05/06 Garage Sale Berharap Semua Baik Baik Saja

05/06 Garage Sale Tetap Survive

 Masa pendemi Covid 19 , memang omzet sangat menurun, dapat dikatakan lebih banyak yg menjual barang dibandingkan dng yg membeli barang yg ada di 05/06 Garage Sale. Kadang kami tidak tega untuk menolak ketika seseorang ingin menjual barang karena sudah sangat sulit hidupnya.

05/06 Garage Sale

 Tempat kami berkumpul berdiskusi untuk saat ini saat mendatang 

05/06 Garage Sale

 Mohon maaf untuk saat ini kani sudah sekian lama belum melakukan kliping , karena sedang fokus mencoba memanfaatkan barang barang dalam Garage kami untuk dijual atau diberikan pada yg membutuhkan, kami juga menerima titipan barang untuk dijualkan, barang yg kami tawarkan dari jarum jahit sampai mobil yg layak digunakan. 

Terkuak, Ibu & Anak Tersangka Kasus Penipuan Anak Raja Arab Saudi

Jakarta, law-justice.co - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap penipuan terhadap putri Arab Saudi, Princess Lolowah yang merupakan anak dari Raja Faisal bin Al Saud.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapan bahwa dua tersangka yang melakukan penipuan adalah seorang ibu dan anak.
Polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penipuan investasi pembangunan villa di Bali tersebut. Mereka adalah EAH dan EMC. Untuk EAH telah dilakukan penangkapan, sedangkan EMC masih dalam pengejaran.
"Kami temukan sesuai dengan yang disampaikan tersangka 1, yakni EMC adalah ibunya," kata Argo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).
Penetapan kedua tersangka ini, kata Argo, sebelumnya telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan ahli dalam proses gelar perkara. Setelah dilakukan rangkaian tersebut, polisi akhirnya menemukan keterlibatan ibu dan anak itu melakukan tindak pidana penipuan.
Namun, dua tersangka itu tidak kooperatif ketika dipanggil oleh penyidik Polri. Akhirnya, polisi memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap dua tersangka itu.
"Setelah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka dia tak kooperatif. Kenapa, dipanggil tidak datang, tidak ada yang respons dari tersangka. Kemudian, kami temukan yang bersangkutan inisial EAH disebuah hotel di Jakarta," papar Argo.
Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Putri Arab, Princes Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al-Saud menjadi korban penipuan. Dia telah mengirimkan uang sebesar dolar AS 36.106.574,84 atau sebesar Rp. 505.492.047.760 sejak 27 April 2011 sampai 16 September 2018.
Uang itu untuk pembelian tanah dan pembangunan villa Kama dan Amrita Tedja di Jalan Pura Dalem, Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali.
Namun, pembangunan belum selesai sampai tahun 2018. Berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih, telah melakukan penilaian atas nilai bangunan villa Kama dan Amrita Tedja sesuai kondisi fisik bangunan.

Mayoritas Pabrik Beli Sawit di Harga Rp1.700/Kg

Antara • 26 Januari 2020
Mukomuko: Mayoritas pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketentuan tim perumus komoditas perkebunan ini sebesar Rp1.644 per kilogram (kg).

"Hampir semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga di atas Rp1.700 per kg,” kata Kasi Budi Daya Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Sudianto di Mukomuko, dikutip dari Antara, Minggu, 26 Januari 2020.

Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini pada 23 Januari 2020.
Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu telah menetapkan harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik di daerah ini untuk 22 Januari hingga 22 Februari 2020 sebesar Rp1.644 per kilogram.

Dinas ini menetapkan harga TBS kelapa sawit berdasarkan kesepakatan antara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu bersama organisasi pengusaha kelapa sawit dan organisasi petani sawit di provinsi setempat.
Ia menyebutkan, berdasarkan data pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini tanggal 23 Januari 2020 yakni harga sawit pabrik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA) Rp1.760 per kg.

Kemudian harga sawit di PT KSM Rp1.740 per kg, PT MMIL Rp1.740 per kg, PT SSS sebesar Rp1.710 per kg, PT SAP Rp1.700 per kg, PT KAS Rp1.740 per kg, PT DDP sebesar Rp1.780 per kg, PT USM Rp1.870 per kg, PT BMK Rp1.820 per kg dan PT GSS Rp1.830 per kg.

Meskipun pabrik minyak kelapa sawit membeli TBS kelapa sawit milik petani dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga penetapan tetapi harga jual sawit pada tingkat petani mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

“Kami menjual buah sawit kepada pedagang pengumpul atau ‘tauke’ sebesar Rp1.550 per kg mulai hari Jumat (24/1), turun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.580 per kg,” kata Ruhin, salah seorang petani kebun kelapa sawit di Kecamatan Air Manjuto.
 

Bupati Lamandau Temui Massa di Halaman Kantor

LAMANDAU, BORNEO24.COM – Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana, menemui warga Desa Kinipan yang melakukan aksi demonstrasi  di depan pintu gerbang kantor bupati setempat, Rabu (8/1/2020).
Dihadapan puluhan pendemo yang yang telah lama menunggu, orang nomor satu di Kabupaten Lamandau secara langsung menyampaikan beberapa pesan.
“Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pimpinan daerah hadir seperti yang bapak ibu inginkan,” ucap Hendra Lesmana mengawali sambutannya.
Ia meminta maaf karena tidak bisa menerima masyarakat di dalam kantor Bupati karena masda tidak mengantongi izin demo, sehingga ialah yang keluar kantor untuk menemui masyarakat.

Setidaknya ada 4 poin yang disampaikan bupati kepada peserta unjuk rasa.
Yakni berkaitan dengan tuntutan yang selama ini disuarakan, pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat untuk menjamin hak-haknya.
Dalam peran pemerintah terhadap warga Kinipan, pihaknya mengklaim telah melakukan berbagai kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Seperti peningkatan infrastruktur jalan.
Selain menyampaikan peran pemerintah dengan masyarakat, orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba juga menyampaikan legal formal aktivitas PT SML.
“Kaitan dengan PT SML, dari sebelum saya jadi bupati, sudah memiliki izin dan legal,” jelasnya.
Ketiga, meminta masyarakat untuk menempuh jalur hukum jika ada penguasaan lahan secara illegal atau haknya yang dilanggar perusahaan.
“Silahkan ke pengadilan, saya akan pastikan proses berjalan sesuai aturan,” imbaunya.
Keempat, meminta masyarakat yang pro atau kontra untuk tidak saling mempengaruhi.
“Yang kontra silahkan menyuarakan haknya, jangan mengganggu yang pro. Kalau tidak puas, bawa ke ranah hukum,” tegas Bupati.

INGAT BOS..!! Hibah dan Bansos Jangan Disalahgunakan

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan, agar pemberian hibah tidak disalahgunakan, mengingat hibah dan bantuan sosial sangat disorot oleh masyarakat secara umum serta diawasi oleh aparat penegak hukum.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriatun menegaskan, pemberian hibah dan bantuan sosial ini rawan penyalahgunaan.
“Oleh karena kami meminta agar masing-masing pengelola dana hibah dan bantuan sosial selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya saat Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Terkait hal tersebut, pemerintah provinsi meminta kabupaten dan kota terus memonitoring dan mengevaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat pelaporan.
Ia mengingatkan, bupati dan wali kota menyampaikan hasil pelaksanaan monitong dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada gubernur secara periodik. Tidak hanya itu, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemberian hibah antara Pemprov Kalteng dengan pemerintah kabupaten dan kota juga harus ditingkatkan.
“Pada prinsipnya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial diatur supaya tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan,” ucapnya.
Maka dari itu, penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang harus menyampaikan laporan penggunaan kepada kepala daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Jika yang diterima berupa barang atau jasa, maka penyampaian laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui instansi terkait.
“Perlu ditekankan bahwa pemerian hibah ini tidak secara terus menerus, hanya saja bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,” pungkasnya. (sho/yit)

Pemprov Dukung Ombudsman Kawal Pengaduan Masyarakat

PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerjasama antara Ombudsman Kalteng dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, lembaga vertikal tersebut mengunjungi Pemprov Kalteng. Dalam kunjungannya menyampaikan laporan masyarakat dan Pemprov siap menindaklanjut laporan tersebut.

“Kami berterimakasih karena sudah diberikan informasi terkait beberapa laporan tersebut. Kami akan berupaya untuk melakukan tindak lanjut penyelesaiannya” kata Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, di sela-sela kunjungan di ruang kerjanya, Senin (20/1) lalu.

Pihaknya pun menyebutkan, akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada, tentunya dengan terus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi-instansi terkait termasuk juga Ombudsman Kalteng.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Biroum menyampaikan ke depannya Ombudsman Kalteng berencana menggelar program ombudsman belajar. Program ini merupakan pendalaman terkait standar layanan yang ada di lingkup Pemprov Kalteng.

“Tujuan program tersebut agar asisten ombudsman memiliki pengetahuan yang mendalam terkait alur prosedur pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi di lingkup Pemprov Kalteng,” katanya.

Ditempat yang sama, Asisten Ombudsman Kalteng Denny Riswanda menyampaikan ada beberapa laporan masyarakat yang masih berjalan di Ombudsman Kalteng. Pihaknya meminta atensi dan komitmen tindak lanjut dari sekda yang dalam hal ini mewakili Pemprov Kalteng.

“Jadi ada beberapa laporan masyarakat yang ada di Ombudsman Kalteng ini, kami minta atensi dan komitmen dari Pemprov Kalteng,” pungkasnya. (abw/ari/nto)

Tinjau Infrastruktur, Gubernur Sugianto Serahkan Bansos di Katingan Hulu

PALANGKA RAYA - Merespon keluhan masyarakat di wilayah hulu Kabupaten Katingan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama kepala dinas terkait melakukan kunjungan kerja. Salah satu daerah yang dikunjungi gubernur adalah Tumbang Sanamang dengan menggunakan jalur darat.

Kunjungan itu dilakukan Gubernur Sugianto Sabran untuk mengecek insfrastuktur jalan dan jembatan di wilayah Katingan Hulu. "Kami bersama rombongan ingin melihat langsung kondisi jalan dan jembatan di wilayah hulu. Sebab itu, kami bersama Pak Kadis PUPR meninjau langsung ke lokasi," kata gubernur, Sabtu (19/1/2020).

Selain meninjau jalan dan jembatan, Gubenur juga berdialog dengan masyarakat dan menyerahkan bantuan. Gubernur mendengar langsung keluhan masyarakat di wilayah hulu untuk dapat diperhatikan.

Bantuan yang diserahkan Gubernur Sugianto Sabran berupa bantuan sosial dan bantuan secara pribadi. Bantuan stimulan secara simbolis berupa uang tunai, masing-masing bantuan stimulan kepada Balai Sosial bagi warga komunitas adat terpencil yang berlokasi di Sei Mahop, Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan sebanyak 1 Unit senilai Rp 50 Juta.

Bantuan stimulan Permukiman Sosial bagi warga komunitas adat terpencil yang berlokasi di Sei Mahop, Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan sebanyak 37 Unit senilai Rp 1,480 Miliar. Dan Bantuan Jaminan Hidup warga komunitas adat terpencil di lokasi yang sama yaitu di Sei Mahop, Desa Tumbang Mahop, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan sebanyak 37 Paket senilai Rp 111 Miliar.

"Saya berharap dengan adanya bantuan stimulan tersebut, masyarakat adat terpencil dapat hidup sejahtera," pungkasnya. (arj/nto)

Sejahterakan Petani Kelapa Sawit, Komitmen Pemerintah dan Pengusaha

Nusa Dua, Bali -Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan untuk meningkatkan produksi plasma petani kelapa sawit Indonesia agar tidak terdapat kesenjangan. Hal tersebut disampaikan Mentan dalam sambutannya di sela-sela kegiatan Laporan Dewan Pembina dan Pengurus GAPKI yang merupakan rangkaian 12nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11).
"Jadi kita optimalkan dalam negeri, sehingga kita tidak tergantung pada 100% ekspor," ujar Mentan.
Mentan menyampaikan seluruh permasalahan akan ditampunh dan berharap ada solusi lebih lanjut dari Pemerintah. Mentan akan mendukung petani-petani perusahaan sawit karena sangat berkontribusi kepada negara hasil devisa 250 Triliun setiap tahun. Dan Mentan yakin plasma-plasma sawit yang inti pada induk akan membuat lebih sejahtera.
"Replanting petani kita akan programkan, bahkan kami ada program Integrasi Sapi-Sawit dan Integrasi Jagung-Sawit, ada jagung dan pupuk satu paket gratis dari pemerintah untuk lahan 1 juta hektare seluruh Indonesia tahun 2017," ujar Mentan.
Replanting tersebut telah diprogramkan dari dana APBD diprioritaskan untuk lahan petani maupun perusahaan.
Ke depan, upaya pengembangan kelapa sawit meliputi penguatan kelembagaan petani kelapa sawit, sehingga mereka mampu menghadapi fluktuasi harga serta terus dilakukan positive campaign kelapa sawit baik di dalam maupun di luar negeri termasuk penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
(dikutip dari situs Kementerian Pertanian)

KLHK Setujui Pelepasan Kawasan di 2 Kabupaten

Beritakalteng.com , PALANGKA RAYA- Salah satu wujud nyata program Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang agraria, yaitu melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini, sudah berjalan di sejumlah daerah, termasuk pula di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Program TORA adalah salah satu agenda pembangunan nasional, yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selanjutnya, dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, di mana Reforma Agraria telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan di Indonesia.

Saat dibincangi awak media, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Ir H Sri Siswanto MS, melalui Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan HM Agustan Saining menyebutkan, pada tahun 2019 program TORA sudah berjalan di 8 (delapan) kabupaten.

Dimana, pada tahun 2019 ini, ada 2 (dua) kabupaten yang sudah mendapatkan persetujuan pelepasan yang sebelumnya merupakan kawasan Hutan, menjadi Kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Dengan nomor SK.604/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2018 tertanggal 22 Agustus 2019 kemarin.

Adapun Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat persetujuan yakni Berita Kalteng Com ,Kabupaten Barito Selatan (Barsel) seluas 15.029,27 Ha, dan Barito Utara (Barut) seluas 12.261,41 Ha.

“Persetujuan tersebut, sudah diketahui oleh Presiden Ir Jokowi, bahkan telah diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, yaitu Kabupaten Barsel dan Barut, di Pontinak Kalimantan Barat, belum lama ini,” ucapnya.

Sedangkan 4 (empat) kabupaten, seperti Gunung Mas 11.538,98 Ha, Kotawaringin Timur 64.556,92 Ha, Katingan 30.216 Ha dan Kapuas 30.340,06 Ha, masih dalam tahap verifikasi. Kemudian, 2 (dua) daerah yang baru melakukan pengusulan, yaitu Kota Palangka Raya dan Kotawaringin Barat.

Agustan juga mengutarakan, setelah adanya penetapan SK dari KLHK, maka selanjutnya tanah yang ada di lokasi tersebut dapat ditingkatkan, untuk mendapatkan sertifikat, melalui berbagai program pemerintah pusat, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).(YS).

Menciptakan Pengusaha Pertanian Milenial di Garut

Liputan6.com, Garut - Udara sejuk dengan pancaran sinar matahari sempurna, menjadi penyemangat puluhan peserta pelatihan tematik teknis, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Kementerian Pertanian di kawasan Cigedug, Garut, Jawa Barat.
Mereka tengah survei lapangan, sekaligus panen tanaman tomat, di area perkebunan terpadu Eptilu, yang didaulat menjadi tuan rumah pelatihan, bagi puluah peserta dari perwakilan enam kecamatan di kota Intan Garut.
Menggunakan bale-bale bambu yang disiapkan sebagai tempat acara, para peserta yang berasal dari petani zaman now itu, nampak antusias mengikuti jalannya pelatihan.
"Kalian senang gak jadi petani milenial," ujar Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Siti Munifah bertanya kepada seluruh peserta, Sabtu (18/1/2020).
Menggunakan panggilan ‘Ade-Ade’ bagi seluruh peserta yang mayoritas muda tersebut, Siti berharap jalannya pelatihan lebih mencair dan hidup, agar seluruh materi yang diberikan, mampu dicerna dan difahami baik peserta.
"Kenapa anak-anak muda kita lebih bangga kerja di kantoran, daripada menjadi petani," ujar dia, kembali memompa semangat seluruh peserta.
Menurutnya, sebagai salah satu kawasan ekuator dunia, keberadaan Indonesia sangat memungkinkan, menjadi lumbung pangan dunia ke depan.
"Ingat kita wajib memberikan makan 267 juta penduduk loh, itu belum termasuk dengan jutaan wisatawan asing yang masuk setiap tahunnya," ujar dia menegaskan.
Persoalan ketiadaan atau sempitnya lahan, yang kerap disampaikan petani muda saat ini, harus disikapi dengan munculnya ide kreatif, termasuk penerapan teknologi baru pertanian bagi mereka.
"Belajar agar legowo, bahwa inovasi yang dibawa penyuluh, termasuk pihak dinas itu pasti ada manfaatnya," ujar dia.
Ia mencontohkan pengusaha tani muda negeri Gingseng Korea Selatan, yang sanggup memanfaatkan lahan pertanian sewaan seluas satu hektar di Negara Brunei Darussalam, menjadi kawasan pertanian organik tumbuhan melon.
"Yang menyedihkan ternyata pegawainya mayoritas dari Indonesia dan Myanmar," ujar dia.
Untuk itu, sudah bukan saatnya lagi pengusaha muda pertanian di Indonesia, mengeluh minimnya lahan untuk mengawali rintisan usaha di sektor pertanian.
"Sekarang lahan 1.000 meter persegi saja bisa menghasilkan pendapatan bagi petani," kata dia.

Target 500 Ribu Pengusaha Pertanian

Sesuai dengan target yang disampaikan pemerintah, lembaganya terus bergerilya, mengajak generasi muda milenial saat ini, menjadi pengusaha tani yang handal.
"Pak Menteri Pertanian menargetkan sekitar 500 ribu pengusaha tani muda muncul setiap tahunnya," kata dia.
Untuk mendukung hal itu, lembaganya berupaya menciptakan lembaga pelatihan dan pembekalan bagi calon pengusaha tani muda tersebut.
"Saat ini kami memiliki sekitar 1.147 P4S se-Indonesia, dan kami akan terus kembangkan itu," papar dia.
Kepala Dinas Pertanian Garut Beni Yoga menambahkan, saat ini sudah ada empat pengusaha muda pertanian Garut yang sudah diperhitungkan pemerintah.
Mereka bergerak di sektor pertanian jeruk milik perkebunan Eptilu. Kemudian taman tanaman hias yang berada di Cikajang, perkebunan buah naga serta pembibitan kentang.
"Kita dorong terus mereka, termasuk kehadiran brigade alat mesin pertanian yang disediakan untuk membantu para petani," ujar dia.
Seiring tumbuhnya area pertanian terpadu seperti perkebunan Eptilu, lembaganya tengah menyusun rencana menggabungkan potensi pertanian dengan wisata agro.
"Tapi tentunya yang utama pertaniannya dulu baru wisata, bukan sebaliknya," ujar dia.

Ubah Paradigma

Rizal Fahreza, pemilik perkebunan Eptilu mengakui potensi pertanian di daerah terbilang melimpah, namun minimnya sumber daya terutama generasi muda, akhirnya potensi itu terbengkalai.
"Makanya sesuai rencana pemerintah target utama adalah penguatan SDM," kata dia.
Saat ini ujar dia, sekitar 62 persen petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun, sementara kalangan muda atau milenial, saat ini lebih senang memilih menjadi pegawai di perusahaan atau kantoran.
"Makanya kita ubah pola fikiranya bagaimana bertani itu keren dan menguntungkan," kata dia.
Ia menyakan, kendala minimnya lahan bukan menjadi salah satu kendala utama, pengembangan kawasan pertanian bagi generasi muda seperti dirinya.
"Petani muda memulai dengan dua patok atau sekitar 1.300 meter persegi itu, sudah bisa memulai pertanian," kata dia.
Ade, salah satu peserta dari Desa Cinta Negara, Kecamatan Cigedug mengakui salah satu kendala utama petani muda saat ini akibat minimnya inovasi.
Kondisi itu bertambah pelik, seiring naiknya harga sewa lahan pertanian setiap tahun. "Belum lagi kami dihadapkan pada ketidakpastian harga," kata dia.
Ia berharap, melalui pelatihan ini bisa mendapatkan ilmu baru sebagai bekal, mengarungi kerasnya persaingan di sektor pertanian saat ini.
Hal senada disampaikan Iwan, peserta lainnya. Menurutnya, tidak adanya kepastian harga komoditas pertanian, membuat sektor ini semakin ditinggalkan kalangan muda.
"Istilahnya kami bertani itu sama halnya dengan judi," ujar Ketua Kelompok tani Fajar Tani ini.
Rizal menambahkan, seiring berkembangnya kawasan pertanian baru, lembaganya mengajak, petani muda bisa mengambil potensi itu menjadi lahan baru kawasan wisata agro.
"Jumlah wisata ke Garut itu besar sekali, saya selaku petani bisa membawa mereka ke kebun saja, potensinya besar sekali," ujar Rizal.
Saat ini, 70 persen jumlah pengunjung perkebunan Eptilu masih didominasi dari wilayah luar Garut. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen berasal dari wilayah Jabodetabek.
Kemudian sekitar 30 persen dari Priangan Timur dan sisanya berasal dari luar pulau Jawa. "Rata-rata satu bulan kunjungan kami baru mencapai seribu orang," kata dia.
Sementara itu, Kepala BBPP Lembang Kemal Mahfud menyatakan, tahun ini pemerintah merencanakan pengembangan komoditas perkebunan strategis.
"Menteri Pertanian menargetkan peningkatan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat," ujar dia.
Menurutnya, program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) yang dicanakan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, menitikberatkan peningkatan ekonomi, namun tidak melupakan aspek lain seperti kelestarian lingkungan hidup dan permasalahan sosial.
Untuk mendukung rencana itu, lembaganya semakin intens melaksanakan pelatihan terutama bagi aparatur pertanian, sebagai ujung tombak penyuluh bagi masyarakat.
"Dalam pelatihan ini para peserta petani milenial akan mendapatkan materi langsung praktek di lapangan," kata dia.
Beberapa bahan utama yang disajikan selama pelatihan antara lain, menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian, kemudian inspirasi generasi milenial sebagai program duta petani pemerintah.
Pemberian fasilitas magang ke Jepang, serta pemberian pembuatan teknik pembibitan jeruk dengan teknik okulasi.

 

 

 

Lakukan Peremajaan Kebun, Petani Sawit Dapat Bantuan Rp 25 juta

Liputan6.com, Jakarta - Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu di Rantau Parapat, Sumatera Utara mendapatkan bantuan pelatihan, pendampingan kegiatan operasional dan pembiayaan. Bantuan tersebut datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Musim Mas Grup.
General Manager of Smallholders Programmes and Projects Musim Mas, Robert Nicholls mengatakan, Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu menjalin kerjasama dengan PT Siringo-Ringo yang merupakan anak usaha Musim Mas dalam kegiatan peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit.
"Kegiatan pendampingan meliputi pembinaan pengelolaan administrasi perkoperasian, penyiapan lahan, penggunaan bibit kelapa sawit unggul, manajemen budidaya sawit terbaik dan berkelanjutan. Tujuannya, para petani dapat memperoleh produktivitas sawit rakyat lebih tinggi dari sebelum diremajakan," ujar dia di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Dia menjelaskan, kegiatan replanting telah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun lalu, tepatnya Oktober 2017. Program ini melibatkan petani swadaya berjumlah 21 orang dngan luas lahan diremajakan 58,57 hektare (ha) dan umur tanaman rata-rata 25-32 tahun.
Untuk replanting ini, lanjut Robert, BPDP-KS memberikan dana hibah sebesar Rp 25 juta per ha. Maksimal lahan yang menerima dana adalah 4 hektar.
Menurut dia, dana yang diberikan BPDP-KS akan digunakan untuk menunjang tahap peremajaan termasuk biaya pembersihan lahan memakai excavator dan membeli bibit sawit untuk penanaman baru. Selain membantu aspek agronomi, Musim Mas juga mendukung penghasilan petani di saat mereka menunggu hasil panen lebih kurang 3 tahun.
"Di luar BPDP-KS, petani juga memperoleh pembiayaan replanting dari BNI. Pihak BNI sendiri akan memberikan pinjaman kepada petani selama petani tersebut tidak memiliki kredit yang buruk ataupun masuk dalam daftar blacklist bank,” tandas dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan memperbaiki peta sawit Indonesia. Ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan data terkait lahan sawit di antara lembaga-lembaga pemerintah.
"Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu," kata dia saat ditemui, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5).
Menurut dia, perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.
"Oleh sebab itu ada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), ada BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Kehutanan, ada ATR, ada Pertanian, masing-masing menyesuaikan apa referensinya sehingga terjadi perbedaan. Tapi sekarang ini ditugaskan kepada lapan, big, ATR," ungkapnya.
"Semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama, informasi yang sama, pasti akan mengeluarkan data yang sama," imbuh dia.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi (Rakor), ditargetkan proses pembuatan satu peta sawit tersebut akan rampung pada akhir Agustus tahun ini.
"Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus," tandasnya.

Lakukan Peremajaan Kebun, Petani Sawit Dapat Bantuan Rp 25 juta

Liputan6.com, Jakarta - Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu di Rantau Parapat, Sumatera Utara mendapatkan bantuan pelatihan, pendampingan kegiatan operasional dan pembiayaan. Bantuan tersebut datang dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Musim Mas Grup.
General Manager of Smallholders Programmes and Projects Musim Mas, Robert Nicholls mengatakan, Koperasi Maju Lancar Mandiri Labuhanbatu menjalin kerjasama dengan PT Siringo-Ringo yang merupakan anak usaha Musim Mas dalam kegiatan peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit.

Baca Juga

"Kegiatan pendampingan meliputi pembinaan pengelolaan administrasi perkoperasian, penyiapan lahan, penggunaan bibit kelapa sawit unggul, manajemen budidaya sawit terbaik dan berkelanjutan. Tujuannya, para petani dapat memperoleh produktivitas rakyat lebih tinggi dari sebelum diremajakan," ujar dia di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Dia menjelaskan, kegiatan replanting telah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun lalu, tepatnya Oktober 2017. Program ini melibatkan petani swadaya berjumlah 21 orang dngan luas lahan diremajakan 58,57 hektare (ha) dan umur tanaman rata-rata 25-32 tahun.
Untuk replanting ini, lanjut Robert, BPDP-KS memberikan dana hibah sebesar Rp 25 juta per ha. Maksimal lahan yang menerima dana adalah 4 hektar.
Menurut dia, dana yang diberikan BPDP-KS akan digunakan untuk menunjang tahap peremajaan termasuk biaya pembersihan lahan memakai excavator dan membeli bibit sawit untuk penanaman baru. Selain membantu aspek agronomi, Musim Mas juga mendukung penghasilan petani di saat mereka menunggu hasil panen lebih kurang 3 tahun.
"Di luar BPDP-KS, petani juga memperoleh pembiayaan replanting dari BNI. Pihak BNI sendiri akan memberikan pinjaman kepada petani selama petani tersebut tidak memiliki kredit yang buruk ataupun masuk dalam daftar blacklist bank,” tandas dia.

2 dari 5 halaman

---

Atasi Perbedaan Data, Indonesia Bakal Punya Peta Sawit

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan memperbaiki peta sawit Indonesia. Ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan data terkait lahan sawit di antara lembaga-lembaga pemerintah.
"Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu," kata dia saat ditemui, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5).
Menurut dia, perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.
"Oleh sebab itu ada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), ada BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Kehutanan, ada ATR, ada Pertanian, masing-masing menyesuaikan apa referensinya sehingga terjadi perbedaan. Tapi sekarang ini ditugaskan kepada lapan, big, ATR," ungkapnya.
"Semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama, informasi yang sama, pasti akan mengeluarkan data yang sama," imbuh dia.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi (Rakor), ditargetkan proses pembuatan satu peta sawit tersebut akan rampung pada akhir Agustus tahun ini.
"Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus," tandasnya.

3 dari 5 halama

---

---

Hindari Konflik Agraria, Pemerintah Harus Buka Data HGU Perkebunan Sawit

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan melayangkan protes pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Protes ini untuk menuntut keterbukaan data Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan.
Direktur eksekutif Nasional Walhi, Nurhidayati, mengungkapkan bahwa pada 6 Mel lalu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian telah mengeluarkan surat terkait data dan informasi Kebun Kelapa Sawit.
Isi dari surat tersebut membatasi akses data dan informasi HGU kebun kelapa sawit ke publik dan menunda evaluasi perizinan perkebunan komoditas itu.
Nurhidayati menilai hal tersebut merupakan langkah mundur dan pembangkangan dari perintah presiden terkait penyelesaian konflik yang disampaikan dalam rapat terbatas pada Jumat 3 Mei lalu.
"Alih-alih melaksanakan review izin sebagaimana amanat Inpres 8 Tahun 2018 , belum ada satupun laporan publik terkait ini, yang muncul justru langkah mundur oleh pembantu-pembantu presiden," kata dia di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Salah satu akar masalah konflik agraria adalah terkait tumpang tindih HGU perusahaan dan tanah warga. HGU perusahaan berasal dari tanah publik seharusnya bisa diakses sangat mudah oleh publik.
"Kalau informasi soal HGU yang berasal dan publik tidak bisa diakses artinya memang ATR/BPN perlu dievaluasi oleh presiden, dalam kondisi ini presiden perlu bersikap tegas untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan lingkungan hidup," ungkapnya.

Atasi Perbedaan Data, Indonesia Bakal Punya Peta Sawit

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan memperbaiki peta sawit Indonesia. Ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan data terkait lahan sawit di antara lembaga-lembaga pemerintah.
"Sekarang ini kan data sawit kan beda-beda. Itu mau diverifikasi kenapa, harusnya kan faktanya satu, datanya satu," kata dia saat ditemui, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/5).
Menurut dia, perbedaan data lahan sawit yang terjadi antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga yang lain diakibatkan karena perbedaan metodologi maupun teknik pengambilan data yang digunakan.
"Oleh sebab itu ada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), ada BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Kehutanan, ada ATR, ada Pertanian, masing-masing menyesuaikan apa referensinya sehingga terjadi perbedaan. Tapi sekarang ini ditugaskan kepada lapan, big, ATR," ungkapnya.
"Semua itu supaya mengkonsolidasikan dengan metode yang sama dengan teknik yang sama, informasi yang sama, pasti akan mengeluarkan data yang sama," imbuh dia.
Menurut dia, berdasarkan rapat koordinasi (Rakor), ditargetkan proses pembuatan satu peta sawit tersebut akan rampung pada akhir Agustus tahun ini.
"Itu mereka berkomitmen semua akan diselesaikan oleh BIG dan Lapan, pada akhir bulan Agustus," tandasnya.

Perkebunan Sawit RI dapat Apresiasi dari Uni Eropa

Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) mengapresiasi penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Indonesia.
Hal ini dinilai sebagai wujud nyata Indonesia menerapkan perkebunan sawit keberlanjutan. Negara-negara tersebut antara lain Belgia, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda dan Inggris.
Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat mengatakan,‎ apresiasi ini disampaikan saat perwakilan dari negara Uni Eropa tersebut berkunjung ke perkebunan sawit anggota ISPO di provinsi Riau pada 8-9 Mei 2018. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) ‎
"Dalam kunjungan itu, UE aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan sawit mulai dari pemerintah, dunia usaha dan petani. Dalam dialog dengan para petani, UE mulai memahami bahwa ISPO merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi TBS hingga 50 persen, memperbaiki kualitas serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut," ujar dia di Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Azis menuturkan, UE memuji para petani anggota ISPO yang punya pengetahuan teknis yang baik terkait pengelolaan sawit yang produktif dan berkelanjutan.
"Bahkan UE mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal ini karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40 persen kebun petani di dalamnya," kata dia.
Menurut dia, dari kunjungan tersebut, UE semakin memahami jika pemerintah Indonesia mempunyai transparansi dan komitmen kuat dan dalam melakukan pengelolaan  berkelanjutan.
‎Bahkan, Uni Eropa baru mengetahui jika ISPO tidak sekedar mengadopsi prinsip-prinsip internasional, namun juga punya standar di atas rata-rata kriteria yang dipersyarakatkan lembaga sertifikasi internasional.
"ISPO  tidak hanya mempersyaratkan No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE). Ada kriteria tambahan seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan  peningkatan usaha secara berkelanjutan. Semuanya ada 7 prinsip yang harus diikuti sebelum diterima sebagai anggota ISPO," ujar dia.

Bupati Lamandau Dukung Lahan Replanting Di-tumpang Sari

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Hendra Lesmana mendorong agar masyarakat khususnya petani yang lahan perkebunan kelapa sawitnya sedang direplanting atau diremajakan, agar menanami lahannya dengan sistem tumpang sari.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, saat memberikan sambutan dalam penanaman perdana komoditi jagung di lahan peremajaan kelapa sawit, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Senin, 16 Desember 2019.
"Ini supaya petani memiliki pendapatan dari kebun kelapa sawit yang direplanting. Pemerintah mendorong agar lahan tersebut dimanfaatkan dengan pola tumpang sari, seperti menanam tanaman pangan dan sayuran atau tanaman sela," kata dia.
Atas program itu seperti di Desa Bukit Raya, tanaman jagung merupakan komoditi yang disepakati petani untuk ditanam di sela-sela pohon kelapa sawit.
"Kepada petani di Kabupaten Lamandau, saya berharap agar menjaga dan memelihara kebun sawit yang direplanting. Serta memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang perekonomian," harap Hendra.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat, kepala desa, dan kelompok tani di Kabupaten Lamandau tetap menjaga potensi lahan pertanian untuk tidak dialihfungsikan.
"Saya harap kita sama-sama menjaga kemandirian pangan. Manfaatkan lahan pekarangan dan lahan usaha tani, serta mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) guna mendongkrak produksi pertanian di Lamandau," ajaknya.
Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lamandau, Tiryan Kuderon, mengatakan program penanaman jagung perdana di Kecamatan Menthobi Raya ini melibatkan berbagai pihak terkait.
"Kegiatan tanam benih jagung ini dilaksanakan guna mendorong petani untuk melaksanakan secara serentak dalam menunjang perekonomian masyarakat khususnya petani," kata dia.
Adapun luasan kebun di Kecamatan Menthobi Raya yang sudah direplanting, yakni realisasi tumbang seluas 164 hektare (Ha) . Dari luasan itu, sudah ditanam seluas 92 hektare. (HENDI NURFALAH/B-11)

Ombudsman Temukan Maladministrasi Perkebunan Sawit di Sulteng

Hasil kajian Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sulteng Tahun 2018, menemukan banyaknya problematika perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.
Kajian yang dimaksud meliputi aspek perizinan, aspek lingkungan, aspek penguasaan lahan, dan aspek pendapatan daerah/negara.
Kepala Perwakilan ORI Sulteng, Sofyan Farid Lembah, Rabu (24/7), mengatakan, selama 2018, pihaknya fokus mengkaji terjadinya maladministrasi dalam perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Tolitoli dan Morowali Utara (Morut).
Dari hasil kajian, Ombudsman berpendapat bahwa dalam aspek perijinan, terjadi perubahan izin lokasi perkebunan PT Agro Nusa Abadi yang dilakukan Bupati Morowali Utara yang mengakibatkan perubahan luasan areal perkebunan dari 19.675 hektare menjadi 7.244, 33 hektare.
Selain itu, lanjut Sofyan, terjadi tumpang tindih izin antara PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) dengan PT Rimbunan Alam Sentosa selaku anak PT Agro Nusa Abadi dengan lahan transmigrasi dan lahan masyarakat yang bersertifikat. Kemudian antara PT Total Energi Nusantara dengan area pertanian PT Hardaya Inti Plantation dengan kawasan hutan, serta antara PT Sonokeling Buana dengan hutan produksi terbatas.
Dari aspek lingkungan, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Tolitoli dan Morowali Utara tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban pengawasan pengelolaan lingkungan di perkebunan, karena masih terdapat aktivitas pembakaran sisa tandan buah sawit di sekitar areal pabrik.
"Pengolahan limbah juga belum maksimal, di mana perusahaan tidak melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan secara berkala dan pencemaran lingkungan lainnya," ujarnya.
Kemudian dari aspek pendapatan daerah/Negara, pihaknya menurut Sofyan, menemukan tidak adanya pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dr sebesar Rp12 miliar untuk kepentingan perluasan perkebunan kelapa sawit.
"Kewajiban ini tidak dilakukan oleh PT Sonokeling Buana saat melakukan land clearing seluas 4000 hektar di luar lahan plasma," kata Farid
Menurutnya, jika merujuk pada perhitungan potensi sumber daya hutan versi PT Sonokeling Buana, maka hanya teridentifikasi 14 meter kubik per hektare. Hal ini, kata dia, berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat tindakan pemerintah daerah yang lalai dalam melakukan penagihan.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagian lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Morowali Utara juga masih terdaftar sebagai objek pajak PBB P2. Padahal lahan tersebut telah dikuasai dan digunakan untuk kepentingan perkebunan oleh perusahaan kelapa sawit.
"Namun masyarakat yang mengklaim kepemilikan masih ditagihkan PBB P2 oleh pemerintah daerah setempat," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya menyarankan kepada Polda Sulteng untuk melakukan penyelidikan terhadap mantan Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli atas tindakannya menerbitkan izin pemanfaatan kayu IPK kepada PT Total Energy Nusantara dan PT Citra Mulia Perkasa CMP.
"Kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PT Sonokeling Buana yang melakukan pembukaan koridor di kawasan hutan dengan KLHK dalam rangka penyelidikan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelidikan atas kepatuhan PT Sonokeling Buana yang belum membayar tagihan PSDH Dr sebesar Rp12 miliar," ujar Sofyan.
Kontributor: Ikram

Mari Pengestu, dari Depok untuk Dunia

VIVA – Presiden Grup Bank Dunia, David Malpass menunjuk Mari Elka Pangestu sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan untuk Bank Dunia pada Kamis, 9 Januari 2020.
Dia merupakan perempuan kedua Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank DuniA. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menjabat posisi itu pada tahun 2010.
Perempuan kelahiran di Jakarta pada 23 Oktober 1956 (63 tahun) ini adalah mantan Menteri Perdagangan Indonesia sejak 21 Oktober 2004. Dia merupakan wanita Tionghoa-Indonesia pertama yang menjabat sebagai menteri di Indonesia.
Mari yang merupakan Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat ini ternyata anak dari ekonom terkenal Indonesia J. Panglaykim. DIa memperoleh gelar Bachelor dan Master of Economics dari the Australian National University, serta gelar Ph.D, dalam bidang Perdagangan Internasional, Keuangan dan Ekonomi Moneter dari Universitas California, Davis pada tahun 1986.
Sebelum menjabat Menteri Perdagangan, Mari Pangestu aktif dalam berbagai forum perdagangan, seperti Pasific Economic Coorporation Council (PECC) dan salah seorang peneliti ekonomi terpandang di Indonesia. Selain itu, istri Adi Harsono ini adalah seorang ekonom dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).
Pada 18 Oktober 2011, dia dipindahkan tugasnya atau reshuffle sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu dua orang anak ini menggantikan Jero Wacik pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada 2018 lalu, Mari mendapat penghargaan tertinggi dari Eisenhower Fellowship (EF) atas kiprahnya selama tiga dekade di berbagai bidang, dari pemerintahan, akademisi, diplomasi hingga sektor swasta. Eisenhower Fellowship merupakan lembaga swasta nonprofit yang didirikan oleh warga negara terpandang di Amerika Serikat pada tahun 1953 untuk menghormati Presiden ke-34 Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower karena jasanya yang besar pada kemanusiaan.

KPK OTT Berturut, Komisi III: Bukti Tak Ada Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Haris Fadhil - detikNews
Jakarta - KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) secara berturut-turut. Komisi III DPR menilai hal itu merupakan bukti tak ada upaya pelemahan KPK.

"Terkait 2 OTT berturut-turut yang dilakukan KPK, pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa hal ini membuktikan bahwa tidak ada upaya dari pihak manapun untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi khususnya terkait kewenangan OTT oleh KPK," kata Ketua Komisi III Herman Hery, Jumat (10/1/2020).
Herman juga angkat bicara soal OTT tersebut dilakukan tanpa adanya izin penyadapan dari Dewan Pengawas (Dewas). Padahal UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK mengharuskan ada izin dari Dewas untuk melakukan penyadapan, yang biasanya mengawali sebuat OTT.

Dia pun menyebut saat ini KPK sedang dalam masa transisi. Komisi III bakal membahas masalah itu dengan KPK dalam rapat dengar pendapat.

"Terkait kordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas di masa transisional UU KPK yang baru ini, Komisi III akan membahasnya secara lebih dalam pada Rapat Dengar Pendapat dengan KPK di masa sidang yang akan datang. Prinsipnya, kami mendorong Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK membangun pola koordinasi yang baik," ucap Herman. 
Sebelumnya, KPK melakukan OTT selama dua hari berturut-turut. OTT pertama dilakukan KPK pada Selasa (7/1) malam terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dia diduga terlibat transaksi suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya.

OTT kedua berlangsung pada Rabu (8/1). OTT ini menjaring Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga terlibat transaksi suap terkait PAW anggota DPR dari PDIP. (haf/haf)

Diduga Terima Suap Rp 400 Juta, Komisioner KPU Wahyu Setiawan Jadi Tersangka

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Wahyu diduga menerima duit Rp 400 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR pengganti antar-waktu (PAW).

Selain Wahyu KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan dan juga mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu. Ia diduga sebagai pihak penerima suap bersama Wahyu.

Dari pihak pemberi penyidik KPK menetapkan tersangka terhadap Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, dan Saeful sebagai swasta.

“Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Harun dan Saeful dijerat melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pemeriksaan KPK terungkap bahwa pemberian suap untuk Wahyu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

“Dari Rp 450 juta yang diterima ATF, sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk WSE (Wahyu Setiawan), komisioner KPU. Uang masih disimpan oleh ATF,” ujar Lili.

Suap ini bermula saat KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas. Terjadi lobi ke ATF untuk meloloskan Harun Masiku dalam PAW. ATF kemudian berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk membantu proses penetapan Harun Masiku.

“WSE (Wahyu Setiawan) menyanggupi membantu dengan membalas ‘Siap, Mainkan’. Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR pengganti antarwaktu, WSE meminta dana operasional Rp 900 juta,” papar Lili. (Has)

TNI Gelar Latihan Gabungan di Wilayah ZEE Indonesia Pasca-Perginya Nelayan China Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TNI Gelar Latihan Gabungan di Wilayah ZEE Indonesia Pasca-Perginya Nelayan China, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/09/tni-gelar-latihan-gabungan-di-wilayah-zee-indonesia-pasca-perginya-nelayan-china.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasukan TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) tetap melakukan penjagaan di kawasan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan patroli ini tetap dilakukan meski kapal-kapal nelayan China telah meninggalkan kawasan ZEE Indonesia.

"Walaupun kapal itu sudah keluar, patroli unsur-unsut laut maupun unsur udara masih kita laksanakan," ujar Yudo di Markas Kogabwilhan I, Jln Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Bahkan pada pagi ini, enam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI AL dan empat pesawat F-16 milik TNI AU menggelar latihan di kawasan Natuna.
"Sehingga pada pagi ini ada 6 kri yg melaksanakan patroli keluar sekaligus melaksanakan latihan. Kebetulan disana ada F-16, ada 4 pesawat. Sehingga pada pagi ini kita laksanakan latihan bersama antara TNI AL, TNI AU di laut, yang tadi pagi sudah berangkat jam 8 pagi," tutur Yudo.

Yudo mengungkapkan ada total 1700 personel gabungan TNI AU dan AL yang berpatroli di kawasan tersebut.
Seperti diketahui, kapal-kapal nelayan China telah bergerak meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut terpantau telah bergerak menuju ke utara.

Anies akan Data Tanggul Retak di Jakarta Bareng Menteri Basuki

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah berbicara dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal rehabilitasi pascabanjir. Mereka akan mendata tanggul-tanggul yang retak di wilayah DKI Jakarta.

"Jadi saya kemarin ngobrol agak panjang sama Pak Menteri PUPR di kantor beliau. Jadi saya ngobrol di kantornya, kemudian kita akan review sama-sama, cuma sekarang ini kan banyak fokusnya pada penanganan kedaruratan," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2019).
Anies mengakui ada beberapa tanggul Jakarta yang telah retak. Kondisi itu yang membuatnya khawatir. 
"Kita semuanya sedang menginventarisir apa-apa saja yang perlu penguatan. Karena kalau di Jakarta ini kalau rusak, rusak dalam arti tanggul dan lain-lain ada, tapi yang lebih mengkhawatirkan itu yang mulai retak-retak," kata Anies.

Menurut Anies, di kawasannya tidak ada tanggung jebol, hanya retak. Data-data itu akan dikumpulkan dengan melibatkan struktur kecamatan dan kelurahan.
"Bicara tanggul-tanggul tadi. Kan itu bukan jebol, tapi kan retak. Kemudian tanggul-tanggul yang bawahnya longsor, terkikis, erosi. Itu sekarang laporan dari lurah camat itu kita kumpulkan semua," ucap Anies.

Anies tidak ingin membuat takut warga Jakarta. Namun, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi. 
"Saya sampaikan ini bukan untuk membuat khawatir, bukan. Ini untuk menyampaikan bahwa kami mengumpulkan itu semua untuk mengamankan sehingga sesegera mungkin kita lakukan penguatan," ucap Anies.

Anies ingin ada antisipasi. Sehingga, kata dia, perbaikan dilakukan sebelum tanggul jebol.

"Jadi harapannya bisa mencegah kejadian, daripada sudah jebol, baru diperbaiki," ucap Anies.

Jawaban Anies, Saat Jokowi Minta Proyek Sungai Ciliwung Dilanjutkan

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan bahwa proyek sodetan Ciliwung yang merupakan salah satu infrastruktur untuk menanggulangi banjir, bisa segera dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, hal itu sekaligus menjawab permintaan presiden Joko Widodo dalam rapat penanggulangan banjir di Istana Negara supaya sodetan Ciliwung tuntas 2020 ini.
"Insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2019 dilansir dari VIVAnews.
Anies menyampaikan, sebagai pihak yang memfasilitasi pembebasan lahan, DKI, berhasil menuntaskan sengketa bertahun-tahun dengan warga Bidaracina, Jakarta Timur, yang lahannya direncanakan menjadi lokasi sodetan. Anies mengungkapkan DKI melakukan musyawarah ketimbang meneruskan proses hukum berupa kasasi di Mahkamah Agung (MA).
"Alhamdulillah pada pertengahan Desember kemarin, sudah, pembicaraan dengan warga selesai," ujar Anies.
Ia mengemukakan, saat ini, Kementerian PUPR selaku pelaksana proyek, bisa melakukan penaksiran harga tanah untuk selanjutnya dibayarkan kepada warga. PUPR lalu bisa segera melaksanakan proyek karena melalui campur tangan DKI, hambatan sulitnya pembebasan lahan selama bertahun-tahun sudah selesai.
"Sekarang kita mulai fase untuk appraisal, sesudah appraisal itu, kemudian transaksi untuk tanahnya," ujar Anies.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor di awal 2020 ini.
Terlihat hadir yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Hadir juga Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Walikota Bekasi Rahmat Efdendi.
Jokowi memaparkan persoalan setiap daerah, dan langkah-langkah jangka pendek dan panjang yang harus dilakukan. Terkait dengan masalah di DKI Jakarta, Kepala Negara juga meminta Anies melanjutkan berbagai proyek yang sudah dilakukan sebelumnya. Terutama masalah di sungai.
"Yang berkaitan dengan Jakarta saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT (banjir kanal timur) itu juga tahun ini bisa dirampungkan," kata Jokowi, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 8 Januari 2019.

"Insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2019 dilansir dari VIVAnews.

PDIP Tak akan Halangi KPK Geledah Kantor DPP: Asalkan Resmi

Yogi Ernes - detikNews
Jakarta - PDIP memastikan tidak akan mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun PDIP mengingatkan KPK untuk melakukan kinerjanya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja asalkan betul-betul resmi," ucap Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Informasi mengenai penggeledahan KPK di kantor DPP PDIP disebut Djarot turut didengarnya. Upaya hukum yang dilakukan KPK itu diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Mereka (KPK) informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," ucap Djarot.

"Nggak (dihalang-halangi). Informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat terus dan sebagainya," imbuhnya.

Djarot sebelumnya juga mendengar kabar beredar yang menyatakan ada kaitan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dari Fraksi PDIP di balik OTT KPK pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, kabarnya ada seorang caleg PDIP berinisial HM yang berupaya melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk dapat melenggang ke Senayan via jalur PAW. Dalam proses lobi inilah muncul dugaan suap kepada Wahyu.

Diduga dalam proses pemberian suap itu melibatkan dua orang berinisial D dan S. Dua orang itu, D dan S, disebut sebagai staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Informasi itu dihembuskan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya di Twitter tetapi bernada tanya. Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang diterimanya. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.
KPK sendiri melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri belum menjawab secara lugas mengenai latar belakang kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Status hukum Wahyu dan sejumlah orang lain yang terjaring OTT disebut akan disampaikan dalam konferensi pers pada siang ini.

Sedangkan mengenai penggeledahan di DPP PDIP, Ali pun tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan bila saat ini tim yang bekerja di KPK adalah tim penyelidikan, sedangkan upaya penggeledahan hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan.

"Penggeledahan adalah proses penyidikan. Sementara ini yang masih bekerja tim penyelidikan," kata Ali secara terpisah.

Kapolsek Menteng Merapat ke DPP PDIP

Jefrie Nandy Satria - detikNews

Jakarta - Kapolsek Menteng Kompol Guntur Muhammad Thariq mendatangi kantor DPP PDIP. Kedatangan Guntur terjadi di tengah isu mengenai terseretnya staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Dari pantauan, Kamis (9/1/2020), kantor DPP PDIP yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat tampak tertutup rapat. Gerbang kantor DPP PDIP yang biasanya tidak pernah digembok tampak digembok. Dari arah dalam gedung tampak beberapa orang memasukkan barang ke dalam bagasi mobil.

Lantas pada pukul 12.14 WIB, Kapolsek Menteng datang ke kantor DPP PDIP. Dia masuk ke dalam kantor itu tanpa memberikan keterangan apapun.

Sebelumnya isu mengenai staf Hasto terkait OTT itu berembus dari cuitan bernada tanya dari Wakil Sekjen 

Partai Demokrat Andi Arief. Berikut cuitan Andi Arief:

 "Jika benar ada dua staf sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg Partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?" cuit Andi Arief di Twitter.

Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang diterimanya. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.

KPK sendiri melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri mengaku belum dapat memberikan konfirmasi perihal itu itu. "Mengenai apakah pihak-pihak tersebut adalah staf politisi, kami belum terkonfirmasi," ucap Ali. (dhn/fjp)

Pesan dari Kunjungan Jokowi ke Natuna

Rivki - detikNews
Natuna - Presiden Joko Widodo mendatangi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang kini sedang hangat jadi perbincangan karena diklaim oleh China. Di sana Jokowi menemui nelayan dan melihat laut Natuna dari KRI Usman Harun.

Jokowi tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB, Rabu (8/1/2020), dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Jokowi menaiki KRI Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun, sekitar 10 menit Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Jokowi memastikan ada penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ujar Jokowi.
Di sana Presiden Jokowi juga bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna. Kepada para nelayan, Jokowi memastikan Natuna adalah wilayah NKRI.

"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi seperti dilansir Antara.
 Jokowi mengatakan Natuna merupakan kawasan dengan jumlah penduduk 81 ribu orang. Dia menegaskan Natuna dari dulu sampai sekarang menjadi bagian teritorial Indonesia. Jokowi meminta hal tersebut tak diragukan.

"Apalagi yang harus dipertanyakan nggak ada dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," tegasnya.
Pakar politik internasional Obsatar Sinaga menilai kunjungan Jokowi untuk memberi sinyal ke China. Rektor Universitas Widyatama itu menilai kunjungan Jokowi bakal berdampak pada persoalan Natuna. Sebab, dengan kunjungan itu, China dan masyarakat dunia diberi pesan bahwa Natuna adalah wilayah Indonesia.

"Presiden ingin menunjukkan kepada China jika sikap Indonesia tegas terhadap urusan Natuna," kata Obsatar saat ditemui seusai MoU antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Widyatama.
Obsatar menilai, selain memberi sinyal, kedatangan Jokowi perlu disikapi dengan lebih tegas. Termasuk menenggelamkan kapal.

"Saya sangat setuju langkah Bu Susi (Susi Pudjiastuti), tenggelamkan kapal asing, termasuk kapal nelayan China yang masuk ke Natuna," tutur Obsatar.

Cegah Banjir, Jokowi Minta Anies Lanjutkan Normalisasi-Naturalisasi Sungai

Andhika Prasetia - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneruskan program naturalisasi sungai di Ibu Kota untuk menangkal banjir. Anies juga diminta membantu membebaskan lahan mengenai proyek sodetan Ciliwung.

"Yang berkaitan dengan Jakarta saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi maupun naturalisasi, di sungai-sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Jokowi menekankan ada 14 sungai yang melintasi Jakarta. Semua sungai tersebut harus dinormalisasi.

"Dan perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya ini semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta Kementerian PUPR merampungkan proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bendungan tersebut diklaim bisa mengendalikan banjir di Jabodetabek ke depannya.

"Saya minta dipercepat Kementerian PUPR ini Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, meskipun saya tahu progresnya sudah 47%, pembebasan tanah juga sudah 95%, tinggal sisanya saya kira diselesaikan," ucapnya. (dkp/rvk)

Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK, Kemendagri: Tanggung Risiko Sendiri

Eva Safitri - detikNews
Jakarta - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan Saiful harus menanggung sendiri risiko dari perbuatan yang diduga dilakukannya.

"Itu biar jadi ranah hukum. Pernyataan di Kemendagri sudah sangat sering. Kalau anda melakukan perbuatan seperti itu silakan tanggung risiko sendiri," kata Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Dia mengatakan Kemendagri punya tugas untuk menunjuk Wakil Bupati sebagai Plt jika nantinya Saiful Ilah ditahan KPK. Menurutnya, penunjukan Plt dilakukan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

"Tugas kami secara administratif memberhentikan yang bersangkutan sekarang begitu KPK nanti menahan yang bersangkutan. Lalu kami langsung tunjuk Wakil Bupati Sidoarjo jadi Plt. Secara hukum itu ranahnya di aparat, kami secara administratif," ucapnya.

Saiful Ilah sebelumnya terjaring OTT KPK pada Selasa (7/1). Dia tiba di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, pada pagi ini pukul 09.13 WIB.
Sebelum dibawa ke Jakarta, Saiful bersama orang yang diamankan terlebih dahulu diperiksa di Mapolda Jatim. Sejumlah uang turut disita dalam OTT tersebut. Ketua KPK Firli Bahuri OTT Saiful berkaitan dengan proyek pengadaan.

"KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkait pengadaan barang dan jasa," ucap Firli kepada wartawan, Selasa (7/1).

Hingga kini Saiful dan pihak lain yang diamankan KPK dalam OTT tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (haf/dhn)

BPK Beberkan Hasil Pemeriksaan Jiwasraya Siang Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut telah menyiapkan tim investigasi untuk menelisik dugaan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Rencananya hasil pemeriksaan diumumkan hari ini, Rabu (8/1/2020).

Rencananya konferensi pers akan digelar mulai pukul 12.00 WIB di kantor pusat BPK di Jakarta Pusat.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta secara resmi telah meminta kepada BPK untuk terlibat dalam mengusut tuntas dugaan kerugian negara oleh Jiwasraya.
Surat permohanan itu, kata Achsanul sudah tiba di BPK sejak Desember 2019 silam. Namun, BPK belum bisa memulai investigasi karena terhalang oleh libur Natal dan Tahun Baru.
"Surat Kejaksaan Tinggi DKI masuk ke kita Desember [2019], karena terhalang ada libur Natal dan kita baru masuk kemarin [Awal tahun 2020]," jelas Achsanul kepada CNBC Indonesia di kantornya, Selasa (7/1/2020).

Menurut Achsanul dalam melakukan investigasi ini, BPK tidak bisa sewenang-wenang langsung melakukan pemeriksaan terhadap kasus Jiwasraya. Pasalnya, BPK hanya memiliki kewenangan untuk mengaudit beberapa laporan kementerian/lembaga negara saja.

"Pemeriksaan kita itu PDTT [Pemeriksaan dengan tujuan tertentu], laporan keuangan, dan kinerja. Begitu investigasi, kita menunggu [ada permintaan dari] penegak hukum," tuturnya.

Maka dari itu, karena secara resmi Kejati DKI Jakarta sudah mengirim surat ke BPK, maka BPK baru akan menerjunkan tim untuk melakukan investigasi terhadap persaolan dugaan korupsi di Jiwasraya.

"Kejaksaan tinggi minta kepada kita kemarin minta investigasi makanya kita langsung turunkan tim. Baru mulai [investigasinya]," jelas Achsanul.

Investigasi ini pun, akan dilakukan oleh lima anggota BPK. "Bareng semua. Kalau investigasi itu semua board. Kerugian negara itu juga harus diputus dalam sidang BPK. Tidak bisa menunjuk dari satu orang saja," tutur Achsanul.

Proses investigasi terhadap pemeriksaan Jiwasraya, kata Achsanul kemungkinan akan berjalan 50 hari. Yang jelas, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan. "Pemeriksaannya kan 50 hari, sampai selesai," katanya.
Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK akan menlakukan audit investigasi terhadap persusahaan asuransi pelat merah tersebut yang memiliki gagal bayar polis mencapai Rp 13,4 triliun.

Hanya Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna belum menjelaskan secara detail kapan tepatnya akan dilakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Detailnya akan hari ini, Rabu (8/1/2020).

"Kita melakukan investigasi namun demikian official announcement-nya, teman-teman harus bersabar. Kita akan lakukan bersama-sama dengan Jaksa Agung dan Wakil Pimpinan BPK dan auditor keuangan 4 pada hari Rabu tanggal 8," ujarnya di Gedung BPK, Senin (6/1/2020).

BPK Sebut Skandal Jiwasraya karena Saham Gorengan
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan seharusnya persoalan Jiwasraya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan mengganti saham gorengan saham yang likuid atau saham milik perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

"Saya bilang, balikin saham-saham yang tidak bagus menjadi saham yang optimal atau saham BUMN. Itu ada di dalam rekomendasi temuan BPK PDTT [Pemeriksaan dengan tujuan tertentu] terhadap bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya periode 2014-2015," jelas Achsanul saat ditemui di kantornya, Selasa (7/1/2020).

Dalam berkas laporan PDTT terhadap bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya periode 2014-2015, memang tertulis, bahwa BPK meminta manajer investasi Jiwasraya untuk mengalihkan saham yang berkinerja kurang baik ke saham dan instrumen lainnya yang memiliki kinerja baik
Rekomendasi BPK tersebut, kata Achsanul, sudah dijalankan tetapi masih ada yang dialihkan ke saham gorengan.

"Saya terima karena BUMD. Okelah BUMN, walaupun itu harganya gorengan semua," kata Achsanul melanjutkan.

Menurut Achsanul, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas investasi dan perbankan, bisa mencabut izin edar saham-saham yang tidak jelas 'kesehatannya' atau dalam hal ini saham gorengan.

"Mestinya ditindaklanjutnya itu menyetop produk [saham gorengan]. Izin dari OJK produk 2016. Tapi tidak dilakukan," ujarnya.

Saham gorengan dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan karena pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu. (hps/hps)

Simposium penyintas: 1 tahun bencana di Pasigala (Palu, Sigi & Donggala) 2019

Kegiatan simposium penyintas ini dilaksanakan di Cafe Tanaris Jln. Juanda No. 26 Palu, Sulawesi Tengah dari tanggal 25-26 September 2019. Kegiatan Simposium ini digagas oleh WALHI Sulteng, Solidaritas Perempuan Palu, Sheep Indonesia, Sulteng Bergerak, Yappika-Action Aid, KPKPST, YLBH-APIK Sulteng, Libu Perempuan dan organisasi mahasiswa Perempuan Normarae. Hari pertama, pagi hingga sore dilaksanakan kelas (workshop) bagi penyintas yang berasal dari kota Palu, Sigi dan Donggala. Dari kota Palu penyintas datang dari huntara (hunian sementara) Petobo dan Balaroa, dari Kabupaten Sigi sebagian besar penyintas datang dari huntara Desa Rogo, sedangkan dari Kabupaten Donggala penyintas datang dari huntara Desa Rano, Jono Oge, Bangga dan Desa Toviora.     

Kelas tersebut menyoal pelayanan hak dasar yang difasilitasi Sofyan Eyank sebagai pegiat kebencanaan di Indonesia, kemudian pemenuhan sumber ekonomi yang difasilitasi oleh Farid dari Eksekutif Nasional WALHI dan proteksi bagi perempuan dan anak yang difasilitasi oleh Dewi Rana Amir dari Libu perempuan. Dari ratusan peserta yang hadir pelibatan perempuan menjadi prioritas utama WALHI Sulawesi Tengah. Hal ini bisa di lihat dari kelas-kelas workshop yang sebagian besar diikuti oleh ibu-ibu. Jalannya diskusi dalam kelas-kelas tersebut berlangsung informal dan komunikatif. Hal ini ditunjng oleh fasilitator yang punya pengalaman dalam memfasilitasi diskusi-diskusi bersama warga. Sebagian peserta banyak membagi pengalamannya sebagai penyintas yang hidup di huntara selama setahun. Masalah-masalah itu terkait modal usaha, jaminan hidup, huntara, pengangguran dan kepastian zonasi wilayah bencana.

Diskusi ini ditujukan untuk menyerap problem-problem mendasar dari penyintas pasca bencana 28 September 2018. Selain itu, hasil diskusi ini juga akan didorong untuk melahirkan kebijakan yang dapat menjamin hak-hak para  penyintas baik itu ekonomi, sosial dan budaya.

Malam hari, kegiatan simposium dilanjutkan dengan diskusi dan refleksi 1 tahun penanganan bencana oleh organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah. Pemantik pertama adalah Abdul Haris Direktur Walhi Sulteng. Kedua, Neni Muhidin sebagai peyintas sekaligus pegiat kebencanaan dan literasi di Sulawesi Tengah. Ketiga, Adriansa Manu Koordinator Sulteng Bergerak. Keempat, Juli Savana dari WALHI Sulawesi Tengah yang memaparkan hasil temuan risetnya terkait bagaimana peran perempuan  dalam situasi tanggap darurat, pemulihan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Peserta diskusi yang hadir tidak hanya para penyintas saja, namun juga dari perwakilan agensi yang bekerja melakukan penanganan bencana dari berbagai isu. Dari jumlah peserta yang hadir, nampak tidak terlalu banyak karena sebagian besar peserta mengambil waktu istirahat karena mengikuti workshop dari pagi hingga sore. Meskipun demikian, diskusi berjalan komunikatif antara peserta dan pemantik diskusi.

Diskusi ini juga banyak memaparkan temuan dan refleksi atas penanganan bencana di Sulawesi Tengah. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Haris yang merefleksikan kejadian bencana 28 September 2019, dia megatakan pemerintah atau kita masyarakat sipil tidak memiliki pengetahuan kebencanaan, ini bisa dilihat dari lemahnya pemerintah merespon tanggap darurat – situasi pada saat itu chaos, kita tidak tahu siapa yang memiliki otoritas. Sehingga kedepan, kita mesti mendokumentasikan apa yang telah kita lakukan dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Selain itu, ada juga masalah data yang valid sampai dengan saat ini. Setiap organisasi pemerintah memiliki data sendiri-sendiri, tidak terintegrasi satu sama lain. Soal lain adalah pendanaan atau alokasi anggaran kaitannya dengan pemulihan pasca bencana. Ini menjadi polemik di masyarakat. Lebih jauh itu, sebagai refleksi Abdul Haris menganggap tidak ada harapan kepada pemerintah saat menangani proses penanganan bencana khususnya di Pasigala. Ini menjadi pemnatik bagi peserta diskusi. 

Sebagian besar peserta yang hadir tidak banyak memberi pertanyaan, tapi memberi tanggapan dan kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah maupun agensi yang telah bekerja selama satu tahun di  Pasigala. Salah satu argumentasi peserta diskusi menanyakan apakah setiap terjadi bencana adalah peluang bagi eksploitasi sumber daya alam – apalagi terkait penetapan zona rawan bencana. Pertanyaan ini di jawab oleh Adriansa yang mengatakan telah terjadi privatisasi penanggulangan bencana. Negara melepas tanggung jawabnya dari penyntas. Dia juga menambahkan bahwa anggaran kebencanaan di Sulawesi Tengah hanya 1 persen dari total APBD. Mestinya anggaran kebencanaan 10 persen, itu sangat rasional karena Sulteng termasuk dalam wilayah rawan bencana.   

Hari kedua, masih di tempat yang sama, diskusi formal dilaksanakan dengan megundang nara sumber dari Komnas HAM perwakilan Sulteng yang diwakili oleh Fajar Ahmad, Komnas Perempuan diwakili oleh Yunianti Chuzaivah, BNPB RI diwakili oleh Ibnu Asar Kasubdit Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ihsan Basir Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Diskusi ini sebagian besar diikuti oleh penyintas dari Pasigala dan dari berbagai organisasi masyarakat sipil penyelenggara kegiatan simposium. Diskusi disesi pertama berjalan lancer, setiap nara sumber memotret penanganan bencana dari perspektif dan kewenangan masing-masing. Namun, saat sesi tanya jawab dan diskusi, sebagian besar peserta menanyakan realisasi kebijakan yang telah dijanjikan oleh pemerintah seperti huntara dan jaminan hidup yang belum jelas. Sasaran utama pertanyaan penyintas memang ditujukan untuk pemerintah daerah dan BNPB. Diskusi sempat berlangsung tegang karena perdebatan antara penyintas dan pihak BNPB, namun ketegangan ini dapat diselesaikan dengan tindak lanjut dari tuntutan yang dibacakan oleh penyintas kepada BNPB RI yang diminta segera menyelesaikan problem-problem tersebut. selain itu, pihak Komnas HAM, dan Komnas Perempuan juga akan menindaklanjuti tuntutan penyintas berdasarkan kewenangan yang mereka miliki.     

Diakhir diskusi ini, penyelenggara simposium juga menyerahkan dokumen poin-poin rekomendasi hasil workshop/kelas yang dilaksanakan pada hari pertama kepada seluruh nara sumber.    

KNPA Tantang Wakil Menteri Agraria Buat Terobosan Penyelesaian Konflik

Jakarta (kpa.or.id ) - Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diwakili KPA, AMAN, Walhi, JKPP dan RMI mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Jum’at, 8 November 2019. Kunjungan tersebut guna memenuhi undangan Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra guna membahas proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Surya Tjandra didampingi Muhammad Ikhsan, Dirjen Penataan Agraria, Suyus Windayana, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, dan RB. Agus Widjayanto, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah beserta jajaran.
Mewakili KNPA, Sekjen KPA, Dewi Kartika menyampaikan beberapa komitmen Presiden Joko Widodo untuk percepatan penyelesaian konflik agraria di Istana Negara dalam perayaan Hari Tani Nasional 2019 pada tanggal 24 September 2019 lalu.
KNPA juga mendesak Wamen Surya Tjandra membuat terobosan penyelesaian konflik agraria di lokasi-lokasi prioritas usulan KNPA, salah satunya KPA melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Kementerian ATR/BPN ditantang membuat terobosan di lokasi-lokasi yang dianggap tidak “Clean and Clear” yang selama ini tidak pernah disentuh, terutama yang berada di wilayah PTPN dan Perhutani.
Dewi juga mendorong adanya lembaga penyelesaian konflik yang berada langsung di bawah kordinasi presiden seperti yang juga dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, KNPA juga meminta agar pembahasan RUU Pertanahan yang akan dimulai kembali pada awal 2020 itu dimulai dari awal, karna jika tetap meneruskan naskah yang ada saat ini, isi dan substansi yang ditentang selama ini oleh kelompok masyarakat sipil tidak akan berubah.
Dalam kesempatannya, Surya Tjandra menyatakan akan menindaklanjuti permintaan tersebut. Ia juga menyatakan komitmen menindaklanjuti data usulan organisasi tani dan masyarakat sipil untuk mempercepat redistribusi tanah di lokasi-lokasi tersebut.
Surya Tjandra juga berjanji akan menyelenggarakan rapat antar kementerian/lembaga untuk penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah, serta membangun komunikasi dan pertemuan yang intensif dengan organisasi masyarakat sipil.

Jokowi Berangkat ke Natuna, Apa yang Mau Dibuktikan

Rabu, 8 Januari 2020 |

VIVAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Natuna, Provinsi Kepri pada Rabu 8 Januari 2020.
Dalam siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pagi ini menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1.

"Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna," bunyi siaran pers itu.
Di sana, Presiden akan meninjau jajaran kapal, juga akan bertemu dengan ratusan nelayan. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah ke masyarakat di kantor bupati Kabupaten Natuna.
Selesai acara, Kepala Negara akan menuju pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.