BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Kamis, 29 Mei 2014

Panwaslu waspadai konflik antarpendukung pasangan saat pilpres

Heri Sidik

Bantul (ANTARA News) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewaspadai konflik antarpendukung pasangan yang mungkin muncul di daerah ini menjelang ataupun saat Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

"Hal yang rawan saat pemilu presiden ini, adalah konflik antarpendukung mengingat dua kubu yang akan maju nanti mempunyai massa dan sama-sama kuat," kata Ketua Panwaslu Bantul, Supardi, Kamis.

Menurut dia, pada pilpres yang diikuti pasangan capres dan cawapres yakni Prabowo-Hatta Subiyanto- Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla ini dinilai lebih rawan terjadi konflik dibanding dengan ketika Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu.

"Potensi konflik saat pilpres lebih besar dibanding pileg, namun diharapkan di Bantul tetap terkendali dan mudah-mudahan tidak ada konflik apalagi sampai muncul korban," katanya.

Untuk mengantisipasi hal itu, kata dia perlunya pengaturan pembentukan posko pemenangan pasangan yang tegas, dan memberlakukan semacam sanksi ketika ketentuan tersebut dilanggar oleh tim sukses kampanye.

"Setiap pendidiran posko harus diatur secara tegas, kalau memang harus terdaftar ke KPU ya harap didaftarkan, dengan tembusan ke Panwaslu kalau ini diabaikan maka bisa terkena sanksi," katanya.

Selain itu, kata dia perlunya menyiapkan regulasi tentang pembatasan jumlah posko, kemudian jarak berdirinya posko antarpendukung capres tidak saling berdekatan guna menghindari kemungkinan gesekan saat kampanye.

"Itu yang akan kami usulkan ke KPU, namun nanti terserah penyelenggara pemilu akan mengeluarkan regulasi seperti apa, namun kami harapkan karena ada massa besar berarti pengendaliannya juga harus besar," katanya.

Sementara itu, kaitannya dengan persoalan lain, ia mengatakan yang juga diantisipasi adanya daftar pemilih yang bermasalah, dan hingga saat ini masih pihaknua masih melakukan terhadap daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) untuk Pilpres.

"DPSHP masih dicermati oleh teman-teman pengawas tingkat bawah, apakah ada data yang bermasalah atau tidak, sampai saat ini kami masih tunggu laporan," katanya.

Pemilu presiden pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Joko Widodo- Yusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (*)

Tidak ada komentar: