VIVAnews - Hawa persaingan dua pasang calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin kuat jelang Pemilu 2014, yang akan dihelat 9 Juli mendatang. Sayangnya, ketimbang mengunggulkan program atau visi-misi yang ditawarkan masing-masing kubu, para pengikut dua kubu itu belakangan lebih sibuk mengurusi kampanye hitam (black campaign).
Kampanye itu hanya menonjolkan isu-isu miring menyangkut latar belakang masing-masing capres dan cawapres yang diragukan kebenarannya. Bentuk kampanye yang tidak etis dan tidak sehat itu sudah ramai bergulir di media-media sosial demi mempengaruhi opini publik.
Tim pemenangan masing-masing kubu sama-sama mengecam bentuk kampanye negatif. Misinya hanya untuk menebar kebencian dan prasangka atas capres/cawapres yang jadi sasaran kampanye demikian. Ini tidak bisa dipandang remeh dan masyarakat diimbau jangan hanyut dalam kampanye itu.
Prabowo belakangan ini pun jadi sasaran tembak orang-orang yang melancarkan kampanye hitam. Sejak mencanangkan diri sebagai calon presiden, dia selalu dikaitkan sebagian kalangan dengan kontroversi tentang Tim Mawar, nama tim dari Kopassus yang disebut-sebut melakukan penculikan para aktivis tahun 1997-1998.
Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu kini berada di garis depan kontroversi ini. Lawan-lawan politiknya menuduh bahwa dialah yang memerintahkan penculikan itu.
Namun, Prabowo dan jajarannya di Partai Gerindra dengan keras membantah hal tersebut. Prabowo menegaskan dia tidak bersalah karena saat itu hanya menjalankan perintah atasan.
Isu bahwa Prabowo memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Yordania, juga merebak beberapa waktu lalu. Isu itu diketahui kerap disebarkan melalui layanan pesan singkat, broadcast BlackBerry Messenger, dan blog internet.
Prabowo disebut meminta kewarganegaraan Yordania kepada Raja Hussein. Permintaan itu dikabulkan Raja pada 1998 silam dan disambut baik keluarga Prabowo.
Isu kewarganegaraan Prabowo ini memang menjadi bermasalah menjelang pemilihan presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, calon presiden harus memiliki satu kewarganegaraan yaitu Indonesia. Namun, lagi-lagi hal ini kemudian dibantah oleh kubu Prabowo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, Prabowo tidak pernah menjadi warga negara Kerajaan Yordania seperti kabar yang berkembang saat ini, atau warga negara mana pun juga.
"Tidak ada sama sekali itu. Itu adalah rumor tahun 1999. Pak Prabowo bukan warga negara Yordania dan tidak pernah menjadi warga negara asing manapun. Paspornya hanya satu, Indonesia, dan Pak prabowo sangat patriotik dan nasionalis," tegasnya.
Fadli pun menyebut hal tersebut sengaja diembuskan sebagai kampanye negatif bagi Prabowo.
"Isu kewarganegaraan ini saya kira karena mereka sudah kehabisan isu untuk mengangkat kemudian diangkatlah isu-isu yang tidak ada.Menjawabnya sangat gampang juga. Bahwa Pak Prabowo pernah tinggal ya biasa saja. Itu kan cek mudah. Tidak usah bertele. Cek aja ke pemerintah negara Yordania, tanya sama duta besar yang ada di sini, tanya dengan Raja Abdullah. Gampang sekali," tuturnya.
Menjawab isu tersebut, Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa langsung mengklarifikasi mengenai status kewarganegaraan Calon Presiden Prabowo Subianto yang diisukan berkewarganegaraan Yordania. Menurut dia, bahwa hal tersebut tidak benar. "Itu adalah black campaign," kata dia.
Hatta mengaku tidak menyukai kampanye hitam atau black campaign dengan menonjolkan sisi negatif lawan yang marak terjadi pada Pemilihan Presiden tahun ini.
"Saya sendiri termasuk yang tidak suka adanya negatif campaign, berpositif campaign sajalah. Fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) saja," kata Hatta, saat menghadiri acara Tabligh Akbar Politik Islam atau TAPI yang kedua dalam rangka Isra Mi'raj 1435 H, Selasa 27 Mei 2014.
Terkait isu dua kewarganegaraan yang dimiliki capres Prabowo tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membantahnya. KPU menyatakan Prabowo hanya memiliki satu kewarganegaraan yakni Indonesia. [Baca di sini]
Lapor Bawaslu
Kubu Prabowo memutuskan untuk melanjutkan sejumlah kasus kampanye hitam ke pihak yang berwenang. Selain melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Pemenangan Prabowo-Hatta juga menempuh jalur hukum.
Menurut salah seorang tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, ada tiga bentuk kampanye hitam yang dilaporkan. Yaitu fitnah bahwa Prabowo terlibat kasus penculikan dan kerusuhan 1998, Prabowo pernah meminta kewarganegaraan Yordania pada tahun 1999 dan Prabowo memukul seseorang saat pendaftaran bakal capres ke KPU pada 20 Mei lalu.
“Kampanye-kampanye itu saat ini beredar luas di tengah masyarakat. Seperti terkait kasus penculikan, itu hanya daur ulang yang disebarkan melalui BBM (blackberry massanger), blog, internet dan sosial media lain setelah Prabowo resmi didukung Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar dan PBB,” katanya di gedung Bawaslu, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Habiburokhman, kampanye hitam terkait permintaan kewarganegaraan Prabowo disebarkan oleh akun Twitter yang menamakan diri @partaisosmed pada 24 Mei lalu.
Sementara fitnah Prabowo memukul seseorang, disebarkan orang tak bertanggung jawab lewat rekaman video yang diunggah lewat akun Twitter @SamadAbraham. Link video itu kemudian menyebar melalui jejaring sosial dan broadcast message di aplikasi instant messenger. Hingga kini belum diketahui siapa pembuat dan penyebar video berjudul 'Prabowo Pukul Orang di KPU' tersebut.
Kubu Prabowo menyebut, akun Twitter tersebut menggunakan foto Abraham Samad dan kicauannya seolah-olah adalah kicauan dari Abraham sebagai ketua KPK.
Tim Advokasi Prabowo-Hatta lainnya, Mahendrata mengatakan, pihaknya segera melaporkan kasus ini ke kepolisian dan menuntut polisi untuk membongkar serta mengusut tuntas siapa di balik pembuat dan penyebar akun Twitter palsu @SamadAbraham, ataupun video kampanye negatif yang menyertai setelahnya.
"Kuasa hukum Partai Gerindra akan segera mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan kasus ini. Masalah impersonisasi ini sudah masuk ke ranah hukum. Ini serius, bukan main-main. Arena social media sudah dipergunakan untuk menyebarkan ancaman dan memalsukan identitas. Masih ada yang berkampanye negatif seperti ini. Ini terlalu bodoh untuk negeri kita," ujarnya.
Isu SARA
Black campaign juga menyerang pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla jelang Pilpres. Yang memprihatinkan, isu kampanye hitam tersebut menyerempet Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Isu itu sebenarnya sudah pernah beredar ke publik sejak Pilkada DKI Jakarta 2013 lalu, yakni soal agama yang dipeluk Jokowi. Akibat isu SARA yang beredar itu, sampai-sampai ada yang meragukan ke-Islaman Jokowi.
Tak senang Pilpres 2014 dinodai dengan kampanye hitam berisu SARA, cawapres pendamping Jokowi, Jusud Kalla angkat bicara. JK meminta kampanye negatif seperti itu dihindari.
“Saya minta jangan black campaign menggunakan isu SARA. Itu berbahaya karena menyangkut martabat orang, menyangkut soal pribadi,” kata JK di Jakarta, Senin 26 Mei lalu.
Bahkan, JK mengatakan akan terus melakukan klarifikasi terus-menerus terhadap kampanye hitam terhadap dia dan Jokowi. “Kalau orang terus-terusan meragukan agama Jokowi, kayak di Aceh sajalah, bikin pertandingan baca Alquran. Buka saja pertandingan ngaji,” kata JK.
Kampanye hitam lainnya yang mengarah kepada pasangan ini juga diunggah ke situs Youtube. Dalam situs tersebut, terdapat rekaman video yang berisi testimoni JK terkait pencapresan Jokowi. Dalam video berdurasi 3 menit 39 detik itu, JK mengatakan hancur negeri ini jika Jokowi jadi presiden. [Lihat videonya di sini]
Saat dikonfirmasi, JK tak membantahnya. Ia mengakui memang pernah melontarkan pernyataan tersebut.
“(Video) itu tahun 2012, saat Jokowi baru beberapa bulan memimpin Jakarta. Waktu itu Jokowi belum apa-apa. Masak dua-tiga bulan memimpin Jakarta langsung mau diusulkan jadi presiden. Untuk memimpin 240 juta orang (rakyat Indonesia) kan harus ada pengalaman,” kata JK.
Sekarang, ujar Ketua Umum PMI itu, kondisinya sudah berbeda. Jokowi sudah punya pengalaman dan kemampuan dalam memimpin. Pada bagian akhir video itu pun, kata JK, mengatakan, “Kalau mampu ya boleh (menjadi capres).” Dengan demikian, ujar JK, Jokowi kini telah memiliki kriteria untuk diusung sebagai capres.
Terkait pengalaman itu pula, kata JK, dia diminta untuk mendampingi Jokowi sebagai cawapres karena pengalamannya di pemerintahan pusat jelas lebih banyak dari Jokowi.
“Saya bersedia mendampingi Jokowi karena dia punya potensi. Dengan menggabungkan pengetahuan Jokowi dan pengalaman saya, Insya Allah pemerintahan akan jauh lebih baik,” ujar Ketua Umum PMI itu."
"RIP Jokowi"
Kampanye hitam Jokowi yang berbau SARA tak berhenti pada isu ke-Islaman. Beberapa waktu lalu, di media sosial Facebook dan Twitter juga beredar gambar ucapan dukacita untuk Ir Herbertus Joko Widodo (Oey Hong Liong). Ada foto Jokowi di gambar tersebut.
Bentuk gambar tersebut berupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar. Sebagai awalan dalam gambar tersebut, tercantum tulisan yang mengumumkan “kematian” Jokowi pada 4 Mei 2014.
"Telah meninggal dengan tenang pada hari Minggu 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB, suami, ayah, dan capres kami tercinta satu-satunya."
Pengumuman dilanjutkan dengan informasi mengenai lokasi “jenazah” Jokowi akan dikebumikan. "Jenazah akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan akan dikremasi pada Selasa 6 Mei 2014."
Sebagai penutup pada pengumuman tersebut, tercantum nama istri Joko Widodo, Iriana Widodo, sebagai pihak yang dikondisikan sebagai pemasang iklan. Selanjutnya, tertulis nama Megawati Soekarno Putri sebagai pihak yang ikut “berdukacita”.
"Turut berduka cita : Megawati Soekarno Putri beserta segenap staff, kader, dan Tim Sukses Capres 2014."
Jokowi mengaku sudah biasa diserang kampanye hitam. Namun, diakuinya, "RIP Jokowi" adalah konten kampanye hitam yang paling membuatnya kesal.
"Ya itu, yang paling menyakitkan menurut saya," ujar Jokowi saat ditemui di kawasan Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Pria yang hingga saat ini masih menjabat sebagai gubernur dari DKI Jakarta itu sebenarnya ingin serius menindaklanjuti kampanye hitam itu ke ranah hukum. Namun, Jokowi mengaku bahwa sulit untuk mencari tahu pihak yang menyebarkan kampanye tersebut.
"Mendingan kerja sajalah, ngurusin yang kayak gitu habisin energi saja," lanjut Jokowi.
Hentikan kampanye hitam
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin prihatin dengan maraknya aksi kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan dua pasangan capres dan cawapres. Din meminta dua pasangan capres bersaing secara sehat dan menghentikan aksi politik tersebut.
"Saya prihatin dengan gejala menjelang Pilpres yang dipenuhi oleh politik black campaign. Kedua kubu pasangan capres saling menjelek-jelekkan," tutur Din usai Pengajian Tabligh Akbar Hari ke-Muhammadiyah di Stadion Manahan, Solo, Selasa 27 Mei 2014.
Din mengungkapkan, aksi black campaign itu marak terjadi di media sosial bahkan tak jarangblack campaign bernada fitnah dan bernuansa Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
"Hal ini malah akan mencederai politik demokrasi. Selain itu juga bisa mengancam persatuan bangsa," ujar dia.
Menurut Din, black campaign ini justru bisa menghilangkan peluang untuk mendengarkan adu konsep dan adu ideologi dari masing-masing capres. Karena dua pasangan calon sibuk dengan aksi kampanye hitam.
"Seandainya ada isu yang tidak benar maka selesaikan secara hukum, jangan diumbar di media massa atau media sosial," jelasnya.
Muhammadiyah meminta dua pasangan capres dan tim sukses dari kedua belah pihak menghentikan berbagai politik black campaign. Muhammadiyah menyerukan kepada pasangan calon dan pendukungnya untuk bersaing secara ksatria dan bermartabat dengan mengutamakan akhlak mulia.
"Dalam konteks ini (Pilpres) kita bisa merujuk pada ayat Alquran fastabiqul khairat, yang artinya berlomba dalam kebaikan. Meski demikian kedua pasangan capres harus siap menang kalah, siap legowo jika nanti hasilnya tidak seperti yang diinginkan," kata Din. (ren)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar