jpnn.com - Kementerian
Kesehatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan
langkah-langkah konkrit saat bertemu beberapa waktu lalu.
Menurut
anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal, apresiasi layak diberikan
terhadap Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dengan pimpinan KPK di Jakarta
yang telah menggagas pertemuan tersebut.
Dengan
pertemuan itu, maka bisa diperlihatkan betapa seriusnya pemerintah
untuk melakukan antisipasi-antisipasi terkait kebocoran anggaran jaminan
kesehatan nasional melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan.
"Langkah ini sangat kami
dukung, kami apresiasi, karena ini menunjukkan ada langkah nyata sebagai
antisipasi kebocoran," kata politikus asal PPP itu, Sabtu (25/2).
Selama
ini banyak peserta fiktif, klaim biaya pengobatan fiktif, sampai klaim
rawat inap fiktif yang menjadi titik kebocoran anggaran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
Dia sudah mendengar adanya rencan, Menkes dan pimpinan KPK segera membentuk satuan tugas (Satgas) Pencegahan Fraud.
"Kalau itu terwujud, terlaksana. Saya pikir ini hal yang bagus, langkah positif dan nyata untuk mencegah fraud," tegasnya.
Menurut
Iqbal, langkah pengawasan rutin dan intensif terhadap program dan
penggunaan anggarannya, diyakini Iqbal sangat efektif untuk menekan
kebocoran JKN.
Fungsi pemerintah, lanjut dia, harusnya ditekankan di dua hal tersebut.
"JKN
ini kalau bicara sistemnya sih sudah bagus. Tapi kalau pengawasannya
itu masih kurang, perlu dimaksimalkan oleh pemerintah," dia menjelaskan.
(dkk/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar