VIVAnews –
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan pilihannya. Ia
menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kepala Kepolisian RI
baru menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo yang memasuki masa
pensiun. Sutarman saat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes
Polri.
Sutarman yang kini berusia 56 tahun menjabat Kabareskrim Mabes Polri sejak 6 Juli 2011. Ketika itu ia ditunjuk menjadi Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Ito Sumardi Ds yang pensiun. Sutarman yang kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957 itu pernah menduduki berbagai posisi penting.
Pada 2000, ia merupakan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak heran, Sutarman mengetahui pribadi Gus Dur yang sebenarnya. “Daya ingat beliau kuat, visinya juga kuat. Dia hebat. Saya termasuk pengagum beliau,” kata Sutarman pada suatu kesempatan.
Berkaca dari Gus Dur, Sutarman pun punya tips untuk mereka yang hendak menjadi Presiden. “Kalau mau jadi Presiden, kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu kuncinya,” kata dia.
Sutarman yang kini berusia 56 tahun menjabat Kabareskrim Mabes Polri sejak 6 Juli 2011. Ketika itu ia ditunjuk menjadi Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Ito Sumardi Ds yang pensiun. Sutarman yang kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957 itu pernah menduduki berbagai posisi penting.
Pada 2000, ia merupakan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak heran, Sutarman mengetahui pribadi Gus Dur yang sebenarnya. “Daya ingat beliau kuat, visinya juga kuat. Dia hebat. Saya termasuk pengagum beliau,” kata Sutarman pada suatu kesempatan.
Berkaca dari Gus Dur, Sutarman pun punya tips untuk mereka yang hendak menjadi Presiden. “Kalau mau jadi Presiden, kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu kuncinya,” kata dia.
Alasannya, ujar Sutarman,
pemilih di ketiga provinsi itu amat banyak, karena merupakan daerah
padat penduduk. Maka, menguasai ketiga wilayah itu merupakan mutlak bagi
mereka yang ingin menang Pilpres.
Selepas menjadi ajudan Gus Dur, pada 2004, Sutarman menjabat sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Selanjutnya, pada 2005, ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan 2008 menjabat Kaselapa Lemdiklat Polri.
Sama seperti Jenderal Timur Pradopo, Sutarman juga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya pada 2010. Karier Sutarman di Polri dimulai sejak 1982 sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Polres Bandung, lalu naik menjadi Kapolsek Dayeuh Polres Bandung, dan seterusnya.
Selepas menjadi ajudan Gus Dur, pada 2004, Sutarman menjabat sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Selanjutnya, pada 2005, ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dan 2008 menjabat Kaselapa Lemdiklat Polri.
Sama seperti Jenderal Timur Pradopo, Sutarman juga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya pada 2010. Karier Sutarman di Polri dimulai sejak 1982 sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Polres Bandung, lalu naik menjadi Kapolsek Dayeuh Polres Bandung, dan seterusnya.
Reformasi birokrasi
Belum lama ini, Sutarman menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Polri. Meskipun proses itu saat ini sudah berjalan, tapi jauh dari selesai, karena menyangkut lebih dari 400 ribu personel Polri yang ada di seluruh Indonesia.
“Butuh waktu panjang untuk reformasi birokrasi ini. Ketika dalam perjalanan reformasi ini ada anggota Polri yang terjerat kasus, maka itu merupakan bagian dari penegakan reformasi birokrasi di tubuh Polri,” kata Sutarman.
Ia menyatakan, reformasi birokrasi itu harus dimulai dari petinggi Polri, karena petinggi wajib memberikan contoh kepada anggotanya. “Ketika saya bisa mengubah diri sendiri, saya juga akan bisa mengubah unit saya, dan selanjutnya meluas ke kesatuan,” ujar Sutarman.
Sutarman meyakinkan, komitmen Polri dalam melakukan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan adanya beberapa perwira mereka yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Belum lama ini, Sutarman menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh Polri. Meskipun proses itu saat ini sudah berjalan, tapi jauh dari selesai, karena menyangkut lebih dari 400 ribu personel Polri yang ada di seluruh Indonesia.
“Butuh waktu panjang untuk reformasi birokrasi ini. Ketika dalam perjalanan reformasi ini ada anggota Polri yang terjerat kasus, maka itu merupakan bagian dari penegakan reformasi birokrasi di tubuh Polri,” kata Sutarman.
Ia menyatakan, reformasi birokrasi itu harus dimulai dari petinggi Polri, karena petinggi wajib memberikan contoh kepada anggotanya. “Ketika saya bisa mengubah diri sendiri, saya juga akan bisa mengubah unit saya, dan selanjutnya meluas ke kesatuan,” ujar Sutarman.
Sutarman meyakinkan, komitmen Polri dalam melakukan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan adanya beberapa perwira mereka yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Tak hanya KPK yang
menyelidiki perwira tinggi Polri. Polri sendiri akan memproses
anggotanya jika ada indikasi pelanggaran oleh mereka,” kata dia. (art)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar