BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Kamis, 30 Desember 2010

Informasi dari KPK

Siaran Pers : Konferensi Pers Akhir Tahun 2010 KPK

Jakarta, 29 Desember 2010 - Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Maka, dalam kesempatan hari ini, bertepatan dengan ulang tahun Komisi Pemberantasan Korupsi ke-7, kami sampaikan capaian kinerja kami selama setahun ini, berikut kondisi-kondisi faktual yang kami hadapi. Tahun 2010 dilalui dengan penuh tantangan. Salah satunya adalah dengan ditolaknya SKPP pada kasus Bibit Chandra, yang harus diakui kembali memunculkan ketidakpastian dan ketidakjelasan yang berdampak pada konsentrasi kerja.
Tantangan berat lainnya bernama ekspektasi publik yang begitu tinggi. Harapan demi harapan yang digantungkan di pundak KPK untuk mengungkap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, menjadi tantangan tersendiri. KPK menyikapi positif ekspektasi tadi. Meski ada beberapa yang direfleksikan melalui aksi unjuk rasa, demo, kritikan, atau bahkan caci-maki, namun sejatinya itulah wujud ekspektasi itu sendiri. Bagi KPK, semua adalah manifestasi dari harapan-harapan besar masyarakat. Itulah penyemangat kerja KPK, yang disikapi dengan kesungguhan dan kerja keras.

Tantangan lainnya datang dari kondisi internal di KPK. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan tidak sebanding dengan ruang lingkup dan luasnya wilayah yang menjadi tugas KPK. Pun dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, khususnya gedung perkantoran yang mulai “kewalahan” menampung pegawai dan dokumen-dokumen kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

Meski demikian, sungguh, KPK sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada tahun ini KPK dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dilihat dari tercapainya target-target yang telah kami canangkan tahun ini.

Di bidang penindakan, dilakukan perubahan strategi dengan penajaman dan pengoptimalan pelacakan aset. Untuk itu, selain penyempurnaan metodologi pelacakan aset yang dilakukan dengan deteksi sedini mungkin, KPK juga menggandeng kerja sama mitra-mitra strategis.

Salah satu kerja sama strategis tersebut adalah penandatanganan MoU KPK – Divisi Internasional Polri tentang pemanfaatan jaringan komunikasi Interpol I-24/7 dan jaringan database ASEANAPOL e-ADS (Electronic ASEANAPOL Database System). Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan lebih mengeratkan dan mengefektifkan hal-hal yang berkaitan dengan pelacakan aset maupun pelacakan orang. Untuk tujuan yang kurang lebih sama, pada tahun ini KPK juga menjalin kerja sama konstruktif dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris
Dalam hal penanganan kasus, pada tahun ini, jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak diusut KPK adalah penyuapan, baik yang melibatkan aparat pemerintah, penegak hukum, kalangan legislatif, maupun pihak swasta. Dua kasus penyuapan terungkap setelah para pelaku tertangkap tangan.

Di antara kasus penyuapan tersebut, kasus yang terkait dengan pemberian dan penerimaan cek pelawat dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, cukup banyak menarik perhatian media massa dan masyarakat. Selain karena kasus tersebut sudah lama mengemuka juga karena banyaknya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah tantangan dihadapi KPK dalam penanganan kasus tersebut. Termasuk harus menghadapi sidang praperadilan. Meski demikian, KPK tetap pada konsistensinya untuk menangani kasus secara profesional. Hal yang sama juga dilakukan KPK dalam penanganan kasus Bank Century yang hingga saat ini ada pada tahap penyelidikan.

Secara total, di bidang penindakan, pada tahun ini KPK melakukan 52 kegiatan penyelidikan, 62 penyidikan, dan 55 kegiatan penuntutan. Baik kasus baru, maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Juga melakukan eksekusi terhadap 35 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari kegiatan-kegiatan penindakan tersebut, sebanyak 170 miliar rupiah lebih telah dimasukkan ke kas negara, baik berupa uang pengganti hasil tindak pidana korupsi, hasil sitaan, hasil lelang barang rampasan, maupun denda.

Selain penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagai trigger mechanism, KPK juga secara aktif meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisinya. Termasuk dalam kasus mafia pajak yang heboh belakangan ini.
Tak hanya dalam hal penegakan hukum, koordinasi dan supervisi juga dilakukan dalam rangka penyelamatan potensi kerugian negara dengan fokus utama pada penertiban barang dan aset milik negara. Publik mungkin masih belum banyak yang mengetahui, bahwa sejak dibentuknya tim khusus yang menangani penertiban aset ini, tak kurang dari 2,5 triliun rupiah potensi kerugian negara berhasil dicegah. Untuk tahun ini saja, nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah.
***
Di sektor pencegahan, perbaikan dan peningkatan kualitas karakter dan sistem menjadi salah satu fokus utama. Lubang-lubang yang memungkinkan munculnya kesempatan melakukan korupsi dan karakter diri yang berpotensi untuk menginginkan kekayaan dengan cara mencuri yang bukan haknya, coba terus direduksi.
Peningkatan karakter dilakukan dengan mendorong tertanamnya 9 nilai antikorupsi yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pendidikan. Pendidikan Antikorupsi didorong untuk dapat dilaksanakan melalui sisipan mata pelajaran. Untuk itu, KPK telah menggandeng kementerian pendidikan nasional agar dapat diterapkan secara luas. KPK telah menyerahkan buku-buku antikorupsi untuk siswa TK, SD, SMP dan SMU kepada kemendiknas. Termasuk di dalamnya adalah panduan guru dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada murid. Buku tersebut diharapkan dapat disempurnakan oleh kemendiknas dan dijadikan sebagai bahan ajar tahun 2011 dan seterusnya.

Pembentukan budaya antikorupsi terus dikembangkan KPK dengan menyediakan sarana informasi dan medium pembelajaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satunya melalui Pembangunan Anti Corruption Learning Center (ACLC) yang diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan budaya antikorupsi. 

Dalam hal peningkatan transparansi abdi negara, KPK pada tahun ini menggulirkan program bernama Pusat Pengendalian Gratifikasi (PPG). Program ini dilatarbelakangi analisis terhadap minimnya jumlah pelaporan gratifikasi yang masuk ke KPK yang kemungkinan disebabkan ketidaktahuan, kendala jarak, dan keengganan psikologis untuk berurusan dengan KPK.
Dengan adanya PPG yang dibangun di setiap instansi, diharapkan aparat negara, baik di pusat maupun daerah, tak lagi sungkan untuk melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Jika ada pejabat negara yang menerima gratifikasi, yang bersangkutan cukup melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi (UPG) di instansi tersebut. UPG inilah yang secara periodik akan melaporkan gratifikasi itu kepada KPK. Pilot project program ini di Pertamina telah berjalan dengan baik. Tak kurang dari 250 laporan diterima hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun.

Sedangkan upaya perbaikan sistem dilakukan dengan melakukan kajian dan memberikan saran perbaikan serta pemantauan kepada instansi terkait implementasi dari saran perbaikan yang diberikan. Di antara kajian yang dilakukan tahun ini adalah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. KPK menganggap penting sektor ini. Selain karena menyangkut jumlah jamaah yang besar, juga melibatkan dana yang besar. Ada sekitar 22 triliun rupiah yang dikelola di sana. Juga dilakukan kajian terhadap Sistem Pengawasan dan Pelayanan Cukai. Sektor ini dinilai penting, karena hampir 57 triliun menyumbang terhadap penerimaan negara.
Kami juga terus memacu perbaikan di sektor layanan publik. Sekurangnya pada 2010 ini ada 10 provinsi yang menjadi perhatian KPK, yaitu:, Bandung, Jakarta, Medan, Palembang, Lampung, Semarang, Surabaya, Manado, Samarinda dan Makassar. Semangat dan kesungguhan instansi-instansi publik pun terus didorong agar dapat meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat terus ditingkatkan. Salah satunya dengan pencanangan zona integritas di beberapa kota.
***
Menyadari bahwa upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah perkara mudah dan tidak dapat dilakukan sendirian. KPK sangat mengandalkan peran serta masyakarat untuk ambil bagian dalam upaya memberantas korupsi di bumi tercinta ini.

KPK menfasilitasi pemberian akses informasi seluas-luasnya kepada masyakarat agar dapat lebih memahami bahaya korupsi.  Sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai metode dan cara pemberantasan korupsi. Salah satunya dilakukan dengan meluncurkan  Anti-Corruption Clearing House (ACCH) Portal hasil kerja sama teknis dengan  Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Jerman.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk mempermudah sarana pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dengan adanya KPK WistleBlower System (KWS). Sebuah peranti berbasis internet yang dapat digunakan masyarakat untuk mengadukan dugaan tindak pidana korupsi secara mudah, cepat, dan rahasia.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPK sebagai badan publik juga telah mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah dibentuk. Pengkategorian informasi pun dilakukan. Seraya secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik lainnya. Hal ini dilakukan, karena sudah sejak awal, KPK berkomitmen mengusung asas keterbukaan.
***

Sebagai gambaran di tahun depan, yang juga merupakan tahun pamungkas bagi pimpinan KPK periode saat ini, KPK telah menyiapkan sejumlah program pemberantasan korupsi beserta strategi dan taktiknya. Begitu pun dengan sasaran yang ingin dicapai.

Secara garis besar, program-program yang telah dilakukan pada tahun ini seperti mendorong perbaikan layanan publik dan sistem administrasi pemerintah, penegakan hukum yang profesional, penggalangan kepedulian dan dukungan masyarakat, peningkatan transparansi penyelenggara negara, penyelamatan aset dan potensi kerugian negara, penjalinan kerja sama, serta upaya pendidikan antikorupsi; akan terus dilanjutkan dan dioptimalkan.

Ke depan, KPK berusaha untuk lebih membuka diri dengan membuat pola-pola kerja sama dengan berbagai pihak. Semua ini agar jangkauan KPK bisa lebih luas lagi. Dan itu memerlukan semangat koordinasi untuk bisa menyiapkan paket-paket tools yang bisa digunakan untuk meluaskan jaringan.

KPK juga akan lebih memfokuskan pemberantasan korupsi secara lebih proaktif, yakni dengan mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung sehingga tindak pidana korupsi tidak sampai terjadi. Langkah ini memang lebih memerlukan kesabaran bila dibandingkan mengawasi kegiatan yang sudah lewat. Namun, ini adalah tantangan baru yang harus dihadapi.
Salah satu daerah yang akan mendapatkan perhatian khusus adalah Papua. Bersama dengan instansi-instansi lainnya, KPK akan melakukan pengawasan secara ketat di sana. Salah satu pertimbangannya adalah karena adanya dana otonomi khusus yang sangat besar di sana.

Terhadap dibentuknya pengadilan Tipikor di Bandung, Semarang, dan Surabaya, KPK juga telah mengantisipasinya. Kami telah berkoordinasi dengan penegak hukum setempat untuk membantu operasional penanganan perkara yang dilakukan KPK di tiga pengadilan tipikor tersebut.
*****

Terakhir, KPK menyadari bahwa jalan untuk mengikis tuntas korupsi masihlah jauh untuk ditempuh. Karena itu, sekali lagi, KPK menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi tak boleh berhenti sedetik pun. KPK percaya bahwa dengan kebulatan tekad, keberanian, kesolidan, kebersamaan, dan semangat yang sungguh-sungguh, asa yang terbang tinggi untuk menggapai kesejahteraan bangsa yang bebas dari korupsi akan terwujud.
 
PIMPINAN KPK

dari TMC Polda

Info Kegiatan Masyarakat Jakarta, Kamis 30 Desember 2010

Dec 30, 2010
Perkiraan Kegiatan Warga DKI Jakarta yang dikumpulkan berdasarkan Surat Pemberitahuan ke Polda Metro Jaya Kamis, 30 Desember 2010.

1. Waktu : 09.00 - 17.00
Tempat Kegiatan : Pos IX Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Jakut, Pengadilan Hubungan Industrial Jl. MT Haryono Jaksel, Bundaran Hotel Indonesia Jl. MH Thamrin Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

2. Waktu : 10.00
Tempat Kegiatan : Gedung DPRD Kota Depok, KPU Kota Depok Jl. Kartini Pancoran Mas Kota Depok
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

3. Waktu : 12.30
Tempat Kegiatan : Depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara Jakpus, Balaikota Prov DKI Jakarta Jl. Merdeka Selatan Jakpus, Kantor KPK Jl. HR Rasuna Said Jaksel
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

4. Waktu : 13.00 - 16.00
Tempat Kegiatan: Bundaran HI Jl. MH Thamrin Jakpus, Balaikota DKI Jakarta Jl. Merdeka Selatan Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

5. Waktu : 16.00 - 17.00
Tempat Kegiatan : Depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

6. Waktu : 14 & 19.00
Tempat Kejadian : Theater Jakarta TIM Jl. Cikini Raya Jakpus
Pelaksana : PT. Artha Garwa Etcetera
Bentuk Kegiatan : Pertunjukan Musik Laskar Pelangi

7. Waktu : 20.00
Tempat Kegiatan : Lingkungan RT 06/08 Tapos Kota Depok
Bentuk Kegiatan : Ceramah, Sholawat dan Dzikir

Rabu, 29 Desember 2010

Informasi dari KPK

KPK Amankan Rp700 Miliar Uang Negara

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan uang negara hingga Rp700 miliar dalam penanganan sejumlah kasus korupsi selama 2010.

"Total yang bisa diselamatkan selama 2010 mencapai Rp700 miliar. Kalau dari awal (KPK berdiri) jumlahnya triliunan," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, dalam konferensi pers akhir tahun 2010 di Jakarta, Rabu.

Haryono menjelaskan bahwa aset negara yang dapat diselamatkan dari sisi penindakan mencapai Rp175,9 miliar. Sedangkan dari sisi pencegahan KPK berhasil menyelamatkan lebih dari Rp526 miliar.

Penyelamatan uang negara dari bidang penindakan dilakukan KPK dengan 52 kegiatan penyelidikan, 62 penyidikan, dan 55 kegiatan penuntutan dari kasus lama maupun kasus baru. Di 2010, 35 kasus tindak pidana korupsi dapat dieksekusi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Uang negara yang telah dimasukan ke kas negara dari penindakan berasal dari uang pengganti, hasil sitaan, hasil lelang barang rampasan, maupun denda.

Sementara itu, dari hasil koordinasi, monitoring, dan supervisi yang dilakukan Tim Penertiban Barang Milik Negara dari KPK dilingkungan Kementerian/Lembaga BUMN dan Pemerintah Daerah pencegahan kerugian negara dapat dilakukan mencapai lebih dari Rp526 miliar.

Dari tindakan pencegahan, tim khusus penertiban aset, tidak kurang dari Rp2,5 triliun potensi kerugian negara berhasil dicegah KPK.

Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan KPK akan mencoba membangun konsep pencegahan selain penindakan di 2011.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi jika hanya berdasarkan pada penindakan justru membuat kaderisasi koruptor bertambah. Karena itu pembinaan untuk pencegahan menjadi prioritas lebih intens untuk tahun 2011.

Pulau Komodo

Wapres Pilih Komodo Sebagai Tujuh Keajaiban Dunia

Wapres Pilih Komodo Sebagai Tujuh Keajaiban Dunia
Labuan Bajo, NTT (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono, Rabu siang akan memilih Taman Nasional Komodo untuk masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia versi alam atau 7 Wonder Of Nature melalui jaringan internet .

Pemilihan itu dilakukan Wapres Boediono sebagai kampanye agar masyarakat Indonesia berlomba-lomba memberikan suara sehingga mendongkrak popularitas tujuan wisata di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur itu.

Menurut Dirjen Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar, Wapres akan tiba di Taman Nasional Komodo dengan helikopter sekitar pukul 13.20 WIT dan selain melakukan Vote Komodo juga akan menggelar dialog dengan masyarakat dan pelaku pariwisata di pulau itu.

Dirjen Sapta Nirwandar menjelaskan, Wapres juga akan melakukan kunjungan lapangan sekitar 40 menit untuk mengetahui dari dekat kehidupan liar Komodo.

Menurut Dirjen, pihaknya menargetkan mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 200 juta voter dalam ajang Vote Komodo untuk New 7 Wonders of Nature.

"Panitia New 7 Wonders sendiri menargetkan ada satu miliar voter untuk ajang ini. Jadi kita harus mendapatkan minimal 200 juta voter untuk komodo," kata Sapta Nirwandar.

Sementara Direktur Sarana Promosi Esthy Reko Astuti mengatakan, jika Taman Nasional Komodo berhasil masuk tujuh keajaiban dunia versi taman nasional maka akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke taman nasional itu.

"Tahun ini saja diperkirakan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo bisa mencapai 45 ribu wisatawan, dan jika berhasil masuk tujuh keajaiban dunia maka optimis angkanya bisa naik sampai 200 ribu wisatawan," katanya.

Esthy Reko Astuti mengatakan, sampai saat ini komodo masih menjadi finalis 28 besar dalam keajaiban dunia baru versi alam. Ke- 28 finalis itu akan dibagi menjadi tujuh kategori sehingga ada empat nominasi di masing-masing kelas.

Pesaing komodo sendiri ada beberapa di antaranya Blackforrest di Eropa dan Amazon yang berada di tiga negara yakni Argentina, Paraguay, dan Brazil.

"Pengumuman pemenang itu dilaksanakan tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 ," katanya.

Direncanakan hadir pada acara itu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad, Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla.
(B013/B010)

Informasi dari TMC Polda

Daftar Lokasi Aksi Unjuk Rasa Hari Ini

Dec 29, 2010
Jakarta kembali ramai dengan aksi demo, setidaknya ada sepuluh lokasi yang akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa pada hari ini Rabu 29/12. Dua tempat yang masih menjadi langganan bagi para pengunjuk rasa adalah Istana Negara dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berikut beberapa lokasi dan perkiraan waktu dimulainya unjuk rasa berdasarkan data yang dihimpun Traffic Management Centre. Demo di depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat rencananya akan dimulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.
Sekitar satu jam berselang yaitu pada pukul 10.00 sebuah kelompok masyarakat rencananya akan menggelar orasi di 3 tempat yang berbeda yaitu Kantor Walikota Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara, kantor DPRD DKI Jakarta Jl. Kebun Sirih Jakpus, kantor KPK Jl Rasuna Said, Jaksel.
Masih pada jam yang sama elemen masyarakat lainnya juga akan menggelar demo di 3 tempat yakni, Pos Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kantor Kementrian BUMN Jl. Merdeka Selatan, Jakpus, kantor KPK Jl Rasuna Said.
Pukul 11.00 massa juga akan menggelar demo Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jl. HR Rasuna Said, Jaksel dan langsung berlanjut menuju depan Balaikota DKI Jakarta Jl. Merdeka Selatan, Jakpus.
Di siang harinya aksi unjuk rasa dilebih dari satu tempat kembali terjadi. Pukul 13.00 unjuk rasa akan dimulai di depan Kantor Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanudin, Jaksel dan berlanjut ke Gedung Mahkamah Agung Jl. Merdeka Selatan, Jakpus.
Selain di Jakarta, wilayah Depok tepatnya di Kantor BPN Kota Depok Jl.Boulevard Kota Kembang Depok juga akan ada demo pada pukul 10.30 WIB.
Sesuai jadwal pada malam harinya pertandingan sepakbola Final Leg II AFF Suzuki CUP di Stadion Gelora Bung Karno akan digelar. Para pengendara dihimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar Gelora Bung Karno khususnya menjelang dimulainya dan pasca pertandingan untuk menghindari kemacetan. (art)

Selasa, 28 Desember 2010

Timnas Sepak Bola

Menpora: Timnas Jangan Diganggu Hal Tidak Perlu

Jakarta (ANTARA News) - Menpora Andi Mallarangeng meminta agar tim nasional sepak bola Indonesia tidak diganggu untuk berbagai hal yang tidak perlu, menjelang pertandingan final leg kedua Piala AFF 29 Desember 2010.

Usai melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang hasil pertandingan antara Indonesia-Malaysia di Stadion Bukit Jalil Malaysia, di Kantor Kepresidenan Senin Andi mengatakan, tim nasional harus berkonsentrasi dan berkonsolidasi untuk memenangkan pertandingan final leg kedua di Senayan.

"Pokoknya mari kita konsentrasi dan konsolidasi pada bagaimana memenangkan pertandingan. Pesan saya kepada Nurdin Halid supaya konsentrasi, konsolidasi, tidak terganggu dan tidak diganggu dengan berbagai hal yang tidak perlu," tutur Andi.

Andi menilai masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menang melalui pertandingan leg kedua meskipun berat harus mencetak empat gol tanpa sekali pun kebobolan dari Malaysia.

Apalagi, menurut dia, pemain Malaysia tentu bertandang ke Jakarta dengan penuh kepercayaan diri setelah menang pada pertandingan pertama dengan 3-0.

"Tentu saja berat tetapi bukan tidak mungkin. Kita pernah menang 5-1, rasanya kita bisa menang lagi," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia harus memperbaiki kesalahan dan juga mengatur strategi termasuk belajar dari pertandingan semi final antara Malaysia dan Vietnam guna membongkar pertahanan tim Malaysia.

Andi mengatakan sinar laser memang menganggu konsentrasi pemain Indonesia ketika pertandingan sempat terjedi di Bukit Jalil.

Meski demikian, Andi mengakui permainan lawan memang lebih baik sedangkan pemain Indonesia tidak mampu mengembangkan permainan setelah kebobolan satu gol.

"Tadi saya sampaikan kepada Presiden bahwa pertama tim nasional sudah berusaha berbuat yang terbaik tapi memang lawan ya kita harus mengakui bahwa lawan memang lebih baik," ujarnya.

Andi berharap dukungan kepada tim nasional sepak bola Indonesia tidak berkurang pada pertandingan final kedua di Senayan pada 29 Desember 2010.

Ia juga berharap PSSI memperbaiki sistem penjualan tiket guna menghindari kericuhan dengan menambah lebih banyak lagi loket dan menambah kualitas pelayanan.

Ia juga mengimbau pendukung Indonesia agar tidak membalas dendam pada pertandingan kedua di Senayan.

"Kita harapkan penonton kita, suporter kita tetap mendukung tim nasional dengan gegap gempita. Tetapi kami mengimbau agar tidak ada penonton kita yang membalas degan laser atau petasan atau hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Mari kita menjadi suporter yang sportif dan menang dengan ksatria," demikian Andi.

Sekedar Informasi

Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin, mengatakan Refly dimintai keterangan berkaitan dengan dua laporan sekaligus, untuk dugaan suap hakim konstitusi.


Terkait laporan Ketua MK Mahfud MD dan hakim konstitusi M Akil Mochtar pada KPK, Refly adalah pihak yang diduga mengetahui upaya suap di MK sehingga dapat dimintai keterangan, selain Bupati Simalungun JR Saragih.

KPK juga meminta keterangan Refly berkaitan dengan laporan mantan Tim Investigasi suap MK bahwa diduga terjadi upaya pemerasan.

Sesuai janji KPK, menurut dia, laporan terkait dugaan suap hakim konstitusi sudah memasuki tahap penyelidikan.

Sebelumnya, Johan mengatakan bahwa laporan dari pihak MK dan mantan tim investigasi berbeda, namun KPK tetap akan bersandar pada azas legal formal.

"Yang disampaikan Pak Mahfud  dan Pak Akil dan mantan tim investigasi ada dua hal yang berbeda. Ada percobaan penyuapan seperti yang disampaikan Pak Akil dan dugaan pemerasan seperti keterangan tim investigasi," katanya.



Johan juga mengatakan KPK akan mendengarkan informasi semua pihak namun tentu akan berpegang pada sisi legal formal.(*)

Informasi dari TMC Polda Metro

Info Kegiatan Warga DKI Jakarta Selasa, 28 Desember 2010 

Perkiraan Kegiatan Warga DKI Jakarta yang dikumpulkan berdasarkan Surat Pemberitahuan ke Polda Metro Jaya
Selasa, 28 Desember 2010


1. Waktu : 10.00
Tempat Kegiatan : - Kantor KPK Jl. Rasuna Said Jaksel
- Depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara Japus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa 

2. Waktu : 10:00
Tempat Kegiatan : - Metropolitan Mall Bekasi Jl. A Yani Bekasi
- Dinas Perhubungan Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

3. Waktu : 07.00 - 09.00
Tempat Kegiatan : Bundaran HI Jl. MH Thamrin Jakpus
Pelaksana : PT. Jasa Raharja
Bentuk Kegiatan : Kampanye Keselamatan Lalu Lintas

4. Waktu : 09.00 - 12.00
Tempat Kegiatan : Masjid Ukuwah Islamiyah 
Universitas Indonesia Depok
Pelaksana : Universitas Indonesia & Remaja Masjid UI
Bentuk Kegiatan : Universitas Indonesia Bertauhid

5. Waktu : 09.00
Tempat Kegiatan : Gedung SMESCO UKM Jl. Gatot Subroto Jaksel
Pelaksana : SMESCO
Bentuk Kegiatan : Seminar dan Pameran Produk Unggulan Daerah Kab/Kota dan UKM

6. Waktu : 09:00
Tempat Kegiatan : Stadion Utama Gelora Bung Karno 
Senayan Jakpus
Pelaksana : Masyarakat Pendukung Sepakbola Timnas Indonesia
Bentuk Kegiatan : Penukaran Voucher Final Piala AFF 2010 

7. Waktu : 13.00 - 22.00
Tempat Kegiatan : Epicentrum Walk Kuningan 
Jl. HR Rasuna Said Jaksel
Pelaksana : PT. Radio Suara Kedjajaan 101.4 Trax FM Jakarta
Bentuk Kegiatan : Pertunjukan Musik Terusik Traxkustik All Star

8. Waktu : 14.00 & 19.00
Tempat Kegiatan : Theater Jakarta TIM Jl. Cikini Raya Jakpus
Pelaksana : PT. Artha Garwa Etcetera
Bentuk Kegiatan : Pertunjukan Musik Laskar Pelangi

9. Waktu : 17.00
Tempat Kegiatan : Gedung Harvest Jl. Gn Rinjani No. 6T 
Lippo Karawaci Kota Tangerang 
Pelaksana : Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Oukemene
Bentuk Kegiatan : Ibadah Perayaan Natal se-Provinsi Banten

10. Waktu : 20.00
Tempat Kegiatan : Area Parkir Utama PT. Cipta TPI 
Jl. TMII II Cipayung Jaktim 
Pelaksana : Panitia Grand Final KDI Star
Bentuk Kegiatan : Grand Final KDI Star

Sabtu, 25 Desember 2010

Lombok Barat

Lombok Barat Buat Peta Digital Rawan Bencana

Lombok Barat Buat Peta Digital Rawan Bencana
Lombok Barat (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan membuat peta digital rawan bencana pada 2011 sebagai upaya validasi titik rawan bencana di daerah itu.

"Selama ini kita hanya memiliki data kasar titik rawan bencana yang ada pada 10 kecamatan, namun validasinya di lapangan belum dapat terakomodir semua," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Lombok Barat, Rachman Sahnan Putra, di Mataram, Sabtu.

Menurut dia, dengan adanya peta rawan bencana digital ini akan dapat mempermudah pemerintah dalam upaya penanganan bencana alam di kabupaten ini.

"Khususnya untuk pemerintah kabupaten Lombok Barat, dan umumnya untuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan pihak swasta yang ingin membantu penanganan lokasi rawan bencana," kataya.

Rencananya, kata dia, peta rawan bencana itu nantinya akan diserahkan kepada semua dinas/instansi di daerah ini, termasuk organisasi sosial, atau pihak yang berkepentingan lainnya.

Ia mengemukakan, masing-masing dinas/instansi akan dapat memiliki rencana penanggulangan dan antisipasi bencana sesuai dengan bidang masing-masing.

"Jika data sudah kita pegang, tentunya program akan datang dengan sendirinya. Karena itu, peta digital ini sangat diperlukan," katanya.

Ia mengatakan, untuk membuat peta digital titik rawan bencana ini, pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lombok Barat tahun 2011.

Selain akan membuat peta digital, kata dia, pihaknya juga akan menggelar work shop terkait rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.

"Kita tidak bisa mencegah bencana, dan bencana bisa datang kapan saja, namun kita berupaya untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana tersebut sejak dini," katanya menambahkan.
(ANT/P003)

Informasi Giat Hari ini

Info Kegiatan Masyarakat Jakarta Sabtu 25 Desember 2010

Dec 24, 2010
Perkiraan Kegiatan Warga DKI Jakarta yang dikumpulkan berdasarkan Surat Pemberitahuan ke Polda Metro Jaya


1. Waktu : 12.00 - 15.00
Tempat Kegiatan : Lobby Hotel Mandarin Oriental Menteng Jakarta Pusat
Bentuk Kegiatan : Perayaan Natal Bersama

2. Waktu : 09.00 -12.00
Tempat Kegiatan : Halaman Studio Radio Dakta Jl. KH. Agus Salim Kota Bekasi
Bentuk Kegiatan : Ta'lim Bulanan

3. Waktu : 14.00 & 19.00
Tempat Kegiatan : Theater Jakarta TIM Jl. Cikini Raya Jakpus
Bentuk Kegiatan : Pertunjukan Musik Laskar Pelangi

4. Waktu : 19.00 -22.00
Tempat Kegiatan: Tribeca Park Central Park Mall Jl S Parman Jakarta barat
Bentuk Kegiatan : Now Jakarta Christmas City

5. Waktu : 19.30
Tempat Kegiatan : Jl. H. Ten Rawasari Jaktim
Bentuk Kegiatan : Tabligh Akbar

Jumat, 24 Desember 2010

Menpan Natalan Bersama Warga Lereng MerapiMenpan Natalan Bersama Warga Lereng Merapi

Boyolali (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, merayakan Natal bersama masyarakat lereng Merapi, di Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Dusun Candi Petak, Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jumat.

Kunjungan Menpan ke Boyolali terkait perayaan Natal bersama masyarakat di daerah bencana dan melihat kondisi daerahnya pascaerupsi Merapi.

Menurut Menpan, kunjungan kerja ke Boyolali ini merupakan tugas dari Panitia Perayaan Natal Nasional seperti yang dilakukan sejumlah Menteri lainnya, juga merayakan Natal dengan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Menpan mengatakan, perayaan Natal tahun ini diselimuti suasana keprihatinan bangsa akibat peristiwa bencana yang terjadi di mana-mana.

Oleh karena itu, Panitia Natal Nasional memutuskan untuk merayakan di sejumlah daerah yang baru saja terkena bencana dengan tujuan agar dapat ikut merasakan dan mengetahui kebutuhan warga pascabencana.

Selain itu, pihaknya juga dapat mengetahui kondisi daerah pascabencana letusan Gunung Merapi, sehingga dapat melakukan koordinasi dengan para menteri terkait, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum, agar mendapatkan prioritas bantuan.

"Kami berupaya agar daerah bencana diprioritaskan. Pembangunan juga mampu diselesaikan hingga tuntas," katanya setelah meninjau jembatan Windu yang terputus, di Desa Klakah.

Panitia Perayaan Natal Tingkat Nasional 2010, juga menyalurkan bantuan dana untuk kebutuhan warga di daerah terkena bencana mulai dari Kepulauan Mentawai, Wasior, dan daerah lereng Merapi.

Menurut Menpan, pihaknya telah menyalurkan dana bantuan untuk masyarakat lereng Merapi di wilayah Boyolali, senilai Rp100 juta.

Sementara Menpan sebelumnya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jembatan Windu di Klakah yang putus pada Rabu (8/12). Jembatan itu, merupakan jalur evakuasi warga dari Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali menuju Kecamatan Wonolelo, Magelang. (*)

Apel Operasi Lilin Di Kantor Walikota Depok

Pokdar Kambtibmas sektor Cimanggis dibawah pimpinan Ir. H. Djoko Setyo Widodo MM.Msc ikut menghadiri apel operasi lilin yang diselenggarakan di Kantor Walikota Depok, hari kamis tanggal 23 Desember 2010.

Pelabuhan Merak

ASDP Janji Antrean Truk Teratasi

ASDP Janji Antrean Truk Teratasi
Merak (ANTARA News) - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak berjanji antrean ribuan truk yang membawa sembako dan pakan ternak akan dapat diatasi pada Jumat (24/12).

"Kami optimis pada Jumat pagi nanti kantong parkir di areal kawasan PT ASDP Merak dan jalan layang di Cikuas Atas Merak sudah tidak ada lagi penumpukan antrean truk seperti sekarang ini," kata Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry Cabang merak, Teja Suparna, Kamis.

Dia menjelaskan, saat ini kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak berjumlah 28, sedangkan sisanya tengah menjalani perawatan mesin atau docking di sejumlah galangan.

"Kami berupaya untuk mengoptimalkan semua layanan kepada pengguna jasa transportasi laut. Saat ini kami didukung oleh cuaca yang bersahabat, tidak seperti hari-hari sebelumnya, untuk sandar di dermaga saja, kapal kesulitan," katanya menambahkan.

Sejumlah supir truk mengeluhkan adanya pungli yang dilakukan petugas penyeberangan ketika antre hendak masuk ke kapal.

Menurut pengemudi truk yang membawa sembako dari Tangerang, Banten, Rusli, aksi pungli mulai dari jalur antre di akses tol Cikuasa Atas Merak.

"Penarikan tarif antrean untuk jalur tembak diberlakukan tidak sama, tergantung kendaraan dan barang yang dibawa. Ada yang membayar sampai Rp200 ribu untuk bisa sampai masuk ke kapal roro. Kalau tidak mau keluar uang terpaksa menunggu lama, sedangkan yang mau membayar langsung diseberangkan," katanya.

Karenanya ia berharap, pungli yang terjadi di Pelabuhan Merak dan antrean di jalan Cikuas Atas Merak, dapat ditanggulangi.

"Tarif penyeberangan sekarang sudah mengalami kenaikans ampai 17 pesren, sekarang pungli maish terjadi," katanya.
(ANT-152/B010)

Kamis, 23 Desember 2010

Menarik untuk dibaca

Berburu Koruptor, Mengejar Uang Atau Orang?

Siti Zulaikha

Jakarta (ANTARA News) - Mirip adegan sinetron, perburuan koruptor dewasa ini tampak begitu dramatik. Komisi Pemberantasan Korupsi mempertontonkan agresivitas tinggi dalam menangkapi para pencuri uang negara.

Media juga turut membuntuti dan merekam beragam adegan penangkapan basah transaksi suap, penggeledahan serta penyadapan alat komunikasi.

Maka masyarakat bisa saksikan di layar kaca, drama penggrebekan beberapa anggota dewan, hakim dan para pejabat. Komunikasi menggelikan antar mafia hukum dalam merekayasa perkara juga dapat anda nikmati dari hasil penyadapan KPK.

Kalau kebetulan melewati Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan --di mana KPK berkantor-- akan didapati para pejabat, pimpinan proyek hingga makelar lalu-lalang dipanggili penyidik KPK.

Untuk sebuah tontonan, kerja KPK sangat memuaskan. Menghadirkan ketegangan, seru dan haru-biru tangis para koruptor di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tapi seberapa besar uang negara yang dapat diselamatkan dari semua adegan drama itu?

Jangan biarkan para LSM antikorupsi menilai, kerja KPK hanya indah pada tayangan media, namun minim hasil dari hitungan penyelamatan uang negara. Tapi tak boleh luput dinilai pula, sosok KPK yang garang mampu membangun iklim takut korupsi.

Drama Penangkapan

Cerita berseri perburuan koruptor berhasil diproduksi. Mulai dari skenario penyadapan percakapan telepon para terduga korupsi. Lalu mengintai dan membuntutinya. Kemudian menyergap dan menangkap basah saat terjadi transaksi yang dapat digolongkan sebagai korupsi.

Dari album penangkapan koruptor tercatat beberapa seri yang menghebohkan. Penggrebekan anggota DPR Al Amin Nur Nasution, adalah salah satunya. Peristiwanya terjadi di Hotel Ritz Carlton pada Selasa dini hari 8 April 2008.

Anggota Fraksi PPP itu ditangkap personel KPK dengan bantuan Brimob Mabes Polri di lorong "toilet" kafe saat menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Petugas KPK menemukan uang sejumlah Rp 4 juta di tangan Al Amin plus kurang lebih Rp 67 juta di dalam mobilnya.

Belakangan diketahui, KPK juga menemukan uang senilai 33 ribu dolar Singapura di kamar 505 Apartemen Oakwood, tempat Azirwan menginap. Konon, suap ini untuk memuluskan izin pengalihan lahan hutan lindung di kabupaten Bintan. Setelah diringkus, Amin dan Azirwan serta 3 rekannya digelandang ke KPK pukul 4 dini hari.

Lalu, bagaimana cerita seorang hakim yang ditangkap KPK di pinggir sungai? Tentu seru dan memprihatinkan, sekaligus. Seru karena lokasi adegan penangkapan "outdoor". Memprihatinkan, sebab seorang penegak hukum yang mengalaminya.

Transaksi suap antara hakim PTUN dengan pengacara dalam perkara sengketa tanah PT Sabar Ganda dengan Pemprov DKI Jakarta dan Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan pengakuan penyelidik KPK HN Christian di hadapan sidang Pengadilan Tipikor, penyelidikan terhadap kasus Ibrahim dimulai pada 29 Maret 2010. Berselang sehari berikutnya, mereka bersama tim pengintai mengawasi aktivitas Ibrahim.

Hari itu, pengintaian terhadap Ibrahim dimulai pukul 08.00 WIB di kantor PT TUN, Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, tim membuntuti dua mobil yang ditumpangi terdakwa yaitu Innova berwarna hitam bernopol B 1750 KI yang dikemudikan sopirnya Mursalim. Sedangkan pengacara PT Sabar Ganda, Adner Sirait menumpang Honda Jazz B 2922 BO.

Kedua mobil, berhenti di Jalan Mardani Raya tepat di depan gedung SMP. Di lokasi itulah, terlihat saksi Adner menyerahkan bungkusan plastik hitam kepada terdakwa.

"Setelah tahu bungkusan adalah uang, kami segera mengejar mobil Honda Jazz," beber Christian.

Bungkusan ternyata berisi uang Rp300 juta. Yang terdiri atas pecahan Rp50 ribu (4200 lembar) dan Rp100 ribu (900 lembar).

Yang lebih sensasional, KPK menangkap seorang anggota Dewan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta kala senja hari saat pengunjung sedang ramai.

Masih ingat Bulyan Royan? Anggota DPR dari Fraksi PBR yang dirungkus di Plaza Senayan saat tertangkap tangan menerima uang 60.000 dolar AS dan 10.000 euro. Uang tersebut merupakan suap dari 5 perusahaan yang tengah mengikuti tender proyek pengadaan kapal patroli Ditjen Perhubungan Laut, Dephub.

Tak berhenti di situ, KPK juga rajin melakukan aksi penggrebekan ke kantor hingga tempat tinggal para tersangka korupsi. Juga, menyadap komunikasi Anggodo Widjojo yang merancang sebuah konspirasi untuk mengkriminalisasi para petinggi KPK.

Rekaman ini lantas menghebohkan publik saat diperdengarkan sebagai alat bukti dalam sidang uji materi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009 silam.

Roy BB Janis yang pernah masuk dalam bursa bakal calon ketua KPK menyayangkan gaya kerja KPK.

"Sepak terjang KPK dalam pemberantasan korupsi terkesan `high profile` namun `low profit`," kata Roy.

Serangan Balik

"Keberingasan" KPK menghajar dan mempermalukan para koruptor berbuah dendam membahana. Satu per satu pimpinan KPK dihabisi dalam suatu konspirasi tingkat tinggi. Konspirasi yang terbangun antar korban, pihak terancam dan bahkan aparat menegak hukum yang memposisikan KPK sebagai rival.

Maka, pendekar yang menghunus pedang membabati para koruptor Antasari Azhar akhirnya tumbang oleh aksi "balas dendam" itu. Mantan ketua KPK ini ditangkap atas tuduhan pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Meski tampak ganjil, tapi tetap saja Antarasi dituntut hukuman mati dan lalu divonis 18 tahun penjara.

Pimpinan KPK Samad Bibit Riyanto dan Chandra M Hamzah menjadi sasaran tembak berikutnya. Mereka tetap diseret-seret ke meja hijau meski sebuah persekongkolan yang merekayasa kasusnya telah terungkap.

Bukti percakapan antara mafia hukum Anggodo Widjojo dengan pengacaranya tak kuasa menghentikan proses peradilan atas keduanya.

Iklim Takut Korupsi

Sepak terjang KPK tak ayal cukup meringsutkan nyali para penggasak uang negara. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, mulai tercipta iklim takut korupsi.

Itu juga, yang diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-5 pada awal Desember ini di Jakarta.

"Kalau dilakukan survei, iklim takut korupsi makin menguat, makin terbangun," ujar Presiden.

Meski demikian, presiden mengakui pihaknya harus jujur bahwa masih ada saja orang yang curi-curi dan berpikir siapa tahu tidak ketahuan.

"Tapi kita rasakan bahwa tidak semerdeka dulu dalam melakukan korupsi," ungkapnya.

Untuk menghalau aksi nekad para koruptor presiden menegaskan bahwa pemerintah tengah menghunus pedang dalam melawan korupsi. Sejak tahun 2005 pemberantasan korupsi dilakukan secara agresif.

Baru-baru ini presiden mengaku telah menandatangani izin pemeriksaan terhadap 155 pejabat Negara yang terindikasi korupsi. Angka ini belum termasuk tujuh gubernur dan 20 bupati yang sedang diproses oleh KPK.

Sementara dari hasil pengembalian uang Negara, Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengungkapkan bahwa di tahun ini KPK memperoleh uang tunai Rp210 miliar. Sedangkan biaya operasional KPK mencapai sekitar Rp250 miliar. Namun demikian, M. Yasin enggan dikatakan KPK merugi.

"Kami kan bukan lembaga yang `profit oriented`. Jadi tidak bisa dinilai kalkulatif begitu," belanya.

Lagipula, tambahnya, asset negara yang dapat diselamatkan dari upaya pencegahan bernilai triliunan rupiah.

Jika semata menilik biaya operasional KPK, memang bukan angka yang kecil. Apalagi ketika dibandingkan dengan perolehan pengembalian uang tunai yang dihasilkan.

Tapi apakah cukup fair menilai kinerja KPK dari hasil pengembalian uang belaka? Bagaimana dengan gebrakan KPK yang menimbulkan efek jera dan malu sehingga mampu menekan perilaku korup dalam perjalanan waktu.

Gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK memang terkesan membabi-buta. Gaya penindakan berbayar mahal. Memenjarakan banyak pejabat mengakibatkan terhambatnya pembangunan. Selain mencipta banyak musuh sebagai efek sampingnya.

KPK dibentuk berdasarkan UU No.30/2002. Terlahir sebagai sosok perkasa berlimpah wewenang dan kekuasaan serta anggaran. Sungguh hal itu memicu kecemburuan instansi penegak hukum lain.

Apalagi alasan kelahiran komisi itu karena kemandulan lembaga penegak hukum yang ada. Dan setelah lahir, si "balita" KPK sudah berani membabati oknum aparat penegak hukum yang nakal.

Agresivitas KPK sangat menonjol saat kepemimpinan Antasari Azhar sejak 2007. Sayang itu tak berlangsung lama karena aksi brutalnya lekas dipungkas dengan isu skandal perempuan dan pembunuhan hingga vonis dijatuhkan.

Bagaimana dengan kepemimpinan Busyro Muqoddas? Pemilihan ketua KPK berbiaya Rp2,5 miliar untuk masa jabatan 1 tahun saja. Apa yang bisa dijanjikan Busyro dalam setahun masa kerjanya?

Usai mengucap sumpah jabatan di Istana Negara pada upacara pelantikan 20 Desember kemarin, Busyro mengungkapkan rasa optimismenya.

"Saya optimis mulai berkarya di KPK dengan niat menyelamatkan keuangan Negara. Secepatnya melakukan gerakan-gerakan yang akseleratif dan sistemik," ucap Busyro yakin.

Ia juga tidak ingin memilih, lebih mengutamakan pengejaran koruptor atau mengoptimalkan pengembalian uang Negara.

"Keduanya harus simultan. KPK juga tidak mungkin tidak bersinergi," tegasnya.

Ada 2 kata yang mewakili janji Busyro, "simultan" dan "sinergi". Simultan, artinya akan mengejar koruptor berikut uang yang dikorup secara bersama. Sinergi, berarti ia tidak ingin membangun KPK berhadap-hadapan dengan lembaga penegak hukum lain.

Jika janji itu dilaksanakan, maka pandangan miring tentang cara kerja KPK yang "high profile" dan "low profit" akan terbantahkan, kelak.

Memang, tak ada resep ajaib untuk menyembuhkan perilaku korup yang mendarah-daging. Kalau ingin menumbuhkan kesadaran tentu akan memakan waktu yang panjang. Mencipta iklim takut korupsi diharapkan mampu menurunkan peringkat sebagai Negara terkorup se Asia Pasifik.

*Penulis adalah Reporter Antara TV

Informasi dari TMC Polda Metro

Info Kegiatan Masyarakat, Kamis 23 Desember 2010


1. Waktu : 09.00
Tempat Kegiatan : - Kantor Menegpora Jl. Gerbang Pemuda Jakpus
- Kantor PSSI Komp. Gelora Bung Karno Senayan Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

2. Waktu : 09.00-16.00
Tempat Kegiatan : Kantor PT. Telkomsel
Gedung Wisma mulia Jl. Gatot Subroto Jaksel
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

3. Waktu : 09.00
Tempat Kegiatan : Kantor PT. Telekomunikasi Indonesia Jl. Gatot Subroto Jaksel
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

4. Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat Kegiatan : Kedubes Singapura Jl. HR Rasuna Said Jaksel
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

5. Waktu : 12.00
Tempat Kegiatan : Putaran/Halte Depan Kampus UIN
Jl. Ir. Juanda Ciputat Tangsel
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

6. Waktu : 12.00
Tempat Kegiatan : - Kantor Kementerian BUMN Jl. Merdeka Selatan Jakpus
- Depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

7 Waktu : 12.00
Tempat Kegiatan : - Kantor KPK Jl. HR Rasuna Said Jaksel
- Kantor Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

8. Waktu : 13.30 - 15.30
Tempat Kegiatan : - Kantor Kemendagri Jl. Merdeka Utara Jakpus
- Depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

9. Waktu : 16.00 - 17.00
Tempat Kegiatan : Depan Istana Negara Jl. Merdeka Utara Jakpus
Bentuk Kegiatan : Unjuk Rasa

10. Waktu : 07.30-15.00
Tempat Kegiatan : Halaman RSAB Harapan Kita Jl. S. Parman Jakbar
Bentuk Kegiatan : Peringatan HUT ke-31 RSAB Harapan Kita

11. Waktu : 17.00
Tempat Kegiatan : Plenary Hall Balai Sidang JCC Jl. Gatot Subroto Jakpus
Bentuk Kegiatan : Kebaktian Perayaan Natal dan Ucapan Syukur 2010

12. Waktu : 18.00
Tempat Kegiatan : Grand Mall Ujung Menteng Cakung Jaktim
Bentuk Kegiatan : Peringatan Tahun Baru Islam dan Santunan Anak Yatim

13. Waktu : 19.00
Tempat Kegiatan : Jl. FF Kampung Baru RW 5
Kel. Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakbar
Bentuk Kegiatan : Tabligh Akbar

Rabu, 22 Desember 2010

Unjuk Rasa

Jakarta (ANTARA News) - Pada hari Rabu ini terdapat setidak-tidaknya sepuluh unjuk rasa yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.

Data dari Traffic Management Control Polda Metro Jaya menyebutkan lokasi unjuk rasa tersebut meliputi terdapat di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi dan Tangerang.

Di Jakarta Pusat, satu kelompok akan memulai aksinya sejak pukul 08.00 WIB dari Bundaran Hotel Indonesia Jalan MH Thamrin menuju Patung Kuda di depan Kantor Indosat Jalan Merdeka Barat.

Dari tempat tersebut, mereka bergerak beberapa puluh meter ke Kantor Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih di jalan Merdeka Barat.

Sekitar 200 meter dari lokasi tersebut, tepatnya di Jalan Merdeka Selatan, unjuk rasa lain terjadi di Kantor Kementerian BUMN.

Di Jakarta Selatan, demonstrasi dari kelompok masyarakat antara lain akan terjadi di Kantor Dinas Pariwisata DKI Jakarta Jalan Kuningan Barat No. 2 Mampang dan di Gedung Graha Citra Caraka Telkom Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Terdapat tiga unjuk rasa yang akan berlangsung di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan HR Rasuna Said. Pada pukul 10.00 WIB lokasi tersebut akan didatangi satu kelompok demonstran. Kelompok lainnya dengan tuntutan berbeda akan beraksi pukul 11.00 WIB dan pukul 13.00WIB unjuk rasa dari kelompok berbeda  akan berlangsung di lokasi tersebut.

Demonstrasi juga akan berlangsung di  Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Patimura.

Di Jakarta Timur, unjuk rasa akan berlangsung di Buaran Proyek Operational PT. Aetra Air Timur Jakarta yang berada di Jalan  Kali Malang.

Sementara itu di Bekasi, unjuk rasa akan berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi Jalan Veteran Margajaya.

Di Tangerang, kegiatan serupa akan berlangsung di pengadilan negeri setempat Jalan TMP Taruna Kota Tangerang.

Polda Metro Jaya tidak menyebutkan nama kelompok maupun tuntutan tiap kegiatan unjuk rasa tersebut.
(A038/A038/BRT)