BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 02 Juli 2013

Presiden: perwira militer dan kepolisian harus tangguh

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Bumimoro, Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan para perwira militer dan kepolisian Indonesia harus memiliki mental yang tangguh dalam menjalankan tugasnya sehingga berhasil di bidangnya masing-masing.

"Bermental tangguh, jangan cengeng dan jangan mudah menyerah atau takut kalah," kata Presiden saat memberikan pembekalan pada para calon perwira remaja akademi TNI dan akademi kepolisian di Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumimoro, Surabaya, Senin malam.

Kepala Negara mengatakan selain bermental tangguh, para perwira militer dan kepolisian juga harus memiliki pemahaman mengenai tugas dan menjalankan tugasnya dengan baik.

"Bangun dan kembangkan kemampuan. Ada istilah knowledge is power, ilmu adalah kekuatan, jangan karena sudah lulus dari akademi, lantas merasa sudah kuasai, ini hanya awal, masih panjang perjalanan kalian, masih banyak wawasan ilmu dan keterampilan yang harus dikuasai," tegasnya.

Selain itu, kemampuan untuk terus mengasah kemampuan dan tidak memilah jabatan yang akan dijalankan juga harus dimiliki sehingga setiap perwira tidak segan dalam menjalankan tugas dan menunaikannya dengan baik.

"Jangan pilih-pilih tugas dan jabatan," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden juga memberikan sejumlah pedoman lainnya saat para perwira menjalani karir di bidangnya masing-masing, termasuk memperoleh jabatan dan juga memiliki penghasilan yang sesuai dengan kemampuan dan secara legal.

"Ini adalah sesuatu yang melekat pada pribadi kalian. Camkan dan pedomani dan jalankan. Saya yakin kalau ini dijalankan maka tidak perlu gentar dan takut untuk menghadapi tantangan dan arungi perjalanan karir," kata Presiden.

Pembekalan dihadiri oleh 735 taruna masing-masing 238 taruna akademi militer, 105 taruna akademi angkatan laut, 108 taruna akademi angkatan udara, 236 taruna akademi kepolisian dan 48 taruni akademi kepolisian.

Sebanyak 735 taruna itu akan dilantik menjadi perwira remaja pada Selasa (2/7) pagi oleh Presiden.
(P008/R010)

Menteri LH: Kalimantan waspada pembakaran hutan

Pewarta: Ulul Maskuriah

Banjarmasin (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan Kalimantan kini berstatus waspada pembakaran hutan dan lahan yang biasanya terjadi pada Juli dan Agustus.

Menurut Kambuaya di Banjarmasin, Senin, serangan kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Sumatra maupun Kalimantan biasanya terjadi pada Juli hingga Agustus, sehingga pada saat itu seluruh pihak terkait harus waspada.

"Persiapan menghadapi serangan kabut asap pada Juli - Agustus, ternyata di Sumatra lebih dulu dari biasanya," katanya.

Beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten antara lain dengan menyiapkan tenaga lapangan yang telah dibentuk.

"Jangan sampai ada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan, pertanian maupun lainnya.

Begitu juga dengan masyarakat, juga harus lebih hati-hati dalam bertindak, jangan sampai membuang sesuatu yang menimbulkan kebakaran hutan maupun lahan secara sembarangan.

"Apalagi pada lahan gambut, yang biasanya mudah terbakar, dan bila sudah terbakar, apinya akan sulit dipadamkan," katanya.

Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup ke Banjarmasin, dalam rangka menghadiri pekan ilmiah akutansi nasional 2013 serta uji emisi di Depo Pertamina Kuin Banjarmasin.

Menteri juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka peresmian pengelolaan IPAL di salah satu pondok pesantren di daerah tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Rakhmadi Kurdi mengatakan hingga kini pembakaran lahan maupun hutan di Kalimantan Selatan masih terkendali dan relatif tidak ada kabut asap.

"Jumlah titik panas masih belum mengkhawatirkan, semuanya masih cukup aman," katanya.

Namun demikian, tambah dia, pihaknya tetap waspada dengan meningkatkan kesiapsiagaan tim Manggala Agni dan masyarakat peduli api.

"Kami juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan, apalagi dalam jumlah cukup luas," katanya.

Sedangkan untuk petani, tambah dia, pihaknya masih memberi toleransi, asalkan lahan yang dibakar tidak terlalu luas, hingga menimbulkan kabut asap.

Bagi perusahaan yang terbukti melanggar hukum dengan melakukan pembakaran lahan, tambah dia, maka pihaknya tidak akan segan untuk menyeret ke jalur hukum.
(U004/Z003) 

Ahok: Monas Akan Tampung Pengusaha yang Belum Beruntung

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat menjadikan Monumen Nasional sebagai pusat pariwisata di Ibu kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Punama, mengatakan bahwa  pembangunannya akan dimulai dari bawah tanah untuk penyediaan lahan parkir.
Menurutnya, saat ini Pemprov DKI sudah menugaskan Jakarta Propertindo, perusahaan BUMN, untuk membuat kajian tentang pembangunan bawah tanah.

"Nanti kami tugaskan ke Jakpro, bawah dulu, kami bisa studi, kaji, baru ketahuan Monas bisa parkir berapa, bisa seperti apa," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 1 Juli 2013.

Ahok menuturkan, setelah adanya ketersediaan lahan parkir di bawah tanah tersebut, pengelolaan akan dipegang oleh satu badan di bawah Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

"Setelah itu, baru kami bisa pikirkan siapa yang pegang, misalkan Badan Layanan Umum Daerah di bawah pariwisata. Jadi jangan dipisah tiga lagi, dinas energi, taman, pariwisata," ucap Ahok.

Selain itu, disampaikan Ahok, di Monas akan dibangun sentra usaha industri kreatif kelas menengah. Nantinya di sana hanya akan diperuntukkan bagi pengusaha yang belum beruntung.
"Jadi Jakarta harus ada tempat yang menampung orang-orang belum beruntung tapi punya niat baik, kreatif, jujur, pekerja keras. Harus ada peluang buat dia," katanya.
Tapi, kata dia, setelah pengusaha itu berhasil, dia diwajibkan pindah dan mengembangkan usahanya di tempat lain. Hal itu Supaya pengusaha lainnya yang belum beruntung mendapat kesempatan menjadi lebih baik. (eh)

Pemkot Yogya Larang Hiburan Malam Buka Selama Ramadan

VIVAnews - Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota terkait larangan tempat hiburan malam yang buka di saat bulan Ramadan berlangsung, termasuk peredaran minuman keras juga ditiadakan.

“Untuk tempat hiburan malam di Kota Yogyakarta saya ingin tutup total selama Ramadan. Saya berharap pula miras juga dilarang total. Surat edaran tentang itu sedang dipersiapkan dan diharapkan segera disosialisasikan," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono, Senin 1 Juli 2013

Menurut dia hal semacam itu penting untuk menjaga agar selama bulan puasa Kota Yogyakarta kondusif dan jauh dari kegiatan maksiat. “SK Walikota tentang penutupan hiburan malam saat Ramadhan tidak akan jauh berbeda dengan SK tahun 2012 yang lalu,” katanya.

Imam menambahkan Polisi Pamong Praja akan makin diaktifkan dan bekerjasama dengan Polresta Yogyakarta. Pemkot Yogya juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat agar tidak terjadi berbagai aksi anarkis.

Masjid Agung Palembang sambut Ramad an
Sementara itu, Masjid Agung Palembang menyiapkan 500 kotak cemilan ringan serta nasi bungkus di pekan pertama bulan suci Ramadan. Namun, saat memasuki minggu kedua dan selanjutnya, masjid Agung hanya menyiapkan 200-300 bungkus.

Pada Ramadan nanti, panitia juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pesantren Ramadhan yang diikuti oleh ibu-ibu pengajian dan remaja Masjid. “Tausiah setiap habis salat fardu. Sehabis salat tarawih juga ada tadarus Al- Qur'an dimana setiap malamnya dihabiskan satu juz Al Quran, hingga bulan ramadan selesai jadi totalnya 30 juz,” ujar Wakil Ketua II Yayasan Masjid Agung Palembang, Muhammad Sukri ditemui VIVAnews.

Koruptor Impor Daging Divonis 2 Tahun 3 Bulan

Oleh: Firman Qusnulyakin

INILAH.COM, Jakarta - Mejelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus suap impor daging Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi. Petinggi PT Indoguna Utama juga divonis hukuman 2 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara.

Hakim menilai keduanya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama terkait dengan penambahan kouta impor daging sapi PT Indoguna Utama.

"Menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua majelis Hakim Purwono Edi Santoso saat membacakan amar putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/7/2013) malam.

Keduanya dinilai bersalah melakukan suap uang Rp1,3 miliar kepada Lutfhi Hasan Ishaaq selaku anggota DPR sekaligus Presiden PKS saat itu dan Ahmad Fathanah. Uang Rp1,3 miliar itu sebagai uang muka terkait upaya peningkatan kouta impor daging PT Indoguna Utama keempunyaan Maria Elizabeth Liman sebanyak 8000 ton.

Dimana dari 8000 ton itu fee yang akan diterima Luthfi mencapai Rp 40 miliar jika disetujui Kementan. Perhitungannya Rp 5 ribu/Kg dari penambahan 8 ribu ton kuota. "Mendukung kepentingan bisnis Maria Elizabeth Liman," imbuh jaksa.

Keduanya terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU nomor 31/1999 tentang pemverantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo 55 ke-1 KUHPidana.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mendukung pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas korupsi, kedua terdakwa sebagai importir daging dinilai bisa merusak harga pasaran daging.

"Dua terdakwa belum pernah dihukum, kedua terdakwa masih punya tanggungan keluarga, dua terdakwa bersikap sopan selama persidangan," ucap hakim menguraikan hal-hal yang meringankan.

Menggapi vonis hakim tersebut, kedua terdakwa mengatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Mengacu hal tersebut putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.[tjs]

Tanggapi Aksi Munarman, Suryadharma Ali: Dia Idealis yang Menyajikan Fakta

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Aksi siraman teh Munarman kepada Tamrin Amal Tomagola mendapat respon dari Menteri Agama Suryadharma Ali. Ketum PPP ini memberi respons simpatik ke sosok Munarman.

"Kalau Pak Munarman ini kan idealis, tapi juga memperlihatkan fakta-fakta. Sementara Pak Tamrin Tomagola adalah cendekiawan yang kurang bisa meletakkan diri sebagai ilmuwan," kata Suryadharma di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2013).

Namun, Suryadharma menyindir cara media dalam menjalankan diskusi di televisi tersebut. Menurutnya, media telah berhasil memuncakkan konflik sehingga berujung pada insiden siraman segelas teh itu.

"Presenternya perlu mendapatkan bintang dari perusahaan. Karena dapat membangun dialog yang panas. Dan itu sampai pada klimaksnya. Bukan hanya bertengkar mulut, tapi sudah ada penyiraman," ujarnya.

Munarman dan Tamrin berdebat tentang perlunya razia peredaran minuman keras di Indonesia dalam acara diskusi TV One pada 28 Juni kemarin. Perdebatan itu berujung dengan aksi penyiraman yang dilakukan Munarman kepada Tamrin.

Senin, 01 Juli 2013

TNI AU Akui Peluru Nyasar di Gunungkidul Dari Senjata Wara

Muhammad Afifi - detikNews

Yogyakarta - TNI AU mengakui adanya kecelakaan dalam latihan prajurit Wanita Angkatan Udara (Wara) hingga menyebabkan insiden peluru nyasar. Terkait adanya kerusakan rumah warga akibat peristiwa ini, TNI siap bertanggung jawab mengganti biaya perbaikan.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto Yogyakarta Mayor Sur Hamdi Londong Allu menyatakan insiden peluru yang mengenai rumah warga adalah muntahan dari peluru yang ditembakkan para Wara.

Lokasi latihan di perbukitan Kemuning Pathuk sebenarnya berjarak hampir 4 km dari pemukiman warga. Namun karena prajurit bergerak hingga mencapai 1 km dari pemukiman, kecelakaan hingga berujung peluru nyasar itu terjadi.

"Kemungkinan ada rekoset (pantulan) sehingga sampai ke rumah warga. Sebab peluru yang digunakan memiliki daya jangkau maksimal 1,5 km sementara jarak dari lokasi tembakan ke pemukiman jika ditarik garis lurus hanya 1 km," katanya saat menggelar pertemuan dengan warga, Senin (01/07/2013).

Londong menjelaskan, latihan dengan sandi Prayudha dimulai sejak 27 Juni dan diikuti 36 prajurit Wara. Para siswi angkatan udara itu menggunakan senjata mesin ringan berpeluru kaliber 12,7 mm.

Latihan dimulai pukul 08.00 WIB dan direncakanan 6 kali latihan dengan lokasi berpindah-pindah. Latihan pertama sampai ke empat lancar.

"Saat rombongan kelima, kami menerima laporan ada peluru menjangkau pemukiman warga. Akhirnya dihentikan sementara dan kita telusuri," tambahnya.

Dari keterangan Polsek Playen, peristiwa peluru nyasar ini mengakibatkan kerusakan sedikitnya 16 rumah di Dusun Gading IV dan Dusun Gading III. Tapi dari data yang disampaikan pihak TNI AU, peluru nyasar hanya mengenai 10 rumah.

"Itu (peluru) berasal dari satu senjata. Data sementara, ada yang kena genteng, meteran listrik dan asbes," tambahnya.

Atas rusaknya rumah warga di dua dusun ini, pihak TNI AU siap mengganti biaya perbaikan.

"Latihan akan kita evaluasi tapi tetap akan dilanjutkan sesuai rencana. Yang penting, keselamatan warga terjamin dan kita akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga," pungkasnya.

Disdik DKI Buka Pendaftaran SD-SMA Sistem Zonasi

Mulya Nurbilkis - detikNews

 Jakarta - Ada kabar gembira bagi para calon siswa yang tak lulus pendaftaran sekolah di DKI Jakarta pada Juni 2013 lalu. Dinas Pendidikan DKI resmi membuka pendaftaran dengan sistem zona.

"Sistem zona ini baru pertama kali di Jakarta, ini memberikan kesempatan bagi siswa yang belum lulus. Penetapannya bisa jadi lokasi sekolah dan tempat tinggal," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto saat jumpa pers di Balaikota, Senin (1/7/2013).

Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ini baru pertama kali diterapkan di Jakarta pada tahun ini. Pendaftarannya dimulai dari 1 Juli hingga 3 Juli 2013 dan akan diumumkan 5 Juli 2013.

"Jalur lokal diperuntukkan bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di DKI dengan dibuktikan dengan kartu keluarga," lanjut Taufik.

Disediakan 45% kuota calon siswa untuk SD, SMP dan SMA se-Jakarta. Dalam sistem ini, calon siswa hanya dibolehkan mendaftar pada sekolah yang termasuk dalam lingkup rayon dalam satu kecamatan. Kartu Keluarga dan KTP orang tua harus disertakan sebagai buktinya.

"Mulai hari ini dimulai pendaftaran online dan per zona. Ini merupakan

kelanjutan dari pendaftaran sebelumnya seperti cara prestasi dan lainnya. Bagi yang tidak diterima, punya kesempatan dengan cakupan wiayah sesuai dengan tempat tinggalnya," terangnya.

Sistem ini berlaku dari SD-SMA, di mana SD sistem zonasi lingkup kelurahan, sedangkan SMP dan SMA sistem zonasinya adalah kecamatan. SMK tidak diberlakukan zonasi.

Sistem zona ini, diharapkan membantu mengurai kemacetan karena orang akan bersekolah tak jauh dari tempat tinggalnya. Untuk sistem zonasi ini, berikut jatah kursi SD, SMP, SMA dan SMK yang tersedia.

SD: 54.271 siswa.
SMP: 32. 385 siswa.
SMA: 13.159 siswa.
SMK: 362 siswa.

Peserta dapat mendaftarkan diri pada http://jakarta.siap-ppdb.com. Masih tak lolos juga?

Tenang, Disdik DKI masih memberikan kesempatan pada siswa. Sekolah SD-SMA yang jumlah muridnya masih belum memenuhi kuota akan didata dan dibuka pendaftaran selanjutnya untuk lingkup provinsi DKI pada 8-10 Juli. Hasilnya akan diumumkan 11-12 Juli 2013.

Wisatawan asing beri penghargaan untuk Polda Bali

Pewarta: Dewa K. Sudiarta Wiguna

Denpasar (ANTARA News) - Sepuluh orang wisatawan mancanegara yang tergabung dalam Rotary Club Canggu Kabupaten Badung memberikan penghargaan berupa plakat kepada petugas Kepolisian Daerah Bali yang dinilai berhasil mengamankan Pulau Dewata.

"Enam orang polisi di Kabupaten Badung beberapa waktu lalu berhasil menangkap dua kawanan perampok dan mereka kini sudah masuk penjara. Jadi kami berikan penghargaan sebagai rasa terima kasih," kata Patricia, wisatawan asal Irlandia di Mapolda Bali, Senin.

Pemberian plakat itu diterima langsung oleh Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri ke-67.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu rekannya sesama turis menjadi korban perampokan di wilayah Canggu saat melintas mengendarai sepeda motor. Berkat kerja keras aparat kepolisian, perampok tersebut akhirnya berhasil ditangkap.

Kasus kriminal terhadap wisatawan asing di kawasan Canggu hanya merupakan sekelumit dari sejumlah kasus kriminal yang menyasar wisatawan mancanegara di Pulau Dewata.

Meski demikian, beberapa wisatawan dari beragam negara itu masih merasa aman tinggal di Bali dibandingkan negara lainnya.

"Kami mendengar beberapa aksi kriminal itu di Canggu, tetapi umumnya saya merasa aman di Bali daripada beberapa negara yang pernah saya tinggali," ucap wisatawan yang telah selama 12 tahun kerap berwisata ke Pulau Dewata itu.

Dia mengungkapkan bahwa sebagai daerah wisata internasional, pihaknya mengharapkan agar kepolisian setempat menerapkan kewaspadaan ekstra dalam menjaga keamanan dan ketertiban tak hanya bagi turis asing tetapi juga warga lokal.

Sementara itu Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh wisatawan mencanegara itu kepada jajarannya.

Pihaknya berkomitmen akan menjaga Bali dari aksi kriminal mengingat Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata dunia.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Saya nanti akan memberikan langsung plakat ini kepada petugas yang disebutkan di plakat itu," ujarnya.
 

Monas akan dijadikan pusat kreatifitas

Pewarta: Deny Yuliansari

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan Tugu Monumen Nasional (Monas) sebagai pusat kreatifitas bertujuan untuk menampung hasil kreatif warga Jakarta.

"Kami ingin menciptakan kalangan menengah yang baru," kata wakil gubernur yang kerap disapa Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Dia melanjutkan bahwa tujuan membuka Monas sebagai pusat pariwisata adalah agar bisa menampung para warga yang memiliki produk kreatif tidak memiliki modal untuk mempromosikan produknya tersebut.

"Nanti kalau sudah kaya kan mereka bisa sewa tempat lain," katanya.

Ahok berpendapat Monas adalah lokasi yang tepat karena Jakarta merupakan ikon dari kota Jakarta, sehingga lebih mudah untuk menarik turis.

"Orang kampung saja kalau datang belum lihat Monas itu belum lihat Jakarta, dia bilang," katanya.

Pengelolaan pariwisata, lanjut Ahok, akan diserahkan ke salah satu badan milik Pemprov, agar penanganannya tidak lagi ditangani oleh beberapa dinas.

"Disiapkan dulu baru kami bisa pikirkan siapa yang akan pegang. Apa badan atau BLUD di bawah pariwisata. Jadi jangan dipisah tiga lagi: dinas energi, taman, pariwisata," katanya. 

Antisipasi Kericuhan di Stasiun Bekasi, TNI Polri Diterjunkan

VIVAnews - Tarif progresif kereta listrik (KRL) Commuter Line (CL) berlaku perdana hari ini, Senin 1 Juli 2013. Besarnya antusias warga membuat antrean pembelian tiket membludak.

"Bukan panjang lagi namanya, tapi luar biasa," ujar Kepala Stasiun Bekasi, Hariyanto, kepada VIVAnews, di kantor kepala Stasiun Bekasi.

Hariyanto mengaku bahwa para pegawainya belum sepenuhnya memahami perubahan sistem penjualan tiket ini. "Yang terbiasa dengan penjualan tarif flat, yaitu Rp8.500 sekali jalan harus mengubah pola pikir ke tarif yang berbeda," kata dia.

Untuk mengantisipasi terjadinya keributan di stasiun, aparat keamanan pun juga dikerahkan untuk mengamankan lokasi ini. Ada 15 polisi dari Polsek Bekasi Utara, 8 personel TNI yang diperbantukan dari korps Marinir, dan 10 orang pegawai PKD.

Pihak stasiun telah menyebar 1.500 tiket multitrip di stasiun ini. Tapi, kartu seharga Rp20 ribu dengan saldo minimal Rp7 ribu, ini ludes dibeli pembeli dalam waktu 10 menit.

"Kami juga menjual tiket multitrip untuk mengurai antrean. Tapi, habis dalam sepuluh menit. 750 penumpang di pintu utara dan selatan," kata dia.

Hariyanto mengaku bahwa jumlah ini tidak sepadan dengan jumlah penumpang di stasiun ini. "Tiketnya 1.500 buah, penumpangnya ada 23 ribu. Bisa pecah kepala saya," gurau dia.

Rencananya, pihak stasiun akan menjual tiket ini pada sore harinya. Tapi, itu bergantung pada jumlah yang diberikan dari PT Kereta CL Jabodetabek (KCJ). "Itu, sih, tergantung pada jumlah yang diberikan. Kalau saya, sih, maunya 23 ribu," kata dia.

Hariyanto juga sempat berkeluh kesah kepada VIVAnews tentang adanya perubahan tarif ini. Ada seorang penumpang yang kecewa dengan panjangnya antrean itu. Penumpang tersebut terlambat karena mengantre terlalu lama. "Tapi, kan, masalahnya bukan perbanyak loket, tapi perbanyak kartu multitrip," kata dia. (sj)

Anggota Polri: Meski Kadang Dibenci, Warga Tetap Butuh Polisi

VIVAnews -Kepolisian Republik Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-67. Puncak acara HUT tersebut dilaksanakan di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin 1 Juni 2013

Dalam rangkaian HUT Polri tersebut dipertunjukkan berbagai keterampilan anggota polisi. Salah satunya peragaan kemampuan beladiri pertempuran jarak dekat.

Pada peragaan tersebut, para anggota Polisi yang sudah terlatih memperagakan atraksi pemecahan benda-benda keras seperti besi dragon dan bata dengan tangan kosong.

Salah satu instruktur beladiri tangan kosong Korps Brigade Mobil, Kompol Dedi Suryadi menyebutkan keterampilan tersebut wajib dimilki anggota kepolisian Brimob khusunya karena ketika di lapangan Polisi wajib bisa melumpuhkan lawan.

"Beladiri tangan kosong untuk melumpuhkan saja," ujar Dedi saat ditemui di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat

Selain itu, Dedi juga mengutarakan harapannya sebagai anggota Polisi di ulang tahun ke-67 itu. Menurut dia, walau pun saat ini kadang Polisi dibenci, tapi sangat dibutuhkan. Dedi berharap Polisi semakin dicintai masyarakat.

"Harapan saya Polri semakin dicintai masyarakat dan melakukan tugasnya dengan profesional. Namanya polisi, walaupun dibenci tapi dicari juga," ujar Dedi.

Dedi juga menyebutkan, diharapkan ke depannya Polisi semakin transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Serta selalu cepat dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

"Artinya semakin transparan akuntabel setiap ada permasalahn di lapangan cepat menuju ke TKP," ujar dia.

Masalah kesejahteraan juga disinggung oleh Dedi yang sudah mengabdi di Polri selama 17 tahun ini.

Pemprov Jabar hibahkan 200 motor untuk Polri

Bandung (ANTARA News) - Pemprov Jawa Barat (Jabar) menghibahkan 200 unit sepeda motor trail dan satu ambulan kepada Polda Jabar yang diserahkan pada HUT Bhayangkara ke-67, yang digelar di Markas Komando Brimobda Polda Jabar di Cikeruh Sumedang, Senin.

Penandatanganan serah terima hibah kendaraan untuk operasional Polda Jabar dan Polres se-Jawa Barat itu dilakukan oleh Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan dan Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius.

"Kendaraan ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Polda Jabar, sekaligus meningkatkan mobilitas personil di lapangan," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius.

Kendaraan tersebut menjadi "kado" bagi Polda Jabar yang merakan ulang tahunnya yang ke-67, sekaligus apresiasi atas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat.

HUT Bhayangkara ke-67 yang digelar di Mako Brimob Cikeruh Kabupaten Sumedang yang dihadiri oleh Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Sonny Wijaya serta Muspida Jabar lainnya.

Kegiatan ditandai dengan aktraksi pesawat trike yang membawa spanduk HUT Byanagkara ke-67 itu, juga dimeriahkan dengan aktraksi berkuda yang diperagakan oleh anggota Polwan Brimobda Polda Jabar yang berkolaborasi dengan Korps Wanita AD dan AU.

Presiden minta Polri netral amankan Pemilu 2014

Pewarta: Ade Irma Junida

Depok (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersikap netral selama mengamankan Pemilu 2014.

"Saya harap Polri dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dapat mengamankan kegiatan kampanye dan pemungutan suara serta tetap netral," kata Presiden dalam amanatnya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-67 di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Senin.

Presiden juga mengingatkan jajaran Polri agar siap mengamankan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selama seluruh rangkaian kegiatan Pemilu 2014.

"Petik pelajaran dari Pemilu 2004 dan 2009 agar dalam Pemilu 2014 mendatang Polri betul-betul siap, mampu bertindak profesional dan proporsional dan sekali lagi, tetap bersikap netral," katanya.

Kepala Negara juga mengajak masyarakat turut serta menjaga keamaanan dan ketertiban demi Pemilu yang aman, tertib dan damai. 

BLSM: Data Penerima Kacau, Negara Berpotensi Rugi

PLASADANA.COM - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos telah mengakui bahwa data penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berpotensi meleset maksimal 6 persen dari 15,5 juta rumah tangga sasaran.
Dengan begitu, berarti 930.000 rumah tangga atau 3,7 juta jiwa berpotensi tidak mendapatkan dana bantuan tersebut. "Ini menunjukan bahwa riset dan hasil survei yang dilakukan ternyata under cover. Artinya yang berhak dapat malah jadi gak dapat," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta di Jakarta, akhir minggu lalu.
Arif menegaskan, persoalaan melesatnya data tersebut bukan hanya dilihat sebagai angka-angka statistik tidak bermakna. Namun, ada persoalaan hak dari masyarakat yang tidak tersalurkan.
Bahkan, katanya, bila dicermati, kekeliruan data tersebut juga berkaitan dengan potensial lost dari pengeluaran negara.
Bila dihitung, kata dia, jumlah data yang meleset ada sekitar 900 ribu rumah tangga atau 6 persen dari 15,5 juta rumah tangga sasaran. Jika jumlah tersebut dikalikan total dana BLSM selama 4 bulan sebesar Rp 600 ribu, maka ada potensi kehilanan Rp 540 miliar.
"Walaupun, katakanlah yang dapat adalah rakyat juga. Tapi kan tidak tepat sasaran," tukas Arif.
Sementara itu Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, asumsi margin error yang dibuat pemerintah sebesar 6 persen sebenarnya didasarkan pada keyakinan bahwa data 15,5 juta tersebut merupakan data yang benar.
Padahal, kata dia, data tersebut masih sarat dengan kontroversi. Sebab, data itu diperoleh dari survei BPS tahun 2011 yang diolah tanpa validasi oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) pimpinan Wapres Boediono.
"Namanya data pasti dinamis, bagaimana mungkin hanya diaolah bukan validasi kelapangan. Ini tidak bisa pakai ilmu kebatinan," tandas Enny.
Penulis: Heru Budhiarto

Abraham Samad: Penggeledahan Di Gedung BI Belum Mengarah Ke Boediono

RMOL. Ketua KPK Abraham Samad optimistis penanganan kasus Bank Century bisa dituntaskan secepatnya. Sebab,  dokumen hasil penggeledahan gedung BI membuat kasus ini menjadi lebih terang.

“Saat ini tim penyidik KPK masih melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang disita dari gedung Bank Indonesia (BI),’’ kata Abraham Samad kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Tim penyidik KPK menggeledah Gedung Bank Indonesia (BI), Selasa hingga Rabu (25-26/6). Tim penyidik dan Satgas KPK membawa sekitar 20 kardus dokumen menggunakan tiga unit mobil.

Abraham Samad mengungkapkan, dengan adanya dokumen itu kasus Century akan diselesaikan sebelum Pemilu 2014.

“Insya Allah penyidikannya selesai sebelum pemilu. Di situ nanti kami bawa kasus Bank Century ke pengadilan. Sabar saja, kami juga ingin menyelesaikan kasus ini secepatnya,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah penggeledahan itu terkait informasi yang diberikan Sri Mulyani?
 Ya. Penggeledahan di kantor Bank Indonesia tidak lepas dari hasil pemeriksaan bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Amerika Serikat dan staf bagian Deputi Gubernur BI, Galouh AW, di Australia. Dari keterangan keduanya, KPK mendapatkan informasi perlunya penggeledahan dilakukan di kantor BI. Dari hasil pemeriksaan itu menjadi petunjuk bagi kami untuk mendapatkan data.

Apa saja informasinya?
Banyak. Tapi untuk saat ini belum bisa saya ungkap. Tapi satu hal yang pasti, penggeledahan di BI menjadi bukti keseriusan KPK menuntaskan kasus Bank Century.

Berdarkan informasi itu, apa ada keterlibatan Wapres Boediono?
Tidak. Belum sampai ke sana. Penggeledahan di BI itu dilakukan untuk melengkapi penyidikan KPK terhadap tersangka Deputi Gubernur Bank Indonesia (nonaktif) Budi Mulya.

Kapan Wapres Boediono diperiksa?
KPK belum akan memeriksa Boediono. KPK harus meminta keterangan dari Budi Mulya lebih dulu. Setelah verifikasi isi dokumen, kami akan melakukan pemeriksaan tersangka  Budi Mulya. Kalau keterangannya sinkron dengan dokumen yang ada, maka baru bisa kami simpulkan apakah ada keterlibatan Gubernur BI masa itu (Boediono). Makanya, benang merahnya bisa dilihat bila diperiksa.

Apa saja hasil dari penggeledahan tersebut?
Penggeledahan dokumen-dokumen tersebut dilakukan di tiga gudang di Gedung BI selama sekitar 20 jam, mulai Selasa (25/6) pukul 09.00 WIB hingga Rabu (26/6) pukul 05.30 WIB. Dari penggeledahan itu, KPK dapat macam-macam bukti yang selama ini sebenarnya kami kategorikan data.

Kalau data itu tidak didapat akan mempersulit membuka kasus Century. Tapi, dengan adanya penggeledahan itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit terungkap.

Ada yang menilai penggeledahan ini terlambat, ini bagaimana?
Bukan terlambat. Setelah pemeriksaan terhadap bekas pejabat BI yang ada di luar negeri, semua keterangan memberikan petunjuk KPK untuk mengkongkritkan tentang data yang dibutuhkan.

Bukannya rentang waktu penggeledahan dangan terjadinya kasus itu sudah lama, apa masih akurat?
Saya yakin masih akurat. Sebab penyidik KPK telah mendapatkan berbagai informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Mengapa KPK lama dalam menggarap kasus ini, apakah ada hambatan?
Tidak ada hambatan khusus. KPK kan hanya memroses kasus ini sesuai ketentuan, tentunya butuh waktu. Tapi toh tetap kami kerjakan.

Ada yang menilai KPK tidak berani menuntaskan kasus itu, apa benar?
Biarkan saja orang menilai begitu. Kami akan tetap fokus pada tugas kami menyelesaikan kasus ini. Ingat, dalam kasus Wisma Atlet Hambalang kami juga dianggap demikian.

Tapi toh kenyataannya kami tetap berusaha menuntaskan kasus tersebut.

O ya, ada beberapa anggota Komisi III DPR yng merasa handphone-nya disadap KPK, apa betul?
Tidak benar itu. Selama ini kami tidak melakukan penyadapan secara liar. Tidak ada penyadapan terhadap anggota Komisi III DPR. Selama ini KPK lakukan penyadapan secara prosedural berdasarkan Undang-undang.

Tapi ada yang yakin disadap, ini bagaimana?
Anggota Komisi III DPR seharusnya tidak mempersoalkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Pasalnya, penyadapan yang dilakukan KPK tidak ada yang melanggar aturan.

Mempersoalkan kewenangan penyadapan bisa menjadi hal wajar jika KPK menyadap dengan melanggar aturan.

 Jangankan dipersoalkan dalam rapat, dituntut secara hukum pun KPK siap bila kami melanggar aturan dalam penyadapan itu. [Harian Rakyat Merdeka]

Rekrutmen CPNS Jalur IPDN Diawasi KPK

 Jpnn
JAKARTA - Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2013/2014 disetujui sebanyak dua ribu siswa. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membuka pendaftaran hari ini (01/07) sampai 13 Juli 2013.
   
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud, mengatakan formasi tersebut berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/1975/M.PAN-RB/6/2013, Tanggal 5 Juni 2013. Selanjutnya ditentukan bahwa pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan waktu pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 13 Juli 2013.
      
Tahapan dalam Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 menggunakan Sistem Gugur meliputi mulai dari seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, tes kesehatan, sampai dengan wawancara penentuan akhir yang dilakukan oleh para pejabat eselon I Kemendagri, Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, pimpinan IPDN, Dosen IPDN terpilih, dan para pejebat eselon II terkait.
      
"Untuk materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk mengukur kecerdasan majemuk (multiple intelligences) CPNS Calon Praja IPDN, disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN bersama 10 Konsorsium Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan," ujarnya dalam keterangan tertulis akhir pekan kemarin.
   
Paling berbeda dalam perekrutan kali ini Kemendagri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Telah dijalin kesepakatan antara Sekretaris Jenderal Kemendagri dengan KPK dengan tujuan untuk mewujudkan seleksi yang netral, obyektif, terbuka dan transparan, maka setiap tahapan dalam Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 berada di bawah pengawasan lembaga Anti Rusuah itu.
   
Ardy mengatakan bahwa untuk keterlibatan dalam perekrutan calon Praja IPDN itu KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan. "KPK berupaya membantu melakukan deteksi dini dan pencegahan korupsi serta pengawasan terhadap seluruh proses tahapan sejak awal seleksi," tuturnya.
      
Keterlibatan KPK dalam perekrutan calon Praja IPDN ini akan dijadikan contoh model (role model) bagi Penerimaan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kedinasan pada Perguruan Tinggi Kedinasan lainnya, termasuk bagi Akademi Kepolisian (Akpol) dan bagi Tes CPNS di Kejaksaan dan Calon Hakim.

Selain itu, KPK akan menjadikan Kampus IPDN Pusat dan 7 (tujuh) Kampus IPDN Daerah sebagai pilot project Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang nantinya dapat dijadikan contoh bagi Perguruan Tinggi Kedinasan Lainnya. "KPK juga menyarankan agar dalam Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014, terdapat tes tersendiri atau diintegrasikan dengan tes lainnya, terkait dengan materi Tes Integritas dan Kejujuran," imbuhnya.(gen)

Presiden SBY: politik harus utamakan kepentingan rakyat

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua komponen bangsa dan elit politik untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam menjalankan praktek politik sehingga masa depan bangsa lebih baik.

"Politik tidak didasarkan pada untung rugi. Harus mengutamakan kepentingan rakyat dan masa depan," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan,"sekalipun ada ujian dan cobaan, kita harus tetap berkonsolidasi, berbenah diri dan berkontribusi."

Menurutnya pemimpin harus berani mengambil resiko dan tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri.

"Sebagai pemimpin itu, kita harus sanggup berkorban dan berani mengambil resiko," katanya dalam tweetnya yang lain. (P008)

HUT Bhayangkara ke-67, Selamat Ulang Tahun Pak Polisi!

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Polisi Republik Indonesia (Polri) merayakan hari jadinya yang ke-67 pada hari ini 1 Juli 2013. Tak terasa selama 67 tahun polisi di seluruh Indonesia mengupayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Senin (1/7/2013), Tema HUT Bhayangkara yang diangkat kali ini adalah 'Sinergitas Kemitraan dan Anti KKN, Wujudkan Pelayanan Prima, Penegakan Hukum, dan Keamanan Dalam Negeri, Mantap Sukseskan Pemilu 2014'. Tentunya bukan tugas mudah menjalankan tema tersebut dalam usia yang sudah setengah abad lebih.

Namun Polri berupaya mewujudkan harapan masyarakat, seperti yang dilakukan sebulan sebelum pelaksanaan HUT Bhayangkara hari ini. Sebut saja bakti kepolisian yang merehabilitasi pemakai narkoba jika melapor secara suka rela, ada bakti kesehatan dengan menargetkan lebih dari 3.000 pasien, ada juga bakti sosial yang diwarnai kunjungan ke panti sosial dan kerja bakti.

Pelaksanaan tugas bakti tersebut berlangsung sejak 7 Mei hingga 30 Juni 2013 di seluruh satuan tugas Polri. Pada acara puncak nanti direncanakan akan dilaksanakan secara sederhana namun khusyuk, yakni menggelar upacara di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Tidak hanya para polisi yang akan hadir dalam upacara ini. Dijadwalkan turut hadir Presiden RI, para menteri, jaksa agung, para panglima TNI, ketua DPR, ketua MPR, ketua MK, ketua MA, para duta besar negara sahabat, perwakilan kepolisian negara sahabat, tokoh masyarakat, dan LSM pemerhati kinerja kepolisian.

Segenap bangsa Indonesia pun berharap semangat reformasi di tubuh Polri kian membara dalam usianya ke 67. Peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat semakin dirasakan, sehingga dengan bangga bangsa Indonesia mengucapkan, Selamat Ulang Tahun, Pak Polisi.

16,6 Juta Pelajar Terima Beasiswa Miskin

VIVAnews - Setelah lama menghitung-hitung, pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kenaikan itu berlaku sejak Sabtu 22 Juni. Sebagai kompensasi pemerintah menyiapkan dana Rp29,4 triliun untuk masyarakat miskin.

Dana terbesar berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, yakni Rp9,7 triliun. Lalu disusul Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun, Program Infrastruktur Dasar Rp7,25 triliun, Program Beras Miskin Rp4,3 triliun, dan tambahan untuk Program Keluarga Harapan Rp700 miliar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, beasiswa miskin akan diberikan kepada 16,6 juta siswa dengan rincian Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD sederajat, Rp750 ribu untuk SMP, Rp1 juta untuk siswa SMA. Dana ini masih ditambah bantuan buku, seragam, dan alat tulis dengan besaran Rp200 ribu per anak.

Tentu saja, anggaran ini tidak sedikit. Uang triliunan rupiah ini harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Apalagi, ada kecemasan publik soal isu korupsi yang sempat melanda jajaran kementerian pendidikan ini. "Tidak usah khawatir, kami punya mekanismenya," kata Nuh.

Lalu, bagaimana sebetulnya mekanisme bantuan itu? Berikut petikan wawancara Menteri Nuh di Padang, Ahad, 23 Juni 2013 soal program kompensasi di bidang pendidikan itu.

Di tengah isu korupsi di Kemendikbud beberapa waktu lalu, banyak yang khawatir soal penyaluran dana BSM ini. Bagaimana cara Anda mengamankannya?Ini kan dana masuk dari Kementerian Keuangan langsung ke kabupaten/kota dan sekolah-sekolah lewat PT Pos. Kami hanya menetapkan, bukan membelanjakan. Jadi uangnya kami punya uang, tapi tidak memegangnya.

Siapa saja yang terima beasiswa miskin ini?Itu diambil dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kami ambil 40 persen dari struktur terbawah. Itu yang ketemu 15,5 juta Rumah Tangga Miskin. Dari 15,5 juta RTM itu sudah ada namanya, bapaknya siapa, ibunya siapa, alamatnya di mana, anaknya siapa, usia anaknya berapa saja. Nah, sekarang dari usia anak ini kami ambil di bawah 18 tahun.

Kenapa di bawah 18 tahun, bukan 20?18 itu lah usia SMA. Usia paling telat. Sehingga kami ambil usia di bawah 18 berapa anak. Kami masukkan dalam sistem kami. Karena kami punya data pokok pendidikan. Kami punya data siswa sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Kami cocokkan dengan data RTM. Ini anak alamatnya di mana, anaknya siapa. Kalau sudah cocok, kami baru tetapkan.

Kalau yang tidak ada di data sekolah?Kalau tidak ada berarti dia tidak sekolah. Ya tidak dapat. 

Setelah ditetapkan, langsung kami kasih data itu ke Kantor Pos, dan uangnya dari Kementerian Keuangan dikirim ke Kantor Pos. Nanti Kantor Pos bikin rekening atau virtual account, sehingga uang ini langsung masuk rekening anak.

Jadi saya tidak pegang uang sama sekali. Dari Kementerian Keuangan langsung masuk PT Pos dan langsung diambil anak-anak.
Ini datanya lintas kementerian?Iya. Ini lintas kementerian. Ini koordinasi di bawah Wapres. Kemendikbud ada, Kemenag ada, dan Kemensos. Semua itu.  Urusan data ini yang paling mahal. Bukan rupiahnya. Program ini bisa sukses kalau data sahih.

Apakah data sekarang sudah sahih?Secara umum oke. Tapi kalau ada penyimpangan sedikit, ya wajar karena ini data 2011. Tak mungkin bikin data baru sekarang. Jadi pada 2012 sensus dilakukan berdasarkan data 2011. Bisa jadi anak ini dulunya ada sekarang sudah meninggal. Ini bisa jadi. Atau bisa jadi dulu tidak masuk daftar orang miskin, sekarang orang tuanya kecelakaan meninggal, jadi miskin.

Bagaimana cara penyesuaian data itu dengan keadaan sekarang?Karena itu kami punya buffer. Buffer ini jumlahnya 875 ribu anak. Buffer ini dipakai yang dua tahun lalu anaknya tidak masuk dan saat ini berubah. Itu yang kami tambahkan. Kalau yang dulunya dapat dan sekarang jadi kaya, tak apa-apa itu.

Itu tak begitu jadi persoalan. Yang jadi persoalan kalau dulu kaya sekarang jadi miskin. Tapi saya kira sekaya-kayanya itu, kalau dulunya miskin paling tambahnya sedikit. Kecuali yang tiba-tiba dapat istri kaya-raya. Hehe.

Bagaimana jika ada anak benar-benar miskin malah tidak dapat BSM?Tinggal lapor ke sekolah terkait dengan membawa data atau surat keterangan miskin dari kelurahan. Atau bisa juga ke kantor pos. Ini semua bisa.

Mengapa Anda tetapkan penerima beasiswa miskin ini 16,6 juta anak? Selain data itu apa pertimbangan Anda?Jadi begini, relatif amannya kemiskinan itu kan 11 persen. Nah data ini ambilnya jauh di atas itu, 40 persen. Sehingga bukan saja pas di garis kemiskinan, tapi jauh di atasnya.

Ini artinya kalau ada dinamika penurunan daya beli atau inflasi tinggi, orang-orang yang dekat dengan garis kemiskinan masih bisa dicover. Sangat tidak adil kalau yang dicover cuma 11 persen. Ini yang di atasnya kena sedikit langsung jatuh. Di situlah yang kita cover. Tidak hanya BSM, ada PKH, ada Raskin, BLSM, dan program infrastruktur.

Target pencairan kapan?Minggu keempat Juli. Itu sudah bisa dicairkan.

Mengapa Juli?Karena mulai tahun ajaran baru tanggal 15. Itu kami siapkan minggu keempat Juli sampai minggu kedua Agustus itu cair. Sehingga pas Lebaran anak-anak itu terima BSM.

BSM akan diberikan kepada 16,6 juta siswa dengan rincian Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD sederajat, Rp750 ribu untuk SMP, Rp1 juta untuk siswa SMA. Tidak cuma itu, adik-adik kita yang kurang beruntung ini masih menerima bantuan operasional Rp200 ribu per anak.

Jadi kalau ada keluarga miskin punya tiga anak yang sekolah di SMA, SMP, dan SD mereka dapat Rp1,2 juta, Rp950 ribu, dan Rp650 ribu. Itu Rp2,8 juta. Ditambah lagi kalau dia dapat PKH Rp1,8 juta. Ditamnbah BLSM Rp150 ribu sebanyak dua kali. Ditambah Raskin 15 kg.  Sudah lumayan membantu.

Apa Anda tidak takut membagi BSM jelang Lebaran. Jangan-jangan uangnya buat foya-foya anak?Ya kami ingatkan. Tapi kalau anak yang benar, terima Rp450 ribu diarahkan untuk kebutuhan sekolah, seperti sepatu, sepeda. Kalau ada satu dua yang beli permen ya tak apa lah. Dia kan sudah lama tak beli permen.

Tapi secara umum kalau kita bicara data yang jumlahnya 13,5 juta itu ada 100 ribu yang tak sesuai harapan. Itu pasti ada.  Selalu ada. Karena kita tidak semua sempurna. Kalau kita bicara statistik, kurva normal selalu ada kanan dan kiri yang menyimpang, dan itu tak apa. Kan yang kami pegang yang mayoritas di tengah ini. Itu yang kami kawal.

Selain BLSM atau beasiswa miskin ada kompensasi lain di bidang pendidikan?
Ada. Ada Bidik Misi, beasiswa untuk mahasiswa miskin. Ini porsinya juga ditambah 8.900 anak. Ini untuk anak baru. Jadi karena peminat yang baru ini luar biasa.

Pembagian kuotanya bagaimana?Saya belum lihat. Tapi mustinya kita lihat dari pendaftar yang paling banyak itu dari mana saja. Tentu nanti ada proporsi masing-masing wilayah.

Jadi kalau dulu di awal-awal banyak kampus yang tidak bisa nyerap, sekarang ini jumlah peminatnya luar biasa. Mungkin karena belum ada sosialisasi dengan baik. Karena itu kami ingin tambah lagi 8.900. Tapi ini termasuk swasta. Tahun lalu swasta juga ada.

Kuota swasta berapa?Kalau tahun lalu 2000 mahasiswa. Nah tahun ini akan ditambah lagi paling tidak jadi 3.000an mahasiswa. Karena kan adik-adik kita banyak yang di swasta.

Dana kompensasi BBM itu lebih banyak untuk BSM atau Bidik Misi?Ya jauh lebih banyak BSM. Sangat jauh. Bidik Misi cuma Rp54 miliar. Karena kan begini, orang tak mungkin jadi mahasiswa kalau SD-nya gak lulus. Jangankan mahasiswa, masuk SMP pun tidak bisa kalau SD-nya gak lulus.  Jadi yang wajib, yang bawah ini yang harus kita amankan betul. Sehingga wajib belajar 9 tahun ini harus benar-benar jalan. Apalagi kami berencana menaikkan jadi SMU. Ini harus kita kawal betul.

Sehingga dana Rp7 triliun ini lebih banyak ke Dikdas dan Dikmen. Kami ingin betul angka drop out ditekan. Kami juga telah memiliki Posko Drop Out yang akan mengejar anak-anak putus sekolah agar bisa melanjutkan lagi. Ini seperti yang saya rekomendasikan agar setiap daerah ada gerakan anti DO, terutama untuk kalangan miskin 20 persen struktur pertama dan 20 persen struktur berikutnya. Kalau sisanya, yang anaknya orang kaya gampang itu. Yang berat itu kan yang bawah-bawah ini.

Itu anggarannya dari mana?Itu Kemendikbud kolaborasi dengan kabupaten/kota.

Soal kurikulum 2013 persiapannya bagaimana Pak?Alhamdulillah persiapan bagus. Kami sedang menyiapkan penyegaran narasumber, lalu ke struktur nasional, setalah itu masuk ke inti dan ke guru sasaran. Yang penting semua  proses persiapan selesai sebelum 15 Juli.

Perbedaan apa yang paling mendasar pada kurikulum baru dengan sebelumnya?Ada banyak sekali. Tapi paling tidak pada kurikulum baru ini banyak ditonjolkan akhlak, kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap orangtua ingin anaknya pintar, jenius, dan memiliki IQ di atas rata-rata. Namun, itu saja tidak cukup. Bila tak dibarengi dengan pendidikan akhlaq, kepintaran yang dimiliki bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain.

Orang pintar saat ini sudah banyak. Tapi, orang pintar yang jujur, baik, dan punya tata krama itu yang defisit. Kita ingin punya penerus bangsa yang pintar tapi sikapnya juga bagus, sopan santunnya juga bagus. Atas dasar inilah kami susun Kurikulum 2013.

Bagaimana distribusi buku untuk kurikulum baru ini?Sebagian sudah dikirim, Aceh sudah dikirim. Pencetaknya PT Sarana Karya, di Bandung. Sudah mengirim ke provinsi-provinsi jauh. Mereka memperkirakan satu minggu lagi sudah sampai sekolah. Yang belum tinggal yang dekat-dekat, seperti Jawa Barat.

Soal penambahan jam mengajar bagi para guru bagaimana? Jadi hitungnya begini, beban kerja per minggu itu berapa sih? Kalau begawai-pegawai normal itu kan 34-36 jam per minggu. Yang dapat tunjangan para guru itu ya yang 34 jam. Nah karena itu, yang sekarang ya begini, 24 jam tatap muka yang 10 jam itu persiapannya. Tidak adil kalau totalnya tidak sampai 20 jam kok dia dapat tunjangan profesi.  Tunjangan profesi itu kan sebesar gaji. Jadi kalau gaji Rp2 juta, dapat tambahan profesi Rp2 juta lagi. Kalau ngajarnya sedikit kan namanya seenaknya.

Nah memang di kurikulum 2013 ini, karena pendekatannya berbeda, kerja mandiri guru akan besar. Sehingga dari situlah kita wajibkan Pramuka dalam ekstra kurikuler, termasuk kegiatan-kegiata outdoor lain. Segitiga utuh antara kurikuler, ekstra kurikuler dan, kokurikuler itu satu kesatuan. Maka itu, kegiatan-kegiatan guru yang membina siswa di luar mata pelajaran, seperti guru yang jadi pembina PMR, UKS, Pramuka, kita beri penghargaan sebagai bagian dari 34 jam. Kita tidak menguba. Itu konsep dasarnya.(np)

BEM Kedokteran Trisakti Gelar Pengobatan Gratis

Oleh: Anton Hartono

INILAH.COM, Jakarta - Ratusan warga yang tinggal di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan berbondong-bondong untuk mendapatkan pengobatan gratis yang digelar oleh Tim Bantuan Medis Trisakti (TBMT) bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti.

Pengobatan gratis yang digelar di Yayasan Masjid Jami Al Manar, Jl Graha II Bumi Pesanggarahan Mas itu diikuti oleh sedikitnya 30 mahasiswa semester 4 dengan dibantu oleh enam tenaga ahli dokter yang juga merupakan alumni Trisakti. Ketua Panitia, Fitriaani Salma mengatakan program ini adalah rutin dilakukan setiap tahun yang sudah menjadi program kerja TBMT atas inisiatif mahasiswa Trisakti untuk membantu kurang mampu.

"Tidak hanya pengobatan gratis, tapi juga ada sunatan massal dan perawatan gigi untuk anak-anak. Pengobatan ini terbuka untuk warga sekitar yang memiliki kupon, tetapi yang tidak dapat kupon juga dilayani," ujarnya, Minggu (30/6/2013).

Sebelumnya, panitia telah membagikan 250 kupon kepada warga sekitar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan bagi warga yang tidak mendapatkan kupon, tetap mendapatkan pelayanan setelah semua pemegang kupon terlayani.

"Panitia juga membagikan bingkisan berupa kain sarung serta peralatan sekolah untuk anak-anak yang ikut sunatan massal. Jadi tujuan kegiatan ini adalah murni untuk membantu warga kurang mampu," tambahnya.

Polri Akan Tingkatkan Kemitraan dengan Masyarakat

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Kepolisian Republi Indonesia (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo mengatakan di umurnya yang ke-67, Polri akan semakin meningkatkan dan menjaga kemitraan dengan masyarakat.

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo mengatakan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-67 maka harus menjaga kemitraan masyarakat dalam membantu tugas Kepolisian.

"Dalam momentum ini, mari kita pelihara masyarakat sebagai mitra kepolisian bukan hanya saat ini saja tapi terus dioperasionalkan," kata Timur di Monas Jakarta, Sabtu (29/6/2013).

Timur mengatakan, memang dalam menjalankan tugasnya, masyarakat terkadang memberikan penilaian yang buruk, meski tak sedikit yang menilai kinerja petugas kepolisian sudah baik. Untuk itulah, polisi harus terus menjaga kemitraan dengan masyarakat, karena polisi sulit untuk menjalankan tugas tanpa adanya bantuan dari masyarakat.

"Itu dikemas dalam rangka semua menjalankan tugas kita, saya kira pasti bisa, pasti baik dan harapan kita pasti lebih menunjang tugas-tugas kita," ucapnya.

Timur melanjutkan, Polri telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini. Nantinya, kepuasan masyarakat petugas akan diukur, apakah itu dalam hal memelihara keamanan, memberikan pelayanan penegak hukum dan lainnya.

"Ukuran-ukuran ini yang kurang kita koreksi, dan yang bagus kita optimalkan lagi sehingga tahun 2014 nanti betul-betul program kemitraan ini secara terukur. Kemudian, kita budayakan polisi bagian masyarakat dan masyarakat bagian dari pada polisi untuk menjalankan tugas kedepan," tandasnya.[bay]

SBY Puji Polri Makin Terkenal di Dunia

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memuji Polri yang semakin dikenal di dunia internasional dalam mengendalikan keamanan dunia internasional.

"Kepolisian berhasil mengemban tugas dan pengabdiannya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Berhasil menindak kejahatan mulai kejahatan biasa, transnasional hingga terorisme," kata SBY dalam sambutan pada HUT ke-66 Bhayangkara di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Minggu (1/7/2012).

SBY berharap Polri kedepan bisa menjamin situasi keamanan dalam negeri. Presiden juga meminta agar polisi mendukung program strategis nasional dan global. Khususnya, menghadapi perubahan tingkat kejahatan di dunia internasional yang mengancam keamanan negara.

"Tingkat kejahatan meningkat, tidak hanya konvensional, tapi juga berkembang kejahatan perbankan, kejahatan transnasional hingga dunia maya," tutur dia. [yeh]

TNI Turun Tangan Bantu Atasi Konflik Polisi & Warga di Kalteng

Robert - detikNews

Samarinda, - Aparat TNI diterjunkan ke lokasi perusahaan penambangan emas PT Indo Muro Kencana (IMK) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, pasca bentrok warga dan Brimob, siang tadi. Situasi malam ini berangsur kondusif.

"Situasi berangsur kondusif. Selain aparat Brimob Polda Kalteng dan Polres Murung Raya, juga ada dari bantuan TNI yang di BKO-kan ke sini," kata Kapolres Murung Raya AKBP Dedy Suhartono ketika dihubungi detikcom, Sabtu (29/6/2013) malam.

Dedy menyebut PT IMK merupakan obyek vital, di mana pengamanan gabungan turut melibatkan aparat TNI untuk mengamankan karyawan PT IMK, baik itu pekerja lokal maupun pekerja asing.

"Pengamanan terhadap karyawan dan orang asing, juga untuk mengamankan aset-aset PT IMK," ujar Dedy.

Meski mengakibatkan korban luka 4 orang dari personel Satuan Brimob Polda Kalteng dan 1 dari warga setempat, hingga saat ini kepolisian belum meminta keterangan dari kedua belah pihak.

"Tapi akan ada pemeriksaan nanti, kita selidiki siapa provokator dibalik amarah massa itu. Kita akan lakukan (pemeriksaan) setelah situasi benar-benar kondusif," tutup Dedy.

Seperti diketahui, bentrok aparat Brimob Polda Kalteng dan warga Murung Raya, terjadi Sabtu (29/6/2013) siang tadi. Saat itu warga memaksa masuk ke areal perusahaan dan dihalau petugas Brimob yang sedang bertugas melakukan pengamanan. Bentrokan pun tidak bisa dihindarkan antara massa dan petugas Brimob.

Satu orang warga yang terluka tembak, mengakibatkan amukan massa lebih besar. Sebuah mobil dan bangunan milik PT IMK, dibakar massa. Sejumlah aset perusahaan pun ikut dirusak massa.

Presiden SBY Hadiri HUT Bhayangkara ke-67 di Mako Brimob Kelapa Dua

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Perayaan HUT Bhayangkara akan digelar di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok pagi ini. Presiden SBY dipastikan akan hadir dalam acara tersebut.

"Acara di Mako Brimob Kelapa Dua pukul 08.00 WIB adalah peringatan HUT Bhayangkara," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Senin (7/6/2013).

Usai acara perayaan HUT Bhayangkara, Presiden SBY akan menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Presiden SBY akan bertolak ke Jawa Timur untuk kunjungan kerja.

"Selanjutnya selesai acara, bertolak ke Halim menuju Jawa Timur," imbuhnya.

Tema HUT Bhayangkara yang diangkat kali ini adalah 'Sinergitas Kemitraan dan Anti KKN, Wujudkan Pelayanan Prima, Penegakan Hukum, dan Keamanan Dalam Negeri, Mantap Sukseskan Pemilu 2014'.