INILAH.COM,
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Kabareskrim KOmjen
Pol Sutarman sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo.
Pimpinan DPR telah resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal nama calon Kapolri. Surat itu akan diteruskan ke Komisi III DPR untuk diproses selanjutnya.
"Baru tadi jam 10.00 WIB telah kami surat dari istana dan dtandatangani SBY tentang pemberhentian kapolri," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jumat (27/9/2013).
Dia mengatakan, dalam surat tersebut, Presiden SBY mengajukan pemberhentian Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri dan mengajukan satu nama sebagai calon Kapolri baru.
"SBY hanya mengajukan satu nama Sutarman untuk diangkat jadi Kapolri baru untuk gantikan Timur, karena sudah pensiun dan menjabat sebagai Kapolri dua tahun 11 bulan," ungkapnya.
Priyo mengaku surat ini akan diproses oleh pimpinan DPR untuk diajuka ke Komisi III DPR agar segera dilakukan fit and proper test.
"Sesuai dengan UU tentang kepolisian negara, DPR diminta memberikan kesertujuannya Kapolri Sutarman, surat yang kami terima ini setelah Rapim akan di parupirna dan Bamus dan kami minta komisi III untuk fit andi proper test," tandasnya. [gus]
Pimpinan DPR telah resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal nama calon Kapolri. Surat itu akan diteruskan ke Komisi III DPR untuk diproses selanjutnya.
"Baru tadi jam 10.00 WIB telah kami surat dari istana dan dtandatangani SBY tentang pemberhentian kapolri," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jumat (27/9/2013).
Dia mengatakan, dalam surat tersebut, Presiden SBY mengajukan pemberhentian Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri dan mengajukan satu nama sebagai calon Kapolri baru.
"SBY hanya mengajukan satu nama Sutarman untuk diangkat jadi Kapolri baru untuk gantikan Timur, karena sudah pensiun dan menjabat sebagai Kapolri dua tahun 11 bulan," ungkapnya.
Priyo mengaku surat ini akan diproses oleh pimpinan DPR untuk diajuka ke Komisi III DPR agar segera dilakukan fit and proper test.
"Sesuai dengan UU tentang kepolisian negara, DPR diminta memberikan kesertujuannya Kapolri Sutarman, surat yang kami terima ini setelah Rapim akan di parupirna dan Bamus dan kami minta komisi III untuk fit andi proper test," tandasnya. [gus]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar