Muladi: Kalau Banyak Gubernur & Anggota DPR Masuk Bui, Salahkan Parpol

Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas yang menyindir pejabat negara dan anggota Dewan yang kerap kali bergaya perlente, bergaya hidup mewah, hedon dan pragmatis merupakan akar dari korupsi. Jika ada gubernur dan anggota DPR yang masuk bui gara-gara korupsi, maka yang patut disalahkan adalah partai politik.

"Ya betul, gaya hidup hedonis, bersenang-senang tidak sesuai dengan mental dan intelektualnya. Lebih pragmatis, hidupnya ingin enak saja. Ada kesempatan besar dimanfaatkan untuk memonopoli kekuasaan," ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Muladi.

Hal itu disampaikan Muladi dalam jumpa pers tentang moratorium remisi bagi koruptor, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (11/11/2011).

Menurutnya, yang harus disalahkan karena bantyak anggota DPR dan gubernur korupsi karena memiliki gaya hidup hedon seperti itu, adalah partai politik.

"Ya kalau saya memang melihatnya seperti itu. Kalau sekarang banyak bupati, anggota DPR, gubernur masuk penjara, yang harus disalahkan adalah partai politik. Karena mereka merekrut kader tidak berhati-hati," tegas mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini.

Seharusnya, imbuh dia, integritas dan akuntabilitas kader yang menjadi gubernur dan anggota DPR diperhatikan. Sehingga rekrutmen yang dilakukan partai politik bisa dipertanggungjawabkan.

"Tetapi kalau anggota DPR yang diplih oleh rakyat, jangan rakyat yang disalahkan kalau mereka melakukan korupsi. Saat ini memang terjadi sistem transaksional, gue kasih apa dapet apa? Nah sistem seperti ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan," tegas Muladi.

Sebelumnya sindiran para pejabat negara bergaya hidup mewah dan hedonis itu dikemukakan, Busyro Muqoddas pada pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2011 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam.

"Yang jelas mereka sangat perlente, mobil dinas Crown Royal Saloon yang jauh lebih mewah dari mobil perdana menteri negeri tetangga. Mereka lebih mencerminkan politisi yang pragmatis-hedonis," ucap Busyro dalam pidatonya.

Busyro menilai akar korupsi berawal dari ideologi hedonis pragmatis, sehingga hal-hal berbau korupsi menjadi lazim. Selain itu, dia mengemukakan dalam situasi terakhir budaya korupsi merupakan kejahatan paling kasat mata dan dilakukan tanpa rasa malu.

"Realitas empirik dari proses politik dewasa ini ditandai dengan munculnya para politisi yang tidak jelas genetika moralitas politiknya," keluhnya.