Kenali 4 Modus Penipuan Bank, Catat Cara Antisipasinya Sebelum jadi Korban

Sabtu, 12 Juni 2021 07:00

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Penipuan mengatasnamakan bank masih marak terjadi dan seperti tak kunjung usai. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mengenali jenis penipuan bank dan cara-cara menghindarinya.

Penipuan bank adalah tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab demi mendapat keuntungan pribadi. Pelaku biasanya akan berpura-pura sebagai pegawai bank terkait dan meminta informasi pribadi nasabah untuk mendapatkan akses ke rekening tabungannya. Terdengar menyeramkan, bukan?

Kejadian seperti ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga. Atau bahkan Anda pernah mengalaminya sendiri? Nah, untuk menghindari hal seperti berikut terjadi lagi, yuk kenali jenis-jenis penipuan bank dan cara-cara mengatasinya seperti dikutip dari OCBCNISP.com.

Jenis-Jenis Penipuan Bank

1. Phishing
Phishing adalah salah satu bentuk dari jenis-jenis penipuan bank di mana penipu berusaha memperoleh informasi atau data sensitif, seperti nama lengkap, password, dan informasi kartu kredit/debit melalui media elektronik dengan menyamar sebagai lembaga terpercaya.

Jenis jenis penipuan phising biasa dijumpai dalam bentuk e-mail, pesan teks, atau telepon. Pelaku phising dalam bentuk telepon umumnya akan mengajak korban mengobrol sampai korban secara tidak sadar memberi informasi yang pelaku butuhkan.

Sementara phishing dalam bentuk pesan teks biasa dilakukan oleh penipu dengan mengirimkan pesan palsu yang mengarahkan calon korban untuk melakukan transfer sejumlah uang.

Pada jenis-jenis penipuan phising email, penipu mengirimkan e-mail kepada calon korban dengan mengatasnamakan lembaga terpercaya. Pelaku memancing korban untuk menekan link yang tercantum di dalam e-mail. Kemudian calon korban diarahkan untuk mengklik sebuah tautan link yang mengarahkan mereka untuk membuka halaman website pelaku. Pada laman palsu tersebut, alamat URL tidak sesuai dengan milik bank resmi.

Setelah calon korban dijebak pada halaman palsu, mereka diminta untuk mengisi beberapa data pribadi. Di mana akhirnya data tersebut akan terkirim secara otomatis kepada pelaku kejahatan dan berakibat pembobolan akun rekening bank. Menyeramkan, bukan?

Isi e-mail tersebut umumnya berisi desakan seperti rekening Anda akan diblokir, keamanan akun terancam sehingga harus segera memperbarui password, hadiah yang akan hangus jika tidak segera diklaim, dan masih banyak lagi.

Paling umum terjadi adalah korban harus melakukan pembaharuan akun internet banking (Upgrade Your Account). Jadi, pembaca wajib lebih waspada ya jika mendapat e-mail dari akun kurang terpercaya!

2. Impersonation
Impersonation dalam dunia cybercrime adalah jenis penipuan di mana pelaku mengaku sebagai pihak bank yang berpura-pura menawarkan sesuatu kepada korban untuk memperoleh informasi pribadi. Hal umum yang sering terjadi korban dialihkan untuk mengunjungi situs website palsu.

Kemudian pelaku yang mengaku sebagai pihak bank meminta korban untuk mengisi data pribadi pada halaman website. Dengan demikian pelaku penipuan bank dapat mengetahui informasi bersifat pribadi lalu diolah agar oknum dapat mengakses rekening korban dan menarik sejumlah uang.

 3. Vishing

Vishing adalah singkatan dari voice phishing. Merupakan jenis-jenis penipuan bank melalui telepon. Pelaku memanfaatkan teknologi social engineering melalui telepon agar dapat mengakses informasi dan keuangan pribadi.

Sama halnya dengan phishing dan smishing, pelaku akan mengelabui korban dengan memperoleh hadiah. Tak hanya itu, penipu bisa mengancam korban untuk memberikan data pribadi.

Jenis penipuan dengan vishing biasanya akan menyasar pada penipuan pembuatan kartu kredit, penipuan payment card, penipuan pulsa, penipuan dalam transfer, dan sejenisnya.

4. Smishing
Jenis-jenis penipuan bank dengan cara phising melalui pesan elektronik/SMS disebut Smishing. Smishing juga disebut sebagai SMS penipuan. Penipuan bank lewat SMS yang sering dijumpai adalah penipuan sms banking.

Dengan mengetahui nomor handphone calon korban, pelaku penipuan akan mengirimkan SMS atas nama lembaga terpercaya. Pesan yang dikirimkan biasanya berisi tautan link agar korban terarah ke dalam informasi palsu berupa nomor Call Center palsu.

Modus penipuan bank dengan cara smishing ini cerdas dilakukan. Sebab biasanya pelaku menggunakan skrip atau naskah tertentu untuk meyakinkan calon korbannya. Bentuk-bentuk penipuan bank yang menggiurkan calon korban seperti terpilih sebagai pemenang dalam undian berhadiah.

Ada pula yang menginformasikan adanya transaksi mencurigakan dalam rekening calon korban, meminta konfirmasi, menuntut korban untuk mengirimkan dana sebagai bentuk pencairan bantuan, meminta informasi nasabah hingga payment card penipuan.

Cara Mengatasi Penipuan Mengatasnamakan Bank

Anda tak perlu khawatir dengan maraknya jenis-jenis penipuan bank yang beredar.
Sebab, Anda bisa mengantisipasinya dengan beberapa cara berikut.

1. Tidak Memberitahu Informasi Pribadi Kepada Siapapun

Agar tidak menjadi korban penipuan bank, sebaiknya Anda benar-benar menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Jika ada yang meminta informasi pribadi Anda selain dari lembaga bank terpercaya, hindari untuk menginformasikannya.

Lebih baik Anda bertanya secara langsung melalui lembaga resmi jika ada yang meminta data pribadi. Biasanya lembaga resmi yang menghubungi Anda akan menggunakan nomor call center kantor.

Beberapa data pribadi bersifat rahasia yang wajib dilindungi antara lain User ID, password PIN, MPIN, nomor kartu kredit, passcode, PIN, password (ATM, Kartu Kredit), kode One Time Password (OTP), kode kupon yang diterima melalui nomor handphone (jika pelaku mengaku mengirim kode tersebut dengan nomor tidak dikenal), nama orang tua (biasanya nama ibu kandung).

2. Memperbarui Data Pribadi Secara Berkala Kepada Bank

Untuk menghindari penipuan berupa adanya perubahan informasi data pribadi, sebaiknya Anda melakukan pembaharuan secara berkala kepada pihak bank resmi. Agar kesempatan tersebut tidak digunakan oleh penipu.

Apabila Anda tidak melakukan pembaruan data, namun terdapat notifikasi atau informasi dari nomor tidak dikenal, lebih baik melaporkan hal tersebut kepada pihak bank. Atau menghubungi call center bank untuk memblokir rekening, kartu debit atau kredit sebagai bentuk antisipasi. [bim]

Dewas Gelar Sidang Etik Dua Penyidik KPK dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Reporter: 

M Rosseno Aji

Editor: Amirullah

Kamis, 10 Juni 2021 12:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar sidang etik pada Kamis, 10 Juni 2021. Sidang etik ini terkait laporan dari saksi kasus korupsi Bantuan Sosial Covid-19 terhadap dua penyidik KPK.

“Ya, ada sidang etik, tapi tertutup untuk umum,” kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho lewat pesan tertulis, Kamis, 10 Juni 2021.

Saksi kasus bansos Covid-19 yang melaporkan adalah Agustri Yogasmara. Dalam kasus Bansos, Yogas diduga sebagai operator anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Yogas mengakui bahwa dirinya diperiksa dalam sidang etik yang digelar hari ini. Dia mengatakan ada dua penyidik yang dia adukan ke dewan pengawas. Namun, ia enggan membeberkan detail laporannya. “Ya ada aduanlah, laporan dari saya,” kata dia di kantor Dewas seusai pemeriksaan. Yogas membantah bahwa dirinya sempat mencabut laporan tersebut.

Dalam perkara Bansos, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso menjadi tersangka. KPK menduga Juliari dan bawahannya menerima duit suap sebanyak Rp 32 miliar dari para vendor penyedia bansos. Proses persidangan terhadap tiga terdakwa itu masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Yogas sudah beberapa kali hadir menjadi saksi dalam sidang perkara tersebut. Dalam sejumlah sidang, dia membantah terlibat kasus korupsi bansos Covid-19. “Itu tidak benar dan fitnah yang sangat keji,” kata dia dalam sidang 2 Juni 2021.

Kasus korupsi bansos adalah salah satu perkara yang dikhawatirkan penanganannya akan tersendat karena sejumlah penyidiknya terancam disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan. Majalah Tempo edisi Sabtu, 5 Juni 2021 menulis salah satu pegawai KPK yang tersingkir itu adalah Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK Andre Dedy Nainggolan.

Andre sebenarnya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dalam perkara korupsi bansos. Ada sekitar 1,6 juta paket lain yang diduga dikorupsi dan belum tuntas penyidikannya. Tapi peran Andre dalam kasus tersebut tinggal cerita, karena sejak awal Juni kewenangannya untuk menyidik perkara ini dilucuti.

 

Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi di Tenggarong

Al Abrar • 11 Juni 2021 12:31

Medcom.id3

Jakarta: Kejaksaan Agung kembali menangkap seorang buronan terkait kasus korupsi Jumat, 11 Juni 2021. Hartono diduga menyelewengkan dana royalti batubara di Tenggarong, Kalimantan Timur mencapai Rp4,8 miliar.
 
"Ditangkap di Desa Loa Ulung, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya, Jumat 11 Juni 2021.
 

Leonard menjelaskan, Hartono merupakan tersangka tindak pidana korupsi yang disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Namun ketika dipanggil sebagai tersangka, Hatono mangkir 

"Karenanya kemudian yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akhirnya berhasil ditangkap ketika pencarian diintensifkan bekerja sama dengan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung," kata Leonard. 

Leonard mengatakan tersangkap ditangkap sedang bersembunyi dalam pondok di tengah sawah di Desa Loa Ulung, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. 
 
"Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, kami menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," kata Leonard.
 
Sebelumnya, Kejagung juga telah menangkap Direktur Utama PT Hasta Mulya Putra berinisial ERO, (49) Selasa dini hari, 8 Juni 2021. Dia ditangkap atas kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo kepada Debitur PT Hasta Mulya Putra di Solo, Jawa Tengah. 
 
"Diduga tersangka berusaha melarikan diri," kata Leonard. 
 
ERO Seyogyanya diperiksa pada Senin, 7 Juni 2021 dalam pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun tersangka tidak hadir tanpa alasan dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
Tim Jaksa kemudian memantau di beberapa lokasi termasuk rumah tersangka. Saat memantau di sekitar Jalan Slamet Riyadi, tim menemukan mobil tersangka berada di Hotel Aston Solo, dan berhasil menangkap tersangka pada saat hendak meninggalkan hotel (check out) pukul 06.00 WIB.
 
"Saat ini tersangka sudah dibawa ke Kejaksaan Negeri Surakarta untuk diperiksa kesehatan dan diinterogasi mengenai alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. Kemudian tersangka ERO dititip di Rumah Tahanan Kepolisian Resor (Polres) Surakarta," kata Leonard.

KPK Diminta Transparan Usut Kasus Azis Syamsuddin

 Rabu, 09 Juni 2021 – 19:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta profesional dan transparan dalam mengusut kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. KPK jangan menjadikan pengusutan kasus Azis sebagai dark number (nomor gelap) atau pengusutan tanpa kejelasan hasil akhir

KPK harus transparan dan akuntabel dalam mengungkap bagaimana asal muasal, mata rantai Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial bisa bertemu dan memberikan uang kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Mengapa harus bertemu di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Bagaimana distribusi uang suap dan siapa saja penerima uang haram itu di KPK,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus di Jakarta, Rabu (9/6/2021). Petrus menyampaikan hal itu terkait pemeriksaan Azis oleh KPK pada Rabu (9/6) hari ini.

Dia menyebut, putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa dijadikan bukti memperkuat kasus dugaan keterlibatan Robin dan Azis Syamsuddin dalam suap dengan Syahrial.

Pada persidangan etik tanggal 31 Mei 2021 lalu, Dewas telah memutus Robin bersalah melanggar etika dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat dari penyidik KPK. Pada sidang itu, juga mengemukakan adanya suap yang dilakukan Azis kepada Robin untuk mengawasi saksi Aliza Gunado dalam perkara korupsi di Lampung Tengah yang ditangani KPK.

Petrus menilai apa yang dilakukan Azis bersama Robin merupakan gabungan beberapa tindak pidana (samenloop atau concursus idealis). Berbagai tindak yang dilakukan seperti permufakatan jahat yang melanggar UU Tipikor, Pasal 15. Kemudian ada pemberian atau penerimaan suap yang melanggar Pasal 5-14 dari UU Tipikor. Tindakan lain adalah adanya pertemuan dengan penyidik KPK saat perkara diproses KPK.

Dituduh Terlibat Pembunuhan Laskar, Diaz Hendropriyono: Bisa Aja Rizieq

 Kamis, 10 Jun 2021 16:23 WIB

Lisye Sri Rahayu - detikNews

Jakarta - Habib Rizieq Shihab menuding staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Diaz Hendropriyono terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Diaz Hendropriyono membantah tuduhan itu.

"Bisa aja. Nggak-lah (terlibat)," kata Diaz saat dihubungi, Kamis (10/6/2021).

Diaz menilai pernyataan Rizieq mengada-ada. Dia menyebut tuduhan itu tidak jelas arahnya ke mana alias ngalor-ngidul.

"Ngomong kok ngalor-ngidul. Bisa aja Rizieq buat berita. Orang nggak jelas" kata dia

Tudingan itu disampaikan Rizieq dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Rizieq sebagai terdakwa membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan 6 tahun penjara. Awalnya dia menuding upaya jaksa menuntutnya itu merupakan upaya jahat.

"Karena semua itulah saya tidak kaget dengan tuntutan sadis JPU (jaksa penuntut umum) untuk memenjarakan saya selama 6 tahun sebab sejak awal rekayasa kasus ini sudah sangat nyata dan kasatmata," ucap Rizieq dalam sidang di PN Jaktim, Kamis (10/6).

Rizieq kemudian memaparkan soal penembakan 6 anggota laskar FPI yang mengawalnya hingga akhirnya tewas. Rizieq tiba-tiba menuding bila Diaz Hendropriyono berada di balik penembakan 6 laskar itu.

"Apalagi saat pertama kali saya ditahan dalam kasus kerumunan Petamburan, pada tanggal 12 Desember 2020 salah satu Staf Presiden Bidang Intelijen Diaz Hendropriyono yang diduga kuat terlibat dalam pembantaian 6 laskar pengawal saya pada tanggal 7 Desember 2020, langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi 'Sampai Ketemu di 2026'," kata Rizieq.

"Ini isyarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama. Diaz sebagaimana ayahnya AM Hendropriyono masih belum puas dengan pembantaian 6 laskar pengawal saya, sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat," imbuhnya.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap Koordinator Pungli di JICT!

 Sabtu, 12 Jun 2021 10:13 WIB

Jakarta - 

Polisi menyikapi serius masalah pungli yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah menangkap 7 pelaku pungli di kawasan Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, kini polisi menangkap satu pelaku yang bertindak sebagai koordinator pungli.

"Tersangka atas nama Achmad Zainul Arifin (39) yang merupakan atasan para pelaku yang telah ditangkap sebelumnya," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis Aryana dalam keterangannya, Sabtu (12/6/2021).

Tersangka ditangkap pada Jumat (11/6) malam. Putu mengatakan, tersangka merupakan pekerja di PT Multi Tally Indonesia, perusahaan outsourcing di JICT.

"Tersangka adalah pengawas/supervisor outsourcing PT Multi Tally Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap 7 pelaku pungli di kawasan JICT Pelabuhan Tanjung Priok. Para pelaku meminta sejumlah uang pungutan liar kepada para sopir kontainer.

Tujuh pelaku tersebut berinisial MAG (37), RD (41), AS (36), WW (24), BEP (31), RPH (50), dan B (42). Para pelaku tersebut diamankan dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB.

Putu mengatakan pelaku ini banyak yang berprofesi sebagai operator crane di lokasi. Pelaku kemudian meminta uang kepada sopir truk untuk memudahkan proses bongkar-muat barang.

"Apabila tidak diberikan, pelayanan bongkar-muat kontainer diperlambat," terang Kholis.

Modus Permintaan Uang

Dalam melakukan aksinya, para pelaku pungli meletakkan wadah plastik atau botol minuman di badan alat crane. Tempat tersebut kemudian harus diisi oleh para sopir kontainer agar bisa segera dilayani.

"Modusnya ini unik, pelaku meletakkan wadah plastik atau botol minuman mineral kosong di badan alat crane yang kemudian harus diisi oleh sopir dengan uang nominal pecahan Rp 5.000 hingga Rp 20 ribu. Apabila tidak memberikan uang, sopir tidak akan dilayani atau dilayani dengan lambat," terang Kholis.

Ridwan Kamil Diminta Wujudkan Janji Digitalisasi Desa di Jawa Barat

 Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:31 WIB

VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta mewujudkan janji politiknya mengenai digitalisasi desa secara masif, yang dapat diselaraskan dengan program desa wisata demi membantu pemulihan perekonomian masyarakat.

Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah menggodok Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Desa wisata merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Saat ini kami tengah memperjuangkan Perda Desa Disata yang dapat mengembangkan potensi desa. Perda ini selaras dengan yang amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar membangun desa berorientasi ke desa untuk memperkuat desa," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Memo Hermawan dalam keterangan persnya, Jumat, 11 Juni 2021.

Ia berharap desa itu menjadi perhatian utama setiap kepala daerah di Jawa Barat, termasuk gubernur agar anggaran desa ini signifikan. Yunandar menambahkan, ada anggaran dari pusat sebesar Rp1-Rp1,2 miliar.

• 
  
  

05/06 Garage Sale Berharap Semua Baik Baik Saja

05/06 Garage Sale Tetap Survive

 Masa pendemi Covid 19 , memang omzet sangat menurun, dapat dikatakan lebih banyak yg menjual barang dibandingkan dng yg membeli barang yg ada di 05/06 Garage Sale. Kadang kami tidak tega untuk menolak ketika seseorang ingin menjual barang karena sudah sangat sulit hidupnya.

05/06 Garage Sale

 Tempat kami berkumpul berdiskusi untuk saat ini saat mendatang 

05/06 Garage Sale

 Mohon maaf untuk saat ini kani sudah sekian lama belum melakukan kliping , karena sedang fokus mencoba memanfaatkan barang barang dalam Garage kami untuk dijual atau diberikan pada yg membutuhkan, kami juga menerima titipan barang untuk dijualkan, barang yg kami tawarkan dari jarum jahit sampai mobil yg layak digunakan. 

Terkuak, Ibu & Anak Tersangka Kasus Penipuan Anak Raja Arab Saudi

Jakarta, law-justice.co - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap penipuan terhadap putri Arab Saudi, Princess Lolowah yang merupakan anak dari Raja Faisal bin Al Saud.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapan bahwa dua tersangka yang melakukan penipuan adalah seorang ibu dan anak.
Polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penipuan investasi pembangunan villa di Bali tersebut. Mereka adalah EAH dan EMC. Untuk EAH telah dilakukan penangkapan, sedangkan EMC masih dalam pengejaran.
"Kami temukan sesuai dengan yang disampaikan tersangka 1, yakni EMC adalah ibunya," kata Argo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).
Penetapan kedua tersangka ini, kata Argo, sebelumnya telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan ahli dalam proses gelar perkara. Setelah dilakukan rangkaian tersebut, polisi akhirnya menemukan keterlibatan ibu dan anak itu melakukan tindak pidana penipuan.
Namun, dua tersangka itu tidak kooperatif ketika dipanggil oleh penyidik Polri. Akhirnya, polisi memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap dua tersangka itu.
"Setelah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka dia tak kooperatif. Kenapa, dipanggil tidak datang, tidak ada yang respons dari tersangka. Kemudian, kami temukan yang bersangkutan inisial EAH disebuah hotel di Jakarta," papar Argo.
Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Putri Arab, Princes Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al-Saud menjadi korban penipuan. Dia telah mengirimkan uang sebesar dolar AS 36.106.574,84 atau sebesar Rp. 505.492.047.760 sejak 27 April 2011 sampai 16 September 2018.
Uang itu untuk pembelian tanah dan pembangunan villa Kama dan Amrita Tedja di Jalan Pura Dalem, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali.
Namun, pembangunan belum selesai sampai tahun 2018. Berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih, telah melakukan penilaian atas nilai bangunan villa Kama dan Amrita Tedja sesuai kondisi fisik bangunan.

Mayoritas Pabrik Beli Sawit di Harga Rp1.700/Kg

Antara • 26 Januari 2020
Mukomuko: Mayoritas pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketentuan tim perumus komoditas perkebunan ini sebesar Rp1.644 per kilogram (kg).

"Hampir semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga di atas Rp1.700 per kg,” kata Kasi Budi Daya Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Sudianto di Mukomuko, dikutip dari Antara, Minggu, 26 Januari 2020.

Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini pada 23 Januari 2020.
Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu telah menetapkan harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik di daerah ini untuk 22 Januari hingga 22 Februari 2020 sebesar Rp1.644 per kilogram.

Dinas ini menetapkan harga TBS kelapa sawit berdasarkan kesepakatan antara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu bersama organisasi pengusaha kelapa sawit dan organisasi petani sawit di provinsi setempat.
Ia menyebutkan, berdasarkan data pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini tanggal 23 Januari 2020 yakni harga sawit pabrik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA) Rp1.760 per kg.

Kemudian harga sawit di PT KSM Rp1.740 per kg, PT MMIL Rp1.740 per kg, PT SSS sebesar Rp1.710 per kg, PT SAP Rp1.700 per kg, PT KAS Rp1.740 per kg, PT DDP sebesar Rp1.780 per kg, PT USM Rp1.870 per kg, PT BMK Rp1.820 per kg dan PT GSS Rp1.830 per kg.

Meskipun pabrik minyak kelapa sawit membeli TBS kelapa sawit milik petani dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga penetapan tetapi harga jual sawit pada tingkat petani mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

“Kami menjual buah sawit kepada pedagang pengumpul atau ‘tauke’ sebesar Rp1.550 per kg mulai hari Jumat (24/1), turun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.580 per kg,” kata Ruhin, salah seorang petani kebun kelapa sawit di Kecamatan Air Manjuto.
 

Bupati Lamandau Temui Massa di Halaman Kantor

LAMANDAU, BORNEO24.COM – Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana, menemui warga Desa Kinipan yang melakukan aksi demonstrasi  di depan pintu gerbang kantor bupati setempat, Rabu (8/1/2020).
Dihadapan puluhan pendemo yang yang telah lama menunggu, orang nomor satu di Kabupaten Lamandau secara langsung menyampaikan beberapa pesan.
“Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pimpinan daerah hadir seperti yang bapak ibu inginkan,” ucap Hendra Lesmana mengawali sambutannya.
Ia meminta maaf karena tidak bisa menerima masyarakat di dalam kantor Bupati karena masda tidak mengantongi izin demo, sehingga ialah yang keluar kantor untuk menemui masyarakat.

Setidaknya ada 4 poin yang disampaikan bupati kepada peserta unjuk rasa.
Yakni berkaitan dengan tuntutan yang selama ini disuarakan, pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat untuk menjamin hak-haknya.
Dalam peran pemerintah terhadap warga Kinipan, pihaknya mengklaim telah melakukan berbagai kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Seperti peningkatan infrastruktur jalan.
Selain menyampaikan peran pemerintah dengan masyarakat, orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba juga menyampaikan legal formal aktivitas PT SML.
“Kaitan dengan PT SML, dari sebelum saya jadi bupati, sudah memiliki izin dan legal,” jelasnya.
Ketiga, meminta masyarakat untuk menempuh jalur hukum jika ada penguasaan lahan secara illegal atau haknya yang dilanggar perusahaan.
“Silahkan ke pengadilan, saya akan pastikan proses berjalan sesuai aturan,” imbaunya.
Keempat, meminta masyarakat yang pro atau kontra untuk tidak saling mempengaruhi.
“Yang kontra silahkan menyuarakan haknya, jangan mengganggu yang pro. Kalau tidak puas, bawa ke ranah hukum,” tegas Bupati.

INGAT BOS..!! Hibah dan Bansos Jangan Disalahgunakan

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan, agar pemberian hibah tidak disalahgunakan, mengingat hibah dan bantuan sosial sangat disorot oleh masyarakat secara umum serta diawasi oleh aparat penegak hukum.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriatun menegaskan, pemberian hibah dan bantuan sosial ini rawan penyalahgunaan.
“Oleh karena kami meminta agar masing-masing pengelola dana hibah dan bantuan sosial selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya saat Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Terkait hal tersebut, pemerintah provinsi meminta kabupaten dan kota terus memonitoring dan mengevaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat pelaporan.
Ia mengingatkan, bupati dan wali kota menyampaikan hasil pelaksanaan monitong dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada gubernur secara periodik. Tidak hanya itu, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemberian hibah antara Pemprov Kalteng dengan pemerintah kabupaten dan kota juga harus ditingkatkan.
“Pada prinsipnya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial diatur supaya tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan,” ucapnya.
Maka dari itu, penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang harus menyampaikan laporan penggunaan kepada kepala daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Jika yang diterima berupa barang atau jasa, maka penyampaian laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui instansi terkait.
“Perlu ditekankan bahwa pemerian hibah ini tidak secara terus menerus, hanya saja bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,” pungkasnya. (sho/yit)

Pemprov Dukung Ombudsman Kawal Pengaduan Masyarakat

PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerjasama antara Ombudsman Kalteng dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, lembaga vertikal tersebut mengunjungi Pemprov Kalteng. Dalam kunjungannya menyampaikan laporan masyarakat dan Pemprov siap menindaklanjut laporan tersebut.

“Kami berterimakasih karena sudah diberikan informasi terkait beberapa laporan tersebut. Kami akan berupaya untuk melakukan tindak lanjut penyelesaiannya” kata Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, di sela-sela kunjungan di ruang kerjanya, Senin (20/1) lalu.

Pihaknya pun menyebutkan, akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada, tentunya dengan terus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi-instansi terkait termasuk juga Ombudsman Kalteng.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Biroum menyampaikan ke depannya Ombudsman Kalteng berencana menggelar program ombudsman belajar. Program ini merupakan pendalaman terkait standar layanan yang ada di lingkup Pemprov Kalteng.

“Tujuan program tersebut agar asisten ombudsman memiliki pengetahuan yang mendalam terkait alur prosedur pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi di lingkup Pemprov Kalteng,” katanya.

Ditempat yang sama, Asisten Ombudsman Kalteng Denny Riswanda menyampaikan ada beberapa laporan masyarakat yang masih berjalan di Ombudsman Kalteng. Pihaknya meminta atensi dan komitmen tindak lanjut dari sekda yang dalam hal ini mewakili Pemprov Kalteng.

“Jadi ada beberapa laporan masyarakat yang ada di Ombudsman Kalteng ini, kami minta atensi dan komitmen dari Pemprov Kalteng,” pungkasnya. (abw/ari/nto)

Tinjau Infrastruktur, Gubernur Sugianto Serahkan Bansos di Katingan Hulu

PALANGKA RAYA - Merespon keluhan masyarakat di wilayah hulu Kabupaten Katingan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama kepala dinas terkait melakukan kunjungan kerja. Salah satu daerah yang dikunjungi gubernur adalah Tumbang Sanamang dengan menggunakan jalur darat.

Kunjungan itu dilakukan Gubernur Sugianto Sabran untuk mengecek insfrastuktur jalan dan jembatan di wilayah Katingan Hulu. "Kami bersama rombongan ingin melihat langsung kondisi jalan dan jembatan di wilayah hulu. Sebab itu, kami bersama Pak Kadis PUPR meninjau langsung ke lokasi," kata gubernur, Sabtu (19/1/2020).

Selain meninjau jalan dan jembatan, Gubenur juga berdialog dengan masyarakat dan menyerahkan bantuan. Gubernur mendengar langsung keluhan masyarakat di wilayah hulu untuk dapat diperhatikan.

Bantuan yang diserahkan Gubernur Sugianto Sabran berupa bantuan sosial dan bantuan secara pribadi. Bantuan stimulan secara simbolis berupa uang tunai, masing-masing bantuan stimulan kepada Balai Sosial bagi warga komunitas adat terpencil yang berlokasi di Sei Mahop, Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan sebanyak 1 Unit senilai Rp 50 Juta.

Bantuan stimulan Permukiman Sosial bagi warga komunitas adat terpencil yang berlokasi di Sei Mahop, Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan sebanyak 37 Unit senilai Rp 1,480 Miliar. Dan Bantuan Jaminan Hidup warga komunitas adat terpencil di lokasi yang sama yaitu di Sei Mahop, Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan sebanyak 37 Paket senilai Rp 111 Miliar.

"Saya berharap dengan adanya bantuan stimulan tersebut, masyarakat adat terpencil dapat hidup sejahtera," pungkasnya. (arj/nto)

Sejahterakan Petani Kelapa Sawit, Komitmen Pemerintah dan Pengusaha

Nusa Dua, Bali -Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan untuk meningkatkan produksi plasma petani kelapa sawit Indonesia agar tidak terdapat kesenjangan. Hal tersebut disampaikan Mentan dalam sambutannya di sela-sela kegiatan Laporan Dewan Pembina dan Pengurus GAPKI yang merupakan rangkaian 12nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11).
"Jadi kita optimalkan dalam negeri, sehingga kita tidak tergantung pada 100% ekspor," ujar Mentan.
Mentan menyampaikan seluruh permasalahan akan ditampunh dan berharap ada solusi lebih lanjut dari Pemerintah. Mentan akan mendukung petani-petani perusahaan sawit karena sangat berkontribusi kepada negara hasil devisa 250 Triliun setiap tahun. Dan Mentan yakin plasma-plasma sawit yang inti pada induk akan membuat lebih sejahtera.
"Replanting petani kita akan programkan, bahkan kami ada program Integrasi Sapi-Sawit dan Integrasi Jagung-Sawit, ada jagung dan pupuk satu paket gratis dari pemerintah untuk lahan 1 juta hektare seluruh Indonesia tahun 2017," ujar Mentan.
Replanting tersebut telah diprogramkan dari dana APBD diprioritaskan untuk lahan petani maupun perusahaan.
Ke depan, upaya pengembangan kelapa sawit meliputi penguatan kelembagaan petani kelapa sawit, sehingga mereka mampu menghadapi fluktuasi harga serta terus dilakukan positive campaign kelapa sawit baik di dalam maupun di luar negeri termasuk penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
(dikutip dari situs Kementerian Pertanian)

KLHK Setujui Pelepasan Kawasan di 2 Kabupaten

Beritakalteng.com , PALANGKA RAYA- Salah satu wujud nyata program Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang agraria, yaitu melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini, sudah berjalan di sejumlah daerah, termasuk pula di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Program TORA adalah salah satu agenda pembangunan nasional, yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selanjutnya, dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, di mana Reforma Agraria telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan di Indonesia.

Saat dibincangi awak media, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Ir H Sri Siswanto MS, melalui Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan HM Agustan Saining menyebutkan, pada tahun 2019 program TORA sudah berjalan di 8 (delapan) kabupaten.

Dimana, pada tahun 2019 ini, ada 2 (dua) kabupaten yang sudah mendapatkan persetujuan pelepasan yang sebelumnya merupakan kawasan Hutan, menjadi Kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Dengan nomor SK.604/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2018 tertanggal 22 Agustus 2019 kemarin.

Adapun Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat persetujuan yakni Berita Kalteng Com ,Kabupaten Barito Selatan (Barsel) seluas 15.029,27 Ha, dan Barito Utara (Barut) seluas 12.261,41 Ha.

“Persetujuan tersebut, sudah diketahui oleh Presiden Ir Jokowi, bahkan telah diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, yaitu Kabupaten Barsel dan Barut, di Pontinak Kalimantan Barat, belum lama ini,” ucapnya.

Sedangkan 4 (empat) kabupaten, seperti Gunung Mas 11.538,98 Ha, Kotawaringin Timur 64.556,92 Ha, Katingan 30.216 Ha dan Kapuas 30.340,06 Ha, masih dalam tahap verifikasi. Kemudian, 2 (dua) daerah yang baru melakukan pengusulan, yaitu Kota Palangka Raya dan Kotawaringin Barat.

Agustan juga mengutarakan, setelah adanya penetapan SK dari KLHK, maka selanjutnya tanah yang ada di lokasi tersebut dapat ditingkatkan, untuk mendapatkan sertifikat, melalui berbagai program pemerintah pusat, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).(YS).

Menciptakan Pengusaha Pertanian Milenial di Garut

Liputan6.com, Garut - Udara sejuk dengan pancaran sinar matahari sempurna, menjadi penyemangat puluhan peserta pelatihan tematik teknis, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Kementerian Pertanian di kawasan Cigedug, Garut, Jawa Barat.
Mereka tengah survei lapangan, sekaligus panen tanaman tomat, di area perkebunan terpadu Eptilu, yang didaulat menjadi tuan rumah pelatihan, bagi puluah peserta dari perwakilan enam kecamatan di kota Intan Garut.
Menggunakan bale-bale bambu yang disiapkan sebagai tempat acara, para peserta yang berasal dari petani zaman now itu, nampak antusias mengikuti jalannya pelatihan.
"Kalian senang gak jadi petani milenial," ujar Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Siti Munifah bertanya kepada seluruh peserta, Sabtu (18/1/2020).
Menggunakan panggilan ‘Ade-Ade’ bagi seluruh peserta yang mayoritas muda tersebut, Siti berharap jalannya pelatihan lebih mencair dan hidup, agar seluruh materi yang diberikan, mampu dicerna dan difahami baik peserta.
"Kenapa anak-anak muda kita lebih bangga kerja di kantoran, daripada menjadi petani," ujar dia, kembali memompa semangat seluruh peserta.
Menurutnya, sebagai salah satu kawasan ekuator dunia, keberadaan Indonesia sangat memungkinkan, menjadi lumbung pangan dunia ke depan.
"Ingat kita wajib memberikan makan 267 juta penduduk loh, itu belum termasuk dengan jutaan wisatawan asing yang masuk setiap tahunnya," ujar dia menegaskan.
Persoalan ketiadaan atau sempitnya lahan, yang kerap disampaikan petani muda saat ini, harus disikapi dengan munculnya ide kreatif, termasuk penerapan teknologi baru pertanian bagi mereka.
"Belajar agar legowo, bahwa inovasi yang dibawa penyuluh, termasuk pihak dinas itu pasti ada manfaatnya," ujar dia.
Ia mencontohkan pengusaha tani muda negeri Gingseng Korea Selatan, yang sanggup memanfaatkan lahan pertanian sewaan seluas satu hektar di Negara Brunei Darussalam, menjadi kawasan pertanian organik tumbuhan melon.
"Yang menyedihkan ternyata pegawainya mayoritas dari Indonesia dan Myanmar," ujar dia.
Untuk itu, sudah bukan saatnya lagi pengusaha muda pertanian di Indonesia, mengeluh minimnya lahan untuk mengawali rintisan usaha di sektor pertanian.
"Sekarang lahan 1.000 meter persegi saja bisa menghasilkan pendapatan bagi petani," kata dia.

Target 500 Ribu Pengusaha Pertanian

Sesuai dengan target yang disampaikan pemerintah, lembaganya terus bergerilya, mengajak generasi muda milenial saat ini, menjadi pengusaha tani yang handal.
"Pak Menteri Pertanian menargetkan sekitar 500 ribu pengusaha tani muda muncul setiap tahunnya," kata dia.
Untuk mendukung hal itu, lembaganya berupaya menciptakan lembaga pelatihan dan pembekalan bagi calon pengusaha tani muda tersebut.
"Saat ini kami memiliki sekitar 1.147 P4S se-Indonesia, dan kami akan terus kembangkan itu," papar dia.
Kepala Dinas Pertanian Garut Beni Yoga menambahkan, saat ini sudah ada empat pengusaha muda pertanian Garut yang sudah diperhitungkan pemerintah.
Mereka bergerak di sektor pertanian jeruk milik perkebunan Eptilu. Kemudian taman tanaman hias yang berada di Cikajang, perkebunan buah naga serta pembibitan kentang.
"Kita dorong terus mereka, termasuk kehadiran brigade alat mesin pertanian yang disediakan untuk membantu para petani," ujar dia.
Seiring tumbuhnya area pertanian terpadu seperti perkebunan Eptilu, lembaganya tengah menyusun rencana menggabungkan potensi pertanian dengan wisata agro.
"Tapi tentunya yang utama pertaniannya dulu baru wisata, bukan sebaliknya," ujar dia.

Ubah Paradigma

Rizal Fahreza, pemilik perkebunan Eptilu mengakui potensi pertanian di daerah terbilang melimpah, namun minimnya sumber daya terutama generasi muda, akhirnya potensi itu terbengkalai.
"Makanya sesuai rencana pemerintah target utama adalah penguatan SDM," kata dia.
Saat ini ujar dia, sekitar 62 persen petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun, sementara kalangan muda atau milenial, saat ini lebih senang memilih menjadi pegawai di perusahaan atau kantoran.
"Makanya kita ubah pola fikiranya bagaimana bertani itu keren dan menguntungkan," kata dia.
Ia menyakan, kendala minimnya lahan bukan menjadi salah satu kendala utama, pengembangan kawasan pertanian bagi generasi muda seperti dirinya.
"Petani muda memulai dengan dua patok atau sekitar 1.300 meter persegi itu, sudah bisa memulai pertanian," kata dia.
Ade, salah satu peserta dari Desa Cinta Negara, Kecamatan Cigedug mengakui salah satu kendala utama petani muda saat ini akibat minimnya inovasi.
Kondisi itu bertambah pelik, seiring naiknya harga sewa lahan pertanian setiap tahun. "Belum lagi kami dihadapkan pada ketidakpastian harga," kata dia.
Ia berharap, melalui pelatihan ini bisa mendapatkan ilmu baru sebagai bekal, mengarungi kerasnya persaingan di sektor pertanian saat ini.
Hal senada disampaikan Iwan, peserta lainnya. Menurutnya, tidak adanya kepastian harga komoditas pertanian, membuat sektor ini semakin ditinggalkan kalangan muda.
"Istilahnya kami bertani itu sama halnya dengan judi," ujar Ketua Kelompok tani Fajar Tani ini.
Rizal menambahkan, seiring berkembangnya kawasan pertanian baru, lembaganya mengajak, petani muda bisa mengambil potensi itu menjadi lahan baru kawasan wisata agro.
"Jumlah wisata ke Garut itu besar sekali, saya selaku petani bisa membawa mereka ke kebun saja, potensinya besar sekali," ujar Rizal.
Saat ini, 70 persen jumlah pengunjung perkebunan Eptilu masih didominasi dari wilayah luar Garut. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen berasal dari wilayah Jabodetabek.
Kemudian sekitar 30 persen dari Priangan Timur dan sisanya berasal dari luar pulau Jawa. "Rata-rata satu bulan kunjungan kami baru mencapai seribu orang," kata dia.
Sementara itu, Kepala BBPP Lembang Kemal Mahfud menyatakan, tahun ini pemerintah merencanakan pengembangan komoditas perkebunan strategis.
"Menteri Pertanian menargetkan peningkatan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat," ujar dia.
Menurutnya, program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) yang dicanakan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, menitikberatkan peningkatan ekonomi, namun tidak melupakan aspek lain seperti kelestarian lingkungan hidup dan permasalahan sosial.
Untuk mendukung rencana itu, lembaganya semakin intens melaksanakan pelatihan terutama bagi aparatur pertanian, sebagai ujung tombak penyuluh bagi masyarakat.
"Dalam pelatihan ini para peserta petani milenial akan mendapatkan materi langsung praktek di lapangan," kata dia.
Beberapa bahan utama yang disajikan selama pelatihan antara lain, menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian, kemudian inspirasi generasi milenial sebagai program duta petani pemerintah.
Pemberian fasilitas magang ke Jepang, serta pemberian pembuatan teknik pembibitan jeruk dengan teknik okulasi.

 

 

 

Lakukan Peremajaan Kebun, Petani Sawit Dapat Bantuan Rp 25 juta

Liputan6.com, Jakarta - Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu di Rantau Parapat, Sumatera Utara mendapatkan bantuan pelatihan, pendampingan kegiatan operasional dan pembiayaan. Bantuan tersebut datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Musim Mas Grup.
General Manager of Smallholders Programmes and Projects Musim Mas, Robert Nicholls mengatakan, Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu menjalin kerjasama dengan PT Siringo-Ringo yang merupakan anak usaha Musim Mas dalam kegiatan peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit.
"Kegiatan pendampingan meliputi pembinaan pengelolaan administrasi perkoperasian, penyiapan lahan, penggunaan bibit kelapa sawit unggul, manajemen budidaya sawit terbaik dan berkelanjutan. Tujuannya, para petani dapat memperoleh produktivitas sawit rakyat lebih tinggi dari sebelum diremajakan," ujar dia di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Dia menjelaskan, kegiatan replanting telah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun lalu, tepatnya Oktober 2017. Program ini melibatkan petani swadaya berjumlah 21 orang dngan luas lahan diremajakan 58,57 hektare (ha) dan umur tanaman rata-rata 25-32 tahun.
Untuk replanting ini, lanjut Robert, BPDP-KS memberikan dana hibah sebesar Rp 25 juta per ha. Maksimal lahan yang menerima dana adalah 4 hektar.
Menurut dia, dana yang diberikan BPDP-KS akan digunakan untuk menunjang tahap peremajaan termasuk biaya pembersihan lahan memakai excavator dan membeli bibit sawit untuk penanaman baru. Selain membantu aspek agronomi, Musim Mas juga mendukung penghasilan petani di saat mereka menunggu hasil panen lebih kurang 3 tahun.
"Di luar BPDP-KS, petani juga memperoleh pembiayaan replanting dari BNI. Pihak BNI sendiri akan memberikan pinjaman kepada petani selama petani tersebut tidak memiliki kredit yang buruk ataupun masuk dalam daftar blacklist bank,” tandas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan memperbaiki peta sawit Indonesia. Ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan data terkait lahan sawit di antara lembaga-lembaga pemerintah.
"Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu," kata dia saat ditemui, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5).
Menurut dia, perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.
"Oleh sebab itu ada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), ada BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Kehutanan, ada ATR, ada Pertanian, masing-masing menyesuaikan apa referensinya sehingga terjadi perbedaan. Tapi sekarang ini ditugaskan kepada lapan, big, ATR," ungkapnya.
"Semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama, informasi yang sama, pasti akan mengeluarkan data yang sama," imbuh dia.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi (Rakor), ditargetkan proses pembuatan satu peta sawit tersebut akan rampung pada akhir Agustus tahun ini.
"Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus," tandasnya.

Lakukan Peremajaan Kebun, Petani Sawit Dapat Bantuan Rp 25 juta

Liputan6.com, Jakarta - Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu di Rantau Parapat, Sumatera Utara mendapatkan bantuan pelatihan, pendampingan kegiatan operasional dan pembiayaan. Bantuan tersebut datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Musim Mas Grup.
General Manager of Smallholders Programmes and Projects Musim Mas, Robert Nicholls mengatakan, Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu menjalin kerjasama dengan PT Siringo-Ringo yang merupakan anak usaha Musim Mas dalam kegiatan peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit.

Baca Juga

"Kegiatan pendampingan meliputi pembinaan pengelolaan administrasi perkoperasian, penyiapan lahan, penggunaan bibit kelapa sawit unggul, manajemen budidaya sawit terbaik dan berkelanjutan. Tujuannya, para petani dapat memperoleh produktivitas rakyat lebih tinggi dari sebelum diremajakan," ujar dia di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Dia menjelaskan, kegiatan replanting telah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun lalu, tepatnya Oktober 2017. Program ini melibatkan petani swadaya berjumlah 21 orang dngan luas lahan diremajakan 58,57 hektare (ha) dan umur tanaman rata-rata 25-32 tahun.
Untuk replanting ini, lanjut Robert, BPDP-KS memberikan dana hibah sebesar Rp 25 juta per ha. Maksimal lahan yang menerima dana adalah 4 hektar.
Menurut dia, dana yang diberikan BPDP-KS akan digunakan untuk menunjang tahap peremajaan termasuk biaya pembersihan lahan memakai excavator dan membeli bibit sawit untuk penanaman baru. Selain membantu aspek agronomi, Musim Mas juga mendukung penghasilan petani di saat mereka menunggu hasil panen lebih kurang 3 tahun.
"Di luar BPDP-KS, petani juga memperoleh pembiayaan replanting dari BNI. Pihak BNI sendiri akan memberikan pinjaman kepada petani selama petani tersebut tidak memiliki kredit yang buruk ataupun masuk dalam daftar blacklist bank,” tandas dia.

2 dari 5 halaman

---

Atasi Perbedaan Data, Indonesia Bakal Punya Peta Sawit

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan memperbaiki peta sawit Indonesia. Ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan data terkait lahan sawit di antara lembaga-lembaga pemerintah.
"Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu," kata dia saat ditemui, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5).
Menurut dia, perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.
"Oleh sebab itu ada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), ada BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Kehutanan, ada ATR, ada Pertanian, masing-masing menyesuaikan apa referensinya sehingga terjadi perbedaan. Tapi sekarang ini ditugaskan kepada lapan, big, ATR," ungkapnya.
"Semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama, informasi yang sama, pasti akan mengeluarkan data yang sama," imbuh dia.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi (Rakor), ditargetkan proses pembuatan satu peta sawit tersebut akan rampung pada akhir Agustus tahun ini.
"Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus," tandasnya.

3 dari 5 halama

---

---

Hindari Konflik Agraria, Pemerintah Harus Buka Data HGU Perkebunan Sawit

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan melayangkan protes pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Protes ini untuk menuntut keterbukaan data Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan.
Direktur eksekutif Nasional Walhi, Nurhidayati, mengungkapkan bahwa pada 6 Mel lalu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian telah mengeluarkan surat terkait data dan informasi Kebun Kelapa Sawit.
Isi dari surat tersebut membatasi akses data dan informasi HGU kebun kelapa sawit ke publik dan menunda evaluasi perizinan perkebunan komoditas itu.
Nurhidayati menilai hal tersebut merupakan langkah mundur dan pembangkangan dari perintah presiden terkait penyelesaian konflik yang disampaikan dalam rapat terbatas pada Jumat 3 Mei lalu.
"Alih-alih melaksanakan review izin sebagaimana amanat Inpres 8 Tahun 2018 , belum ada satupun laporan publik terkait ini, yang muncul justru langkah mundur oleh pembantu-pembantu presiden," kata dia di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Salah satu akar masalah konflik agraria adalah terkait tumpang tindih HGU perusahaan dan tanah warga. HGU perusahaan berasal dari tanah publik seharusnya bisa diakses sangat mudah oleh publik.
"Kalau informasi soal HGU yang berasal dan publik tidak bisa diakses artinya memang ATR/BPN perlu dievaluasi oleh presiden, dalam kondisi ini presiden perlu bersikap tegas untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan lingkungan hidup," ungkapnya.

Atasi Perbedaan Data, Indonesia Bakal Punya Peta Sawit

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan memperbaiki peta sawit Indonesia. Ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan data terkait lahan sawit di antara lembaga-lembaga pemerintah.
"Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu," kata dia saat ditemui, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5).
Menurut dia, perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.
"Oleh sebab itu ada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), ada BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Kehutanan, ada ATR, ada Pertanian, masing-masing menyesuaikan apa referensinya sehingga terjadi perbedaan. Tapi sekarang ini ditugaskan kepada lapan, big, ATR," ungkapnya.
"Semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama, informasi yang sama, pasti akan mengeluarkan data yang sama," imbuh dia.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi (Rakor), ditargetkan proses pembuatan satu peta sawit tersebut akan rampung pada akhir Agustus tahun ini.
"Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus," tandasnya.

Perkebunan Sawit RI dapat Apresiasi dari Uni Eropa

Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) mengapresiasi penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Indonesia.
Hal ini dinilai sebagai wujud nyata Indonesia menerapkan perkebunan sawit keberlanjutan. Negara-negara tersebut antara lain Belgia, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda dan Inggris.
Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat mengatakan,‎ apresiasi ini disampaikan saat perwakilan dari negara Uni Eropa tersebut berkunjung ke perkebunan sawit anggota ISPO di provinsi Riau pada 8-9 Mei 2018. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) ‎
"Dalam kunjungan itu, UE aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan sawit mulai dari pemerintah, dunia usaha dan petani. Dalam dialog dengan para petani, UE mulai memahami bahwa ISPO merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi TBS hingga 50 persen, memperbaiki kualitas serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut," ujar dia di Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Azis menuturkan, UE memuji para petani anggota ISPO yang punya pengetahuan teknis yang baik terkait pengelolaan sawit yang produktif dan berkelanjutan.
"Bahkan UE mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal ini karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40 persen kebun petani di dalamnya," kata dia.
Menurut dia, dari kunjungan tersebut, UE semakin memahami jika pemerintah Indonesia mempunyai transparansi dan komitmen kuat dan dalam melakukan pengelolaan  berkelanjutan.
‎Bahkan, Uni Eropa baru mengetahui jika ISPO tidak sekedar mengadopsi prinsip-prinsip internasional, namun juga punya standar di atas rata-rata kriteria yang dipersyarakatkan lembaga sertifikasi internasional.
"ISPO  tidak hanya mempersyaratkan No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE). Ada kriteria tambahan seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan  peningkatan usaha secara berkelanjutan. Semuanya ada 7 prinsip yang harus diikuti sebelum diterima sebagai anggota ISPO," ujar dia.

Bupati Lamandau Dukung Lahan Replanting Di-tumpang Sari

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Hendra Lesmana mendorong agar masyarakat khususnya petani yang lahan perkebunan kelapa sawitnya sedang direplanting atau diremajakan, agar menanami lahannya dengan sistem tumpang sari.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, saat memberikan sambutan dalam penanaman perdana komoditi jagung di lahan peremajaan kelapa sawit, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Senin, 16 Desember 2019.
"Ini supaya petani memiliki pendapatan dari kebun kelapa sawit yang direplanting. Pemerintah mendorong agar lahan tersebut dimanfaatkan dengan pola tumpang sari, seperti menanam tanaman pangan dan sayuran atau tanaman sela," kata dia.
Atas program itu seperti di Desa Bukit Raya, tanaman jagung merupakan komoditi yang disepakati petani untuk ditanam di sela-sela pohon kelapa sawit.
"Kepada petani di Kabupaten Lamandau, saya berharap agar menjaga dan memelihara kebun sawit yang direplanting. Serta memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang perekonomian," harap Hendra.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat, kepala desa, dan kelompok tani di Kabupaten Lamandau tetap menjaga potensi lahan pertanian untuk tidak dialihfungsikan.
"Saya harap kita sama-sama menjaga kemandirian pangan. Manfaatkan lahan pekarangan dan lahan usaha tani, serta mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) guna mendongkrak produksi pertanian di Lamandau," ajaknya.
Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lamandau, Tiryan Kuderon, mengatakan program penanaman jagung perdana di Kecamatan Menthobi Raya ini melibatkan berbagai pihak terkait.
"Kegiatan tanam benih jagung ini dilaksanakan guna mendorong petani untuk melaksanakan secara serentak dalam menunjang perekonomian masyarakat khususnya petani," kata dia.
Adapun luasan kebun di Kecamatan Menthobi Raya yang sudah direplanting, yakni realisasi tumbang seluas 164 hektare (Ha) . Dari luasan itu, sudah ditanam seluas 92 hektare. (HENDI NURFALAH/B-11)