Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Ronny Franki Sompie angkat bicara menanggapi visi-misi yang diusung pasangan Capres Jokowi-JK, tentang struktur penempatan kepolisian di bawah kementerian.
"Polri tidak hanya mengurusi masalah Kamtibmas (Keamanan, Ketertiban, Masyarakat) saja. Tapi juga ada proses penegakan hukum. Perlu dipertimbangkan untuk menempatkan Polri berada di bawah kementerian," kata Ronny saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/5/2014).
Menurut jenderal bintang dua ini, ada semacam kekhawatiran yang muncuk ketika polisi berada di bawah kementerian. Terlebih pimpinan kementerian itu adalah mereka yang berasal dari sebuah partai politik.
"Apabila Polri berada di bawah suatu kementerian dan kementerian tersebut ada orang partai politik, apa tidak ada kemungkinan bahwa kegiatan yang dilakukan Polri kemudian terkooptasi kelompok tertentu?," tanya Ronny.
"Jangan sampai dia berpihak kemudian dia tidak bisa tegas lagi, perlu juga melihat Polri dalam penegakan hukum," imbuhnya.
Meski demikian, Ronny mengaku belum mendalami visi-misi yang disampaikan oleh pasangan Capres Jokowi-JK yang terlampir dalam dokumen pendaftaran di KPU. Meski bukan wacana yang pertama kali muncul, kata Ronny, pihaknya masih pelu mempelajari ide yang dipaparkan tersebut.
"Saya kira Polri netral terhadap pelaksanaan Pemilu, tidak berpihak pada siapa-siapa, bahwa ada wacana seperti itu saya kira ini perlu dipelajari oleh Polri," ujar Ronny.
Rencananya visi misi Jokowi-JK ini akan direvisi oleh tim sukses pasangan tersebut. Namun pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, usulan itu sudah bagus, tidak perlu direvisi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar