Warga Tagih Janji Kampanye Jokowi-Ahok

INILAH.COM, Jakarta - Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara menemui kendala dari warga yang menolak untuk direlokasi.

Para warga menagih janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki T. Purnama saat kampanye Pemilukada lalu. Cici (38), salah seorang warga mengaku, jika Gubernur dan Wakil Gubernur yang biasa dikenal Jokowi-Ahok itu pernah berjanji kepada warga yang menempati tanah negara akan dibuatkan sertifikat.

"Saat kampanye dulu, Jokowi-Ahok janji akan buatkan sertifikat tanah kepada warga yang menempati tanah negara dengan jangka waktu lebih dari 20 tahun. Surat perjanjiannya juga ada kok," kata Cici, Jakarta, Rabu (16/5/2013).

Sebelumnya Jokowi telah membantah jika ia pernah menjanjikan sertifikat tanah kepada warga Waduk Pluit, saat berkampanye dulu. Jokowi menegaskan, tanah negara di sekitar Waduk Pluit tidak bisa disertifikatkan, mengingat fungsi waduk yang penting untuk mencegah dan meminimalkan dampak banjir di Jakarta.

Menangapi hal tersebut, Cici bersikeras jika ia dan warga lainnya pernah mendengar langsung janji dari Jokowi. Menurutnya, karena ada janji dan harapan itu lah warga Waduk Pluit tidak ragu untuk mendukung Jokowi.

Bahkan untuk membuktikan siapa yang benar, Cici menantang Jokowi dan Ahok untuk datang langsung bertemu warga dan melihat kondisi warga saat ini.

"Kita mau Jokowi-Ahok datang kesini langsung. Kita mau tanya, janji-janji kampanye mereka gimana," tegas ibu tiga anak ini yang sudah lebih dari 20 tahun bermukim dibantaran waduk.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggusur pemukiman warga yang berdiri di atas tanah negara seluas 80 hektar.

Rencananya lahan tersebut akan dinormalisasi untuk Waduk Pluit guna mencegah banjir di kawasan tersebut.Sampai saat ini sedikitnya 700 rumah warga berhasil dibongkar untuk normalisasi Waduk Pluit.Sedangkan sisanya yang mencapai sekitar 17 ribu keluarga menolak dipindahkan. [mes]