VIVAnews - Ketegangan
hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia akhir-akhir ini
diduga ikut mempengaruhi pembebasan bersyarat bagi kasus Ratu Mariyuana,
Schapelle Corby.
Dalam perkembangan kasusnya, berkas permohonan pembebasan bersyarat bagi wanita 36 tahun itu sudah lengkap, namun dikirim lagi ke Bali, karena ada satu halaman yang tak mempunyai kop surat yang benar.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, kepada VIVAnews, Rabu 20 November 2013 mengatakan, pihaknya akan mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembebasan bersyarat Corby.
Dalam perkembangan kasusnya, berkas permohonan pembebasan bersyarat bagi wanita 36 tahun itu sudah lengkap, namun dikirim lagi ke Bali, karena ada satu halaman yang tak mempunyai kop surat yang benar.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, kepada VIVAnews, Rabu 20 November 2013 mengatakan, pihaknya akan mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembebasan bersyarat Corby.
Pihaknya pun berencana memanggil Amir dalam jangka waktu dua pekan mendatang terkait kasus ini.
"Isu spionase ini seharusnya menjadi pertimbangan tambahan bagi Menteri Hukum dan HAM dalam proses pembebasan bersyarat Corby. Situasi aksi penyadapan itu menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara kurang mesra. Jadi perlu mempertimbangkan itu (pembebasan bersyarat)," ujar Aziz.
Aziz menambahkan, jika dia seorang Menteri Hukum dan HAM, maka dia dengan tegas akan menolak pembebasan bersyarat Corby. "Tapi pada kenyataannya kan saya bukan Menteri. Jadi yang dapat kami lakukan sebatas menyarankan beliau," kata dia.
Kata Aziz, Komisi III akan mengadakan rapat bersama Menkumham dua pekan ke depan. Salah satunya membahas soal pembebasan bersyarat Ratu Mariyuana itu.
Politisi Partai Golkar itu turut bersuara atas isu spionase yang dilakukan Negeri Kanguru terhadap komunikasi Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Aziz berpendapat penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, tidak cukup. "Bahkan, jika perlu kita juga harus mengusir Dubes Australia dari Indonesia," tegas dia.
Sementara Direktur Informasi dan Komunikasi (Infokom) Ditjen Pemasyarakatan, Ayub Suratman, mengatakan kendati hubungan Indonesia dan Australia sedang memanas akibat isu spionase, namun hal itu tidak mempengaruhi proses hukum yang tengah dilalui Corby.
"Saya rasa isu ini tidak akan berpengaruh, karena masalah hukum tetap menjadi masalah hukum. Sementara isu politik tetap berada di koridor politik," kata dia kepada media asal Australia, Fairfax Media.
Sementara Corby sudah tidak sabar ingin segera menikmati udara kebebasan dari penjara Kerobokan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lapas Kerobokan, Farid Junaedi, yang baru-baru ini menemui Corby.
"Dia bertanya kepada saya di kantor bagaimana nasib pembebasan bersyaratnya? Bagaimana kelanjutannya? Mengapa pembebasan bersyarat saya belum juga disetujui?," ujar Junaedi menirukan pertanyaan Corby.
Dia meminta Corby untuk bersabar. "Pada waktu itu, saya menjelaskan kepadanya mengenai prosedur pembebasan bersyarat dalam Bahasa Inggris. Saya katakan, bahwa Lapas sudah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan berkas permohonan ke Jakarta. Tinggal tunggu saja prosesnya," ujarnya menambahkan.
Namun, dia tidak dapat memastikan kapan Corby akan memperoleh kebebasan bersyaratnya. "Bisa saja besok, pekan depan, atau bahkan tahun depan. Kami tidak tahu mengenai hal itu," ujarnya.
Apabila Corby tidak dibebaskan secara bersyarat tahun ini, lanjut Junaedi, maka dia akan direkomendasikan menerima potongan masa tahanan saat Natal nanti. Komentar ini dilontarkan Junaedi pada Selasa kemarin, ketika para narapidana hadir dalam sebuah acara.
Di sana, para napi berjanji untuk tetap mematuhi aturan hukum di dalam Lapas. Namun, Corby absen dalam acara itu.
Semua napi terlihat hadir, termasuk napi vonis mati narkoba yang dikenal dengan sebutan Bali Nine. Salah satu napi Bali Nine, Sukumaran, mengaku gusar lantaran mendengar baru-baru terdapat seorang napi vonis mati asal Pakistan yang baru saja dieksekusi.
Itu merupakan eksekusi kelima di tahun 2013. Sementara dirinya masih menunggu kabar soal permohonan untuk memperoleh grasi dari Presiden SBY. "Ketika saya mendengar seseorang dieksekusi, saya merasa sedih dan stres," ujar Sukumaran. (umi)
"Isu spionase ini seharusnya menjadi pertimbangan tambahan bagi Menteri Hukum dan HAM dalam proses pembebasan bersyarat Corby. Situasi aksi penyadapan itu menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara kurang mesra. Jadi perlu mempertimbangkan itu (pembebasan bersyarat)," ujar Aziz.
Aziz menambahkan, jika dia seorang Menteri Hukum dan HAM, maka dia dengan tegas akan menolak pembebasan bersyarat Corby. "Tapi pada kenyataannya kan saya bukan Menteri. Jadi yang dapat kami lakukan sebatas menyarankan beliau," kata dia.
Kata Aziz, Komisi III akan mengadakan rapat bersama Menkumham dua pekan ke depan. Salah satunya membahas soal pembebasan bersyarat Ratu Mariyuana itu.
Politisi Partai Golkar itu turut bersuara atas isu spionase yang dilakukan Negeri Kanguru terhadap komunikasi Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Aziz berpendapat penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, tidak cukup. "Bahkan, jika perlu kita juga harus mengusir Dubes Australia dari Indonesia," tegas dia.
Sementara Direktur Informasi dan Komunikasi (Infokom) Ditjen Pemasyarakatan, Ayub Suratman, mengatakan kendati hubungan Indonesia dan Australia sedang memanas akibat isu spionase, namun hal itu tidak mempengaruhi proses hukum yang tengah dilalui Corby.
"Saya rasa isu ini tidak akan berpengaruh, karena masalah hukum tetap menjadi masalah hukum. Sementara isu politik tetap berada di koridor politik," kata dia kepada media asal Australia, Fairfax Media.
Sementara Corby sudah tidak sabar ingin segera menikmati udara kebebasan dari penjara Kerobokan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lapas Kerobokan, Farid Junaedi, yang baru-baru ini menemui Corby.
"Dia bertanya kepada saya di kantor bagaimana nasib pembebasan bersyaratnya? Bagaimana kelanjutannya? Mengapa pembebasan bersyarat saya belum juga disetujui?," ujar Junaedi menirukan pertanyaan Corby.
Dia meminta Corby untuk bersabar. "Pada waktu itu, saya menjelaskan kepadanya mengenai prosedur pembebasan bersyarat dalam Bahasa Inggris. Saya katakan, bahwa Lapas sudah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan berkas permohonan ke Jakarta. Tinggal tunggu saja prosesnya," ujarnya menambahkan.
Namun, dia tidak dapat memastikan kapan Corby akan memperoleh kebebasan bersyaratnya. "Bisa saja besok, pekan depan, atau bahkan tahun depan. Kami tidak tahu mengenai hal itu," ujarnya.
Apabila Corby tidak dibebaskan secara bersyarat tahun ini, lanjut Junaedi, maka dia akan direkomendasikan menerima potongan masa tahanan saat Natal nanti. Komentar ini dilontarkan Junaedi pada Selasa kemarin, ketika para narapidana hadir dalam sebuah acara.
Di sana, para napi berjanji untuk tetap mematuhi aturan hukum di dalam Lapas. Namun, Corby absen dalam acara itu.
Semua napi terlihat hadir, termasuk napi vonis mati narkoba yang dikenal dengan sebutan Bali Nine. Salah satu napi Bali Nine, Sukumaran, mengaku gusar lantaran mendengar baru-baru terdapat seorang napi vonis mati asal Pakistan yang baru saja dieksekusi.
Itu merupakan eksekusi kelima di tahun 2013. Sementara dirinya masih menunggu kabar soal permohonan untuk memperoleh grasi dari Presiden SBY. "Ketika saya mendengar seseorang dieksekusi, saya merasa sedih dan stres," ujar Sukumaran. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar