Polda Metro Jaya miliki bukti kuat kematian Mirna

Pewarta: Taufik Ridwan
Jakarta, 27/1 (Antara) - Penyidik Polda Metro Jaya memiliki alat bukti kuat berupa rekaman kamera tersembunyi guna mengungkap tersangka terkait kasus kematian misterius Wayan Mirna Salihin alias Mirna (27).

"Penyidik memperlihatkan rekaman CCTV kepada salah satu saksi yang lupa untuk mengingat kembali dan dijadikan salah satu bukti," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Murti, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan polisi juga memiliki alat bukti lainnya berupa benda mati yang didapat dari hasil olah tempat kejadian perkara.

Dia menambahkan penyidik juga akan memenuhi petunjuk jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengenai analisa dan keterangan saksi ahli yang mengolah TKP.

"Kemudian keterangan saksi ahli dan hasil analisa," ujar Murti.

Dikatakan dia, penyidik berupaya menyelidiki kasus kematian Mirna sesuai fakta dan hasil olah TKP guna mendapatkan petunjuk dan alat bukti sehingga penetapan tersangka tidak berdasarkan opini.

Bahkan dia mengungkapkan penyidik mengetahui waktu atau jam ketika pelaku memasukkan senyawa sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna.

Dia berjanji akan mengungkap petunjuk bukti itu saat digelar pada persidangan termasuk asal senyawa sianida (CN).

Ini modus penyelundupan sabu 100 kg di Jepara

Pewarta: Akhmad Nazaruddin Lathif
Jepara (ANTARA News) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, berhasil menemukan 100 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam genset saat menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kecamatan, Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu.

Berdasarkan data yang dirilis BNN, pengiriman narkoba tersebut disembunyikan di dalam genset serta pengirimannya bersamaan dengan filter genset yang totalnya 294 unit melalui pelabuhan Semarang yang dikoordinir tersangka R.

R adalah warga Pakistan yang tinggal di Indonesia dan memiliki istri warga negara Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis haramnya itu, tersangka R bekerja sama dengan warga Indonesia berinisial D yang tinggal di Jepara.

Setelah tiba di Semarang, sabu-sabu tersebut dipindahkan ke gudang CV Jepararaya milik D yang merupakan perusahaan di bidang mebel.

Agar tidak mudah terdeteksi oleh pemindai sinar X atau X-Ray, sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam blok mesin dan dilapisi kertas karbon.

Akan tetapi, berkat kerja sama dengan Bea Cukai, keberadaan sabu-sabu tersebut tetap bisa dideteksi.

Dalam penggerebekan pada Rabu (27/1), petugas dari BNN berhasil menangkap delapan tersangka beserta barang bukti 100 kg sabu untuk sementara, ATM, paspor dan dua unit alat timbang.

Rencananya, sabu-sabu tersebut akan diedarkan ke seluruh Indonesia dengan disembunyikan di dalam produl mebel. 

Kriminolog: Dalang Peracun Mirna Tak Ikut ke Kafe Olivier

 Oleh : Siti Ruqoyah, Bayu Nugraha
VIVA.co.id - Kasus kematian Wayan Mirna Salihin (27) hingga sekarang masih menyita perhatian publik. Banyak masyarakat menunggu bagaimana akhir kisah kasus bak novel misteri pembunuhan ini.

Polisi Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini terlihat sangat berhati-hati. Koordinasi yang dilakukan penyidik dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyiratkan akan ada pengumuman nama pelaku.

Bukan penetapan tersangka yang didapat, penyidik justru harus melengkapi barang bukti lainnya yaitu keterangan ahli agar dalam persidangan tersangka tidak bisa membantahnya.

Kriminolog Universitas Indonesia, Eko Haryanto, mengatakan sikap hati-hati yang dilakukan kepolisian memang merupakan keharusan dalam menyelidiki suatu kasus.

"Kehati-hatian itu kan sesuatu yang harus dilakukan kepolisian, jangan sampai dalam kasus ini salah menetapkan tersangka yang bisa memalukan institusi kepolisian," ujar Eko dalam sambungan teleponnya, Rabu, 27 Januari 2016.

Baca juga: Penyebab Polisi 'Rahasiakan' Pembunuh Mirna
Dia pun menyebut, dalam kasus yang berbelit-belit, biasanya menyangkut orang penting di dalamnya.

Padahal, dari analisanya, kasus kematian Mirna adalah kasus yang tidak terlalu rumit karena dari tempat kejadian perkara, pihak kepolisian sudah bisa menganalisanya.

"Karena itukan settingan sudah kelihatan dari kopi. Dari kopi hanya orang tertentu yang ada di situ. Pertama, dari buat kopi bisa jadi tersangka, lalu bisa yang mengantarkan, dan juga orang yang ada di meja untuk minum kopi. lingkaran hanya situ aja," katanya.

Dia pun menambahkan, kasus ini akan menjadi kasus rumit jika ternyata yang memasukkan sianida di kopi tersebut hanya seorang kaki tangan.

"Ternyata ada otaknya di balik kasus ini tapi ada di luar TKP (Olivier)," katanya.

Mengenai rumor mengenai salah satu teman Mirna yaitu Jessica yang seolah-olah tersangka, Eko menilai hal tersebut wajar saja karena Jessica merupakan salah satu saksi yang berada di tempat kejadian.

"Dari sana mungkin polisi melihatnya, kemarin kan yang dituduh Jessica, ada rumornya punya hubungan khusus. itu sah-sah saja dan biasa saja karena polisi melihat semua saksi berpotensi," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Wayan Mirna Salihin (27) minum kopi bersama dengan dua temannya yaitu Jessica dan Hani di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Rabu 6 Januari 2016.

Usai meminum kopi es Vietnam, diketahui Mirna langsung kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Kedua teman Mirna sempat meminta bantuan pelayan kafe untuk membawa Mirna ke klinik terdekat yang berada di area mal tersebut.

Mirna kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, setelah mendapat pertolongan pertama di klinik mal. Namun, tidak lama tiba di RS Abdi Waluyo, Mirna dinyatakan meninggal dunia.

Hasil laboratorium menjelaskan, kopi yang diminum Mirna dan lambungnya mengandung zat sianida. Untuk itu pihak kepolisian mencari siapa pelaku yang menaruh sianida dalam minuman Mirna. (ren)

Baca Nih: 3 Perbedaan Mencolok Sikap Jessica dan Hani dalam Kasus Mirna!

JESSICA Kumala dan Hani adalah sahabat Mirna Salihin yang sama-sama ikut ngopi di Kafe Olivier, Grand Indonesia awal Januari lalu. Di kafe itulah Hani dan Jessica kehilangan sang sahabat yang pernah bersama menempuh pendidikan di Australia. Tapi yang sedikit janggal, meski bersahabat, Jessica dan Hani memiliki reaksi yang berbeda saat Mirna kejang-kejang di hari kejadian. Bahkan saat diperiksa polisi keduanya bersikap berbeda. 

Berikut perbedaan sikap antara Jessica dan Hani dalam kasus Mirna:

1. Hani panik luar biasa, Jessica tenang saat melihat Mirna sekarat 

Jessica adalah orang yang memesankan tempat dan minuman di kafe Olivier untuk Mirna dan Hani. Dia juga mengatur tempat duduk Mirna dan Hani kopi. Kopi pun datang dan beberapa menit kemudian Mirna dan Hani datang. 

Setelah beberapa teguk menimun kopi, Mirna mengeluh mulutnya panas. Tak lama kemudian dia mual dan kejang. Nah, saat itulah menurut pegawai kafe, reaksi Hani sangat panik. Dia kebingungan dengan kondisi temannya dan berupaya menolong. Namun, Jessica tetap tenang. 

“Dia minum satu shot, ‘slrup..’ gitu. Dia ada penolakan, ada gestur ‘Apa sih!’ Terus mukanya kaya panas gitu. Jadi kita hitung dia sampai enam kali melakukan seperti ini. Dia minum sedikit doang. Kemudian dia begini berkali-kali. ‘Panas...panas...panas…’ gitu. Mbak Hani ini panik,” kata orang di dalam sebuah transkrip yang disebut-sebut pelayan kafe.

Selanjutnya, dalam transkrip itu seorang penyidik lantas bertanya, “Sebentar, saya mau tanya respon daripada si Jessica ini saat dia (Mirna) kejang seperti apa? Petugas kafe itu lantas menjawab bahwa Jessica tampak tenang saat Mirna mulai collapse. “Dia tenang sekali menurut saya dibanding (teman) satunya (Hani) yang panik bukan main,” ujar pelayan itu.

Polisi pun tak membantah isi dari transkrip yang beredar luas di masyarakat itu.

2. Begitu kejadian, Jessica susah untuk dimintai keterangan, sedangkan Hani begitu kooperatif

Sedangkan Hani sangat kooperatif. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti pada Sabtu (9/1) malam, pihaknya sudah meminta Jessica untuk ikut ke kantor polisi menjalani pemeriksaan. Namun, permintaan itu ditolak.

Lantaran statusnya masih saksi, kepolisian pun tidak punya hak untuk memaksa. "Dia tidak mau ya sudah, kami tidak bisa paksa karena masih saksi,” ujarnya.

3. Jessica tenang dan tersenyum, Hani bungkam lalu menangis

Jessica menjalani pemeriksaan Senin (19/1) lalu. Kedatangannya ke Mapolda Metro Jaya didampingi sang pengacara Yudi Wibowo Sukinto. Berdasarkan pantauan JPNN, begitu keluar dari pemeriksaan, Jessica tampak tenang menghadapi para wartawan yang sudah menunggunya. Bahkan dia tampak santai dan sesekali tersenyum. 

Hal itu berbeda dengan reaksi Hani seusai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/1) lalu. Begitu keluar dari pemeriksaan, Hani yang mengenakan kaos merah muda itu bungkam dan langsung menangis saat dicerca pertanyaan oleh awak media.

Gadis cantik itu mempercepat langkah kakinya sembari menundukkan kepala kemudian masuk ke dalam mobil Honda CR-V berplat nomor B 828 TON. (mas/mg4/jpnn)

Pegawai Swasta Mendominasi Pengguna Dana Subsidi Rumah Murah

JAKARTA-‎Pengguna dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) terbanyak adalah pegawai swasta. Sesuai data Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP)‎ karyawan swasta yang menikmati dana bantuan pemerintah sebanyak 75 persen. Sedangkan PNS hanya 12 persen dan sisanya adalah TNI dan wiraswasta.

 Direktur Utama BLU PPDPP Budi Hartono mengungkapkan, saat ini BLU PPDPP telah mengelola dana FLPP sebanyak Rp 22,6 triliun dengan 437.596 unit selama periode 2010 – 2015. Yang banyak menikmati dana FLPP ini adalah MBR yang memiliki penghasilan berkisar Rp 1,5 – 2,5 juta sebanyak 57 persen serta yang berpenghasilan Rp 2,5 – 3,5 juta sebanyak 22,6 persen.

“Pekerja swasta lebih banyak memanfaatkan dana FLPP ini hingga 75 persen, PNS hanya 12 persen dan sisanya adalah TNI dan wiraswasta,” papar Budi dalam keterangan persnya, Rabu (27/1).

