Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah isi pemberitaan media Harian The Australian tentang peranan Ibu Negara Kristiani Yudhoyono alias Ani Yudhoyono dalam kabinet. JK mengaku tidak pernah bicara soal urusan negara atau kedinasan dengan Ibu Ani.
"Selama
saya di pemerintahan lima tahun, saya tidak pernah berbicara masalah
kedinasan dengan Ibu Ani, hanya kekeluargaan saja. Saya tidak tahu, dan
saya tidak paham. Hubungan kami ya biasa saja, hubungan sosial, hubungan
kekeluargaan saja," tutur JK usai menghadiri acara penganugerahan tanda
kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial untuk pendonor darah 100 kali
yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Hotel
Sahid, jakarta, Selasa (17/12).
JK menegaskan, semua keputusan yang menyangkut kedinasan diambil dalam rapat kabinet, dan sejauh itu, ia tidak merasakan adanya intervensi dari Ibu Negara. "Saya selama lima tahu mengambil peran bersama-sama dengan presiden. Kalau yang saya kenal tidak ada campur tangan (ibu Ani)," tambah JK.
Sebelum ini Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Sudi Silalahi juga membantah berita The Australian yang bersumber dari Wikileaks, yang menyebut ada pemain yang menjadi penasehat penting bagi SBY. Orang tersebut bukan wakil presiden, bukan pula menteri dalam kabinet SBY, tapi istrinya sendiri, Ani Yudhoyono.
"Selama saya bekerja sabagai Sekretaris Kabinet, saya tidak pernah melihat atau tahu bahwa Ibu Ani SBY campur-campur urusan Kabinet," tulis Dipo Alam di Akun Twittternya, @dipoalam49 yang diunggahnya pada Minggu (15/12).
Seskab Dipo Alam mengatakan, semua info dari Wikileaks tidak bisa dipercaya akurasinya, bahkan bisa dianggap sama dengan berita sampah. “Saya sesalkan bila berita itu ditelan begitu saja,” kata Dipo
Sementara Mensesneg Sudi Silalahi memastikan kabar yang dilansir Wikilekas itu bohong. Dia menegaskan, masih punya kuasa di kabinet dan tidak merasa tersingkirkan oleh peran Ibu Ani Yudhoyono. "Tak benar itu, tak benar. Beliau kalau bicara kabinet tak pernah ikut," tegas Sudi Silalahi saat ditemui wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12).
Adapun Juru Bicara Presiden Julian Adrin Pasha mengatakan, tudingan dalam dokumen diplomatik berstempel 'rahasia' itu tidak mendasar. "Isu tersebut menurut kami tidak mendasar. Tidak ada dasarnya. Tidak berdasarkan sesuatu yang sifat formal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana mereka dapatkan itu," kata Julian saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12).
Julian kembali menegaskan, tidak sedikit pun Ani Yudhoyono menyetir kerja SBY terutama yang berkaitan dengan kabinet. Dia lantas meminta publik tak percaya begitu saja pada isi kawat diplomatik yang dibocorkan Wikileaks tersebut.
"Itu kan versi mereka, kalau saya bantah berarti tidak apa-apa toh. Tidak benar. Wikileaks tak jelas kredibilitasnya, bagaimana bisa dipercaya," katanya. (Wid/Humas Setkab/ES)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar