VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Meski demikian, pemerintah masih bisa memahami sikap tersebut.
"Wajarlah koalisi sebesar ini tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju," kata Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Yopie Hidayat, di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta, Selasa 4 Juni 2013.
Yopie mengatakan, perbedaan pendapat adalah konsekuensi dari demokrasi. Oleh karena itu, sikap PKS sangat lazim terjadi. "Kita negara yang sangat demokratis," ujarnya.
Namun, Yopie menuturkan pemerintah tetap berharap PKS pada akhirnya bisa memahami rasionalitas kenaikan BBM.
Melalui pertemuan malam ini, lanjutnya, Wapres Boediono akan berusaha menjelaskan kepada partai yang sempat berpolemik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap impor daging sapi tersebut.
"Kami akan menjelaskan kepada teman-teman PKS dan mungkin belum paham. Jadi tidak zamannya lagi satu arah dan mari kita diskusikan malam ini," terangnya.
"Wajarlah koalisi sebesar ini tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju," kata Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Yopie Hidayat, di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta, Selasa 4 Juni 2013.
Yopie mengatakan, perbedaan pendapat adalah konsekuensi dari demokrasi. Oleh karena itu, sikap PKS sangat lazim terjadi. "Kita negara yang sangat demokratis," ujarnya.
Namun, Yopie menuturkan pemerintah tetap berharap PKS pada akhirnya bisa memahami rasionalitas kenaikan BBM.
Melalui pertemuan malam ini, lanjutnya, Wapres Boediono akan berusaha menjelaskan kepada partai yang sempat berpolemik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap impor daging sapi tersebut.
"Kami akan menjelaskan kepada teman-teman PKS dan mungkin belum paham. Jadi tidak zamannya lagi satu arah dan mari kita diskusikan malam ini," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar