Putri Rizqi - detikNews
Pemberantasan Korupsi (KPK) diibaratkan sebagai ladang pembantaian. Sebab komisi ini tidak dilengkapi kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu perkara.
"KPK adalah ladang pembantaian, karena tidak diperbolehkan adanya SP3. Korupsi memang kejahatan yang luar biasa dan harus diberantas, tapi harus sesuai dengan UU yang jelas. Seharusnya dilakukan revisi terhadap UU Pemberantasn Korupsi," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Muladi.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela konferensi pers tentang moratorium remisi di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (11/11/2011).
Menurut Muladi, SP3 diperlukan karena hal itu adalah hak setiap orang yang sudah menjadi tersangka. Tanpa adanya SP3, sambungnya, sama saja orang yang disangkakan berbuat kejahatan itu.
"Jadi praduganya bersalah. Padahal seharusnya ada pembuktian di pengadilan," imbuh mantan Gubernur Lemhannas ini.
Agar tidak gampang dimasuki kepentingan orang yang berkasus, maka KPK harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni. Untuk itu harus ada seleksi dari tim independen.
"Harus ada moral dan knowledge development. Karena sekarang cuma ada knowledge tanpa moral, makanya korupsi," imbuh Muladi.
Kini proses seleksi calon pimpinan KPK masih berlangsung. Muladi menjagokan Bambang Widjojanto untuk bisa terpilih.
"Menurut saya dia bagus, meskipun yang lain juga bagus. Bambang Widjojanto itu profesional dan berasal dari LSM," ucap Muladi.
Wacana KPK memiliki kewenangan SP3 menimbulkan pro dan kontra. Yang kontra berpendapat, SP3 ini dianggap berbahaya karena bisa jadi peluang negosiasi antara pengacara dan penyidik KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar