsa ini akan semakin tergantung tetapi kurang atau tidak menikmati apa yang diberikan negara," kata Thomas Ola Langoday. Mengenai adanya partai politik tertentu yang menolak, dia mengatakan adanya penolakan dari partai tertentu adalah bagian dari strategi partai untuk menarik simpati masyarakat, tetapi tidak signifikan.

Menurut dia, kebijakan pemerintah ini akan memberikan keuntungan bagi rakyat kecil karena alokasi anggaran untuk subsidi ini akan dimanfaatkan untuk rakyat.

"Ada banyak rakyat miskin di negara ini yang tidak menikmati BBM bersubsidi. Hanya membuat orang atau oknum tertentu menjadi kaya," katanya.

Penyeludupan BBM bersubsidi ke negara Timor Leste adalah bukti nyata bahwa beban anggaran untuk subsidi BBM yang diberikan negara untuk rakyat miskin, tidak tepat sasaran, katanya.