Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Komjen Sutarman telah resmi diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden SBY ke DPR. Selama menjadi Kabareskrim, ada beberapa kasus yang melibatkan Polri dan KPK terjebak pada hubungan yang panas.
Namun menurut anggota Kompolnas Hamidah Abdurahman, situasi yang pernah memanas tersebut tidak akan berdampak panjang. Ia menilai itu hanya situasional belaka.
"Saya kira itu hanya situasional pada saat itu, nggak akan berkembang ke situ (konflik Polri dengan KPK)," ujarnya saat berbincang dengan detikcom, Minggu (29/9/2013).
Sutarman dinilai memiliki pengalaman, kapasitas, integritas dan senioritas yang memadai. Sehingga situasi memanas dengan KPK tersebut diyakini akan dapat teratasi. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah Sutarman yang lebih berat jika dilantik menjadi Kapolri nanti.
"Pekerjaan rumah Pak Tarman jika nanti dilantik cukup banyak. Seperti kasus korupsi yang belum selesai serta penembakan polisi yang belum terungkap," katanya.
Kesan bahwa kepolisian selalu menutup-nutupi anggotanya jika terlibat kasus pidana juga masih melekat. Sutarman diharapkan mampu melepas kesan yang justru bertentangan dengan tugas kepolisian tersebut.
"Mungkin nanti harus ditegaskan kembali supaya ada efek jera bagi para anggotanya," kata Hamidah.
Sutarman juga diharapkan dapat mewujudkan komitmen polisi untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi. Namun penegakan hukum tidak hanya berada di tangan Kapolri. Diharapkan tim yang berada di bawahnya juga mampu bekerjasama secara optimal.
"Karena penegakan hukum tidak hanya di 1 tangan. Banyak satuan seperti Polsek, Polres, Polda hingga direktur. Mungkin sistem ini harus menjadi perhatian untuk dievaluasi," tutupnya.
Minggu, 29 September 2013
AS apresiasi peran Indonesia jaga stabilitas kawasan
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi peranan Indonesia dalam menciptakan situasi damai di kawasan serta senantiasa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara-cara diplomasi.
Apresiasi Gedung Putih itu disampaikan Menlu AS John Kerry dalam pertemuannya dengan Menlu Marty Natalegawa di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Jumat, seperti dikutip pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Sabtu dini hari.
John Kerry menekankan peran dan kontribusi Indonesia yang selalu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara-cara diplomasi.
"Kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB atas Mandat dan di bawah payung PBB merupakan kontribusi nyata dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Suriah," katanya.
Selain itu, Pemerintah AS juga mengapresiasi posisi prinsipil Indonesia terkait dengan penolakan penggunaan senjata kimia di Suriah.
Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa mengatakan dia dan Kerry membahas sejumlah isu global dalam pertemuan di New York itu.
Disamping perkembangan Suriah dan kawasan Timur Tengah lainnya, ia mengatakan mereka juga menyinggung upaya ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT).
"Bagi Indonesia, diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tantangan global," kata Menlu Marty.
Marty secara spesifik menyambut baik perkembangan positif berbagai tantangan global yang merupakan hasil upaya diplomasi dewasa ini, termasuk kemajuan terkait pemusnahan senjata kimia Suriah dan isu nuklir Iran.
Marty kemudian juga menyampaikan arti penting negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlanjutan stabilitas keamanan dan kesejahteraan Asia Pasifik.
"Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN akan melanjutkan kepemimpinan dalam membangun arsitektur regional di kawasan yang senantiasa mengedepankan stabilitas bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama," kata Marty.
Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu juga membahas upaya meningkatkan hubungan kedua negara, termasuk pertemuan Komisi Bersama tingkat Menteri pada akhir 2013 di Indonesia.
Mereka juga membahas persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali pada 7-8 Oktober. (P012/R013)
Apresiasi Gedung Putih itu disampaikan Menlu AS John Kerry dalam pertemuannya dengan Menlu Marty Natalegawa di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Jumat, seperti dikutip pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Sabtu dini hari.
John Kerry menekankan peran dan kontribusi Indonesia yang selalu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara-cara diplomasi.
"Kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB atas Mandat dan di bawah payung PBB merupakan kontribusi nyata dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Suriah," katanya.
Selain itu, Pemerintah AS juga mengapresiasi posisi prinsipil Indonesia terkait dengan penolakan penggunaan senjata kimia di Suriah.
Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa mengatakan dia dan Kerry membahas sejumlah isu global dalam pertemuan di New York itu.
Disamping perkembangan Suriah dan kawasan Timur Tengah lainnya, ia mengatakan mereka juga menyinggung upaya ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT).
"Bagi Indonesia, diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tantangan global," kata Menlu Marty.
Marty secara spesifik menyambut baik perkembangan positif berbagai tantangan global yang merupakan hasil upaya diplomasi dewasa ini, termasuk kemajuan terkait pemusnahan senjata kimia Suriah dan isu nuklir Iran.
Marty kemudian juga menyampaikan arti penting negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlanjutan stabilitas keamanan dan kesejahteraan Asia Pasifik.
"Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN akan melanjutkan kepemimpinan dalam membangun arsitektur regional di kawasan yang senantiasa mengedepankan stabilitas bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama," kata Marty.
Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu juga membahas upaya meningkatkan hubungan kedua negara, termasuk pertemuan Komisi Bersama tingkat Menteri pada akhir 2013 di Indonesia.
Mereka juga membahas persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali pada 7-8 Oktober. (P012/R013)
Anggota DPR apresiasi kinerja Panwaslu Kabupaten Magelang
Magelang (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi memberikan apresiasi terhadap kinerja secara cermat jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan dugaan pelanggaran atas ketentuan kampanye.
"Saya justru mengapresiasi kinerja panwaslu karena bekerja dengan cermat dan teliti, soal pemasangan spanduk bergambar saya di truk tangki air untuk membantu daerah kekeringan," katanya di Magelang, Jumat.
Ia mengaku persoalan itu telah selesai, sedangkan dirinya sudah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada panwaslu setempat.
Peristiwa tersebut, katanya, justru menjadi pelajaran bagi calon anggota legislatif agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatannya, agar tidak melanggar ketentuan.
Beberapa waktu lalu, panwaslu setempat menangkap tangan truk tangki air bersih berpelat nomor polisi dengan latar belakang warna merah karena diduga untuk kegiatan kampanye caleg secara terselubung di satu tempat di kabupaten itu.
Truk tangki air itu, milik Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah Jateng setempat. Saat penyaluran bantuan air bersih di satu daerah di Kabupaten Magelang, dipasangi spanduk dengan tulisan identitas dirinya.
Ia mengaku tidak mengetahui bahwa spanduk bertulis namanya terpasang di truk tangki air itu.
"Saya juga tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memasang atribut tersebut di truk tangki air. Saya mendapat informasi itu dari media massa," katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya mendapat informasi dari timnya di Magelang terkait dengan kebutuhan air bersih di beberapa wilayah di kabupaten setempat.
Ia kemudian berinisiatif untuk memberikan bantuan air bersih di sejumlah daerah setempat yang warganya mengalami krisis air bersih, akibat musim kemarau.
"Tim saya di Magelang menghubungi saya, karena ada beberapa daerah yang membutuhkan bantuan air bersih," katanya.
Akan tetapi, katanya, di daerah setempat tidak ada pihak swasta yang memiliki truk tangki air sehingga timnya meminjam di instansi pemerintah yakni di Bakorwil Jateng. Truk tangki itu bernomor polisi B 9594 KQ.
"Bukan bermaksud untuk kampanye terselubung. Mungkin memang tim saya yang memasang spanduk itu, tapi saya hanya ingin memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat," katanya.
(M029/H015)
"Saya justru mengapresiasi kinerja panwaslu karena bekerja dengan cermat dan teliti, soal pemasangan spanduk bergambar saya di truk tangki air untuk membantu daerah kekeringan," katanya di Magelang, Jumat.
Ia mengaku persoalan itu telah selesai, sedangkan dirinya sudah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada panwaslu setempat.
Peristiwa tersebut, katanya, justru menjadi pelajaran bagi calon anggota legislatif agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatannya, agar tidak melanggar ketentuan.
Beberapa waktu lalu, panwaslu setempat menangkap tangan truk tangki air bersih berpelat nomor polisi dengan latar belakang warna merah karena diduga untuk kegiatan kampanye caleg secara terselubung di satu tempat di kabupaten itu.
Truk tangki air itu, milik Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah Jateng setempat. Saat penyaluran bantuan air bersih di satu daerah di Kabupaten Magelang, dipasangi spanduk dengan tulisan identitas dirinya.
Ia mengaku tidak mengetahui bahwa spanduk bertulis namanya terpasang di truk tangki air itu.
"Saya juga tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memasang atribut tersebut di truk tangki air. Saya mendapat informasi itu dari media massa," katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya mendapat informasi dari timnya di Magelang terkait dengan kebutuhan air bersih di beberapa wilayah di kabupaten setempat.
Ia kemudian berinisiatif untuk memberikan bantuan air bersih di sejumlah daerah setempat yang warganya mengalami krisis air bersih, akibat musim kemarau.
"Tim saya di Magelang menghubungi saya, karena ada beberapa daerah yang membutuhkan bantuan air bersih," katanya.
Akan tetapi, katanya, di daerah setempat tidak ada pihak swasta yang memiliki truk tangki air sehingga timnya meminjam di instansi pemerintah yakni di Bakorwil Jateng. Truk tangki itu bernomor polisi B 9594 KQ.
"Bukan bermaksud untuk kampanye terselubung. Mungkin memang tim saya yang memasang spanduk itu, tapi saya hanya ingin memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat," katanya.
(M029/H015)
Komisi III DPR segera uji kelayakan calon Kapolri
Pewarta: Indriani
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.
"Uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan sebelum masa sidang yang akan berakhir pada 26 Oktober mendatang," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu.
Selanjutnya, kata dia, terserah Presiden kapan akan melantik Kapolri baru tersebut. Hal itu mengingat masa pensiun Kapolri Timur Pradopo yang akan berakhir pada Januari 2014.
Terkait surat Presiden tentang pengajuan Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal, Bambang mengatakan surat tersebut akan dibacakan secara resmi pada sidang paripurna, Selasa (1/10).
"Selanjutnya, Bamus akan meminta Komisi III untuk mengagendakan jadwal uji kelayakan tersebut."
Disinggung mengenai nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri, politisi Golkar tersebut mengatakan penunjukan itu sudah tepat.
"Penunjukkan (pencalonan) Sutarman menurut saya sudah tepat, baik dari sisi kemampuan atau kecakapan, jam terbang maupun senioritas," kata dia.
Bambang mengharapkan dengan segala persyaratan yang dimilikinya, Sutarman diharapkan mampu melakukan konsolidasi dan meningkatkan kinerja serta mengembalikan kepercayaan diri prajurit Polri.
Selain itu, kata politikus Golkar tersebut, di tengah maraknya teror terhadap anggota polisi dan isu korupsi di tubuh Polri, sosok Kapolri baru nantinya harus memiliki ketegasan.
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.
"Uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan sebelum masa sidang yang akan berakhir pada 26 Oktober mendatang," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu.
Selanjutnya, kata dia, terserah Presiden kapan akan melantik Kapolri baru tersebut. Hal itu mengingat masa pensiun Kapolri Timur Pradopo yang akan berakhir pada Januari 2014.
Terkait surat Presiden tentang pengajuan Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal, Bambang mengatakan surat tersebut akan dibacakan secara resmi pada sidang paripurna, Selasa (1/10).
"Selanjutnya, Bamus akan meminta Komisi III untuk mengagendakan jadwal uji kelayakan tersebut."
Disinggung mengenai nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri, politisi Golkar tersebut mengatakan penunjukan itu sudah tepat.
"Penunjukkan (pencalonan) Sutarman menurut saya sudah tepat, baik dari sisi kemampuan atau kecakapan, jam terbang maupun senioritas," kata dia.
Bambang mengharapkan dengan segala persyaratan yang dimilikinya, Sutarman diharapkan mampu melakukan konsolidasi dan meningkatkan kinerja serta mengembalikan kepercayaan diri prajurit Polri.
Selain itu, kata politikus Golkar tersebut, di tengah maraknya teror terhadap anggota polisi dan isu korupsi di tubuh Polri, sosok Kapolri baru nantinya harus memiliki ketegasan.
Sabtu, 28 September 2013
Suap di SKK Migas Bukan Kesalahan Sistem
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) tengah mengusut kasus kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), terkait penyidikan kasus dugaan suap terhadap Rudi Rubiandini dari PT Kernell Oil Pte Ltd Indonesia
Dugaan suap yang terjadi di SKK Migas bukanlah kesalahan pada sistem."Sistem di SKK Migas dan industri Migas sudah sangat bagus, namun kekurangannya belum ada dewan pengawas yang dibentuk untuk menjadi barier atau valve penutup apabila ada tekanan atau intervensi dari para elite-elite politik di atas," kata Praktisi Migas Maman Abdurrahman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2013).
Setelah membuat sistem pelindung yang kita sebut dewan pengawas untuk melindungi SKK Migas dari bancahan para elite-elite, lanjut Maman, tertentu maka harus dilakukan rekrutmen tenaga-tenaga yang sudah berpegalaman, profesional dan hebat-hebat baik dari para pekerja-pekerja di kkks maupun tenaga-tenaga ahli orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri.
"Mereka bisa direkrut dengan sistem kontrak jadi kalau mereka tidak bagus kerjanya bisa stop kontrak kerjanya. Namun konsekwensinya untuk merekrut mereka perlu biaya besar, tapi kenapa takut kalau memang itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk pendapatan negara kita," ujarnya.
Hal ini agar bisa mendapatkan tenaga pengawas yang secara kemampuan di atas KKKS, supaya SKK Migas bisa mengawasi secara optimal dan upaya penggunaan cost recovery bisa optimal," paparnya.
Secara ideal SKK Migas itu mayoritas harus diisi oleh orang-orang yang sudah pernah bekerja di KKKS, karena mereka sudah berpengalaman dan mengetahui seluk beluk teknis lapangan, tapi bagaimana orang-orang KKKS itu mau masuk atau pindah ke SKK Migas, kalau gajinya di bawah penghasilan," paparnya.
SKK Migas itu, sambungnya, adalah lembaga teknis bukan regulator. SKK Migas dibuat untuk mengatur, mengedalikan serta mengawasi proses berjalan nya aktifitas di industri hulu migas dalam hal ini aktifitas KKKS. Jadi solusi nya harus bersifat teknis pula.
"Permasalahan kinerrja karyawan SKK Migas yang sekarang sudah ada nanti ke depan akan diawasi oleh dewan pengawas internal SKK Migas independen dan profesional dimana orang-orang seperti pak Marwan Batubara, komisi VII,"katanya.
"Pejabat-pejabat KPK kalau memang berminat bisa masuk di dalamnya yang kalau sekarang kan tidak ada ,dengan harapan bisa menekan praktek-praktek kecurangan-kecurangan oknum di dalamnya," ujarnya.
Mulai 4 Oktober, Nusa Dua Bali Ditutup Untuk Umum
Oleh: Dewa Putu Sumetra
INILAH.COM, Denpasar - Jelang Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali, mulai 4 Oktober 2013 nanti, kawasan Nusa Dua, Bali akan tertutup untuk umum. Hanya orang yang berkepentingan dan memiliki ID khusus KTT APEC yang diperbolehkan memasuki kawasan elit tersebut.
Komandan Satgas Penerangan Komando Gabungan Pengamanan KTT APEC Kolonel Infantri Bernardus Robert menyatakan setiap orang yang akan masuk ke kawasan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) Nusa Dua harus memiliki identitas khusus seperti stiker atau kartu identitas KTT APEC.
"Sejak tanggal 4 Oktober nanti, kawasan Nusa Dua akan tertutup. Kendaraan yang boleh masuk hanya yang memiliki stiker khusus. Sementara bagi Warga harus memiliki ID khusus APEC yang diijinkan masuk," ujar Robert di Denpasar, Sabtu (28/9/2013).
Robert menghimbau bagi warga yang tidak berkepentingan dan kendaraanya tidak memiliki stiker khusus mohon jangan memasuki kawasan BTDC Nusa Dua. Menurutnya, seluruh kendaraan akan diparkir di lapangan yang berada di luar kawasan Nusa Dua.
"Mereka yang masuk BTDC akan dijemput dengan menggunakan mobil khusus dan diantar ke pusat kawasan BTDC," katanya.
Saat ini, kata Robert, seluruh pasukan sedang melakukan latihan dan simulasi yang seluruhnya dipusatkan di kawasan Nusa Dua. Adapun materi latihannya antara lain tentang patroli, pengintaian, serta beberapa teknik lainnya.
"Seluruh pengamanan dilakukan secara terintegrasi. Simulasi yang sama juga dilakukan di beberapa Wilayah Kodam lainnya seperti angkatan laut di Surabaya, Lanud di Makasar dan seterusnya. Bahkan teman-teman di Polri juga melakukan patroli rutin di seluruh Bali," jelasnya.
Jelang KTT APEC ini, Pengamanan ketat sudah dilakukan wilayah, baik di wilayah Bali maupun di beberapa wilayah lainnya seperti Jawa Timur, NTB, NTT dan Sulawesi. "Semua unsur dan kesatuan saat ini sudah siap siaga. Pokoknya kita akan berbuat yang terbaik. Kita ingin tunjukan kepada dunia bahwa kita bisa melakukan pengamanan yang terbaik," tegasnya.
Robert mengaku seluruh aparat yang terlibat dalam Satgas Pengamanan KTT APEC nanti sudah melakukan tugas dan perannya masing-masing, baik angkatan laut, udara dan angkatan darat.
"Saat ini Polri juga sudah menggelar operasi Cipta Kondisi di seluruh Bali dan siaga tinggi di Jawa Timur dan NTB. Seluruh wilayah perairan Bali juga dilakukan pengamanan. Sementara jumlah peralatan dan fasilitas masih menunggu konfirmasi lengkap dari Mabes TNI," tandasnya.[bay]
INILAH.COM, Denpasar - Jelang Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali, mulai 4 Oktober 2013 nanti, kawasan Nusa Dua, Bali akan tertutup untuk umum. Hanya orang yang berkepentingan dan memiliki ID khusus KTT APEC yang diperbolehkan memasuki kawasan elit tersebut.
Komandan Satgas Penerangan Komando Gabungan Pengamanan KTT APEC Kolonel Infantri Bernardus Robert menyatakan setiap orang yang akan masuk ke kawasan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) Nusa Dua harus memiliki identitas khusus seperti stiker atau kartu identitas KTT APEC.
"Sejak tanggal 4 Oktober nanti, kawasan Nusa Dua akan tertutup. Kendaraan yang boleh masuk hanya yang memiliki stiker khusus. Sementara bagi Warga harus memiliki ID khusus APEC yang diijinkan masuk," ujar Robert di Denpasar, Sabtu (28/9/2013).
Robert menghimbau bagi warga yang tidak berkepentingan dan kendaraanya tidak memiliki stiker khusus mohon jangan memasuki kawasan BTDC Nusa Dua. Menurutnya, seluruh kendaraan akan diparkir di lapangan yang berada di luar kawasan Nusa Dua.
"Mereka yang masuk BTDC akan dijemput dengan menggunakan mobil khusus dan diantar ke pusat kawasan BTDC," katanya.
Saat ini, kata Robert, seluruh pasukan sedang melakukan latihan dan simulasi yang seluruhnya dipusatkan di kawasan Nusa Dua. Adapun materi latihannya antara lain tentang patroli, pengintaian, serta beberapa teknik lainnya.
"Seluruh pengamanan dilakukan secara terintegrasi. Simulasi yang sama juga dilakukan di beberapa Wilayah Kodam lainnya seperti angkatan laut di Surabaya, Lanud di Makasar dan seterusnya. Bahkan teman-teman di Polri juga melakukan patroli rutin di seluruh Bali," jelasnya.
Jelang KTT APEC ini, Pengamanan ketat sudah dilakukan wilayah, baik di wilayah Bali maupun di beberapa wilayah lainnya seperti Jawa Timur, NTB, NTT dan Sulawesi. "Semua unsur dan kesatuan saat ini sudah siap siaga. Pokoknya kita akan berbuat yang terbaik. Kita ingin tunjukan kepada dunia bahwa kita bisa melakukan pengamanan yang terbaik," tegasnya.
Robert mengaku seluruh aparat yang terlibat dalam Satgas Pengamanan KTT APEC nanti sudah melakukan tugas dan perannya masing-masing, baik angkatan laut, udara dan angkatan darat.
"Saat ini Polri juga sudah menggelar operasi Cipta Kondisi di seluruh Bali dan siaga tinggi di Jawa Timur dan NTB. Seluruh wilayah perairan Bali juga dilakukan pengamanan. Sementara jumlah peralatan dan fasilitas masih menunggu konfirmasi lengkap dari Mabes TNI," tandasnya.[bay]
Bambang Soesatyo Dukung Sutarman Jadi Kapolri
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Politisi Golkar yang juga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendukung Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri. Bambang menilai Sutarman didukung penuh unsur kepolisian.
"Sutarman mampu mengembalikan kepercayaan diri prajurit Polri," jelas Bambang dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/9/2013).
Bambang juga menilai dari berbagai segi, Sutarman dinilai dia pas menggantikan Timur Pradopo. "Baik dari sisi kemampuan atau kecakapan, jam terbang maupun senioritas," terangnya.
Bambang berharap dengan apa yang dimilikinya, Sutarman bisa membawa Polri ke arah yang lebih baik. "Sutarman mampu melakukan konsolidasi dan meningkatkan kinerja," tuturnya.
Bambang menjelaskan, surat pergantian Kapolri itu diterima DPR pagi tadi pukul 10.00 WIB. Selanjutnya surat dari presiden RI tersebut akan dibacakan pada sidang paripurna pada Selasa pekan depan.
Jakarta - Politisi Golkar yang juga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendukung Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri. Bambang menilai Sutarman didukung penuh unsur kepolisian.
"Sutarman mampu mengembalikan kepercayaan diri prajurit Polri," jelas Bambang dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/9/2013).
Bambang juga menilai dari berbagai segi, Sutarman dinilai dia pas menggantikan Timur Pradopo. "Baik dari sisi kemampuan atau kecakapan, jam terbang maupun senioritas," terangnya.
Bambang berharap dengan apa yang dimilikinya, Sutarman bisa membawa Polri ke arah yang lebih baik. "Sutarman mampu melakukan konsolidasi dan meningkatkan kinerja," tuturnya.
Bambang menjelaskan, surat pergantian Kapolri itu diterima DPR pagi tadi pukul 10.00 WIB. Selanjutnya surat dari presiden RI tersebut akan dibacakan pada sidang paripurna pada Selasa pekan depan.
Dapat Kunci, Warga Waduk Ria Rio Sudah Boleh Tempati Rusun Pinus Elok
Taufan Noor Ismailian - detikNews
Jakarta - 203 KK warga Ria Rio mendapatkan kunci Rusun Pinus Elok. Setelah mendapatkan kunci warga bahkan diperbolehkan untuk langsung menempati rusun.
"Mulai hari ini, kalau warga mau pindah, kita sudah siapkan mobil untuk mengantar dan anggota Satpol PP untuk membantu kepindahan," kata Camat Pulo Gadung, Teguh Hendarwan, di Kantor Kecamatan Pulo Gadung, Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur, Sabtu (28/9/2013).
Teguh memastikan Rusun Pinus Elok telah siap untuk ditempati. Yang menarik, kaum lansia tidak perlu bersusah payah untuk antre pengundian.
"Dari 203 KK, terdapat 79 KK yang lansia dan untuk lansia langsung mendapat lokasi di lantai satu di Rusun Pinus ELok," terangnya.
Keuntungan lainnya, warga akan digratiskan lebih dulu selama enam bulan. Setelah itu baru dikenakan tarif dengan kisaran Rp 156 ribu - Rp 234 ribu perbulan, namun belum termasuk biaya air dan listrik.
Jakarta - 203 KK warga Ria Rio mendapatkan kunci Rusun Pinus Elok. Setelah mendapatkan kunci warga bahkan diperbolehkan untuk langsung menempati rusun.
"Mulai hari ini, kalau warga mau pindah, kita sudah siapkan mobil untuk mengantar dan anggota Satpol PP untuk membantu kepindahan," kata Camat Pulo Gadung, Teguh Hendarwan, di Kantor Kecamatan Pulo Gadung, Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur, Sabtu (28/9/2013).
Teguh memastikan Rusun Pinus Elok telah siap untuk ditempati. Yang menarik, kaum lansia tidak perlu bersusah payah untuk antre pengundian.
"Dari 203 KK, terdapat 79 KK yang lansia dan untuk lansia langsung mendapat lokasi di lantai satu di Rusun Pinus ELok," terangnya.
Keuntungan lainnya, warga akan digratiskan lebih dulu selama enam bulan. Setelah itu baru dikenakan tarif dengan kisaran Rp 156 ribu - Rp 234 ribu perbulan, namun belum termasuk biaya air dan listrik.
Soal Mobil Murah, Prabowo: Saya Cocok dengan Jokowi
Rivki - detikNews
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki pandangan yang sama dengan Jokowi soal kebijakan mobil murah atau LCGC. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan transportasi publik.
"Soal mobil murah saya cocok dengan Jokowi!" Tegas Prabowo, saat jumpa pers di Bandara Halim PK, Jakarta Timur, Sabtu (28/9/2013).
Soal mobil murah ini, Jokowi mengambil sikap agar transportasi publik lebih diutamakan. Mobil murah malah menambah kemacetan jalan.
Prabowo mengatakan, ketimbang membuka keran mobil murah, seharusnya pemerintah membangun mobil nasional. Dengan adanya program LCGC, Prabowo mengatakan, impian membuat mobil nasional semakin sirna.
"Kita setuju program otomotif nasional dan itu program Gerindra. Jangan buru-buru buka pintu mobil murah. Kapan kita mampu produksi sendiri. Nanti kita tidak menjadi bangsa yang produktif dan tidak berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.
Kehadiran mobil murah juga membuat Prabowo khawatir tentang meningkatnya angka kemacetan. Untuk itu transportasi publik harus dibuat pemerintah semakin nyaman dan bagus.
"Harus ada MRT lalu tambah Kereta Api, di mana-mana sudah macet ini," tutupnya.
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memiliki pandangan yang sama dengan Jokowi soal kebijakan mobil murah atau LCGC. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan transportasi publik.
"Soal mobil murah saya cocok dengan Jokowi!" Tegas Prabowo, saat jumpa pers di Bandara Halim PK, Jakarta Timur, Sabtu (28/9/2013).
Soal mobil murah ini, Jokowi mengambil sikap agar transportasi publik lebih diutamakan. Mobil murah malah menambah kemacetan jalan.
Prabowo mengatakan, ketimbang membuka keran mobil murah, seharusnya pemerintah membangun mobil nasional. Dengan adanya program LCGC, Prabowo mengatakan, impian membuat mobil nasional semakin sirna.
"Kita setuju program otomotif nasional dan itu program Gerindra. Jangan buru-buru buka pintu mobil murah. Kapan kita mampu produksi sendiri. Nanti kita tidak menjadi bangsa yang produktif dan tidak berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.
Kehadiran mobil murah juga membuat Prabowo khawatir tentang meningkatnya angka kemacetan. Untuk itu transportasi publik harus dibuat pemerintah semakin nyaman dan bagus.
"Harus ada MRT lalu tambah Kereta Api, di mana-mana sudah macet ini," tutupnya.
Panglima TNI Terima Brevet Kehotmatan Hiu Kencana
INILAH.COM, Jakarta - Tiga panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di Pulau Pabelokan Kepulauan Seribu, Jumat (27/9/2013).
Brevet itu disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio kepada tiga panglima yakni, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI IB. Putu Dunia. Penyematan diberikan didalam kapal selam KRI Nanggala-402 yang menyelam dikedalaman 25 meter dibawah permukaan laut perairan Laut Jawa.
Kasal Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Brevet Hiu Kencana merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam dalam taktik dan tehnik peperangan bawah permukaan yang dapat menumbuhkan kebanggaan, jiwa korsa bagi pemakainya.
"Ini tanda pengakuan kualifikasi khusus supaya jadi pendorong semangat pengabdian serta peningkatan disiplin dan motivasi, untuk membawa satuan kapal selam menjadi satuan kebanggaan TNI Angkatan Laut yang selalu siap sedia mengemban tugas negara," kata Marsetio.
Marsetio menjelaskan, pada hakekatnya Brevet Kehormatan Hiu Kencana ini salah satu bentuk penghormatan sekaligus penghargaan seluruh warga kapal selam dan jajaran TNI Angkatan Laut yang memiliki jasa, perhatian, perjuangan maupun pengorbanan bagi kejayaan TNI AL, terlebih turut partisipasi demi kemajuan pengembangan kapal selam.
"Kami apresiasi yang tinggi untuk mengangkat dan menerima dengan ketulusan, keikhlasan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kasad Jenderal TNI Budiman dan Kasau Marsekal TNI IB. Putu Dunia sebagai warga kehormatan Hiu Kencana," ujarnya.[ris]
Brevet itu disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio kepada tiga panglima yakni, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI IB. Putu Dunia. Penyematan diberikan didalam kapal selam KRI Nanggala-402 yang menyelam dikedalaman 25 meter dibawah permukaan laut perairan Laut Jawa.
Kasal Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Brevet Hiu Kencana merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam dalam taktik dan tehnik peperangan bawah permukaan yang dapat menumbuhkan kebanggaan, jiwa korsa bagi pemakainya.
"Ini tanda pengakuan kualifikasi khusus supaya jadi pendorong semangat pengabdian serta peningkatan disiplin dan motivasi, untuk membawa satuan kapal selam menjadi satuan kebanggaan TNI Angkatan Laut yang selalu siap sedia mengemban tugas negara," kata Marsetio.
Marsetio menjelaskan, pada hakekatnya Brevet Kehormatan Hiu Kencana ini salah satu bentuk penghormatan sekaligus penghargaan seluruh warga kapal selam dan jajaran TNI Angkatan Laut yang memiliki jasa, perhatian, perjuangan maupun pengorbanan bagi kejayaan TNI AL, terlebih turut partisipasi demi kemajuan pengembangan kapal selam.
"Kami apresiasi yang tinggi untuk mengangkat dan menerima dengan ketulusan, keikhlasan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kasad Jenderal TNI Budiman dan Kasau Marsekal TNI IB. Putu Dunia sebagai warga kehormatan Hiu Kencana," ujarnya.[ris]
Pejabat SKK Migas: Masih Banyak Mafia Migas Bercokol
VIVAnews – Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan masih ada mafia-mafia migas yang bercokol di lembaganya. Mafia itu hadir dalam kondisi tertentu yang memungkinkan para pejabat SKK Migas melakukan korupsi.
“Mudah-mudahan orang-orang itu tertangkap semua,” kata Widhyawan, Jumat malam 27 September 2013. Menurutnya, paling penting saat ini bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan korupsi di tubuh SKK Migas demi menjaga kredibilitas industri migas.
Widhyawan menyatakan, SKK Migas merupakan lembaga yang bertanggung jawab memaksimalkan pendapatan negara di sektor migas, sebab industri Migas memberikan pendapatan negara yang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun di tengah upaya menghimpun pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat itu, ada orang-orang yang memanfaatkan posisinya untuk menyalahgunakan wewenang dengan korupsi.
Untuk itu, kata Widhyawan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tak terulang lagi. “Korupsi memang kadang menjadi pilihan orang-orang, dan pada saat begitu biarlah penegak hukum yang memberi ganjaran kepada orang-orang yang melakukan korupsi itu, ujarnya.
Terkait pemeriksaan dia oleh KPK, Widhyawan mengaku diperiksa untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Manajer PT Kernel Oil Simon G Tanjaya, dan Deviardi. Widhyawan dikonfirmasi soal teknis pelaksanaan tender dan perusahaan penjual migas yang terdaftar.
Selain itu, Widhyawan juga diminta menjelaskan kondensat bagian negara yang telah dilakukan tahun 2013. Untuk itu dia membawa sejumlah dokumen sebagai bukti pendukung. “Semua itu ditanyakan dengan detail, juga soal pengaturan proyek,” kata dia.
Widhyawan megatakan tidak ditanya soal kemungkinan keterlibatan Sekjen Kementerian ESDM Wahyono Karno maupun Menteri ESDM Jero Wacik dalam kasus suap SKK Migas. Penyidik, kata dia, hanya bertanya masalah teknis pelaksanaan tender dan perusahaan-perusahaan peserta tender. (umi)
“Mudah-mudahan orang-orang itu tertangkap semua,” kata Widhyawan, Jumat malam 27 September 2013. Menurutnya, paling penting saat ini bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan korupsi di tubuh SKK Migas demi menjaga kredibilitas industri migas.
Widhyawan menyatakan, SKK Migas merupakan lembaga yang bertanggung jawab memaksimalkan pendapatan negara di sektor migas, sebab industri Migas memberikan pendapatan negara yang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun di tengah upaya menghimpun pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat itu, ada orang-orang yang memanfaatkan posisinya untuk menyalahgunakan wewenang dengan korupsi.
Untuk itu, kata Widhyawan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tak terulang lagi. “Korupsi memang kadang menjadi pilihan orang-orang, dan pada saat begitu biarlah penegak hukum yang memberi ganjaran kepada orang-orang yang melakukan korupsi itu, ujarnya.
Terkait pemeriksaan dia oleh KPK, Widhyawan mengaku diperiksa untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Manajer PT Kernel Oil Simon G Tanjaya, dan Deviardi. Widhyawan dikonfirmasi soal teknis pelaksanaan tender dan perusahaan penjual migas yang terdaftar.
Selain itu, Widhyawan juga diminta menjelaskan kondensat bagian negara yang telah dilakukan tahun 2013. Untuk itu dia membawa sejumlah dokumen sebagai bukti pendukung. “Semua itu ditanyakan dengan detail, juga soal pengaturan proyek,” kata dia.
Widhyawan megatakan tidak ditanya soal kemungkinan keterlibatan Sekjen Kementerian ESDM Wahyono Karno maupun Menteri ESDM Jero Wacik dalam kasus suap SKK Migas. Penyidik, kata dia, hanya bertanya masalah teknis pelaksanaan tender dan perusahaan-perusahaan peserta tender. (umi)
Hanura: Sutarman The Right Man On The Right Place untuk Posisi Kapolri
Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Dukungan untuk Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri mengalir deras dari fraksi-fraksi di DPR. Pencalonan Sutarman sebagai Kapolri dinilai sangat pas oleh Fraksi Hanura DPR.
"Pengusulan Komjen Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri oleh SBY ke DPR sebagai langkah tepat, yaitu the right man on the right place," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin kepada detikcom, Sabtu (28/9/2013).
Saleh menilai Sutarman memiliki modal yang cukup untuk menjadi Kapolri. Dia yakin Sutarman dapat melalui proses uji kepatutan dan kelaikan di DPR dengan mulus.
"Saya juga melihat gesekan di internal Polri hampir tidak ada," ujarnya.
Jika benar-benar telah terpilih nantinya, Saleh berharap Sutarman dapat menata Polri menjadi lembaga yang mengayomi masyarakat.
"Ke depan, tantangan dan permasalahan semakin kompleks sehingga perlu polisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai masalah, misalnya terorisme," tutup anggota Komisi V DPR ini.
Jakarta - Dukungan untuk Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri mengalir deras dari fraksi-fraksi di DPR. Pencalonan Sutarman sebagai Kapolri dinilai sangat pas oleh Fraksi Hanura DPR.
"Pengusulan Komjen Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri oleh SBY ke DPR sebagai langkah tepat, yaitu the right man on the right place," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR Saleh Husin kepada detikcom, Sabtu (28/9/2013).
Saleh menilai Sutarman memiliki modal yang cukup untuk menjadi Kapolri. Dia yakin Sutarman dapat melalui proses uji kepatutan dan kelaikan di DPR dengan mulus.
"Saya juga melihat gesekan di internal Polri hampir tidak ada," ujarnya.
Jika benar-benar telah terpilih nantinya, Saleh berharap Sutarman dapat menata Polri menjadi lembaga yang mengayomi masyarakat.
"Ke depan, tantangan dan permasalahan semakin kompleks sehingga perlu polisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai masalah, misalnya terorisme," tutup anggota Komisi V DPR ini.
Suara Sumbang Aktivis Antikorupsi untuk Calon Kapolri Komjen Sutarman
Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden SBY ke DPR. Aktivis antikorupsi pesimis Sutarman dapat membawa perubahan di tubuh Polri.
"Ya kita tidak bisa berharap ada perubahan besar di kepolisian, ya begini-begini saja. Kalau transparansi internasional menyebut lembaga paling korup itu Polri, nanti di masa mendatang sepertinya tidak akan berubah," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (28/9/2013) malam.
Senada dengan Danang, Koordinator Pukat UGM Zainal Arifin mempertanyakan alasan pengajuan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Zainal, pencalonan Sutarman cukup mengejutkan mengingat hubungannya dengan KPK yang kurang harmonis. Seperti diketahui perintah penangkapan Novel Baswedan adalah atas perintah Sutarman.
"Jadi kalau melihat posisi Sutarman y ang tidak pas, saya jadi agak kaget ketika Presiden SBY menunjuk dia," ujarnya.
Zainal juga mempertanyakan komitmen Sutarman untuk memberantas korupsi, terutama di lembaga Polri.
"Kalaupun memang jadi, yang menjadi catatan paling besar adalah komitmen dia dalam memberantas korupsi. Itu yang perlu dipertanyakan, khususnya di kepolisian sendiri," ujar Zainal.
Presiden SBY mengajukan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Surat sudah diterima pimpinan DPD. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim itu akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.
Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden SBY ke DPR. Aktivis antikorupsi pesimis Sutarman dapat membawa perubahan di tubuh Polri.
"Ya kita tidak bisa berharap ada perubahan besar di kepolisian, ya begini-begini saja. Kalau transparansi internasional menyebut lembaga paling korup itu Polri, nanti di masa mendatang sepertinya tidak akan berubah," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (28/9/2013) malam.
Senada dengan Danang, Koordinator Pukat UGM Zainal Arifin mempertanyakan alasan pengajuan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Zainal, pencalonan Sutarman cukup mengejutkan mengingat hubungannya dengan KPK yang kurang harmonis. Seperti diketahui perintah penangkapan Novel Baswedan adalah atas perintah Sutarman.
"Jadi kalau melihat posisi Sutarman y ang tidak pas, saya jadi agak kaget ketika Presiden SBY menunjuk dia," ujarnya.
Zainal juga mempertanyakan komitmen Sutarman untuk memberantas korupsi, terutama di lembaga Polri.
"Kalaupun memang jadi, yang menjadi catatan paling besar adalah komitmen dia dalam memberantas korupsi. Itu yang perlu dipertanyakan, khususnya di kepolisian sendiri," ujar Zainal.
Presiden SBY mengajukan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Surat sudah diterima pimpinan DPD. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim itu akan segera menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.
Harus Diyakinkan Pergantian Kapolri Bukan Agenda Partai Politik Tertentu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy menyambut baik Calon Kapolri Komjen Pol Sutarman yang diusulkan pemerintah menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo.
"Kita di Komisi III menyambut baik atas nama calon Kapolri yang sudah dikirm Presiden ke DPR. Sebagai mitra kerja Polri kita di Komisi III siap melanjutkan proses pencalonan nama tersebut sebagaimana mestinya. Kalau calon yang dikirim cuman satu saya rasa dalam waktu dekat kita akan mendapatkan Kapolri yang baru," ujar Aboebakar, Sabtu (28/9/2013)Dengan demikian, ujarnya, Kapolri yang baru akan memiliki waktu yang cukup untuk mendesain pengamanan Pemilu, karena ini pekerjaan yang berat.
"Bila memang yang dikirim adalah pak Sutarman saya kira sangat bagus, beliau sudah memiliki rekam jejak yang mumpuni di Bareskrim. Pengiriman nama tersebut akan mengakiri berbagai spekulasi mengenai calon Kapolri mendatang. Pak Tarman diusulkan Kapolri, diusulkan Kompolnas dan disetujui presiden, jadi semua sepertinya sudah cocok dengan beliau," Aboebakar menegaskan.
Setidaknya, lanjut Aboebakar lagi, kasus Labora tida berhenti, dan penanganan kasus korupsi di Bareskrim telah melampaui target di tahun ini. Seharusnya, di tahun 2013 Polri hanya memiliki anggaran untuk 24 kasus, namun mereka sudah menyelesaikan 34 kasus sampai bulan ini.
"Harus ada keyakinan bahwa pergantian Kapolri tidak ada kaitannya dengan agenda parpol tertentu di pemilu 2014. Karena selama ini beredar spekulasi bahwa pergantian Kapolri berkaitan dengan kepentingan tertentu di Pileg dan Pilpres," Aboebakar mengingatkan.
Model Rusia Diamankan Petugas Imigrasi Jaksel
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Seorang model asal Rusia, Lazeria Julia (23) diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Pasalnya, Julia diduga telah menyalahi aturan izin tinggal di Indonesia.
Kepala Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Jaksel, Anggi Wicaksono mengatakan, pada tanggal 27 September 2013 pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Julia karena yang bersangkutan menyalahi izin tinggal di sini.
"Julia memiliki izin tinggal visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival), namun ia melakukan kegiatan sebagaimana profesinya sebagai model," kata Anggi di Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Anggi menjelaskan, Julia telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggal terhadapnya. Dalam hal ini, Julia telah melanggar aturan pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Tapi yang bersangkutan mengaku kepada petugas tidak bekerja sebagai model, namun sedang berlibur di Bali," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini petugas imigrasi Jakarta Selatan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap perempuan yang berprofesi sebagai model itu. Menurutnya, Julia juga terindikasi terkait dengan salah satu agency model di Indonesia inisial AM.
"Apabila ditemukan bukti-bukti yang terkait, agency model AM juga dapat diancam pidana sebagaimana diatur pasal 122 huruf b No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu memberikan kesempatan orang asing menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," jelasnya.
Anggi menambahkan, atas perbuatannya juga keduanya dapat diancam pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. "Kami berharap tindakan tegas terhadap pelanggaran ini juga merupakan peringatan terhadap agency model lainnya di Indonesia, khususnya di Jaksel untuk memenuhi peraturan di Indonesia," tandasnya. [ris]
INILAH.COM, Jakarta - Seorang model asal Rusia, Lazeria Julia (23) diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Pasalnya, Julia diduga telah menyalahi aturan izin tinggal di Indonesia.
Kepala Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Jaksel, Anggi Wicaksono mengatakan, pada tanggal 27 September 2013 pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Julia karena yang bersangkutan menyalahi izin tinggal di sini.
"Julia memiliki izin tinggal visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival), namun ia melakukan kegiatan sebagaimana profesinya sebagai model," kata Anggi di Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Anggi menjelaskan, Julia telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggal terhadapnya. Dalam hal ini, Julia telah melanggar aturan pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Tapi yang bersangkutan mengaku kepada petugas tidak bekerja sebagai model, namun sedang berlibur di Bali," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini petugas imigrasi Jakarta Selatan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap perempuan yang berprofesi sebagai model itu. Menurutnya, Julia juga terindikasi terkait dengan salah satu agency model di Indonesia inisial AM.
"Apabila ditemukan bukti-bukti yang terkait, agency model AM juga dapat diancam pidana sebagaimana diatur pasal 122 huruf b No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu memberikan kesempatan orang asing menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," jelasnya.
Anggi menambahkan, atas perbuatannya juga keduanya dapat diancam pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. "Kami berharap tindakan tegas terhadap pelanggaran ini juga merupakan peringatan terhadap agency model lainnya di Indonesia, khususnya di Jaksel untuk memenuhi peraturan di Indonesia," tandasnya. [ris]
Jumat, 27 September 2013
Korban Pencabutan Pentil Protes Mobil TNI Tidak Kena Razia di Jl Pramuka
Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Petugas mencabut pentil ban kendaraan yang diparkir sembarangan di Jl Pramuka, Jakarta Timur. Seorang pengendara yang mobilnya dicabut pentilnya kesal karena ada mobil TNI yang parkir tapi tidak kena razia.
"Ini gimana sih, yang lain dikempesin itu mobil TNI tidak dikempesin, malah disuruh pergi. Kalau mau adil semua dikempesin, jangan mentang-mentang TNI dibiarin. Harusnya jelas dong kalau ini bukan area parkir dikasih tahu," kata Yeni, pemilik Avanza yang bannya dikempesin petugas di Jl Pramuka, Jumat (27/9/2013).
Sebelumnya, memang ada sebuah mobil TNI 93185-00 yang tidak dikempesi petugas. Sopir mobil ini lari keluar dari sebuah lapo (restoran khas Medan) dan memindahkan mobil Avanza yang dipakainya. Pengendara mobil berpakaian sipil ini berlari tanpa mengenakan sepatu. Dia lantas meninggalkan lokasi tanpa mengambil sepatunya dari dalam restoran.
Gabriel Hutahuruk, pengemudi Suzuki Ertiga yang dikempesi petugas, juga protes. Dia merasa harusnya petugas mencari lebih dulu pemilik mobil untuk memberi kesempatan sopir memindahkan mobilnya. "Kita kan lagi di restoran di dalam, kalau bisa ke dalam dong, bilang jangan main dikempesin. Kalau kaya begini kan repot," katanya.
Seorang pria berusia 60-an tahun juga kaget melihat mobil Viosnya dikempesi. Pria itu kemudian mencoba memompa mobil yang dicabut pentilnya itu dengan pompa sepeda yang dibawanya.
"Ini kalau pakai pompa bisa tidak ya dipompa?" tanyanya.
Meski banyak yang protes, banyak juga pengendara yang mendukung operasi cabut pentil. Para pendukung adalah mereka yang merasa parkir di badan jalan di kawasan itu mengganggu lalu lintas. "Cabutin saja Pak, semuanya bikin macet saja. Ratain saja semua," teriak pengendara motor yang melintas.
Jakarta - Petugas mencabut pentil ban kendaraan yang diparkir sembarangan di Jl Pramuka, Jakarta Timur. Seorang pengendara yang mobilnya dicabut pentilnya kesal karena ada mobil TNI yang parkir tapi tidak kena razia.
"Ini gimana sih, yang lain dikempesin itu mobil TNI tidak dikempesin, malah disuruh pergi. Kalau mau adil semua dikempesin, jangan mentang-mentang TNI dibiarin. Harusnya jelas dong kalau ini bukan area parkir dikasih tahu," kata Yeni, pemilik Avanza yang bannya dikempesin petugas di Jl Pramuka, Jumat (27/9/2013).
Sebelumnya, memang ada sebuah mobil TNI 93185-00 yang tidak dikempesi petugas. Sopir mobil ini lari keluar dari sebuah lapo (restoran khas Medan) dan memindahkan mobil Avanza yang dipakainya. Pengendara mobil berpakaian sipil ini berlari tanpa mengenakan sepatu. Dia lantas meninggalkan lokasi tanpa mengambil sepatunya dari dalam restoran.
Gabriel Hutahuruk, pengemudi Suzuki Ertiga yang dikempesi petugas, juga protes. Dia merasa harusnya petugas mencari lebih dulu pemilik mobil untuk memberi kesempatan sopir memindahkan mobilnya. "Kita kan lagi di restoran di dalam, kalau bisa ke dalam dong, bilang jangan main dikempesin. Kalau kaya begini kan repot," katanya.
Seorang pria berusia 60-an tahun juga kaget melihat mobil Viosnya dikempesi. Pria itu kemudian mencoba memompa mobil yang dicabut pentilnya itu dengan pompa sepeda yang dibawanya.
"Ini kalau pakai pompa bisa tidak ya dipompa?" tanyanya.
Meski banyak yang protes, banyak juga pengendara yang mendukung operasi cabut pentil. Para pendukung adalah mereka yang merasa parkir di badan jalan di kawasan itu mengganggu lalu lintas. "Cabutin saja Pak, semuanya bikin macet saja. Ratain saja semua," teriak pengendara motor yang melintas.
Kerabat Tabur Bunga Kenang Korban Kecelakaan Senayan, Jalan Ditutup
Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Keluarga dan Kerabat Fikri Ramadhoni, korban Tabrakan di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta, Minggu (22/9) lalu akan mengadakan tabur bunga di sekitar lokasi kecelakaan. Tabur bunga tersebut merupakan bentuk solidaritas keluarga dan teman untuk mengenang kepergian almarhum.
"Sekitar jam 22.00 WIB malam ini usai tahlilan, keluarga dan temen-temen akan mengadakan tabur bunga di sekitar Bundaran Asia-Afrika," ujar Trio, seorang kerabat Fikri ketika dikonfirmasi detikcom, Jumat (27/9/2013).
Untuk acara tabur bunga tersebut, kemungkinan akan dihadiri oleh pihak kerabat, temen klub mobil, dan teman-teman sepermainan Fikri. Sehingga satu jalur yang mengarah dari Senayan dari Bundaran Jalan asia-afrika akan ditutup untuk kepentingan prosesi.
"Nanti akan ada jalur yang ditutup supaya acara ini dapat berlangsung secara khusuk," jelasnya.
Trio mengatakan, pihak keluarga akan berusaha merelakan kepergian Fikri karena Jumat (27/9) pagi ini keluarga tersangka telah datang meminta maaf.
"Tadi pagi keluarga yang nabrak sudah ke rumah, bertemu keluarga untuk meminta maaf. Mungkin ini saatnya bagi kami untuk merelakan kepergian Fikri," kata Trio.
Kecelakaan nahas tersebut terjadi pada Minggu (22/9) pukul 05.00 WIB pagi. Mobil Toyota Altis B 1459 NBB yang dikemudikan David (22) melaju dari arah selatan ke utara. Setelah melewati putaran usai traffic light Jalan Asia Afrika, mobil Altis menabrak pejalan kaki dan mobil yang terparkir dan menewaskan Sabila Yasaroha Aslaha serta Fikri Ramadhoni.
Jakarta - Keluarga dan Kerabat Fikri Ramadhoni, korban Tabrakan di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta, Minggu (22/9) lalu akan mengadakan tabur bunga di sekitar lokasi kecelakaan. Tabur bunga tersebut merupakan bentuk solidaritas keluarga dan teman untuk mengenang kepergian almarhum.
"Sekitar jam 22.00 WIB malam ini usai tahlilan, keluarga dan temen-temen akan mengadakan tabur bunga di sekitar Bundaran Asia-Afrika," ujar Trio, seorang kerabat Fikri ketika dikonfirmasi detikcom, Jumat (27/9/2013).
Untuk acara tabur bunga tersebut, kemungkinan akan dihadiri oleh pihak kerabat, temen klub mobil, dan teman-teman sepermainan Fikri. Sehingga satu jalur yang mengarah dari Senayan dari Bundaran Jalan asia-afrika akan ditutup untuk kepentingan prosesi.
"Nanti akan ada jalur yang ditutup supaya acara ini dapat berlangsung secara khusuk," jelasnya.
Trio mengatakan, pihak keluarga akan berusaha merelakan kepergian Fikri karena Jumat (27/9) pagi ini keluarga tersangka telah datang meminta maaf.
"Tadi pagi keluarga yang nabrak sudah ke rumah, bertemu keluarga untuk meminta maaf. Mungkin ini saatnya bagi kami untuk merelakan kepergian Fikri," kata Trio.
Kecelakaan nahas tersebut terjadi pada Minggu (22/9) pukul 05.00 WIB pagi. Mobil Toyota Altis B 1459 NBB yang dikemudikan David (22) melaju dari arah selatan ke utara. Setelah melewati putaran usai traffic light Jalan Asia Afrika, mobil Altis menabrak pejalan kaki dan mobil yang terparkir dan menewaskan Sabila Yasaroha Aslaha serta Fikri Ramadhoni.
Abraham: Informasi Nazaruddin Banyak yang Penting
Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Muhammad Nazaruddin selama ini selalu 'bernyanyi' soal kasus yang diketahuinya. Ketua KPK Abraham Samad menilai informasi yang dimiliki oleh Nazar sebagai sesuatu yang penting.
"Nazar ini mempunyai banyak informasi. Banyak keterangan-keterangan yang suka dia berikan di luar. Oleh karena itu KPK menganggap itu penting," ujar Abraham di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2013).
Banyaknya informasi penting yang dimiliki Nazar, membuat KPK harus sering memeriksanya. Pemeriksaan sering dilakukan secara maraton selama beberapa hari.
Meskipun begitu, Abraham mengungkapkan keterangan Nazaruddin di media sering tidak sama dengan yang diungkapkan ke penyidik. Oleh karena itu KPK harus sering melakukan pemeriksaan agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
"Biasanya dia informasi ketika dalam pemeriksaan formal tidak disampaikan, tapi begitu dia keluar dia menyampaikan sesuatu hal yang berbeda," jelas Abraham.
Pihak-pihak yang disebut Nazar pun banyak yang geram. Yang paling baru, Mendagri Gamawan Fauzi melaporkan Nazar karena dianggap telah mencemarkan nama baik dengan menyebut-nyebut Mendagri menerima uang dalam proyek e KTP.
Jakarta - Muhammad Nazaruddin selama ini selalu 'bernyanyi' soal kasus yang diketahuinya. Ketua KPK Abraham Samad menilai informasi yang dimiliki oleh Nazar sebagai sesuatu yang penting.
"Nazar ini mempunyai banyak informasi. Banyak keterangan-keterangan yang suka dia berikan di luar. Oleh karena itu KPK menganggap itu penting," ujar Abraham di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2013).
Banyaknya informasi penting yang dimiliki Nazar, membuat KPK harus sering memeriksanya. Pemeriksaan sering dilakukan secara maraton selama beberapa hari.
Meskipun begitu, Abraham mengungkapkan keterangan Nazaruddin di media sering tidak sama dengan yang diungkapkan ke penyidik. Oleh karena itu KPK harus sering melakukan pemeriksaan agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
"Biasanya dia informasi ketika dalam pemeriksaan formal tidak disampaikan, tapi begitu dia keluar dia menyampaikan sesuatu hal yang berbeda," jelas Abraham.
Pihak-pihak yang disebut Nazar pun banyak yang geram. Yang paling baru, Mendagri Gamawan Fauzi melaporkan Nazar karena dianggap telah mencemarkan nama baik dengan menyebut-nyebut Mendagri menerima uang dalam proyek e KTP.
Tanam Satu Pohon di Waduk Ria Rio Habiskan Dana Rp20 Juta
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata
Waduk Ria Rio di Kawasan Pedongkelan, Pulomas, Kayu Putih, Jakarta
Timur. PT Jakarta Propertindo ditunjuk langsung oleh Pemprov DKI sebagai
pelaksana proyek tersebut.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Budi Karya menyebutkan di sepanjang bantaran Waduk Ria Rio itu akan dibangun ruang terbuka hijau dengan menanam 100 pohon dari berbagai jenis.
"Nanti pohonnya banyak. Ada pohon Pulay, Palem, Kelapa Sawit, Kara Ayung, penanaman selesainya pertengahan 2014. Kemudian tamannya kira-kira enam hektar dan selesai akhir 2014," kata Budi di Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, Kamis 26 September 2013.
Budi menuturkan, untuk penanaman 100 pohon dibutuhkan biaya sebesar Rp2 miliar. Artinya, biaya penanaman setiap pohon Rp20 juta. Jumlah tersebut tidak termasuk dengan pembuatan taman di sekitar Waduk.
Sedangkan total anggaran untuk penataan Waduk sebesar Rp800 miliar. Penanggungjawab pembangunan waduk Ria Rio itu sendiri dibagi dua yakni oleh PT Jakarta Propertindo dan Dinas Petamanan dan Pemakaman.
Budi menambahkan, pohon-pohon tersebut selain berfungsi sebagai serapan air dan ruang terbuka hijau juga bertujuan membuat teduh sekitar taman, sebab di sisi selatan akan dibangun Ampi Teater atau panggung pertunjukan seni terbuka untuk warga Jakarta.
"Nanti Ampi Teater di sini bisa untuk nari-nari, nanti sore-sore bisa teduh kalau ada pohon. Selain itu juga sebagai fungsi estetika. Bisa untuk jadi land mark dan menujukkan bahwa Jakarta banyak tamannya," ucap dia. (eh)
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Budi Karya menyebutkan di sepanjang bantaran Waduk Ria Rio itu akan dibangun ruang terbuka hijau dengan menanam 100 pohon dari berbagai jenis.
"Nanti pohonnya banyak. Ada pohon Pulay, Palem, Kelapa Sawit, Kara Ayung, penanaman selesainya pertengahan 2014. Kemudian tamannya kira-kira enam hektar dan selesai akhir 2014," kata Budi di Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, Kamis 26 September 2013.
Budi menuturkan, untuk penanaman 100 pohon dibutuhkan biaya sebesar Rp2 miliar. Artinya, biaya penanaman setiap pohon Rp20 juta. Jumlah tersebut tidak termasuk dengan pembuatan taman di sekitar Waduk.
Sedangkan total anggaran untuk penataan Waduk sebesar Rp800 miliar. Penanggungjawab pembangunan waduk Ria Rio itu sendiri dibagi dua yakni oleh PT Jakarta Propertindo dan Dinas Petamanan dan Pemakaman.
Budi menambahkan, pohon-pohon tersebut selain berfungsi sebagai serapan air dan ruang terbuka hijau juga bertujuan membuat teduh sekitar taman, sebab di sisi selatan akan dibangun Ampi Teater atau panggung pertunjukan seni terbuka untuk warga Jakarta.
"Nanti Ampi Teater di sini bisa untuk nari-nari, nanti sore-sore bisa teduh kalau ada pohon. Selain itu juga sebagai fungsi estetika. Bisa untuk jadi land mark dan menujukkan bahwa Jakarta banyak tamannya," ucap dia. (eh)
Presiden puas dengan persiapan KTT APEC
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepuasannya atas persiapan penyelenggaraan KTT APEC pada Oktober setelah meninjau sarana pada awal pekan ini, kata juru bicara presiden Julian aldrin Pasha.
"Beliau telah meninjau langsung persiapan APEC nanti, secara keseluruhan cukup puas ya, pak presiden secara keseluruhan sangat puas dengan persiapannya," kata Julian di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat.
Julian mengatakan saat ini Presiden fokus pada substansi pertemuan terkait hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin kekuatan ekonomi Asia Paifik tersebut.
"Tentu ada beberapa hal yang menjadi fokus utama beliau saat ini, secara substansi , bahan-bahan yang nanti akan disampaikan dan dibahas dan didiskusikan dalam KTT APEC," katanya.
Julian mengatakan Presiden melihat sarana jalan tol dan bandara telah siap untuk mendukung perhelatan internasional tersebut, meski ada beberapa hal yang harus dirapihkan.
"Sudah siap dan diresmikan, bandara dan tol sudah ready lah, mungkin ada beberapa hal yang masih dikerjakan tapi masih ada sedikit waktu untuk diselesaikan," katanya.
Presiden Yudhoyono pada Senin (23/9) meresmikan jalan tol Bali Mandara yang menghubungkan Benoa, Nusa Dua dan kawasan Ngurah Rai.
Jalan tol yang memiliki panjang 10 km itu nantinya akan menjadi salah satu sarana pendukung penyelenggaraan APEC Oktober mendatang.
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepuasannya atas persiapan penyelenggaraan KTT APEC pada Oktober setelah meninjau sarana pada awal pekan ini, kata juru bicara presiden Julian aldrin Pasha.
"Beliau telah meninjau langsung persiapan APEC nanti, secara keseluruhan cukup puas ya, pak presiden secara keseluruhan sangat puas dengan persiapannya," kata Julian di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat.
Julian mengatakan saat ini Presiden fokus pada substansi pertemuan terkait hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin kekuatan ekonomi Asia Paifik tersebut.
"Tentu ada beberapa hal yang menjadi fokus utama beliau saat ini, secara substansi , bahan-bahan yang nanti akan disampaikan dan dibahas dan didiskusikan dalam KTT APEC," katanya.
Julian mengatakan Presiden melihat sarana jalan tol dan bandara telah siap untuk mendukung perhelatan internasional tersebut, meski ada beberapa hal yang harus dirapihkan.
"Sudah siap dan diresmikan, bandara dan tol sudah ready lah, mungkin ada beberapa hal yang masih dikerjakan tapi masih ada sedikit waktu untuk diselesaikan," katanya.
Presiden Yudhoyono pada Senin (23/9) meresmikan jalan tol Bali Mandara yang menghubungkan Benoa, Nusa Dua dan kawasan Ngurah Rai.
Jalan tol yang memiliki panjang 10 km itu nantinya akan menjadi salah satu sarana pendukung penyelenggaraan APEC Oktober mendatang.
Komjen Pol Sutarman, dari Ajudan Gus Dur ke Kursi Kapolri
VIVAnews –
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan pilihannya. Ia
menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kepala Kepolisian RI
baru menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo yang memasuki masa
pensiun. Sutarman saat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes
Polri.
Sutarman yang kini berusia 56 tahun menjabat Kabareskrim Mabes Polri sejak 6 Juli 2011. Ketika itu ia ditunjuk menjadi Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Ito Sumardi Ds yang pensiun. Sutarman yang kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957 itu pernah menduduki berbagai posisi penting.
Pada 2000, ia merupakan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak heran, Sutarman mengetahui pribadi Gus Dur yang sebenarnya. “Daya ingat beliau kuat, visinya juga kuat. Dia hebat. Saya termasuk pengagum beliau,” kata Sutarman pada suatu kesempatan.
Berkaca dari Gus Dur, Sutarman pun punya tips untuk mereka yang hendak menjadi Presiden. “Kalau mau jadi Presiden, kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu kuncinya,” kata dia.
Sutarman yang kini berusia 56 tahun menjabat Kabareskrim Mabes Polri sejak 6 Juli 2011. Ketika itu ia ditunjuk menjadi Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Ito Sumardi Ds yang pensiun. Sutarman yang kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957 itu pernah menduduki berbagai posisi penting.
Pada 2000, ia merupakan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak heran, Sutarman mengetahui pribadi Gus Dur yang sebenarnya. “Daya ingat beliau kuat, visinya juga kuat. Dia hebat. Saya termasuk pengagum beliau,” kata Sutarman pada suatu kesempatan.
Berkaca dari Gus Dur, Sutarman pun punya tips untuk mereka yang hendak menjadi Presiden. “Kalau mau jadi Presiden, kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu kuncinya,” kata dia.
Alasannya, ujar Sutarman,
pemilih di ketiga provinsi itu amat banyak, karena merupakan daerah
padat penduduk. Maka, menguasai ketiga wilayah itu merupakan mutlak bagi
mereka yang ingin menang Pilpres.
Selepas menjadi ajudan Gus Dur, pada 2004, Sutarman menjabat sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Selanjutnya, pada 2005, ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan 2008 menjabat Kaselapa Lemdiklat Polri.
Sama seperti Jenderal Timur Pradopo, Sutarman juga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya pada 2010. Karier Sutarman di Polri dimulai sejak 1982 sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Polres Bandung, lalu naik menjadi Kapolsek Dayeuh Polres Bandung, dan seterusnya.
Selepas menjadi ajudan Gus Dur, pada 2004, Sutarman menjabat sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Selanjutnya, pada 2005, ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan 2008 menjabat Kaselapa Lemdiklat Polri.
Sama seperti Jenderal Timur Pradopo, Sutarman juga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya pada 2010. Karier Sutarman di Polri dimulai sejak 1982 sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Polres Bandung, lalu naik menjadi Kapolsek Dayeuh Polres Bandung, dan seterusnya.
Reformasi birokrasi
Belum lama ini, Sutarman menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Polri. Meskipun proses itu saat ini sudah berjalan, tapi jauh dari selesai, karena menyangkut lebih dari 400 ribu personel Polri yang ada di seluruh Indonesia.
“Butuh waktu panjang untuk reformasi birokrasi ini. Ketika dalam perjalanan reformasi ini ada anggota Polri yang terjerat kasus, maka itu merupakan bagian dari penegakan reformasi birokrasi di tubuh Polri,” kata Sutarman.
Ia menyatakan, reformasi birokrasi itu harus dimulai dari petinggi Polri, karena petinggi wajib memberikan contoh kepada anggotanya. “Ketika saya bisa mengubah diri sendiri, saya juga akan bisa mengubah unit saya, dan selanjutnya meluas ke kesatuan,” ujar Sutarman.
Sutarman meyakinkan, komitmen Polri dalam melakukan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan adanya beberapa perwira mereka yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Belum lama ini, Sutarman menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Polri. Meskipun proses itu saat ini sudah berjalan, tapi jauh dari selesai, karena menyangkut lebih dari 400 ribu personel Polri yang ada di seluruh Indonesia.
“Butuh waktu panjang untuk reformasi birokrasi ini. Ketika dalam perjalanan reformasi ini ada anggota Polri yang terjerat kasus, maka itu merupakan bagian dari penegakan reformasi birokrasi di tubuh Polri,” kata Sutarman.
Ia menyatakan, reformasi birokrasi itu harus dimulai dari petinggi Polri, karena petinggi wajib memberikan contoh kepada anggotanya. “Ketika saya bisa mengubah diri sendiri, saya juga akan bisa mengubah unit saya, dan selanjutnya meluas ke kesatuan,” ujar Sutarman.
Sutarman meyakinkan, komitmen Polri dalam melakukan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan adanya beberapa perwira mereka yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Tak hanya KPK yang
menyelidiki perwira tinggi Polri. Polri sendiri akan memproses
anggotanya jika ada indikasi pelanggaran oleh mereka,” kata dia. (art)
Sutarman, Calon Kapolri Pengganti Timur Pradopo
Oleh: Ajat M Fajar
INILAH.COM,
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kabareskrim KOmjen
Pol Sutarman sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo.
Pimpinan DPR telah resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal nama calon Kapolri. Surat itu akan diteruskan ke Komisi III DPR untuk diproses selanjutnya.
"Baru tadi jam 10.00 WIB telah kami surat dari istana dan dtandatangani SBY tentang pemberhentian kapolri," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jumat (27/9/2013).
Dia mengatakan, dalam surat tersebut, Presiden SBY mengajukan pemberhentian Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri dan mengajukan satu nama sebagai calon Kapolri baru.
"SBY hanya mengajukan satu nama Sutarman untuk diangkat jadi Kapolri baru untuk gantikan Timur, karena sudah pensiun dan menjabat sebagai Kapolri dua tahun 11 bulan," ungkapnya.
Priyo mengaku surat ini akan diproses oleh pimpinan DPR untuk diajuka ke Komisi III DPR agar segera dilakukan fit and proper test.
"Sesuai dengan UU tentang kepolisian negara, DPR diminta memberikan kesertujuannya Kapolri Sutarman, surat yang kami terima ini setelah Rapim akan di parupirna dan Bamus dan kami minta komisi III untuk fit andi proper test," tandasnya. [gus]
Pimpinan DPR telah resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal nama calon Kapolri. Surat itu akan diteruskan ke Komisi III DPR untuk diproses selanjutnya.
"Baru tadi jam 10.00 WIB telah kami surat dari istana dan dtandatangani SBY tentang pemberhentian kapolri," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jumat (27/9/2013).
Dia mengatakan, dalam surat tersebut, Presiden SBY mengajukan pemberhentian Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri dan mengajukan satu nama sebagai calon Kapolri baru.
"SBY hanya mengajukan satu nama Sutarman untuk diangkat jadi Kapolri baru untuk gantikan Timur, karena sudah pensiun dan menjabat sebagai Kapolri dua tahun 11 bulan," ungkapnya.
Priyo mengaku surat ini akan diproses oleh pimpinan DPR untuk diajuka ke Komisi III DPR agar segera dilakukan fit and proper test.
"Sesuai dengan UU tentang kepolisian negara, DPR diminta memberikan kesertujuannya Kapolri Sutarman, surat yang kami terima ini setelah Rapim akan di parupirna dan Bamus dan kami minta komisi III untuk fit andi proper test," tandasnya. [gus]
Hakim Cantik VN Selingkuh, Tunggu Sidang MKH
Oleh: Fadhly Zikry
INILAH.COM, Jakarta - Nasib hakim cantik asal Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Jawa Timur, VN, akan ditentukan di sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Hakim VN telah menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). MKH adalah bentuk pledoi atau pembelaan diri dari hakim VN yang diduga melakukan perselingkuhan.
"Posisi terakhir penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu hakim PN Jombang adalah tinggal menunggu pelaksanaan sidang majelis kehormatan hakim (sebagai forum pembelaan diri), " kata juru bicara KY Asep Rahmat Fajar melalui pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jumat (27/9/2013)
Terkait pelaksanaan sidang MKH tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan MA dalam waktu dekat. "Akan dibentuk MA dan KY dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang hakim perempuan berparas cantik, diperiksa oleh MA dan KY lantaran dugaan selingkuh.
Perselingkuhan ini akhirnya terdengar oleh MA dan KY. Lantas, dipanggil untuk mengklarifikasi hal itu. Suami VN menuding istrinya berselingkuh dengan seorang pengusaha.
Aktivitas VN di PN Jombang, tidak terkendala akibat laporan itu. Bahkan, Arif mengatakan kalau VN sedang menangani kasus di PN Jombang. VN adalah hakim baru di PN Jombang.
Dia baru menjalankan tugas selama hampir satu tahun. Sebelumnya, perempuan kelahiran 1972 ini bertugas di PN Amlapura, Karangasem, Bali. [gus]
INILAH.COM, Jakarta - Nasib hakim cantik asal Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Jawa Timur, VN, akan ditentukan di sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Hakim VN telah menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). MKH adalah bentuk pledoi atau pembelaan diri dari hakim VN yang diduga melakukan perselingkuhan.
"Posisi terakhir penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu hakim PN Jombang adalah tinggal menunggu pelaksanaan sidang majelis kehormatan hakim (sebagai forum pembelaan diri), " kata juru bicara KY Asep Rahmat Fajar melalui pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jumat (27/9/2013)
Terkait pelaksanaan sidang MKH tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan MA dalam waktu dekat. "Akan dibentuk MA dan KY dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang hakim perempuan berparas cantik, diperiksa oleh MA dan KY lantaran dugaan selingkuh.
Perselingkuhan ini akhirnya terdengar oleh MA dan KY. Lantas, dipanggil untuk mengklarifikasi hal itu. Suami VN menuding istrinya berselingkuh dengan seorang pengusaha.
Aktivitas VN di PN Jombang, tidak terkendala akibat laporan itu. Bahkan, Arif mengatakan kalau VN sedang menangani kasus di PN Jombang. VN adalah hakim baru di PN Jombang.
Dia baru menjalankan tugas selama hampir satu tahun. Sebelumnya, perempuan kelahiran 1972 ini bertugas di PN Amlapura, Karangasem, Bali. [gus]
Djadja Suparman Divonis 4 Tahun Penjara
Brury Susanto - detikNews
Sidoarjo - Mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Letnan Jenderal (Purnawiran) Djaja Suparman divonis 4 tahun penjara, dan denda Rp 30 juta. Djaja terbukti melanggar dakwaan subsider, yang dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi uang negara senilai Rp 13,3 miliar.
Pembacaan vonis dengan 360 halaman yang dimulai, Kamis (26/9/2013) pukul 10.30 WIB hingga pukul 23.30 Wib, sempat diskors sebanyak tiga kali. Ketua Majelis Hakim dan dibantu dua anggota hakim Pengadilan Militer Tinggi III, Surabaya Jalan Raya Bandara Juanda Lama membaca dakwaan selama 13 jam.
"Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 A jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao, Jumat (27/9/2013) dini hari.
Putusan Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Letnan Jenderal TNI Sumartono, satu bulan yang lalu, yakni 3 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Perkara berawal dari kasus ruislag tanah di Waru, ketika Djaja Suparman menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998 silam.
Dari total uang tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 20 hektar yang nilainya Rp 4,2 miliar di Pasrepan, Pasuruan. Dan juga digunakan untuk merenovasi Markas Batalyon Kompi C yang ada di Tuban, serta mendirikan bangunan Kodam Brawijaya di Jakarta.
"Sisanya yang tinggal Rp 13,3 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa," terang Hidayat.
Secara terpisah, penasehat hukum Djadja, Olises Tampubolon, mengatakan bahwa kliennya Djaja Suparman itu tidak layak mendapatkan yang dijerat pasal korupsi. Karena, uang sebesar Rp 17,6 miliar dari PT CMNP itu adalah bentuk bantuan natura (jasa), bukan bantuan dana.
"Klien saya itu hanya mewakili saja dari PT CMNP. Karena tidak ada pimpinan proyek yang berani mengambil resiko dalam proyek pembangunan kodam," kata Olises Tampubolon kepada sejumlah wartawan.
Sidoarjo - Mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Letnan Jenderal (Purnawiran) Djaja Suparman divonis 4 tahun penjara, dan denda Rp 30 juta. Djaja terbukti melanggar dakwaan subsider, yang dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi uang negara senilai Rp 13,3 miliar.
Pembacaan vonis dengan 360 halaman yang dimulai, Kamis (26/9/2013) pukul 10.30 WIB hingga pukul 23.30 Wib, sempat diskors sebanyak tiga kali. Ketua Majelis Hakim dan dibantu dua anggota hakim Pengadilan Militer Tinggi III, Surabaya Jalan Raya Bandara Juanda Lama membaca dakwaan selama 13 jam.
"Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 A jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao, Jumat (27/9/2013) dini hari.
Putusan Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Letnan Jenderal TNI Sumartono, satu bulan yang lalu, yakni 3 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Perkara berawal dari kasus ruislag tanah di Waru, ketika Djaja Suparman menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998 silam.
Dari total uang tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 20 hektar yang nilainya Rp 4,2 miliar di Pasrepan, Pasuruan. Dan juga digunakan untuk merenovasi Markas Batalyon Kompi C yang ada di Tuban, serta mendirikan bangunan Kodam Brawijaya di Jakarta.
"Sisanya yang tinggal Rp 13,3 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa," terang Hidayat.
Secara terpisah, penasehat hukum Djadja, Olises Tampubolon, mengatakan bahwa kliennya Djaja Suparman itu tidak layak mendapatkan yang dijerat pasal korupsi. Karena, uang sebesar Rp 17,6 miliar dari PT CMNP itu adalah bentuk bantuan natura (jasa), bukan bantuan dana.
"Klien saya itu hanya mewakili saja dari PT CMNP. Karena tidak ada pimpinan proyek yang berani mengambil resiko dalam proyek pembangunan kodam," kata Olises Tampubolon kepada sejumlah wartawan.
Kronologi Ledakan Granat di Rumah Pengusaha Winston di Ciputat
Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Sebuah ledakan terdengar di rumah pengusaha Winston Pola (48), di Perumahan Tamansari, Bali View, Jalan Kintamani Blok C1 No 18 Pisangan, Ciputat Timur, Tangsel, dini hari tadi. Rumah Direktur PT Kertas Nusantara itu dilempar granat.
"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ledakan mengakibatkan pecahnya pintu depan bagian bawah dan kaca depan jendela dan eternit rumah pecah kecil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Ledakan itu bertepatan dengan hari ulang tahun Winston yang ke 48. Berikut kronologi ledakan yang terjadi di rumah Winston:
Pukul 01.00 WIB
Winston baru saja pulang ke rumahnya. Kemudian, setibanya di rumahnya, pria kelahiran Medan, 27 September 1968 itu langsung berbaring tidur di kamarnya.
Pukul 03.30 WIB
Winston bangun dan buang air kecil. Ia kemudian mendengar suara seperti lemparan dan berteriak "siapa itu", tetapi tidak ada yang menjawab.
Sesaat setelah itu, terdengar bunyi ledakan cukup keras. Kemudian Winston turun dari lantai 2 rumahnya dan melihat ternyata depan pintunya pecah dan kaca jendela juga pecah.
Polisi yang datang ke lokasi menemukan pin penarik granat di lokasi. Pin tersebut disita sebagai barang bukti. Sejumlah saksi seperti satpam dan tetangganya sudah diperiksa.
Saksi tetangga korban, Pangki Perkasa sempat melihat dan memberi tahu kepada Winston bahwa pelaku melarikan diri dengan menggunakan jaket hitam dan helm.
Polisi mengatakan, pelaku berjumlah 2 orang dan menggunakan motor.
Jakarta - Sebuah ledakan terdengar di rumah pengusaha Winston Pola (48), di Perumahan Tamansari, Bali View, Jalan Kintamani Blok C1 No 18 Pisangan, Ciputat Timur, Tangsel, dini hari tadi. Rumah Direktur PT Kertas Nusantara itu dilempar granat.
"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ledakan mengakibatkan pecahnya pintu depan bagian bawah dan kaca depan jendela dan eternit rumah pecah kecil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Ledakan itu bertepatan dengan hari ulang tahun Winston yang ke 48. Berikut kronologi ledakan yang terjadi di rumah Winston:
Pukul 01.00 WIB
Winston baru saja pulang ke rumahnya. Kemudian, setibanya di rumahnya, pria kelahiran Medan, 27 September 1968 itu langsung berbaring tidur di kamarnya.
Pukul 03.30 WIB
Winston bangun dan buang air kecil. Ia kemudian mendengar suara seperti lemparan dan berteriak "siapa itu", tetapi tidak ada yang menjawab.
Sesaat setelah itu, terdengar bunyi ledakan cukup keras. Kemudian Winston turun dari lantai 2 rumahnya dan melihat ternyata depan pintunya pecah dan kaca jendela juga pecah.
Polisi yang datang ke lokasi menemukan pin penarik granat di lokasi. Pin tersebut disita sebagai barang bukti. Sejumlah saksi seperti satpam dan tetangganya sudah diperiksa.
Saksi tetangga korban, Pangki Perkasa sempat melihat dan memberi tahu kepada Winston bahwa pelaku melarikan diri dengan menggunakan jaket hitam dan helm.
Polisi mengatakan, pelaku berjumlah 2 orang dan menggunakan motor.
Langganan:
Postingan (Atom)