Tahun 2015 BLU PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 5,1 triliun dengan 76.489 unit rumah. Per Agustus 2015, dana FLPP telah terserap habis sementara permintaan terhadap FLPP masih tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Skema Selisih Angsuran (SSA) dan terserap sebanyak Rp 6,4 miliar dengan 13.189 unit rumah. Hingga tahun 2015, BLU PPDPP telah menyalurkan sebanyak 89.678 unit rumah. 

“Sebenarnya total rumah yang telah terealisasi di lapangan sebanyak 141.511 unit . Dengan program sejuta rumah pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya tahun 2016,”ujar Budi optimis.‎ (esy/jpnn)

KPK Panggil RJ Lino Sebagai Tersangka Jumat Besok

Aditya Mardiastuti - detikNews
Jakarta - PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan eks Dirut Pelindo II, RJ Lino. KPK akan memeriksa Lino sebagai tersangka pada Jumat (29/1) besok.

"Surat panggilan untuk Pak RJ Lino diterima Selasa (26/1), sesudah putusan pengadilan," ujar kuasa hukum RJ Lino, Maqdir Ismail melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (28/1/2016).

"Hari ini beliau diperiksa di Bareskrim. Di KPK panggilannya untuk besok," sambungnya.

Sebelumnya PN Jaksel telah memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan RJ Lino. KPK pun menyebut akan segera melakukan pemeriksaan RJ Lino sebagai tersangka.

"Minggu ini akan kita ekspose untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka RJL," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di PN Jaksel, Jl Ampera, Jaksel, Selasa (26/1/2016).

Menurut Basaria, jadwal pemanggilan terhadap RJ Lino akan segera ditentukan setelah ekspose. Sementara untuk penahanan usai pemeriksaan, Basaria menyerahkan semuanya ke tim penyidik.

"Kalau penahanan saya serahkan kepada para penyidik. Itu kewenangan mereka," jelas Basaria.

Menperin Sebut Ford Tutup Operasi di RI karena Tak Punya Pabrik Komponen

Michael Agustinus - detikfinance
Jakarta -Produsen mobil asal Amerika Serikat, Ford Motor Company, menutup kegiatan operasi di Indonesia yang telah bergulir sejak 2002. Keputusan ini diumumkan oleh PT Ford Motor Indonesia kemarin, Senin (25/1/2016).

Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ford terpaksa menutup kegiatan operasinya karena kalah saing dengan produsen lainnya dalam dukungan industri komponen. Sebab, Ford hadir di Indonesia tanpa dukungan pabrik komponen.

Sedangkan produsen otomotif lainnya membangun pabrik komponen.

"Sudah tentu Ford kalah bersaing karena kompetitornya memproduksi kompenen di Indonesia. Para pabrikan itu membangun industri komponen di sini karena mereka bervisi panjang, serius. Maka, ayo jadikan Indonesia jadikan basis produksi jika ingin menangi persaingan, jangan hanya menjadikan pasar saja,"  ujar Menteri  Perindustrian, Saleh Husin dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2016).

Menurut Saleh, keputusan Ford itu tidak akan mengganggu laju investasi maupun industri otomotif di Indonesia. Pasalnya, selama ini Ford hanya mengimpor produk mobilnya ke Indonesia

"Ford hanya mengimpor mobil dari pabriknya di Thailand, maka tidak akan ada dampaknya bagi industri otomotif nasional," kata Saleh.

Dia menambahkan, investasi di sektor otomotif  tetap tumbuh. Salah satu buktinya adalah SAIC General Motors Wuling, perusahaan patungan produsen mobil asal China dengan General Motors, membangun pabrik mobil senilai US$ 750 juta di Karawang, Jawa Barat.

Rencananya, pabrik mobil Wuling mulai beroperasi pada 2017 nanti. Bukan itu saja, rencana penambahan investasi juga dilakukan Mitsubishi senilai Rp 6 triliun dan Isuzu sebesar Rp 3,5 triliun

"Investasi di bidang otomotif terus membaik dan tumbuh, buktinya Wuling yang bekerja sama dengan General Motors, Mitsubishi, Isuzu, Toyota dan lain-lain malah berinvestasi terus," kata Saleh.

KPK Yakin Menang Duel Lawan RJ Lino

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis akan memangkan gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka korupsi quay container crane 2010, RJ Lino di PN Jaksel. 

Rencananya, Majelis Hakim PN Jaksel akan memutus perkara itu hari ini, Selasa (26/1). Komisioner KPK Laode M Syarif mengatakan, KPK sangat optimis bahwa gugatan Lino akan ditolak majelis. 

Sebab, kata Laode, penetapan tersangka terhadap mantan Dirut Pelindo II itu sudah dilakukan dengan matang. 

Menurut dia, KPK sudah memiliki dua alat bukti yang cukup dalam menetapkan Lino sebagai tersangka itu. 

"Kami optimis menang karena penetapan tersangka sudah dipikirkan matang-matang. KPK sudah memiliki dua alat bukti yang cukup," kata Laode, Selasa (26/1). 

Sementara dari akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu menegaskan bahwa tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus itu. "Sehingga hakim seharusnya memenangkan KPK," tegasnya. (boy/jpnn)

Belum Menyerah, Ratusan Ribu Honorer K2 Siap Jihad Akbar

JAKARTA--Ratusan ribu honorer kategori dua yang tergabung dalam berbagai forum menolak keras keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menghentikan pengangkatan mereka sebagai CPNS. Bagi honorer K2, perjuangan ‎belum berakhir.
"Rekan-rekan honorer setanah air jangan menyerah.‎ Masih ada kesempatan untuk meraih kesuksesan, asal kita mau bersatu padu dan berjuang bersama-sama dengan tujuan yang sama," kata Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Kamis (21/1).
Dia meminta seluruh korda/korwi forum honorer menyusun kekuatan di daerah untuk berbondong-bondong datang ke Istana Negara agar tidak bisa dipandang  sebelah mata.
Dikatakan, kesetiaan dan pengabdian honorer untuk Republik ini sudah teruji, hanya dengan honor Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan masih terus mengabdi.
"Kami menolak keputusan MenPAN-RB. Bagi kami pernyataan MenPAN-RB itu hanya angin lalu saja, karena orangnya suka mencla-mencle," ucap Itong.
Senada itu, koodinator honorer K2 DKI Jakarta Joko Sungkowo‎ menyerukan seluruh honorer K2 di pelosok tanah air bersatu dengan kekuatan penuh melawan kezoliman yang terjadi. Saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa honorer bisa berbuat apa saja jika tidak diakomodir jadi PNS.
"Kami honorer seluruh Indonesia akan melakukan jihad akbar pada 10 Februari. Ini sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah yang tidak peduli dengan rakyatnya," tegasnya.‎ (esy/jpnn)

Johan Budi: Presiden Jokowi Beri Peringatan Pemerintah Harus Bersih dari KKN

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Presiden Jokowi melontarkan pernyataan lewat akun twitternya untuk mengabaikan jika ada pihak yang mengaku dekat dengannya untuk minta proyek. Jubir Presiden Johan Budi menyebut pernyataan itu bersifat umum dan tak terkait kasus tertentu.

"Sebenarnya itu warning saja dan berlaku umum, tidak dimaksudkan mengarah pada satu peristiwa atau kejadian. Soal ada pihak pihak yang mengaku dekat atau utusan atau apa pun namanya dengan nama Presiden," kata Johan saat dikonfirmasi, Kamis (21/1/2016).

Beberapa waktu lalu memang heboh kasus 'papa minta saham' yang melibatkan eks Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Tetapi Johan menepis anggapan bahwa pernyataan Jokowi sebatas pada kasus itu saja.

Lebih lanjut Johan mengatakan, sebetulnya Jokowi menekankan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih. Siapa pun pihak yang mengaku dekat dengan Presiden dan meminta jabatan atau proyek tertentu untuk tidak ditindaklanjuti.

"Karena itu Pak Presiden memberi warning, bahwa pemerintahan ini harus bersih bukan sekadar slogan belaka, tapi dilaksanakan dalam praktik pemerintahan karena itu harus zero tollerance terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme," tutur Johan.

Presiden Jokowi memang marah ketika kasus pecatutan namanya untuk meminta saham itu muncul. Saat ini kasus tersebut masih diusut oleh Kejaksaan Agung.

"Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan -Jkw," tulis Jokowi di akun @Jokowi tadi pagi. 

Mantan Anggota Gafatar dari Mempawah Didominasi Warga Solo

 Oleh : Jujuk Ernawati,, Dwi Royanto (Semarang)
VIVA.co.id - Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyatakan dari 1.500-an mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang segera dipulangkan ke Pulau Jawa didominasi oleh warga Solo dan Yogyakarta. Mereka dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Rabu pekan depan, 27 Januari 2015.

"Dari ribuan itu, diperkirakan pengikut Gafatar yang terbanyak akan mengarah ke Solo dan Yogyakarta," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Aloysius Liliek Darmanto di Semarang, Rabu, 20 Januari 2015.

Selain dua wilayah besar tersebut, Liliek menjelaskan, mereka juga tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Klaten, Sragen, Purbalingga dan beberapa wilayah lain.

Meski demikian, data pasti tentang warga yang terjerat Gafatar belum terkumpul seluruhnya. Namum khusus pemulangan di Tanjung Emas, pihaknya akan menyiagakan personil keamanan ekstra untuk mengawal kedatangan mantan anggota Gafatar yang diangkut menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Seluruh elemen seperti Polri, TNI, Bea Cukai dan intansi lainnya akan bekerjasama dalam kegiatan ini.

Setelah tiba di Semarang, rencananya mantan anggota Gafatar tersebut akan didampingi pemerintah kabupaten/kota terkait untuk selanjutnya dibawa menuju kampung halaman masing-masing menggunakan bus.

Pemulangan Gafatar merupakan buntut dari aksi pembakaran kampung mantan angota Gafatar oleh warga Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa, 19 Januari 2015. Mantan anggota Gafatar ini lalu dievakuasi sementara di tenda-tenda milik personel TNI di Bekangdam XII/Tanjungpura, Pontianak.

Polisi Tepis Rumor Motif Cinta Sejenis Dalam Tewasnya Mirna: Hoax

Mei Amelia R - detikNews
 Jakarta - Isu liar berkembang dalam kasus tewasnya Wayan Mirna (27) akibat racun sianida dalam kopi yang diminumnya. Mulai dari cinta segitiga sampai dengan cinta sejenis menjadi motif.

Dugaan-dugaan dan isu liar itu ditepis Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti.

"Yang bilang siapa? Hoax," tegas Krishna di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Krishna meminta agar publik bersabar menunggu hasil penyidikan polisi. Saksi-saksi sudah diperiksa termasuk melakukan pengecekan barang bukti.

Polisi Diserang Saat Gerebek Sarang Narkoba, Luhut: Kita Harus Libas!

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Bripka Taufik Hidayat ditemukan tewas di aliran Sungai Ciliwung, setelah menceburkan diri karena diserang saat menggerebek sarang narkoba. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan masalah narkoba harus jadi perhatian serius.

"Kita harus libas itu! Enggak bisa main-main karena itu merusak bangsa. Kita bicara teroris serius, narkoba juga serius," kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).

Menurut Luhut, penyerangan terhadap anggota polisi merupakan indikasi masalah narkotika yang semakin serius. Harus ada penanganan komprehensif untuk mengusut kasus ini.

"Saya akan minta supaya ditindaklanjuti, karena narkoba masalah serius," imbuh Luhut.

Bripka Taufik melakukan penggerebekan di Jalan Slamet Riyadi, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Senin (18/1).
Saat menggerebek sebuah rumah bersama anggota polisi lainnya, tiba-tiba mereka dikeroyok oleh sekitar 10 orang yang membawa senjata tajam berupa parang.

Bripka Taufik dan lainnya kemudian dilempari berbagai benda hingga senjata tajam. Karena terdesak, mereka akhirnya memilih melompat ke Sungai Ciliwung.

Sempat hilang dan dicari, Bripka Taufik akhirnya ditemukan keesokan harinya, Selasa (19/1) dalam keadaan tewas. Jenazahnya ditemukan 10,9 kilometer dari titik dia melompat. Di punggungnya juga ditemukan luka. 

Kadiv Humas Polri: Pelaku Sakti Mandraguna Simpan Sianida di Celana Dalam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  ‎Mabes Polri bersuara adanya dugaan pelaku menyimpan sianida di celana dalamnya sebelum membunuh Wayan Mirna Salihin (27).
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Charliyan, mengatakan menyimpan sianida di celana dalam sangatlah berisiko dan jika benar pelaku sangat nekat.
"‎Terlalu berisiko sianida ditaruh di dalam celana. Kalau kena kulit saja bisa seperti luka bakar. Bagaimana ceritanya kalau ditaruh di dalam celana, meski dibungkus plastik juga," ujar Anton di Mabes Polri pada Selasa (19/1/2016).

Ia menilai pelaku sangat sakti jika benar menaruh sianida di celana dalamnya.
"‎Coba kalau Anda saya titipkan sianida di celana, apa mau? Kalau benar ditaruh di celana, itu pelakunya pasti punya ilmu sakti mandra guna," ungkap  Anton.
Misteri tewasnya Mirna usai minum es kopi Vietnam di Kafe Olivier, Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pelan-pelan mulai terungkap.‎

Berhembus kabar, pelaku menyembunyikan racun sianida di celana dalam.
Namun, siapa penyimpan dan penuang racun sianida itu ke es kopi Mirna masih belum diungkap polisi.
Banyak pihak menduga kematian Mirna melibatkan pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban.
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan wartawan, kematian Mirna karena didasari rasa cemburu pelaku terhadap korban yang menikah dengan orang lain.

Indikasi korban dibunuh pelaku yang cemburu disebutkan bahwa sebelum menemui ajalnya, Mirna sering mendapat teror melalui pesan singkat maupun telepon.
Misteri sianida di celana dalam
Misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin (27) yang tewas usai minum es kopi vietnam di Kafe Olivier di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pelan-pelan mulai terungkap.

Polisi menduga pelaku menyembunyikan racun sianida di celana dalam.
Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini sedang mencari celana dalam yang saat kejadian dipakai pelaku.
Namun, siapa penyimpan dan penuang racun sianida itu ke es kopi Mirna, belum diungkap polisi.
Sumber Warta Kota menduga, kematian Mirna melibatkan pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban.
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan wartawan, kematian Mirna karena didasari rasa cemburu pelaku terhadap korban yang menikah dengan orang lain.

Hingga kemarin, kata Krishna, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Besok (hari ini --Red) Jessica alias Sisca akan diperiksa penyidik lagi sebagai saksi," ucap Krishna di kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/1).

Sumber itu menyebutkan, indikasi korban dibunuh pelaku yang cemburu disebutkan bahwa sebelum menemui ajalnya, Mirna sering mendapat teror melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti mengatakan, untuk menentukan tersangka, pihaknya masih membutuhkan waktu satu atau dua hari ke depan.

Bingung Usai Diperiksa Polisi, Jessica Salah Masuk Mobil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah menjalani pemeriksaan, Jessica Kumala Wongso (27) memilih tak banyak berbicara kepada media.
Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa dia sebagai saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin (27).
Wanita memakai baju berwarna hitam, celana berwarna hitam dan topi itu didampingi kuasa hukum Yudi Wibowo Sukinto.
Dia meninggalkan ruangan penyidik pada Selasa (19/1/2016) sekitar pukul 20.56 WIB.

Ini setelah dia diperiksa selama delapan jam.
"Saya tak mau ngomong apa-apa. Tinggalin saya yah, please," tutur Jessica kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (19/1/2016).
Jessica bersama dengan Yudi sempat berupaya menghindar dari kejaran awak media. Ini membuatnya lupa mencari dimana mobil Toyota Avanza E 1073 YE yang ditumpanginya.

Dia sempat salah masuk ke mobil.
"Ini bahaya," tuturnya saat menuruni tangga di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.
"Jangan tarik dan sentuh saya," kata dia.
Di kesempatan itu, dia mengaku ada sejumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik. Tetapi, dia tak berhak berbicara dengan awak media.

"Waduh ratusan, saya tak bisa ingat. Mbak tahu pertanyaan seputar apa. Saya tak berhak ngomong sama kalian. Saya tak bisa ngomong lagi," ujarnya.
Meskipun didesak awak media untuk berbicara, namun dia tak mau mengucapkan banyak hal mengenai kasus itu.
Menurut dia, kasus ini masih ditangani aparat kepolisian sehingga dia menyerahkan kepada pihak berwajib.

"Saya belum bisa komen apa-apa. Masih diselidiki. Saya cuma kasih statement tak mau pernyataan. Masih diselidiki sabar aja yah. Polisi masih kerja kerja. Saya tak tau kapan diperiksa lagi," tambahnya.

Dia mengaku siap apabila di kemudian hari akan diperiksa lagi oleh aparat kepolisian.

Rupiah Rabu pagi melemah Rp13.886 per dolar

 Pewarta: Zubi Mahrofi
Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu pagi, bergerak melemah sebesar 34 poin menjadi Rp13.886 dibandingkan posisi sebelumnya Rp13.852 per dolar AS.

Analis dari PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong di Jakarta, Rabu menambahkan bahwa spekulasi mengenai tambahan stimulus oleh Tiongkok pasca rilis data pertumbuhan ekonominya yang melambat sempat mendorong sejumlah mata uang di kawasan Asia bergerak menguat, namun kemudian meredup setelah muncul kekhawatiran soal turunnya harga minyak mentah dunia.

"Potensi penurunan yang berkelanjutan pada harga minyak kembali membuat investor di pasar keuangan khawatir terhadap laju ekonomi global," katanya.

Ia menambahkan bahwa investor juga cenderung menahan transaksinya di pasar mata uang negara berkembang seraya menanti data inflasi Amerika Serikat untuk melihat prospek kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS (Fed fund rate) pada tahun ini.

Pengamat pasar uang dari Bank Himpunan Saudara, Rully Nova menambahkan bahwa faktor harga minyak mentah dunia yang kembali mengalami tekanan, kembali menahan laju nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Pengaruh eksternal terutama harga minyak mentah dunia masih menjadi sentimen utama bagi mata uang di negara penghasil komoditas," katanya.

Harga minyak mentah jenis WTI Crude pada Rabu (20/1) ini, terpantau bergerak turun 1,65 persen menjadi 27,99 dolar AS per barel, sementara minyak mentah jenis Brent Crude melemah 0,49 persen ke level 28,62 dolar AS per barel.

Kendati demikian, ia mengharapkan bahwa sentimen dari pemerintah Indonesia yang masih terus mendorong peningkatan investasi melalui pembangunan infrastruktur, dapat menjaga fundamental ekonomi nasional ke depan yang akhirnya menjaga stabilitas rupiah secara jangka panjang.

Dampak Jatuhnya Harga Minyak Dunia

Oleh : Rochimawati, Arie Dwi Budiawati, Rebecca Reifi Georgina, Romys Binekasri
VIVA.co.id - Harga minyak dunia jatuh ke level terendah sejak 2003 pada Senin 18 Januari 2016. Pencabutan sanksi ekonomi pada Iran membuat harga minyak terjun bebas. 

Sejumlah pengamat mengatakan, saat ini pasar bersiap menunggu lompatan ekspor Iran setelah dunia mencabut sanksi ekonomi yang selama ini mengembargo Iran. 

Dilansir dari CNBC, Senin, pada hari Sabtu, 16 Januari 2016, Badan Pengawas Nuklir PBB mengatakan Teheran telah memenuhi komitmennya untuk mengurangi program nuklirnya, dan Amerika Serikat segera mencabut sanksi yang telah memangkas ekspor anggota OPEC itu sekitar dua juta barel per hari (bph).

"Kini Iran bisa menjual sebanyak mungkin minyak pada siapa pun yang mereka inginkan, termasuk dengan harga berapa saja yang mereka inginkan," kata Richard Nephew, Direktur Program Keahlian Ekonomi, Sanksi, dan Pasar Energi di Pusat Kebijakan Energi Global di Universitas Columbia,  seperti dikutip Reuters, Minggu 17 Januari 2016.

Deputi Kementerian Perminyakan Iran, sesaat setelah pengumuman pencabutan sanksi mengatakan Iran siap meningkatkan ekspor minyak mentahnya hingga di atas 500.000 barel per hari.

Harga minyak patokan internasional, Brent jatuh hingga US$27,67 per barel pada pembukaan di Minggu pagi, harga terendah sejak 2003, meski akhirnya kembali naik hingga US$28,25, namun angka itu masih kurang dua persen dari harga penutupan pada Jumat, 15 Januari 2016. 

Harga minyak berjangka AS turun hingga 58 sen menjadi US$28,84 per barel setelah  jatuh hingga US$28,36 pada awal sesi. 

Potensi ekspor baru dari Iran datang pada saat pasar global sudah pulih dari kelebihan pasokan kronis karena produsen memompa produksinya melebihi satu juta barel  minyak mentah setiap hari. 

Jumlah itu jauh melebihi permintaan, dan berakibat merobohkan harga minyak mentah hingga lebih dari 75 persen sejak pertengahan 2014 dan lebih dari seperempat persen sejak awal 2016.

Sementara itu The International Atomic Energy Agency (IAEA) mengatakan diprediksi Barat akan mencabut sanksi terhadap Iran, menyusul kepatuhan Iran terkait kesepakatan untuk mengekang program nuklirnya.

Selain itu, anjloknya pasar saham China juga berdampak pada turunnya harga minyak karena akan terjadi penurunan permintaan. 

Pekan lalu, pasar saham China jatuh level terendah sejak Desember 2014, demikian seperti dilansir dari CNBC, Senin 18 Januari 2016. Data ekonomi AS juga kurang bersahabat, yakni penjualan ritel dan produksi industri pada Desember menunjukkan penurunan. 

Perusahaan jasa minyak Baker Hughes melaporkan jumlah rig pengeboran minyak aktif turun satu rig, sehingga saat ini total rig pengeboran minyak aktif menjadi 515 rig, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sejumlah 1.366 rig.

"Sebenarnya ini waktu yang tidak tepat bagi Iran untuk kembali masuk ke pasar minyak, baik bagi pasar global maupun juga bagi Iran sendiri," kata analis Philip Futures dalam sebuah catatan.

Analis Commerzbank, Carsten Fritsch, berbicara di Reuters Global Oil Forum, memperingatkan bahwa pada tahun ini diprediksi harga minyak bisa menyentuh level US$25 per barel, dan sangat mungkin untuk lebih rendah dari itu.

Mulai berguguran

Jatuhnya harga minyak mentah dunia sangat berdampak pada keberlangsungan perusahaan-perusahaan minyak dunia. Pasokan yang berlimpah, namun harga yang anjlok otomotis berdampak pada biaya operasional perusahaan. 

Langkah besar dilakukan perusahaan minyak asal Inggris, British Petroleum (BP) yang berencana berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke 4.000 pekerja di seluruh dunia. 600 Di antaranya, berasal dari tambang yang beroperasi di Laut Utara.

Dilansir BBC, Rabu 13 Januari 2016, BP mengungkapkan terus merugi akibat anjloknya harga minyak hingga 70 persen sejak tahun lalu. BP lebih memilih melakukan efisiensi besar-besaran di industri minyak.

PHK pekerja tambang di Laut Utara, diperkirakan berlangsung hingga dua tahun ke depan. Hal serupa juga dilakukan raksasa perusahaan minyak asal Brasil, Petrobas, juga memangkas sebagian besar investasinya di sektor minyak.

Petrobas mengurangi investasi hingga US$32 miliar, atau 25 persen dari total investasi yang ditargetkan tahun ini. Pemangkasan investasi yang dilakukan 

Petrobas menjadi yang pertama kalinya sejak empat tahun terakhir. 

Petrobas menyatakan hal itu, karena perusahaan menyesuaikan diri dengan prospek ekonomi baru.

Sementara itu, BP mengungkapkan, gelombang PHK memang diperkirakan terus terjadi di bisnis eksplorasi dan pengeboran minyak, mengingat harga minyak dunia yang terus berada di level rendah.

"Kami ingin menyederhanakan struktur dan mengurangi biaya. Secara global, kami targetkan jumlah pegawai di hulu berjumlah 20 ribu orang hingga akhir tahun ini," kata juru bicara perusahaan BP.

Meskipun mengurangi jumlah tenaga kerja, BP tetap berkomitmen untuk melakukan eksplorasi di Laut Utara dan menganggarkan US$4 miliar pada tahun ini. 

Di dalam negeri, menurut VP Corporate Communication, PT Pertamina, Wianda Pusponegoro, pihaknya telah melakukan efisiensi sejak 2015. 

Menurut dia sebagai negara net importir, Pertamina juga melakukan berbagai efisiensi untuk menjaga kinerja perusahaan. Adapun efisiensi dilakukan mulai dari direktorat hulu, efisiensi impor minyak mentah dari produk kilang, hingga menurunkan tingkat kerugian (loses).

"Nah, kalau rencana pengurangan karyawan sampai saat ini belum ada yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) satu orang pun. Namun, karyawan tetap harus melakukan performa kinerja yang maksimal. Efisiensi karyawan itu langkah terakhir," ujar Wianda, Kamis 14 Januari 2016. 

Wianda mengatakan, pada 2015, Pertamina telah menghemat angka yang fantastis ‎dalam efisiensi perusahaan. Bahkan, target efisiensi tahun 2015 telah melampaui dari target yang ditetapkan.

"Tahun 2015, target efisiensi kami US$500 juta atau sekitar Rp6 triliun. Artinya, nilainya kami bisa hemat US$500‎ juta. Sampai akhir November (2015) kemarin saja sudah sampai US$572 juta, artinya lebih tinggi," jelas Wianda. 

Ia menjelaskan, keberhasilan efisiensi pada tahun 2015, juga akan diterapkan pada tahun 2016, di mana semua proses bisnis dilakukan secara efektif dan efisien. 

Pertamina akan maksimalkan penghematan biaya transportasi minyak mentah dan produk kilang, renegosiasi kontrak, pengeboran, serta pengadaan barang dan jasa.

"Kemudian, pelatihan ke luar kota, seperti menginap di hotel, itu akan kami tekan. Kami akan lakukan hal yang sama dengan ‎2015, pastinya harus lebih baik," kata Wianda.

Kurangi produksi

Pengamat Perminyakan, Kurtubi mengatakan saat ini pasar minyak dunia dari sisi suplai tengah mengalami kelebihan pasokan. Akibat pasokan berlebih itulah harga minyak terus mengalami penurunan. 

"Ditambah lagi dengan dicabutnya sanksi atas terhadap Iran, tentunya negara itu butuh biaya begitu juga dengan Saudi Arabia butuh biaya, karena pendapatan terbesar dari minyak, otomatis mereka terus memproduksi minyak," kata Kurtubi saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 18 Januari 2016. 

Hal yang sama juga dilakukan Amerika Serikat (AS), jadi sambung dia, dari sisi suplai memang sudah sangat berlebih. Sementara China sebagai negara kedua pasar minyak mentah saat ini tengah mengalami pelambatan ekonomi, yang berdampak menurunnya permintaan minyak. 

Menurut Kurtubi, harga minyak bisa naik apabila negara-negara pengekspor minyak baik yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ataupun tidak, melakukan pengurangan produksi. 

"Kalau mereka (negera pengekspor) tidak melakukan pengurangan produksi, jangan harap harga minyak akan naik dalam waktu dekat. Ditambah lagi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di China dan melimpahnya pasokan minyak, saya kira harga akan terus mengalami penurunan," ujarnya. 

Terkait dengan mulai banyaknya perusahaan minyak yang me-lay off karyawannya, Kurtubi mengatakan hal itu adalah biasa. "Ya kalau perusahaan tidak mau mengambil risiko, jika lapangan minyak yang cost produksinya tinggi mereka akan tutup karena tidak mampu membiayai. Inikan gradual sifatnya," kata dia. 

Sementara untuk Indonesia, Kurtubi mengatakan tidak akan banyak pengaruhnya terhadap eksplorasi dan produksi. Mengapa demikian? Karena, sambung dia, produksi minyak di Indonesia tidak sebesar di negara lain. 

Apalagi sistem produksi di Indonesia dilakukan dengan kontrak kerja sama. Di mana seluruh biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi dan eksploitasi akan diganti oleh negara setelah mereka berproduksi. 

Direktur PT Pertamina, Dwi Sutjipto mengatakan saat ini Pertamina sedang berjuang meningkatkan efisiensi. 

"Kami sedang berjuang untuk meningkatkan efisiensi sehingga biaya produksi sektor hulu bisa ditekan 30 persen," kata Dwi kepada VIVA.co.id lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Senin 18 Januari 2016.

Ia juga mengatakan pihaknya mengusahakan agar tidak terjadi pengurangan jumlah karyawan. "Bila mungkin, tidak mengurangi jumlah karyawannya," kata eks direktur utama PT Semen Indonesia Tbk ini.

Sementara itu  bagi pelaku usaha, harga minyak yang terjun bebas dinilai sebagai peluang bagi sektor industri. Presiden Direktur PT Kilat Wahana Jenggala (KWJ) Pontas Romulo Tambunan mengatakan bagi sektor industri yang salah satu komponen produksinya menggunakan bahan bakar, penurunan harga minyak dapat mengurangi biaya. 

"Tapi kalau di industri ada positifnya karena salah satu komponen biaya pembangkit itu bahan bakar. Kalau harga jatuh buat industri jelas akan 

menguntungkan," kata Pontas saat ditemui di kawasan Rasuna Episentrum, Jakarta, Senin 18 Januari 2016.

Meskipun begitu, ia mengaku akan berdampak negatif bagi negara maupun perusahaan yang bergerak di ekspor minyak dari sisi pendapatan. Maka, pemerintah maupun para pengusaha sebaiknya mencari cara usaha lain untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan turunnya harga minyak.

"Kalau bicara harga minyak jatuh sebenarnya kalau dari sisi Indonesia bergantung pada migas jelas pendapatan berkurang. Pengaruh pada negara akan berdampak. Tinggal pemerintah melihat mana efektif positif yang besar," ujarnya.

KPK Pastikan Tak Hanya Damayanti yang Terima Suap Proyek Kementerian PU

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - KPK langsung mengebut penanganan kasus suap terhadap anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti. Dari hasil pemeriksaan, dipastikan penerima suap dalam kasus ini tidak hanya Damayanti.

"KPK sedang melakukan pengembangan ke arah yang lebih besar dalam kasus ini. Pada waktunya akan kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/1/2016).

Syarif belum mau menyebutkan arah pengembangan kasus ini dan siapa yang dibidik. Namun, informasi yang didapat dari tim satgas yang menangani kasus ini, ada beberapa anggota DPR yang diduga ikut menikmati uang haram dalam pemulusan proyek pembangunan jalan di Ambon itu.

Seperti diketahui, KPK telah menggeledah 4 ruangan di Komisi V DPR. Empat ruangan yang digeledah itu yaitu ruang kerja Damayanti, ruang kerja Budi Supriyanto yang juga anggota komisi V dari Fraksi Golkar dan ruang kerja Yudi Widiana yang merupakan Wakil Ketua Komisi V dari fraksi PKS serta ruang sekretariat Komisi V.

Apakah ada keterlibatan para anggota dewan yang ruangannya telah digeledah itu dengan kasus ini?

"Saya tidak bisa ngomong sekarang. Pada saatnya lah nanti," tutur Syarief.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwin dan Abdul Khoir sebagai tersangka kasus penyuapan pemulusan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Damayanti disangka telah menerima suap senilai SGD 404 ribu. Namun, saat penangkapan, KPK hanya menemukan uang senilai SGD 66 ribu.

Atas perbuatannya Damayanti, Julia dan Dessy ditetapkan sebagai tersangka penyuap dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. Sedangkan Abdul Khoir dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999. 

Bripka Taufik Terbunuh, Dua Orang Jadi Tersangka

 Oleh : Syahrul Ansyari
VIVA.co.id - Polisi segera mengusut kasus pengeroyokan, pembunuhan Bripka Taufik Hidayat dan jaringan narkoba di kawasan Berlan, Jakarta Pusat. Sejauh ini, mereka sudah menangkap sejumlah orang.
"Alhamdulillah tim kami, sudah 6 kami amankan. Dua tersangka, empat kami dalami," kata Kepala Bidang Hubungan masyarakat Kombes Pol Muhammad Iqbal dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu, 20 Januari 2016.
Iqbal mengatakan bahwa urine dari keenam orang tersebut semuanya positif narkoba. Indikasi melakukan kejahatan terkait barang terlarang itu pun semakin kuat.
"Kami akan lakukan penyelidikan lebih lanjut, sambil melakukan penangkapan terhadap pengeroyok rekan dan anggota kami," kata Iqbal lagi.
Apakah keenamnya terlibat pengeroyokan Bripka Taufik, Iqbal menyatakan bahwa polisi tengah melakukan penyelidikan. Namun, dia memastikan jika bukti-bukti sudah ada.
"Tapi akan kami kuatkan lagi dengan meminta keterangan tersangka dan beberapa orang yang melihat, tim kami sedang berusaha keras," tuturnya.
Seperti diketahui, Bripka Taufik ditemukan tewas di kali kanal besar Jakarta, setelah sebelumnya menghilang pasca melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan Berlan, Jakarta Pusat. Taufik diduga tenggelam Setelah berusaha menyelamatkan diri dari aksi pengeroyokan.

Gubernur Ahok apresiasi kesiapan aparat atasi serangan teror

Pewarta: Cornea Khairany
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan apresiasi terhadap seluruh jajaran aparat yang siap siaga mengatasi serangan teror di ibu kota pada Kamis (14/1) lalu.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran aparat yang begitu siap dan sigap mengatasi serangan seperti itu," kata Basuki saat menjadi inspektur upacara bersama TNI dan Polri di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, seluruh aparat keamanan telah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik ketika serangan teror itu terjadi.

Dengan begitu, mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengajak seluruh masyarakat ibu kota agar tidak takut dan tidak mudah tunduk terhadap terorisme dalam bentuk apapun.

"Karena aparat yang telah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik, kami dengan sangat yakin dan percaya, kami tidak akan pernah takut dan tidak akan tunduk terhadap terorisme, dalam bentuk apapun juga," ujar Ahok.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan apabila aparat telah melaksanakan kewajibannya dalam menjaga keamanan ibu kota dengan baik, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil bagian dalam pembangunan di bidang lainnya.

"Kami akan ambil bagian lain, di antaranya meningkatkan kesejahteraan warga, dan meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan, pendidikan serta perumahan," ungkap Ahok.

Seperti diketahui, pada Kamis (14/1) lalu terjadi ledakan bom di pos polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pos polisi yang berlokasi di perempatan depan Gedung Sarinah itu pun rusak akibat ledakan tersebut.

Selain pos polisi, ledakan bom juga terjadi di halaman parkir kedai kopi Starbucks yang terletak di kawasan Sarinah. Akibat peristiwa ledakan tersebut, kedua ruas Jalan MH Thamrin sempat ditutup.

Presdir Freeport Indonesia mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Senin, mengundurkan diri dari jabatan pucuk pimpinan perusahaan tambang tembaga dan emas di Papua tersebut.

Dalam suratnya kepada seluruh karyawan Freeport Indonesia yang diperoleh di Jakarta, Senin, Maroef menyampaikan pesan bahwa masa kontrak kerjanya selama setahun sebagai Presdir Freeport Indonesia sudah berakhir.

Namun, tawaran perpanjangan dari pimpinan Freeport McMoRan, selaku induk usaha Freeport Indonesia, ditolak Maroef.
Pewarta: Kelik Dewanto
"Saya telah berkirim surat pengunduran diri sebagai Presdir Freeport Indonesia (kepada pimpinan Freeport McMoRan," kata Maroef dalam suratnya.

Dalam pesannya kepada karyawan pula, Maroef menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama menjalankan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh manajemen perusahaan induk sebagai Presdir Freeport Indonesia.

Maroef menjabat Presdir Freeport Indonesia sejak awal Januari 2015.

Ia merupakan Presdir Freeport Indonesia berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Marsekal Muda (Purn) TNI AU.

Sebelum menjabat Presdir Freeport Indonesia, Maroef adalah mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara periode 2011-2014.

Maroef yang meraih gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies, menggantikan Rozik B Soetjipto.

Pengunduran diri Maroef terjadi saat isu kelanjutan operasi Freeport di Papua tengah berlangsung, termasuk kasus rekaman pembicaraannya dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid.

Freeport sudah mengajukan perpanjangan kontrak dari seharusnya berakhir 2021 menjadi 2041.

Namun, sesuai UU No. 4 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, pengajuan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Kontrak Freeport baru berakhir pada 2021. Dengan demikian, paling cepat pengajuan kontrak dilakukan pada 2019.

Jangan Lupakan Pendidikan dan Kesehatan Anak-Anak di Panti Asuhan

JAKARTA - Pendidikan dan kesehatan tidak hanya milik orang yang memiliki kemampuan finansial. Namun juga anak-anak di panti asuhan, perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Karena pendidikan penting agar anak-anak panti asuhan dapat keluar dari kondisi ketidakberdayaan dalam menjalani kehidupan lebih baik. 

"Pendidikan dan kesehatan juga hak anak-anak yang berada di panti asuhan. Karena itu dalam merayakan ulangtahun ke 23 Love Humanity by NCV, kami menggelar charity event bertemakan unity, courage, opportunity,"ujar Founder Love Humanity Natasha Cinta Vinski, Senin (18/1).

Karena tujuannya menggalang dana pendidikan anak-anak di panti asuhan, Love Humanity kata Natasha, dalam kegiatannya menggandeng dua panti asuhan. Masing-masing Panti Asuhan Aisyiah dan Panti Asuhan Pniel. Selain itu kegiatan juga menggandeng sejumlah selebriti dan mahasiswa dari sejumlah fakultas kedokteran yang ada di Jakarta. 

"Kami tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk uang. Semua pembiayaan untuk event charity ini diambil dari bisnis yang dikerjakan dalam dunia fesyen lewat brand Foxxy,"ujarnya. 

Selain itu, dalam kesempatan kali ini Love Humanity juga membagikan sejumlah alat tulis guna mengembangkan fungsi kognitif anak-anak pada masa pertumbuhan. Agar dapat membentuk pikiran generasi penerus Indonesia yang kreatif, berani, dan tidak kalah dari dunia internasional.

"Kami melakukan ini karena memiliki misi memberdayakan dan mencintai tanpa pamrih anak-anak tanpa memandang ras, keyakinan, golongan, dan agama. Agar mereka dapat menjadi sosok dewasa mandiri yang suatu hari akan mengubah masa depan bangsa (dunia) lebih baik lagi,"ujar Natasha.(gir/jpnn)

DUA JEMPOL! Polda Metro Bongkar Sindikat Terbesar Hacker BBM

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap belasan pelaku hacker (pembajakan) akun BBM (BlackBerry Massenger) yang berdomisili di Palopo, Sulawesi Selatan.

Kanit II Jatanras Polda Metro Jaya, Kompol Jerry R Siagian, mengatakan para hacker BBM terbagi tiga kelompok dalam melakukan aksinya.

"Ketiga kelompok ini pun ditangkap pada hari yang berbeda. Kelompok satu pada hari Jumat (15/1), kelompok dua pada Sabtu (16/1) dan kelompok tiga pada Minggu (17/1). Namun semuanya dibekuk di Palopo," ujar Jerry saat dikonfirmasi, Minggu (17/1).

Jerry melanjutkan, kelompok satu berjumlah tiga orang, yakni Aris, Mutmain dan Al-ghozali. Setelah dilakukan pengembangan akhirnya polisi menangkap kelompok kedua.

"Kelompok dua berjumlah empat orang. Masing-masing mereka atas nama Nurkholis, Adrian S, Irsan dan Iqbal," jelasnya. 

Selain itu, Jerry memaparkan kelompok ketiga berjumlah tujuh orang. Masing-masing mereka atas nama Juslan, Talib, Dayat, Murwan, Arjun, Askian, dan Rafly.

"Kelompok ini kelompok terbesar. Tapi kami masih kembangkan dari semua kelompok yang ditangkap ini," tandasnya. (mg4/jpnn)

Jokowi: Waspada, Teroris Belum Musnah

Oleh : Syahrul Ansyari
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan situasi di Tanah Air, khususnya Ibu Kota Jakarta pasca teror bom di kawasan Sarinah, Kamis, 14 Januari 2016 lalu. Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah terhadap bahaya terorisme.

"Kewaspadaan kita harus bertambah sebab teroris belum musnah. Jaga dan lindungi keluarga dari pengaruh ideologi teroris," tulis Jokowi dalam akun Twitternya, @jokowi.

Jokowi mengaku bangga dengan rakyat Indonesia karena tidak takut menghadapi terorisme. Dia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan kehidupan yang damai di negeri ini.

"Tidak ada tempat untuk terorisme di bumi Indonesia. Semua warga dunia juga harus bersatu memeranginya," kata Jokowi.

Jokowi memang memastikan tidak akan membiarkan kelompok teroris leluasa bergerak di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan akan melawan terorisme.

"Kita akan kejar, tangkap dan hukum pelaku serta dalangnya," kata Jokowi dalam twitt-nya yang lain.
Tak lupa, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada semua kepala negara sahabat yang memberi dukungan bagi rakyat Indonesia melawan terorisme. (ase)

Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

PEMANGKASAN jumlah PNS dianggap pemerintah sebagai jalan keluar mengurangi beban APBN. Meski terdengar sulit, namun dalam beberapa kali kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pemerintah berencana mengurangi jumlah PNS sebanyak satu juta orang secara alami hingga 2019. Bagaimana sebenarnya konsep pemerintah dalam penataan pegawai ini, berikut pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada wartawan termasuk Mesya Muhamad dari JPNN, belum lama ini.

Pengurangan sejuta PNS itu hanya wacana atau bakal direalisasikan Pak?

Untuk tahap ini, memang masih dalam pembicaraan awal. Belum ada keputusan apa-apa. Tapi arah ke depannya memang seperti itu karena beban APBN untuk belanja pegawai menyentuh angka ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Kenapa sampai pemerintah berpikir ada rasionalisasi?

Jadi begini, pemerintah sedang mengkaji beberapa alternatif ‎dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Salah satu alternatifnya adalah rasionalisasi. Dengan efisiensi di sektor belanja pegawai diharapkan bisa‎ memperbesar dukungan kepada peningkatan kualitas layanan publik. Rasionalisasi ini akan dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai PNS berkualitas‎ justru yang terjaring dalam proses rasionalisasi sehingga birokrasi merugi.

Bagaimana bisa menyortir PNS yang kapabel dan tidak?

‎Mudah saja, BKN saat ini tengah melakukan pendataan ulang PNS (PUPNS). Dengan PUPNS ini akan diperoleh data, mana PNS yang berkualitas dan tidak, sebab data PUPNS lebih terinci. Kita juga bisa melihat penyebaran PNS-nya, di instansi mana, jabatan apa, dan lain-lain. Setelah itu baru ditata lagi, agar tidak ada PNS yang cuma ngerumpi saat datang ke kantor karena tidak punya pekerjaan.‎

Bagaimana sebenarnya mekanisme rasionalisasi?

Rasionalisasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari audit organisasi. Dari audit ini akan diketahui organisasi mana yang tidak efisien atau secara fungsi dapat digabungkan, sekaligus hal ini akan berpengaruh terhadap efisiensi SDM-nya. Selanjutnya akan dilakukan pemetaan kompetensi, kualiifikasi dan kinerja. Dari hasil pemetaan tersebut akan terlihat para PNS yg mempunyai kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang baik. Ini bisa dinamakan kelompok utama dan harus dipertahankan. Sebaliknya ada kelompok yang tidak kompeten, tidak cocok kualifikasinya dan tidak produktif atau tidak berkinerja.  Bagi kelompok inilah perlu dipertimbangkan untuk dilakukan rasionalisasi. Sedangkan untuk kelompok menengah kompetensinya, namun kualifikasi kurang cocok atau sebaliknya, bisa dan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui training, magang dan lain sebagainya.

Rencana rasionalisasi ini juga sebagai dasar pertimbangan rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru untuk memenuhi tuntutan negara dalam kompetisi global saat ini dan ke depan. Misalnya menghadapi MEA dan AFTA. Karena itu kita harus mengantisipasinya dengan mendapatkan Smart ASN yang berkarakter, mempunyai wawasan global, menguasai informasi dan teknologi, memahami bahasa asing, serta mempunyai daya networking yang baik.

Dengan kata lain, rencana rasionalisasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Jabatan apa yang paling pertama disasar rasionalisasi?

Dengan kebijakan rasionalisasi jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 persen. Saat ini rasio PNS terhadap penduduk masih 1,7 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,7 pegawai.‎ Saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Dari jumlah itu, hampir dua juta orang diantaranya menduduki jabatan fungsional umum. Di antara jumlah itu, ada jabatan fungsional umum yang tidak memiliki rincian kegiatan jelas dan bukan merupakan jabatan penunjang utama organisasi‎. Nah, PNS yang ada pada jabatan fungsional umum ini yang akan dipertimbangkan untuk dirasionalisasi, baik PNS pusat maupun di daerah. Tentunya tetap mempertimbangan kondisinya, misal tenaga kesehatan, guru, dan penegak hukum yang masih kekurangan. Jabatan-jabatan ini malah ditambah diiringi perbaikan kualitas. 

Alternatif lain selain rasionalisasi?

Pemerintah sedang berupaya menyeimbangkan rasio jumlah PNS dengan jumlah penduduk yang dilayani. Cara ini bisa ditempuh dengan ‎distribusi PNS ke seluruh Indonesia. Namun upaya ini di lapangan menemui sejumlah kendala, di antaranya besaran tunjangan yang diberikan PNS di berbagai instansi/wilayah kerja berbeda-beda. Nah ini yang sedang dibahas pemerintah bagaimana menghilangkan kesenjangan tersebut.

Selama rasionalisasi, apakah tidak ada rekrutmen PNS?

Pemangkasan jumlah PNS hingga satu juta orang salah satunya untuk menghasilkan SDM muda yang profesional dan berkualitas. Itu sebabnya, meski pemerintah berencana memberlakukan rasionalisasi, namun rekrutmen CPNS dari jalur khusus (ikatan dinas, pegawai tidak tetap) tetap dibuka.

Jadi bukan berarti rencana pemangkasan jumlah pegawai selalu diartikan tidak adanya peluang rekrutmen CPNS. Rekrutmen CPNS tetap dilakukan‎ di masa mendatang mengingat kebutuhan akan kader-kader muda berkualitas di birokrasi juga tinggi untuk mendukung komitmen peningkatan kualitas layanan publik.

Saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang perlu dimanfaatkan.‎ Kehadiran bonus demografi berupa generasi-generasi muda dengan kualitas mumpuni, tambahnya, perlu dimanfaatkan. Anak-anak bangsa berkompetensi tinggi harus tetap diberi kesempatan membangun negaranya.‎ (esy/jpnn)

Keberanian Polisi Berbaju Putih yang Menembak Pelaku Bom Thamrin

Yulida Medistiara - detikNews
Jakarta - AKBP Untung Sangaji adalah polisi heroik berbaju putih yang menembaki pelaku pemboman di Menara Cakrawala, Thamrin. Anggota kepolisian itu memang berada di lokasi kejadian saat itu.

"Pertama saat saya lagi ngopi ada ledakan, saya dengar, tapi kalau ada ledakan ini kayaknya bukan ledakan biasa dari mobil karena getarannya beda," kata AKBP Untung ketika dihubungi detikcom, Kamis (14/1/2016) malam.

Saat itu Untung bersama rekannya langsung menghampiri sumber ledakan dan menemukan 3 korban tergeletak di lantai pos polisi. Dalam pantauannya, Untung melihat beberapa paku mengenai tiang dan melukai tubuh polisi yang berjaga.

"Saya mendekati dan mendengar ada suara tolong-tolong, berarti ada korban hidup dan benar saat pintu dibuka ada korban, saya teriak panggil ambulans, panggil ambulans. Setelah itu kita ungsikan korban," ujar Untung.

Namun, ketika proses evakuasi berlangsung, ledakan susulan terjadi yang menyebabkan satu orang jatuh. Beberapa warga di sekitar berhamburan dan berteriak.

Polisi yang memakai baju putih itu melihat ke arah kerumunan warga, ia sadari ada pelaku memegang senjata dengan bom yang kemudian dilempar dan langsung meledak. Di saat bersamaan, Untung mengatakan tiba-tiba ada mobil Karo Ops Polda Metro Jaya dan motor-motor yang datang ke TKP.

Dalam serangan berikutnya, di Starbucks, Untung menyebut ada oknum polisi juga yang jatuh tertembak. Dilihat dari sisi kiri Starbucks, Untung melihat pelaku memakai ransel dengan posisi tangan kiri memegang bom dan tangan kanan memegang senjata.

"Karena kita polisi dilatih untuk siap mati, saya hampiri dan berteriak ke warga yang ramai 'awas menyingkir ada bom'. Awalnya saya hantam (tembak) dia di kaki, ada bom yang jatuh dari badannya yang kemudian meledak, begitu ada gerakan tembak-menembak, ada terlihat lagi bom di situ yang keluar dari badannya, saya tembak langsung," papar Untung.

Ketika pelaku berhasil dilumpuhkan, Untung melihat ada beberapa bom lain yang siap diledakkan. Ukuran bom yang paling besar menurutnya berdiameter 15 cm dengan panjang sekitar 12 cm yang panjangnya seperti pipa.

"Bom yang paling besar 15 cm diameter (pipa) dengan panjang 12 cm, bom yang kecil-kecil sumbu kecil, jatuh lagi bomnya kena kaki pelaku jadi mudah kita lumpuhkan karena kan dia pertama kita tembak kakinya tapi kan lebih bahaya lagi kalau dia tetap baku tembak tapi melakukan aksinya (lempar bom) itu, akhirnya ditembak meninggal," ucap Untung.

KPK Segel Ruangan Damayanti dan Politikus Golkar di DPR

Oleh : Syahrul Ansyari, Eka Permadi
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan dua ruangan kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016. Ini terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Damayanti Wisnhu Putrianti.

Penyegelan pertama dilakukan di lantai 6 Gedung Nusantara satu yang menjadi ruangan Damayanti. Di pintu ruangan 0621 dengan latar kaca terpasang pita plastik berwarna merah bertulisan KPK.

"Sekitar pukul 13.00 ada empat orang dari KPK yang pasang," kata seorang petugas keamanan DPR di depan ruangan Damayanti.

Selanjutnya, tim KPK melakukan penyegelan di lantai 13 tempat para anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Pita penghalang KPK terpasang di depan pintu kayu berwarna cokelat. Ruang tersebut bernomor 1331 dengan dan tertera nama Budi Supriyanto.

"Disegel tadi, pukul 13.10," kata seorang petugas keamanan DPR yang tidak mau disebut namanya.

Budi tercatat sebagai anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar. Belum bisa dikonfirmasi apa kaitan Budi dan Damayanti yang sebelumnya ditangkap KPK atas dugaan suap pembangun infrastruktur di kawasan Indonesia Timur.

Panglima TNI: NKRI Tidak Bisa Diancam oleh ISIS!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta semua masyarakat Indonesia harus tetap tenang dan berani melawan kekuatan teroris. Terutama kelompok seperti ISIS. 

Dia memastikan Indonesia tidak bisa semudah itu dihancurkan kelompok radikal tersebut.

"Saya harap kita semua warga Indonesia sepakat bahwa NKRI tidak bisa ditekan atau diancam oleh ISIS," tegas Gatot saat jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Kamis (14/1).

Panglima meminta warga tidak saling meresahkan satu dengan yang lain melalui informasi yang tidak benar. 

Terkait aksi penangkapan, Gatot juga memberi apresiasi pada tim gabungan Polri dan TNI yang berhasil melumpuhkan para pelaku teror di Starbucks dan pos polisi Sarinah.

"Saya apresiasi rekan Kepolisian RI dan Pangdam Jaya yang bisa menyelesaikan ini dalam waktu kira-kira empat jam sehingga situasi normal kembali," tandasnya. (flo/jpnn)

Pemerintah Menanggung Biaya Pengobatan Korban Teror Bom di Thamrin

Erwin Dariyanto - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah yang dianggap perlu untuk memberi ketenangan dan rasa aman masyarakat menyusul teror bom yang terjadi di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Langkah itu di antaranya memerintahkan kepada Kapolri untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan secara menyeluruh dan menangkap pelaku sekaligus dalang dari teror bom.

Di sela kunjungan kerja ke Cirebon, Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban dari warga masyarakat atas teror tersebut. Pemerintah akan menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka, baik luka berat maupun ringan.

"Kita semuanya mengecam dan mengutuk teror yang mengganggu keamanan, ketenangan, dan menimbulkan keresahan masyarakat," kata Presiden Jokowi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/1/2016).

Lebih jauh Presiden menyerukan agar negara, bangsa, dan rakyat tidak takut dan merasa kalah oleh aksi teror seperti ini.

"Dan saya harap masyarakat tenang namun tetap waspada. Semua terkendali. Saya minta semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kita tunggu hasil penyelidikan pihak Polri," kata Jokowi.

Presiden memutuskan mempersingkat agenda kunjungan kerja ke Cirebon dan Majalengka untuk segera kembali ke Jakarta dan melakukan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam, Kapolri, dan Kepala BIN. 

Panglima TNI Enggan Spekulasi Motif dan Pelaku Bom Sarinah

Oleh : Eko Priliawito, Bayu Nugraha, Moh Nadlir
VIVA.co.id - Panglima TNI Gatot Nurmantyo‎ memastikan, situasi di Tanah Air pasca ledakan bom di Sarinah, Jakarta Pusat, aman terkendali. Gatot berjanji, TNI akan membantu polisi untuk menjamin situasi di Jakarta aman.

"Saya tidak akan menyampaikan berapa petugas saja. Tapi yang jelas ada kejadian dan saya harus melihat kesemuanya dan menciptakan rasa tenang di masyarakat," katanya, Kamis, 14 Januari 2016.
Mengenai pelakunya, Panglima tidak ingin menyampaikan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian. Sementara apakah bom bunuh diri dilakukan kelompok teroris ISIS, dia tidak ingin menyimpulkan.

"Biarkan Kepolisian yang menyampaikan. Soal ISIS tanya sama ISIS lah. Kalau ada kejadian semacam ini kita selalu siap, negara tidak boleh didikte oleh siapapun," katanya menambahkan.

Panglima menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberi petunjuk kepada dirinya untuk memastikan dan menjamin keaman di seluruh tempat di Tanah Air.

"Memang harus aman dan memberikan rasa aman. Mewujudkan rasa aman. Presiden akan mempercepat kunjungan dan kembali dari Cirebon," katanya.

Apakah ledakan bom terjadi karena kelengahan pihak keamanan, Panglima memastikan bahwa apapun yang akan terjadi, pihak keamanan dapat mengantisipasi.

"Kita mengantisipasi semuanya tapi ini tidak terlihat. Ini terdeteksi, buktinya sejak malam natal bersama-sama dengan Kapolri keliling ke gereja-gereja, informasi ini sudah ada," katanya.
Karena itu, Panglima tidak ingin berkomentar mengenai motif dan tujuan teror ini. Dia memastikan ini menjadi tugas Kepolisian dan TNI akan membatu mengungkap dan melakukan pengamanan. Panglima kembali memastikan Jakarta saat ini dalam kondisi aman. "Karena saya membantu Kepolisian. Itu saja."

Datangi TKP Ledakan di Thamrin, Panglima TNI Pastikan Jakarta Tetap Aman

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendatangi langsung lokasi ledakan dan serangan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menurut Gatot saat ini semua pelaku sudah ditangkap.

"Sekarang (pelaku) sudah kami amankan semuanya. Saya tidak akan menyampaikan berapa aparat (yang dikerahkan), tapi yang jelas ada kejadian saya harus melihat kesemuanya dan menciptakan rasa tenang di masyarakat," kata Gatot kepada wartawan di Restoran Mc Donald di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

Gatot memastikan bahwa Jakarta tetap aman. "(Jakarta) Aman," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Gatot, sudah memberikan petunjuk agar tempat-tempat lain harus aman dan memberikan rasa aman, mewujudkan rasa aman. Presiden juga akan mempercepat kunjungannya dari Cirebon.

Gatot membantah bahwa aparat keamanan kecolongan. Menurut dia aparat keamanan sudah mengantisipasi kemungkinan adanya serangan teroris. Dia mencontohkan saat Natal dan pergantian tahun, berjalan aman.

"Kami mengantisipasi semuanya tapi ini tidak terlihat. Ini terdeteksi, buktinya sejak malam Natal bersama-sama dengan Kapolri keliling ke gereja-geraja, informasi ini (serangan teroris) sudah ada," kata Gatot.

Namun Gatot menolak menjelaskan identitas pelaku teror termasuk organisasi mereka. "Biarkan Kepolisian yang menyampaikan," kata Gatot. 

Polda Metro: 4 Pelaku Sudah Dilumpuhkan, Thamrin dan Sekitarnya Aman

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Teror di Thamrin dan sekitarnya dinyatakan berakhir. Polisi menyebut 4 pelaku sudah dilumpuhkan. Kondisi dipastikan aman.

"4 Pelaku sudah kita lumpuhkan. Lokasi aman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal di depan Gedung Cakrawala, Jl Thamrin, Kamis (14/1/2015). Di  lokasi, saat ini ada Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

"Dilumpuhkan di depan Gedung Cakrawala. Kami gerak cepat," tambah Iqbal.

Mantan Kapolres Jakarta Utara ini mengatakan tak lama lagi jalan Thamrin dan sekitarnya akan dibuka. "Aktivitas akan kembali normal," tutup Iqbal.

Teror di Thamrin merupakan peristiwa serangan pertama di Indonesia yang dilakukan teroris secara terbuka.

KPK Tangkap Anggota DPR, Diduga Terkait Proyek Jalan

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - KPK dengan pimpinan baru tak kalah nyali dengan pimpinan terdahulu. Di bawah komando Agus Rahardjo KPK menangkap tangan anggota DPR.

Informasi yang dikumpulkan, Rabu (13/1/2016), penangkapan dilakukan sore tadi di sebuah lokasi di Jakarta. Seorang anggota DPR diamankan dan dibawa KPK.

Seorang lainnya juga ikut dibawa. KPK menengarai mereka melakukan dugaan suap.

Hingga pukul 22.00 WIB, belum ada penjelasan resmi dari KPK. Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, juga Laode Muhamad Syarif yang dikonfirmasi tidak merespons.

Kabarnya anggota DPR yang diamankan itu dari Komisi V DPR. Tapi salah seorang anggota Komisi V DPR Ridwan Bae yang dikonfirmasi soal koleganya sesama Komisi V yang diduga ditangkap KPK mengaku belum mendapat kabar. Dia juga mengaku tak tahu.

Sementara itu di KPK terlihat sebuah mobil Alphard terparkir. Diduga kendaraan itu yang digunakan pelaku yang diamankan KPK. 

Jangan Percaya Informasi Penerimaan CPNS 2016!

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali menyerukan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah untuk tidak mempercayai informasi penerimaan CPNS, meskipun sumbernya dari pejabat daerah sekalipun. Sebab, sampai saat ini KemenPAN-RB belum menetapkan kebijakan penerimaan CPNS 2016.

"Bagi daerah-daerah yang menyatakan ada penerimaan CPNS, itu tidak benar. Ada tidaknya penerimaan CPNS ditentukan oleh KemenPAN-RB," tegas Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman kepada JPNN, Minggu (10/1).

Dia memastikan, informasi penerimaan CPNS yang diumumkan daerah adalah hoax atau salah persepsi. Lantaran‎ sampai saat ini belum ada kebijakan terkait pengadaan CPNS. Masih dalam tahap kompilasi dan verifikasi usulan formasi dari instansi pusat dan daerah.

"Kami minta seluruh masyarakat hati-hati dan tidak menanggapi informasi yang tidak bertanggung jawab. Silakan up date dan dapatkan informasi resmi di website menpan.go.id," beber Herman.‎ (esy/jpnn)

Catat Ya Buat Bikers! Mulai Mei 2016 SIM C Tidak Berlaku untuk Semua Motor

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Ada aturan baru yang dikeluarkan Korlantas Polri bagi pengguna kendaraan roda dua alias motor. Mulai Mei 2016, SIM C yang Anda miliki tidak berlaku untuk semua jenis motor.

Jadi, SIM C itu ada penggolongan-penggolongan lagi. Semua bergantung pada CC motor Anda.

"Jadi untuk SIM C tidak bisa digunakan untuk semua motor mulai Mei 2016," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin Nursin kepada detikcom, Minggu (9/1).

Adapun, pengelompokan SIM C kini dibagi 3 golongan yakni SIM C (polos), SIM C1 dan SIM C2. 3 Golongan SIM C itu diklasifikasikan berdasarkan kapasitas mesin motor (CC).

"Nantinya SIM C akan terdiri dari tiga jenis, yakni C, C1, dan C2. Rencana tersebut akan direalisasikan pada triwulan pertama 2016. Paling telat April 2016," lanjutnya.

Tiga golongan SIM C tersebut adalah sebagai berikut:
SIM C: untuk sepeda motor berkapasitas mesin kurang dari 250 CC
SIM C1: untuk sepeda motor berkapasitas 250-500 CC
SIM C2: untuk sepeda motor berkapasitas mesin 500 CC ke atas.

"Penggantian SIM C dengan golongan baru akan dimulai serentak Februari - April 2016," imbuhnya. 

MenPANRB: Tidak Benar Kalau Saya Mengevaluasi Menteri

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi membeberkan soal hal yang disebut publik sebagai 'rapor' kementerian/lembaga. Yuddy menegaskan bahwa hal itu sama sekali bukan 'rapor' atau pun evaluasi menteri.

detikcom berkesempatan berbincang dengan Yuddy di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016). Dia langsung menegaskan mengenai 'rapor' itu yang sebetulnya merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Berikut merupakan wawancara detikcom dengan Yuddy Chrisnandi:

Apa dasar hukum dari LAKIP?

Ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu bahkan sudah masuk dalam program kerjanya MenPANRB. Landasannya Undang-undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN, ada UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, PermenPANRB Nomor 12/2010 sebagainya sampai ada Perpres dan terakhir Keppres Nomor 15/2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dengan salah satunya memperbaiki akuntabilitas.

Kenapa baru sekarang diumumkan?

Dari dulu diumumkan, lihat di website-nya MenPAN. Jadi enggak ada yang baru, yang baru adalah keributannya. Hal ini merupakan pelaksanaan pemerintah rutin.

Kenapa MenPANRB menilai menteri dan lembaga lain dan juga diri sendiri? Ada kaitannya di-reshuffle?

Tidak benar kalau saya mengevaluasi menteri. Ingat lho (yang dinilai) instansi pemerintah, bukan menteri. Kalau menteri yang berhak adalah Presiden. Ini bukan survei, ini pelaksanaan undang-undang. Jadi sebelum bicara, pahami dasar-dasar hukumnya. Saya bisa maklum kenapa bisa ramai, karena dikait-kaitkan dengan reshuffle kabinet. Presiden tak bisa didesak-desak oleh yang seperti ini, oleh partai mana pun. Karakter Presiden Jokowi ini sangatlah independen dan mengetahui kapasitas dalam memilih pembantu-pembantunya.

Tetapi daftar LAKIP ini muncul di tengah isu reshuffle, apakah berarti yang menteri yang kementeriannya mendapat nilai jelek harus diganti?

Jadi kalau menteri memiliki hasil survei baik, akuntabilitasnya 100 persen, tetapi tidak bisa memenuhi tugas dari Presiden, kinerjanya kurang baik menurut Presiden, walaupun publik mendesak-desak Presiden seseorang ini untuk dipilih atau diganti tapi Presiden mengatakan orang ini akan dipertahankan atau diganti ya terserah Presiden. Tidak pada tempatnya kita mendesak itu ke Presiden.

Pengumuman LAKIP disebut membuat gaduh, apa tujuan Anda sebenarnya?

Saya justru bergembira, saya justru senang ini jadi orang mengetahui akuntabilitas itu penting. Orang tak akan ada yang tahu tiap anggaran fungsinya apa, dengan adanya wacana akuntabilitas ini semua orang jadi tahu. Agar tak ada lagi KKN, tak ada lagi korupsi. Tujuan akuntabilitas adalah pemerintah betul-betul profesional. Dia kompetitif untuk jadi pemerintahan yang unggul. Inilah tujuan kita. Bersyukurlah ini jadi diketahui. Birokrasi juga punya ukuran penilaian. Capaiannya sudah sampai di sini pada akhirnya seperti yang diinginkan presiden kita, 2009 indeks kompetensi naik indeks bisnis naik.

Apa contoh hal yang dinilai dalam LAKIP itu?

Kalau instansi itu sistem tata kelola pemerintahan, apakah satu sistem pemerintah punya rencana kerja enggak? Ada kaitan tidak dengan hasil yang ingin dicapai? Jangan-jangan ente cuma mau minta anggarannya saja. Katakanlah dikasih 5 miliar Rupiah untuk perawatan gedung. Kemudian sudah Desember ternyata gedung catnya gitu-gitu saja. Ketika ditanya, 'oh kita melakukan perawatan talang-talang', tetapi pas dicek ternyata talangnya masih bocor. Lalu ke mana yang 5 miliar Rupiah itu?

Keberhasilan satu departemen itu apa? Jadi kalau dikasih anggaran sekian bisa apa? Kalau ada ukurannya secara individu, Anda punya gaji tiap bulan, apa ukuran kinerja Anda? bukan sekadar absen, tapi kalau dulu Anda ambil cuti sekarang tak ambil cuti. Itu kinerja ada ukurannya. Ada evaluasi bagaimana evaluasi internal? Jadi kalau ada instansi pemerintah yang tak punya dokumentasi bekerja, ini bener enggak sih? Makanya birokrasi juga menentukan baik buruknya pemerintahan.

Jadi kalau akuntabilitasnya baik itu gampang melihatnya. Misal ketika pelayanan publiknya baik itu berarti dia meng-outsource pegawai yang juga baik sehingga anggaran terserap. Kemudian lihat gedungnya baik atau tidak perawatannya. Apakah parkiran tertata rapi. Kemudian ketika ada orang datang bagaimana pelayanannya. Begitu saja.

Penilaian di LAKIP ada kaitannya dengan kinerja menteri atau pimpinan lembaga itu?

Misalnya Kemenpora, mengapa nilainya jelek. Mungkin karena kesibukan ngurusin PSSI, KONI, Asian Games, jajaran birokrasinya lalai melakukan kinerja perbaikan kerja. Dengan seperti ini kan diingatkan. Ini birokarasinya diperbaiki. Kalau Jaksa Agung, misalnya, mungkin saja sibuk bagaimana ngurusin pidana mati, ngurusin Freeport, nah anak buahnya di dalem enggak sempet mengerjakan apa-apa. Justru seharusnya kalau atasannya lagi sibuk bekerja, bawahannya itu mengerjakan hal terkait birokrasinya. Kesadaran itu yang kita perbaiki. Ente ini minta disuruh terus nih sama bos ente, misalnya.
(bpn/hri)

Bareskrim Akan Libatkan Seluruh Jajaran untuk Percepat Temukan dr Rica

Idham Kholid - detikNews
Jakarta - Orangtua dr Rica Tri Handayani mendatangi Bareskrim Polri terkait hilangnya sang anak. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Carlo Tewu mengungkapkan akan memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat pencarian Rica.

"Mereka (orangtua Rica) menyampaikan meminta bantuan percepatan pencarian. Kita (Bareskrim) akan back up, turunkan tim untuk membantu Polda DIY yang melakukan investigasi untuk mencari dan nanti akan kita libatkan seluruh jajaran untuk bantu pencarian," kata Carlo saat dihubungi detikcom Kamis (7/1/2015).

Carlo mengatakan, bukan hanya Tim Mabes Polri saja yang akan turun dalam pencarian Rica, namun informasi-informasi dari Polda DIY mengenai Rica akan disebarkan ke seluruh jajaran guna membantu pencarian.

Namun begitu, Carlo tidak mau menduga-duga soal kabar yang mengaitkan Rica ikut kelompok radikal tertentu. "Bagian kita adalah bantuan pencarian, semakin cepat kita dapatkan, akan semakin jelas terurai persoalan itu," tandasnya.

Kedua orang tua dr Rica, Suhardiyanto dan istrinya ditemani oleh Henry Yosodiningrat mendatangi Mabes Polri, di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan. Sekitar 20 menit di dalam, akhirnya mereka keluar.

Henry Yosodiningrat yang mendampingi keluarga dr Rica menyebut kedatangannya ke Bareskrim untuk membuat laporan resmi terkait hilangnya dr Rica. Dia sangat berharap, dr Rica bisa segera ditemukan.

"Saya menemui Brigjen Carlo Tewu, mendiskusikan, menindaklanjuti, membuat surat resmi hilangnya seorang warga di dapil saya. Saya ingin supaya tim yang bergerak bukan hanya setingkat polda, tapi dibentuk Bareskrim," ujar Henry. 

Komisi II tidak permasalahkan publikasi penilaian Kemenpan

Pewarta: Imam Budilaksono
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman mengatakan tidak mempermasalahkan publikasi Kementerian Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kinerja kementerian/lembaga.

"Publikasi itu tidak masalah, itu kewenangan yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk memberikan penilaian," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Kemenpan memberikan laporan itu kepada Presiden pasti sifatnya terbuka agar masyarakat tahu.

Menurut dia, publikasi itu positif agar masyarakat tahu kinerja kementerian/lembaga, namun pasti ada yang mempersoalkan objektivitas penilaian tersebut.

"Kalau ada yang mempertanyakan maka ada baiknya menjadi bahan evaluasi bagi kementerian," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai bahwa apa yang dilakukan Kemenpan sudah diatur dalam Undang-Undang untuk menilai kinerja kementerian/lembaga.

Sebelumnya, dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB pertengahan Desember 2015 silam diketahui terdapat kementerian- lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas antara lain;


1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)

5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)

7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)

8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)

9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)

10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)



Sedangkan kementerian-lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;

1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)

2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)

3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)

4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)

5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)

7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)

9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)

10. Kejaksaan Agung (50,02/CC)

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang telah diumumkan kepada publik.

Menurut Yuddy, Presiden berulang kali menyatakan agar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa sehingga dirinya memutuskan mengumumkan rapor akuntabilotas kinerja kementerian-lembaga kepada publik.

Menurut JK, Yuddy sudah lapor Presiden

Pewarta: Fransiska Ninditya
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah melapor kepadanya dan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil kinerja kementerian dan lembaga pemerintah kepada publik.

"Sudah sebenarnya. Tetapi ini kan sama saja dengan Adipura, Kalpataru, penghargaan koperasi, apa bedanya? Dianggapnya biasa-biasa saja supaya ada perbaikan, namanya saja akuntabilitas," kata JK, Rabu.

Dia mengingatkan para pimpinan kementerian dan lembaga tidak gaduh karena penilaian itu adalah kegiatan rutin dari kementerian pimpinan Yuddy.

"Ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa ya, tetapi instansinya yang dinilai. Kalau menteri itu ya Presiden yang menilai. Jadi bukan dikatakan yang jelek Jaksa Agung-nya, tetapi yang dinilai itu instansinya," jelas JK.

Penilaian terhadap instansi kementerian dan lembaga yang buruk tidak selalu disebabkan kinerja seorang menteri, melainkan bisa disebabkan oleh jajaran di bawahnya.

"Jadi, mungkin saja yang salah bukan menterinya. Mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya, tetapi bahwa tanggung jawab itu ada di menteri, memang iya," katanya.

Peringkat dalam laporan akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperbaiki sistem dalam instansi itu, namun laporan tersebut tidak berhubungan dengan wacana perombakan kabinet.

"Tidak ada hubungannya dengan reshuffle. Rapor itu kan tidak bersifat umum, macam-macam, ada soal keterbukaan, ada soal ketertiban administrasi, jadi bukan rapor itu (reshuffle)," kata JK.

Dia menjelaskan evaluasi itu adalah laporan kinerja kementerian demi meningkatkan kemampuan kerja kementerian. "Itu memang tugas kementerian untuk memberi nilai macam-macam, supaya ada insentif biar maju," ujar JK.

Akademisi: langkah Kemenpan publikasikan kinerja kementerian positif

Pewarta: Hironimus Bifel 
Kupang (ANTARA News) - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan mengatakan langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) membeberkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja 86 kementerian dan lembaga ke publik sangat positif.

"Hemat kami apa yang dilakukan Kemen-PANRB Yuddy Chrisnandi dengan merilis rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga merupakan satu langkah positif di era yang terbuka dan transparan saat ini dan dampak lain untuk perubahan dan perbaikan kinerja ke depan," katanya kepada Antara di Kupang, Kamis.

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan hal itu, menanggapi tarik menarik opini hingga terjadi kegaduhan setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mempublikasikan evaluasi kinerja Kementerian dan Lembaga Pemerintah ke publik.

Padahal, menurut calon kuat Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang itu, evaluasi itu merupakan hal wajar dilakukan sebagai upaya dalam perbaikan bagi yang belum maksimal dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipercayakan Presiden untuk melayani publik dengan membangun dan memberdayakan di segala lini.

"Tanpa dipublikasikan LAKIP Kementerian dan Lembaga-lembaga itupun, masyarakat juga telah mengetahui kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam satu kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelumnya, sehingga tidak perlu ditutup-tutupi," katanya.

Apalagi katanya ada indikator dalam penilaian akuntabilitas, yaitu penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi dan lainnya, telah mewakili unsur dan variabel dari kinerja yang selama ini dilakukan mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan di tingkat desa/kelurahan sekalipun.

Jokowi: Itu Hak Saya, Jangan Didikte, Puas Enggak Puas Terserah Saya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya gerah juga. Sejak akhir tahun hingga awal tahun ini, banyak yang mempertanyakan rencana perombakan Kabinet Kerja. 

Namun Pak Presiden memastikan, saat ini tidak ada rencana tersebut.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Kamu (wartawan) juga jangan ikut dorong-dorong, didikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," tegas Jokowi di Gedung Kemenpera dan PU, Jakarta Selatan, Rabu (6/1).

Sebelumnya, Jokowi juga menegaskan bahwa, yang berhak menilai kinerja menteri adalah dirinya. Hal ini disampaikan menyusul adanya publikasi penilaian kinerja kementerian oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

"Saya sampaikan yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip. Saya ulang. Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja," tutur Jokowi.

Ditanya soal kepuasannya terhadap kinerja menteri selama setahun lalu, Jokowi enggan menjawabnya. Terutama soal kinerja para menteri di bidang ekonomi.

"Puas enggak puas itu terserah saya," tandasnya. (flo/jpnn)

Ini Status Baru Untuk Pegawai dan Dosen PTS yang Dinegerikan

JAKARTA – Selama ini nasib pegawai dan dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang dialihkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) belum jelas. Karena itu, pemerintah memberi sejumlah peluang untuk memberi status atas pegawai dan dosen tersebut.

Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristek-Dikti), Muhammad Nasir mengatakan untuk sementara mereka akan diberi status khusus.

“Presiden sudah putuskan, mereka sementara diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jadi, bukan pegawai negeri sipil (PNS) dulu,” ujar Nasir di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Menurut Nasir, jika menjadi PNS, para pegawai dan dosen itu akan melalui proses yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan status khusus yang jelas karena berkaitan dengan proses penggajiannya dan pengangkatannya. Status P3K ini akan berlaku sampai para pegawai dan dosen mencapai tahap pensiun.

Meski demikian, Nasir mempersilakan jika ada yang mendaftar sebagai PNS. Menurutnya, untuk pegawai dan dosen yang memenuhi kriteria yang ada dan usianya masih di bawah 35 tahun, diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai PNS. Tapi untuk itu, tidak ada perlakuan khusus. Mereka tetap harus menjalani prosedur menjadi PNS seperti masyarakat lainnya.

“Para pegawai tersebut nantinya bisa diangkat sebagai P3K. Saat ini jumlahnya sebanyak 4.358 dari 35 PTN baru,” tandas Nasir.(flo/jpnn)

Teten Sebut Johan Budi Cocok Jadi Juru Bicara Jokowi

 Oleh : Siti Nuraisyah Dewi, Irwandi Arsyad
VIVA.co.id - Kepala staf Presiden, Teten Masduki, mengatakan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, cocok untuk menjadi juru bicara Presiden RI Joko Widodo.

Hal itu, menurut Teten, dikarenakan selama menjadi juru bicara KPK, Johan Budi dinilai bekerja dengan cukup bagus.

"Cocok kan. Di KPK, juru bicara KPK bekerja cukup bagus," kata Teten Masduki, seusai melayat ke rumah duka ibunda Pramono Anung, Sumarni, Jalan Haji Ambas Nomor 18, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Januari 2016.

Bahkan, Teten mengatakan, dia sudah mengundang Johan untuk ke kantor staf Presiden. Namun, dia membantah undangan tersebut untuk membicarakan terkait tawaran kepada Johan untuk menjadi juru bicara Presiden.

Dia menegaskan, belum ada wacana untuk menunjuk Johan menjadi juru bicara Presiden. Undangan tersebut hanya bertemu Johan selaku kawan lama sekaligus menanyakan apakah Johan akan tetap bekerja di KPK.

"Belum ada. Saya hanya hendak mengobrol saja, pasca ini apakah masih di KPK atau ada pekerjaan di tempat lain," ujarnya.

Namun, di tempat yang sama ketika dikonfirmasi, Johan membantah tentang informasi dirinya akan ditunjuk menjadi juru bicara Presiden.

"Belum ada konfirmasi soal itu ke saya. Rumor saja itu. Ketemu dengan Presiden juga belum," ujar Johan.