INILAH.COM, Jakarta - Anggota polisi brigadir mobile (Brimob)
kembali jadi korban penembakan di Papua, Selasa (7/2/2012). Menteri
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menilai penegakan
Hak Asasi Manusia (HAM) timpang.
"Sekarang ini tidak ada seorangpun aktivis HAM yang concern bahwa anggota kita yang dibunuh," ujar Djoko, di kantor Presiden RI, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2012).
Peristiwa
penembakan yang masih berlanjut di sekitar area pertambangan Freeport,
di Papua, terus memakan korban. Menurut Djoko ada realitas di Papua,
bahwa ada perlawanan kelompok separatis terhadap aparat pemerintah.
"Itulah,
realitas di sana kan ada gangguan-gangguan penembakan terhadap warga,
terhadap aparat, masih ada. Oleh karena itu kalau kemudian pemerintah
dalam hal ini aparat kepolisian mencari dan mengejar pelaku jangan
diartikan yang lain, pelaku tindakan itu harus dicari dan ditemukan,"
kata Djoko.
Seorang anggota Brimob Polda Papua Briptu Ronald
Sopamena tewas tertembak, setelah terjadi kontak senjata antara kelompok
orang tak dikenal dengan anggota patroli. Kejadian Selasa (7/2/2012)
pagi di mil 37 area pertambangan Freeport, Timika, Papua. Pelaku
penembakan hingga kini masih dalam pengejaran, meski telah dipastikan
pelaku adalah kelompok separatis. [mvi]
Minggu, 18 Maret 2012
Polisi Pelajari Permohonan Aliansi BEM Jabar
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya
Kombes Rikwanto mengatakan, pihaknya tidak dapat langsung mengabulkan
permohonan penangguhan penahanan mahasiswa.
"Kita butuh waktu juga untuk soal pengabulan penangguhan, tidak langsung dikabulkan begitu saja," ucap Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, (17/3/2012).
Menurutnya, lanjut Rikwanto, penyidik akan memastikan terlebih dahulu jaminan yang telah diajukan kepada penyidik Mapolda Metro Jaya.
"Nanti setelah diterima pengajuan itu dari staf akan diserahkan ke Direktur Reserse Kriminal Umum. Kemudian dipertimbangkan serta diyakini lagi jaminan tersebut, apakah benar mereka bisa dihadirkan untuk pemeriksaan berikutnya jika diperlukan nanti," terang Rikwanto.
Sebelumnya perwakilan yang tergabung dalam Aliansi BEM Jawa Barat telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap keenam sahabatnya yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolda Metro Jaya.
Untuk bahan pertimbangan, pihak mahasiswa telah memberikan jaminan berupa surat dari keluarga rekannya, surat keterangan dari Dekan bahwa mereka masih aktif kuliah, surat dari keorganisasian termasuk teman-temannya siap menjadi jaminan. [mah]
"Kita butuh waktu juga untuk soal pengabulan penangguhan, tidak langsung dikabulkan begitu saja," ucap Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, (17/3/2012).
Menurutnya, lanjut Rikwanto, penyidik akan memastikan terlebih dahulu jaminan yang telah diajukan kepada penyidik Mapolda Metro Jaya.
"Nanti setelah diterima pengajuan itu dari staf akan diserahkan ke Direktur Reserse Kriminal Umum. Kemudian dipertimbangkan serta diyakini lagi jaminan tersebut, apakah benar mereka bisa dihadirkan untuk pemeriksaan berikutnya jika diperlukan nanti," terang Rikwanto.
Sebelumnya perwakilan yang tergabung dalam Aliansi BEM Jawa Barat telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap keenam sahabatnya yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolda Metro Jaya.
Untuk bahan pertimbangan, pihak mahasiswa telah memberikan jaminan berupa surat dari keluarga rekannya, surat keterangan dari Dekan bahwa mereka masih aktif kuliah, surat dari keorganisasian termasuk teman-temannya siap menjadi jaminan. [mah]
Ibu Ani Ucapkan Terima Kasih Kepada Rakyat
INILAH.COM, Jakarta - Ibu negara, Ani Yudhoyono, siang ini
meninggalkan RSPAD Gatot Soebroto. Saat meninggalkan rumah sakit, Ibu
Ani mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan
kesembuhannya.
Meski terlihat masih pucat, namun Ibu Ani Yudhoyono tetap menjawab saat ditanya kondisinya oleh para wartawan yang sudah menunggu di RSPAD Gatot Soebroto.
"Alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saya bersyukur dan terimakasih kepada para dokter yang sudah melakukan operasi pada diri saya, kemudian juga seluruh handai taulan dan rakyat Indonesia yang telah mendoakan saya bisa sembuh secara total," ujar Ibu Ani Yudhoyono, sebelum meninggalkan RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (18/3/2012).
Selain mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Indonesia yang mendoakan kesembuhannya. Ibu Ani, juga mengucapkan rasa terima kasih kepada wartawan. Selain itu dia juga berharap tidak lagi harus menjalani perawatan di rumah sakit.
"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang barangkali berhari-hari juga menunggu. Doakan semoga saya tidak kembali lagi ke sini," ucapnya.
Ibu negara pulang dengan mengunakan mobil Mercedes Bens Nopol B 1925. Dalam rombongan yang ikut menjemput Ibu Ani, nampak dua putranya serta menantunya. Rencananya ibu negara akan langsung pulang ke kediamannya di Cikeas.
Sebelumnya pada Jumat (16/3/2012), Ani Yudhoyono menjalani operasi pengangkatan kandung empedu di RSPAD Gatot Subroto. Operasi yang berlangsung selama 1 jam ini dilakukan dengan metode kolesistektomi laparoskopi.[bay]
Meski terlihat masih pucat, namun Ibu Ani Yudhoyono tetap menjawab saat ditanya kondisinya oleh para wartawan yang sudah menunggu di RSPAD Gatot Soebroto.
"Alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saya bersyukur dan terimakasih kepada para dokter yang sudah melakukan operasi pada diri saya, kemudian juga seluruh handai taulan dan rakyat Indonesia yang telah mendoakan saya bisa sembuh secara total," ujar Ibu Ani Yudhoyono, sebelum meninggalkan RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (18/3/2012).
Selain mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Indonesia yang mendoakan kesembuhannya. Ibu Ani, juga mengucapkan rasa terima kasih kepada wartawan. Selain itu dia juga berharap tidak lagi harus menjalani perawatan di rumah sakit.
"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang barangkali berhari-hari juga menunggu. Doakan semoga saya tidak kembali lagi ke sini," ucapnya.
Ibu negara pulang dengan mengunakan mobil Mercedes Bens Nopol B 1925. Dalam rombongan yang ikut menjemput Ibu Ani, nampak dua putranya serta menantunya. Rencananya ibu negara akan langsung pulang ke kediamannya di Cikeas.
Sebelumnya pada Jumat (16/3/2012), Ani Yudhoyono menjalani operasi pengangkatan kandung empedu di RSPAD Gatot Subroto. Operasi yang berlangsung selama 1 jam ini dilakukan dengan metode kolesistektomi laparoskopi.[bay]
Polda siagakan 4.000 personel amankan demo BBM
Jakarta (ANTARA
News) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiagakan 4.000
personel untuk mengamankan aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kita siap melayani masyarakat dan sudah melakukan sosialisasi agar masyarakat berunjuk rasa dengan tertib," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Untung S Rajab di Jakarta, Jumat.
Polda Metro Jaya akan mengerahkan anggota yang bertugas untuk mengawal peserta demonstrasi.
Untung mengatakan, kepolisian mendapatkan bantuan pengamanan demo penolakan kenaikan harga BBM dari unsur TNI yang mengerahkan 15 satuan setingkat kompi (SSK).
Jenderal polisi bintang dua itu mengimbau elemen masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang santun dan tidak melanggar hukum.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa sekitar 30.000 orang buruh dari tiga konfederasi serikat buruh siap menggelar demo menolak kenaikan harga BBM pada 21 Maret 2012.
Rencananya, para buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia berjalan kaki menuju Istana Merdeka dan berakhir di Gedung DPR/MPR RI.
Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto menyebutkan setiap elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa harus memberitahukan rencana aksi. Elemen masyarakat harus mencantumkan maksud dan tujuan, jumlah peserta, lokasi aksi serta materi yang akan disampaikan pengunjuk rasa.
Rikwanto menambahkan kepolisian juga akan mengamankan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai langkah antisipasi tindakan penyegelan.
(T014/S023)
"Kita siap melayani masyarakat dan sudah melakukan sosialisasi agar masyarakat berunjuk rasa dengan tertib," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Untung S Rajab di Jakarta, Jumat.
Polda Metro Jaya akan mengerahkan anggota yang bertugas untuk mengawal peserta demonstrasi.
Untung mengatakan, kepolisian mendapatkan bantuan pengamanan demo penolakan kenaikan harga BBM dari unsur TNI yang mengerahkan 15 satuan setingkat kompi (SSK).
Jenderal polisi bintang dua itu mengimbau elemen masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang santun dan tidak melanggar hukum.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa sekitar 30.000 orang buruh dari tiga konfederasi serikat buruh siap menggelar demo menolak kenaikan harga BBM pada 21 Maret 2012.
Rencananya, para buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia berjalan kaki menuju Istana Merdeka dan berakhir di Gedung DPR/MPR RI.
Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto menyebutkan setiap elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa harus memberitahukan rencana aksi. Elemen masyarakat harus mencantumkan maksud dan tujuan, jumlah peserta, lokasi aksi serta materi yang akan disampaikan pengunjuk rasa.
Rikwanto menambahkan kepolisian juga akan mengamankan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai langkah antisipasi tindakan penyegelan.
(T014/S023)
Penembak jitu disiagakan antisipasi gejolak kenaikan BBM
Sukabumi (ANTARA News) - Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi Kota, Jawa Barat, menyiagakan penembak jitu (sniper)
untuk mengantisipasi terjadinya gejolak atau gangguan keamanan
menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kerjanya,
kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Witnu Urip Laksana.
Iamengatakan, penembak jitu ini disiagakan jika kondisi keamanan sudah sangat membahayakan semua pihak. "Kami siaga penembak jitu sebagai langkah pengamanan jika terjadi gejolak menjelang kenaikan harga BBM," ujarnya kepada ANTARA News, Minggu.
Menurut dia, biasanya menjelang kenaikan harga BBM selalu terjadi aksi penolakan, seperti unjuk rasa, bahkan ada saja oknum yang ingin merusak suasana keamanan di setiap daerah dengan berbuat anarkis dan memprovokasi warga.
Selain itu, ia menilai, menjelang kenaikan harga BBM juga kerap terjadi aksi penyalahgunaan BBM, seperti pengoplosan dan penimbunan BBM. "Penembak jitu ini disiagakan juga selain untuk mengantisipasi hura-hara, tetapi antisipasi tindak kriminal lainnya, seperti penimbunan dan pengoplosan BBM," tambahnya.
Namun, ia menegaskan, tembak di tempat kepada pelaku hura-hara atau kriminal ada prosedur tetapnya, seperti sudah mengancam keselamatan orang lain ataupun petugas atau sudah bertindak anarkis yang menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas umum.
Dikatakan Witnu, selain menurunkan penembak jitu pihaknya juga menyiagakan tim gabungan dari berbagai satuan di Polres Sukabumi Kota. Sebanyak 435 personel kepolisian pun disiagakan mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa atau aksi lainnya menjelang kenaikan harga BBM.
"Kami pun menempatkan empat personel kami di setiap stasion pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menjaga selama 24 jam penuh," kata Witnu.
Ia menambahkan, pihaknya juga terus melakukan penyelidikan terhadap aksi kriminal penyalahgunaan BBM dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) sebagai langkah antisipasi. (*)
Iamengatakan, penembak jitu ini disiagakan jika kondisi keamanan sudah sangat membahayakan semua pihak. "Kami siaga penembak jitu sebagai langkah pengamanan jika terjadi gejolak menjelang kenaikan harga BBM," ujarnya kepada ANTARA News, Minggu.
Menurut dia, biasanya menjelang kenaikan harga BBM selalu terjadi aksi penolakan, seperti unjuk rasa, bahkan ada saja oknum yang ingin merusak suasana keamanan di setiap daerah dengan berbuat anarkis dan memprovokasi warga.
Selain itu, ia menilai, menjelang kenaikan harga BBM juga kerap terjadi aksi penyalahgunaan BBM, seperti pengoplosan dan penimbunan BBM. "Penembak jitu ini disiagakan juga selain untuk mengantisipasi hura-hara, tetapi antisipasi tindak kriminal lainnya, seperti penimbunan dan pengoplosan BBM," tambahnya.
Namun, ia menegaskan, tembak di tempat kepada pelaku hura-hara atau kriminal ada prosedur tetapnya, seperti sudah mengancam keselamatan orang lain ataupun petugas atau sudah bertindak anarkis yang menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas umum.
Dikatakan Witnu, selain menurunkan penembak jitu pihaknya juga menyiagakan tim gabungan dari berbagai satuan di Polres Sukabumi Kota. Sebanyak 435 personel kepolisian pun disiagakan mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa atau aksi lainnya menjelang kenaikan harga BBM.
"Kami pun menempatkan empat personel kami di setiap stasion pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menjaga selama 24 jam penuh," kata Witnu.
Ia menambahkan, pihaknya juga terus melakukan penyelidikan terhadap aksi kriminal penyalahgunaan BBM dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) sebagai langkah antisipasi. (*)
Polisi Bekuk Tukang Ojek Jual Senpi di Serpong
Dira Derby - detikNews
Jakarta Polres Kabupaten Tangerang membekuk Oyang (37), warga Serpong yang diduga merupakan jaringan penjual Senjata Api (Senpi) dan narkoba. Oyang dibekuk saat bertransaksi di depan sebuah toko minimarket di Jl Raya Serpong.
Kasat Reskrim Polres Metro Kabupaten Tangerang, Kompol Shinto Silitonga mengatakan, penangkapan ini bermula ketika pihaknya mendapat laporan dari warga kalau di wilayah Serpong ada peredaran senjata api.
"Anggota kami mendengar ada pengedar senjata api dan narkoba di daerah Serpong. Maka anggota kami coba menyamar, dan menjebaknya," ujar Shinto Silitonga kepada wartawan, Minggu (18/3/2012).
Anggota Polres Kabupaten lalu memancing tersangka dengan melakukan transaksi di depan minimarket Alfamart BSD Serpong. "Pada saat transaksi terjadi di dalam mobil anggota, tersangka langsung diamankan," katanya.
Dari penangkapan itu polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit Pen Gun warna silver kombinasi hitam, sembilan butir peluru kaliber 22 mm, satu unit isi pulpen warna hitam, satu unit HP Esia, dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio B 3832 NRU.
"Tersangka masih terus kita selidiki, dari mana senjata itu diperoleh. Karena kemungkinan besar tersangka adalah kurir dari jaringan jual beli senjata ilegal," terang Shinto.
Oyang kepada wartawan mengaku hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Namun di waktu senggang, dia memanfaatkan dengan menjual senjata dan narkoba, untuk tambahan uang belanja keluarga.
"Saya dapat senjata itu dari seorang anggota TNI, dan saya jual Rp 5 juta," ucapnya.
Oyang mengatakan baru satu kali ini menjual senjata api, tapi sudah ketangkap. "Saya baru kenal dengan anggota TNI itu sekitar satu bulan lalu, karena dia sering naik ojek pada saya," kilahnya.
Dari pertemuan rutin itu, lanjut Oyang, dirinya tertarik ketika oknum TNI itu menawarkan menjualkan Pen Gun dengan upah Rp 500.000. "Upahnya lumayan mas. Tadinya saya pikir yang pesan itu warga BSD, ternyata polisi," katanya.
Atas perbuatannya itu Oyang terancam hukuman 12 tahun penjara, sesuai pasal 1, 2 UU Darurat No
Jakarta Polres Kabupaten Tangerang membekuk Oyang (37), warga Serpong yang diduga merupakan jaringan penjual Senjata Api (Senpi) dan narkoba. Oyang dibekuk saat bertransaksi di depan sebuah toko minimarket di Jl Raya Serpong.
Kasat Reskrim Polres Metro Kabupaten Tangerang, Kompol Shinto Silitonga mengatakan, penangkapan ini bermula ketika pihaknya mendapat laporan dari warga kalau di wilayah Serpong ada peredaran senjata api.
"Anggota kami mendengar ada pengedar senjata api dan narkoba di daerah Serpong. Maka anggota kami coba menyamar, dan menjebaknya," ujar Shinto Silitonga kepada wartawan, Minggu (18/3/2012).
Anggota Polres Kabupaten lalu memancing tersangka dengan melakukan transaksi di depan minimarket Alfamart BSD Serpong. "Pada saat transaksi terjadi di dalam mobil anggota, tersangka langsung diamankan," katanya.
Dari penangkapan itu polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit Pen Gun warna silver kombinasi hitam, sembilan butir peluru kaliber 22 mm, satu unit isi pulpen warna hitam, satu unit HP Esia, dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio B 3832 NRU.
"Tersangka masih terus kita selidiki, dari mana senjata itu diperoleh. Karena kemungkinan besar tersangka adalah kurir dari jaringan jual beli senjata ilegal," terang Shinto.
Oyang kepada wartawan mengaku hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Namun di waktu senggang, dia memanfaatkan dengan menjual senjata dan narkoba, untuk tambahan uang belanja keluarga.
"Saya dapat senjata itu dari seorang anggota TNI, dan saya jual Rp 5 juta," ucapnya.
Oyang mengatakan baru satu kali ini menjual senjata api, tapi sudah ketangkap. "Saya baru kenal dengan anggota TNI itu sekitar satu bulan lalu, karena dia sering naik ojek pada saya," kilahnya.
Dari pertemuan rutin itu, lanjut Oyang, dirinya tertarik ketika oknum TNI itu menawarkan menjualkan Pen Gun dengan upah Rp 500.000. "Upahnya lumayan mas. Tadinya saya pikir yang pesan itu warga BSD, ternyata polisi," katanya.
Atas perbuatannya itu Oyang terancam hukuman 12 tahun penjara, sesuai pasal 1, 2 UU Darurat No
Polisi kejar pelaku penembak wartawan TVRI
Tangerang (ANTARA
News) - Kepolisian Sektor Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten,
membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembak yang
menyebabkan kameramen senior TVRI Nasional.
"Korban tewas akibat luka tembak, namun belum bisa dipastikan apakah motif perampokan atau motif lain, kami masih menyelidiki kasus ini," kata Kapolsek Ciputat, Komisaris Polisi Alip di Tangerang, Sabtu.
Pernyataan Alip terkait tewasnya, Djuli Elfano (47), wartawan TVRI akibat luka tembak di bagian dada sebelah kiri oleh pelaku curanmor di kediamannya di Villa Bintaro Indah, Jalan Kalimantan Blok. B4/2A, Ciputat, Tangerang Selatan saat hendak mengeluarkan sepeda motornya.
Alip menjelaskan, dia belum bisa memastikan motif atas kematian korban, saat ini dia bersama anggotanya tengah menghimpun informasi dari pihak keluarga dan saksi mata.
"Sudah ada informasi yang telah kami peroleh dari saksi dan anggota keluarga dan kini anggota di lapangan sedang melakukan pengejaran," katanya.
Sementara itu, saksi mata kejadian, Fadli (17) mengatakan bila dia melihat ada sebuah motor jenis matic berwarna hitam berpenumpang dua orang kabur dari depan rumah korban.
"Saya lihat sepeda motor kabur dari depan rumah korban, yang mengemudi menggunakan topi, yang dibonceng berbadan tegap dan berambut gondrong, namun saya tidak lihat nomor polisinya," kata Fadli saat memberi keterangan di Polsek Ciputat.
Fadli menambahkan bila dia melihat korban tergeletak di jalan bersimbah darah dengan sepeda motor di sampingnya.
Korban yang tewas seketika di depan rumahnya tersebut, oleh pihak keluarga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bintaro untuk dipastikan sebab kematian korban.
Kini, rumah korban masih dibentangi garis polisi. Bukti darah dan sepeda motor satria F U warna putih hitam bernomor polisi B 6481 WEP masih berada di depan rumah korban.
"Korban tewas akibat luka tembak, namun belum bisa dipastikan apakah motif perampokan atau motif lain, kami masih menyelidiki kasus ini," kata Kapolsek Ciputat, Komisaris Polisi Alip di Tangerang, Sabtu.
Pernyataan Alip terkait tewasnya, Djuli Elfano (47), wartawan TVRI akibat luka tembak di bagian dada sebelah kiri oleh pelaku curanmor di kediamannya di Villa Bintaro Indah, Jalan Kalimantan Blok. B4/2A, Ciputat, Tangerang Selatan saat hendak mengeluarkan sepeda motornya.
Alip menjelaskan, dia belum bisa memastikan motif atas kematian korban, saat ini dia bersama anggotanya tengah menghimpun informasi dari pihak keluarga dan saksi mata.
"Sudah ada informasi yang telah kami peroleh dari saksi dan anggota keluarga dan kini anggota di lapangan sedang melakukan pengejaran," katanya.
Sementara itu, saksi mata kejadian, Fadli (17) mengatakan bila dia melihat ada sebuah motor jenis matic berwarna hitam berpenumpang dua orang kabur dari depan rumah korban.
"Saya lihat sepeda motor kabur dari depan rumah korban, yang mengemudi menggunakan topi, yang dibonceng berbadan tegap dan berambut gondrong, namun saya tidak lihat nomor polisinya," kata Fadli saat memberi keterangan di Polsek Ciputat.
Fadli menambahkan bila dia melihat korban tergeletak di jalan bersimbah darah dengan sepeda motor di sampingnya.
Korban yang tewas seketika di depan rumahnya tersebut, oleh pihak keluarga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bintaro untuk dipastikan sebab kematian korban.
Kini, rumah korban masih dibentangi garis polisi. Bukti darah dan sepeda motor satria F U warna putih hitam bernomor polisi B 6481 WEP masih berada di depan rumah korban.
Jumat, 16 Maret 2012
Kejagung periksa wajib pajak dari perusahaan asing
Jakarta (ANTARA
News) - Penyidik pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengaku telah
memeriksa salah satu perusahaan asing yang menjadi wajib pajak yang
ditangani oleh tersangka kepemilikan rekening gendut berinisial DW.
"Ada salah satu wajib pajak yang kami periksa, yaitu PT CT Perusahaan ini saya lupa itu bergerak di bidang apa, tapi ini milik asing yang berkedudukan di sini," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkouw, di Jakarta, Kamis malam.
Ia menegaskan perusahaan milik asing itu pernah berurusan dengan DW saat yang bersangkutan masih berdinas di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
"Jadi, ini pernah berurusan dengan DW, artinya DW pernah menangani wajib pajak ini sekitar tahun 2006," katanya.
Dikatakan Arnold Angkouw, sampai sekarang pihaknya juga sudah memeriksa wajib pajak lainnya, yakni PT RPU dan PT TRS.
Di bagian lain, dia menyebutkan dari sejumlah bank yang diperiksa penyidik, diketahui adanya aliran dana yang cukup besar.
"Aliran dana itu ada Rp800 juta, Rp400 juta, dan itu terjadi beberapa kali," katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan terus menelusuri aliran dana tersebut.
Kejaksaan Agung belum menyita aset tersangka kepemilikan rekening gendut, DW berupa tanah di Jati Asih, Bekasi senilai Rp4,5 miliar yang diinvestasikan ke PT Bangun Persada Semesta (BPS) karena harus ada izin dari pengadilan terlebih dahulu.
"Belum disita karena harus ada izin pengadilan. Ini baru mau diurus," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arnold Angkouw, di Jakarta, Kamis.
Aset yang dimiliki oleh mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut berupa tanah 27 kavling dan 1,2 hektare nonkavling.
"Jadi, saat ini penyidik baru melakukan pengecekan di lokasi aset milik DW," kata dia.
"Ada salah satu wajib pajak yang kami periksa, yaitu PT CT Perusahaan ini saya lupa itu bergerak di bidang apa, tapi ini milik asing yang berkedudukan di sini," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkouw, di Jakarta, Kamis malam.
Ia menegaskan perusahaan milik asing itu pernah berurusan dengan DW saat yang bersangkutan masih berdinas di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
"Jadi, ini pernah berurusan dengan DW, artinya DW pernah menangani wajib pajak ini sekitar tahun 2006," katanya.
Dikatakan Arnold Angkouw, sampai sekarang pihaknya juga sudah memeriksa wajib pajak lainnya, yakni PT RPU dan PT TRS.
Di bagian lain, dia menyebutkan dari sejumlah bank yang diperiksa penyidik, diketahui adanya aliran dana yang cukup besar.
"Aliran dana itu ada Rp800 juta, Rp400 juta, dan itu terjadi beberapa kali," katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan terus menelusuri aliran dana tersebut.
Kejaksaan Agung belum menyita aset tersangka kepemilikan rekening gendut, DW berupa tanah di Jati Asih, Bekasi senilai Rp4,5 miliar yang diinvestasikan ke PT Bangun Persada Semesta (BPS) karena harus ada izin dari pengadilan terlebih dahulu.
"Belum disita karena harus ada izin pengadilan. Ini baru mau diurus," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arnold Angkouw, di Jakarta, Kamis.
Aset yang dimiliki oleh mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut berupa tanah 27 kavling dan 1,2 hektare nonkavling.
"Jadi, saat ini penyidik baru melakukan pengecekan di lokasi aset milik DW," kata dia.
Tujuh Penipu Lewat HP Ditangkap
Jpnn
MASYARAKAT yang
menerima sambungan telephone mengatasnamakan dokter atau guru yang
mengaku putra putrinya masuk Rumah Sakit (RS) harus mawas diri. Bisa
jadi, itu ulah oknum yang berniat menipu. Sebab, tujuh pelaku tindak
pidana penipuan menggunakan handphone, Senin (12/3) lalu diringkus Dit
Reskrimum Polda Metro Jaya.
Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan buku rekening tabung dengan identitas palsu berikut ATM (Anjungan Tunai Mandiri), buku telephone, 23 unit handphone beragam jenis dan satu unit mobil Toyota Harrier bernopol B 8168 OU.
Tujuh orang yang diketahui bernama Usman, 45, Rasyid, 37, Ibrohim, 34, Andi 30, Lamong, 30, Ricky, 30, Ebit, 21 ini mengunakan modus petugas pembuatan E-KTP untuk mendapatkan nomor pribadi dan nomor rumah korban. “Tujuh pelaku penipuan menggunakan handphone yang mengaku sebagai guru dari sekolah Al-Azhar sekaligus dokter kita tangkap,” kata Kabid Huma Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto saat jumpa pers, Kamis (15/1).
Perwira melati tiga di pundak ini mengemukakan, penangkapan tujuh orang pelaku penipuan menggunakan handphone setelah petugas mendapatkan laporan salah satu warga Jalan Mahoni Cilincing Jakarta Utara mengalami kerugian Rp 24 juta.
Setelah sebelumnya korban tersebut mendapat sambungan telephone dari pria yang mengaku guru dan dokter RS Swasta yang menjelaskan putranya yang duduk dibangku sekolah Al-Azhar mengalami kecelakaan dan dilarikan ke RS. “Tetapi kenyatannya tidak, ini sebenarnya modus lama,” katanya.
Karena panik, korban yang disarankan untuk mentransfer uang untuk biaya pengobatan tersebut akhirnya percaya. Apalagi, putranya sulit dihubungi. “Setelah merasa tertipu, ia langsung melapor,” paparnya.
Sementara itu, Kasubdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Helmy Santika menambahkan, ketujuh pelaku tersebut memang profesional dalam melakukan tindak kejahatannya. Mereka memiliki peran masing-masing dalam bertugas. Di antaranya mencari calon korban melalu buku daftar telepon, bertugas menelepon korban dengan dalih sebagai pegawai kelurahan untuk melakukan pendataan dengan alasan E KTP. Bertugas menelepon ke rumah korban, bertugas memberitahu korban seolah-olah anaknya mengalami kecelakaan, dan bertugas sebagai dokter.
“Ada juga yang berperan mengalihkan perhatian anak dengan menghubungi anaknya secara berulang-ulang, sehingga handphonnya di matikan. Makanya, saat orang tua mengkonfirmasi kejadian tidak bisa dihubungi, karena handphone anaknya memang tidak aktif,” paparnya. (ash)
Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan buku rekening tabung dengan identitas palsu berikut ATM (Anjungan Tunai Mandiri), buku telephone, 23 unit handphone beragam jenis dan satu unit mobil Toyota Harrier bernopol B 8168 OU.
Tujuh orang yang diketahui bernama Usman, 45, Rasyid, 37, Ibrohim, 34, Andi 30, Lamong, 30, Ricky, 30, Ebit, 21 ini mengunakan modus petugas pembuatan E-KTP untuk mendapatkan nomor pribadi dan nomor rumah korban. “Tujuh pelaku penipuan menggunakan handphone yang mengaku sebagai guru dari sekolah Al-Azhar sekaligus dokter kita tangkap,” kata Kabid Huma Polda Metro Jaya Kombes Polisi Rikwanto saat jumpa pers, Kamis (15/1).
Perwira melati tiga di pundak ini mengemukakan, penangkapan tujuh orang pelaku penipuan menggunakan handphone setelah petugas mendapatkan laporan salah satu warga Jalan Mahoni Cilincing Jakarta Utara mengalami kerugian Rp 24 juta.
Setelah sebelumnya korban tersebut mendapat sambungan telephone dari pria yang mengaku guru dan dokter RS Swasta yang menjelaskan putranya yang duduk dibangku sekolah Al-Azhar mengalami kecelakaan dan dilarikan ke RS. “Tetapi kenyatannya tidak, ini sebenarnya modus lama,” katanya.
Karena panik, korban yang disarankan untuk mentransfer uang untuk biaya pengobatan tersebut akhirnya percaya. Apalagi, putranya sulit dihubungi. “Setelah merasa tertipu, ia langsung melapor,” paparnya.
Sementara itu, Kasubdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Helmy Santika menambahkan, ketujuh pelaku tersebut memang profesional dalam melakukan tindak kejahatannya. Mereka memiliki peran masing-masing dalam bertugas. Di antaranya mencari calon korban melalu buku daftar telepon, bertugas menelepon korban dengan dalih sebagai pegawai kelurahan untuk melakukan pendataan dengan alasan E KTP. Bertugas menelepon ke rumah korban, bertugas memberitahu korban seolah-olah anaknya mengalami kecelakaan, dan bertugas sebagai dokter.
“Ada juga yang berperan mengalihkan perhatian anak dengan menghubungi anaknya secara berulang-ulang, sehingga handphonnya di matikan. Makanya, saat orang tua mengkonfirmasi kejadian tidak bisa dihubungi, karena handphone anaknya memang tidak aktif,” paparnya. (ash)
Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran
Jpnn
JAKARTA -
Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan EN Rotorasiko
mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus tepat sasaran.
Pengalihan subsidi harus diberikan kepada yang berhak untuk menghindari
munculnya konflik baru yang mengarah kepada perpecahan.
"KNPI siap mengawal untuk proses itu agar Indonesia tidak mengalami perpecahan," kata Taufan Dialog Interaktif "Berikan Subsidi BBM Kepada Yang Berhak" di Gedung DPP KNPI, Jakarta Pusat Kamis (15/3).
Taufan menjelaskan yang perlu dikedepankan dalam rencana kenaikan BBM 1 April mendatang adalah masalah subsidi yang bersifat jangka panjang. Sebab, kenaikan BBM berdampak naiknya harga bahan pokok yang akan menyulitkan masyarakat.
"Subsidi BBM harus kepada orang yang berhak, jangan sampai di alihkan kepada hal-hal mubazir. Dan lebih baik dialihkan ke sifatanya jangka panjang seperti Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan infrastruktur," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua DPP KNPI Bidang Energi, Arif Rahman mengatakan untuk pengalihan subsidi harus juga memberikan hak istimewa kepada sektor usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah harga khusus suku cadang kepada sektor transportasi, seperti memberikan subsidi kepada truk-truk pengangkut bahan pokok. "Bagaimana caranya subsidi bisa diterima kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena sejauh ini aatusan triliun dari subsidi BBM jatuh kepada orang yang tidak tepat," jelasnya.
Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto mengatakan penerapan subsidi harusnya diberlakukan melalui pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar. Bila subsidi dilakukan melalui BBM maka lebih banyak ruginya daripada untungnya.
"Kalau terus di subsidi mislanya di Jakarta, orang lebih senang sekali memakai kendaraan pribadi karena memang harga BBM nya murah," kata Pri Agung.
Karena harga BBM murah, lanjut Pri, situasi ini akan membuka peluang penyalahgunaan misalnya, BBM bersubsidi harusnya bukan untuk industri karena harganya murah disalahgunakan untuk industri. "Anggaran untuk subsidi sangat besar 250 trilun rupiah. Bayangkan bila 180 terliun rupiah saja untuk sekolah gratis tentu kita akan beda melihatnya tentang kenaikan BBM," tandasnya. (awa/jpnn)
"KNPI siap mengawal untuk proses itu agar Indonesia tidak mengalami perpecahan," kata Taufan Dialog Interaktif "Berikan Subsidi BBM Kepada Yang Berhak" di Gedung DPP KNPI, Jakarta Pusat Kamis (15/3).
Taufan menjelaskan yang perlu dikedepankan dalam rencana kenaikan BBM 1 April mendatang adalah masalah subsidi yang bersifat jangka panjang. Sebab, kenaikan BBM berdampak naiknya harga bahan pokok yang akan menyulitkan masyarakat.
"Subsidi BBM harus kepada orang yang berhak, jangan sampai di alihkan kepada hal-hal mubazir. Dan lebih baik dialihkan ke sifatanya jangka panjang seperti Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan infrastruktur," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua DPP KNPI Bidang Energi, Arif Rahman mengatakan untuk pengalihan subsidi harus juga memberikan hak istimewa kepada sektor usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah harga khusus suku cadang kepada sektor transportasi, seperti memberikan subsidi kepada truk-truk pengangkut bahan pokok. "Bagaimana caranya subsidi bisa diterima kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena sejauh ini aatusan triliun dari subsidi BBM jatuh kepada orang yang tidak tepat," jelasnya.
Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto mengatakan penerapan subsidi harusnya diberlakukan melalui pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar. Bila subsidi dilakukan melalui BBM maka lebih banyak ruginya daripada untungnya.
"Kalau terus di subsidi mislanya di Jakarta, orang lebih senang sekali memakai kendaraan pribadi karena memang harga BBM nya murah," kata Pri Agung.
Karena harga BBM murah, lanjut Pri, situasi ini akan membuka peluang penyalahgunaan misalnya, BBM bersubsidi harusnya bukan untuk industri karena harganya murah disalahgunakan untuk industri. "Anggaran untuk subsidi sangat besar 250 trilun rupiah. Bayangkan bila 180 terliun rupiah saja untuk sekolah gratis tentu kita akan beda melihatnya tentang kenaikan BBM," tandasnya. (awa/jpnn)
Bambang Widjojanto: Yulianis Diperiksa di Ritz Carlton karena Ketakutan
RMOL. Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto menegaskan kembali bahwa
pemeriksaan bekas Wakil Direktur Keuangan Yulianis yang dilakukan di
salah satu hotel mew ah di Jakarta tahun lalu bukanlah lantaran ada diskriminasi treatment.
Pimpinan KPK bidang Penindakan itu mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima olehnya dari penyidik, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh karena saat itu Yulianis berada dalam posisi ketakutan sebab mendapatkan ancaman dari pihak yang tak dikenal.
"Sementara itu di KPK dia juga belum sepenuhnya percaya, oleh sebab itu ketika dia diminta diperiksa yang membuat dia aman dan nyaman, maka KPK datang kesana (Hotel Ritz Carlton)," terang Bambang dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis malam (15/3).
Kata Bambang, tidak ada maksud lain kecuali masalah keamanan sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan tersebut. Sedangkan KPK hanya menjalankan kewajiban untuk menjamin keselamatan Yulianis lantaran posisinya saat ini sebagai saksi kunci dalam kasus suap wismaatlet yang ikut menyeret bekas bosnya di Permai Group M Nazaruddin.
"Apa yang dilakukan KPK, semata-mata hanya untuk melindungi orang yang punya kepentingan," demikian Bambang. [ysa]
Pimpinan KPK bidang Penindakan itu mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima olehnya dari penyidik, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh karena saat itu Yulianis berada dalam posisi ketakutan sebab mendapatkan ancaman dari pihak yang tak dikenal.
"Sementara itu di KPK dia juga belum sepenuhnya percaya, oleh sebab itu ketika dia diminta diperiksa yang membuat dia aman dan nyaman, maka KPK datang kesana (Hotel Ritz Carlton)," terang Bambang dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis malam (15/3).
Kata Bambang, tidak ada maksud lain kecuali masalah keamanan sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan tersebut. Sedangkan KPK hanya menjalankan kewajiban untuk menjamin keselamatan Yulianis lantaran posisinya saat ini sebagai saksi kunci dalam kasus suap wismaatlet yang ikut menyeret bekas bosnya di Permai Group M Nazaruddin.
"Apa yang dilakukan KPK, semata-mata hanya untuk melindungi orang yang punya kepentingan," demikian Bambang. [ysa]
Jaksa Usut Kaitan Bos Dhana dan Wajib Pajak
VIVAnews - Kejaksaan Agung hari ini memeriksa
sejumlah saksi terkait kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan
pegawai pajak, Dhana Widyatmika. Dari empat saksi yang diperiksa, tiga
orang diantaranya merupakan atasan Dhana.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arnold Angkow, mengatakan dalam pemeriksaan tadi diketahui bahwa atasan Dhana pernah berhubungan dengan salah satu wajib pajak.
"Memang ada fakta bahwa mereka pernah berhubungan dengan salah satu wajib pajak. Namun dalam pemeriksaan tadi perlu diperdalam lagi keterkaitan dan adakah hubungan dengan DW," ujar Arnold, 15 Maret 2012.
Kejaksaan juga sudah memeriksa Wajib Pajak yang dimaksud. Salah satunya adalah RPU, yang disebut pernah ditangani oleh Dhana.
Selain itu Arnold mengatakan memeriksa wajib pajak lain, yaitu PT CT. "Ini perusahaan yang saya lupa bergerak di bidang mana. Tapi milik asing, berkedudukan di sini," ucap Arnold.
Menurut Arnold, Dhana pernah menangani pajak PT CT sekitar tahun 2006. "Di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mana saya tidak hafal," ujarnya. (ren)
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arnold Angkow, mengatakan dalam pemeriksaan tadi diketahui bahwa atasan Dhana pernah berhubungan dengan salah satu wajib pajak.
"Memang ada fakta bahwa mereka pernah berhubungan dengan salah satu wajib pajak. Namun dalam pemeriksaan tadi perlu diperdalam lagi keterkaitan dan adakah hubungan dengan DW," ujar Arnold, 15 Maret 2012.
Kejaksaan juga sudah memeriksa Wajib Pajak yang dimaksud. Salah satunya adalah RPU, yang disebut pernah ditangani oleh Dhana.
Selain itu Arnold mengatakan memeriksa wajib pajak lain, yaitu PT CT. "Ini perusahaan yang saya lupa bergerak di bidang mana. Tapi milik asing, berkedudukan di sini," ucap Arnold.
Menurut Arnold, Dhana pernah menangani pajak PT CT sekitar tahun 2006. "Di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mana saya tidak hafal," ujarnya. (ren)
Sempat Bersitegang, FPI dan Warga Pontianak Didamaikan Polisi
Chazizah Gusnita - detikNews
Jakarta Massa Front Pembela Islam (FPI) sempat bersitegang dengan warga dayak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Namun kericuhan tersebut akhirnya reda. Polisi langsung mendamaikan kedua kubu.
"Hanya salah paham saja. Nggak sampai berantem. Ribut tapi sudah damai," kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno saat dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2012).
Puji menceritakan keributan ini berawal dari adanya spanduk dari warga dayak yang bertuliskan menolak FPI. Kemudian muncul isu-isu akan ada penyerangan ke rumah adat dayak di Jl Sutoyo.
"Itu kemarin ada isu-isu saja. Salah paham antar pemuda," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal-hal buruk terjadi, polisi lantas sempat menutup Jl Sutoyo dan Jl Tanjung Pura selama 2 jam. Hingga akhirnya tokoh-tokoh dari kedua belah pihak dipertemukan.
"Sudah damai. Kedua tokoh sudah bertemu dan sudah selesai. Pukul 16.00 WIB semuanya sudah selesai. Jalan juga sudah dibuka," jelasnya.
Sampai pukul 17.40 WIB, kondisi di Kota Pontianak sudah kembali normal dan kondusif.
Jakarta Massa Front Pembela Islam (FPI) sempat bersitegang dengan warga dayak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Namun kericuhan tersebut akhirnya reda. Polisi langsung mendamaikan kedua kubu.
"Hanya salah paham saja. Nggak sampai berantem. Ribut tapi sudah damai," kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno saat dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2012).
Puji menceritakan keributan ini berawal dari adanya spanduk dari warga dayak yang bertuliskan menolak FPI. Kemudian muncul isu-isu akan ada penyerangan ke rumah adat dayak di Jl Sutoyo.
"Itu kemarin ada isu-isu saja. Salah paham antar pemuda," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal-hal buruk terjadi, polisi lantas sempat menutup Jl Sutoyo dan Jl Tanjung Pura selama 2 jam. Hingga akhirnya tokoh-tokoh dari kedua belah pihak dipertemukan.
"Sudah damai. Kedua tokoh sudah bertemu dan sudah selesai. Pukul 16.00 WIB semuanya sudah selesai. Jalan juga sudah dibuka," jelasnya.
Sampai pukul 17.40 WIB, kondisi di Kota Pontianak sudah kembali normal dan kondusif.
Priyo: Demo Tolak Kenaikan BBM Jangan Anarkistis
Ferdinan - detikNews
Jakarta Gelombang demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, makin meluas. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta mahasiswa tidak bertindak anarkis saat berunjuk rasa.
"Saya mengimbau semua pihak untuk tidak berbuat berlebihan dalam beraspirasi. Silakan lakukan aksi protes kalau memang kebijakan pemerintah perlu dikritik termasuk kenaikan BBM, tapi jangan malah membuat kegaduhan," kata Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) malam.
Imbauan ini disampaikan Priyo menanggapi unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan polisi. Selain itu, Priyo juga menyesalkan aksi penutupan jalan, penutupan SPBU termasuk menyandera truk tangki pengisi BBM.
"Jangan sampai kemudian merusak menggunakan kekerasan ataupun merugikan masyarakat lainnya, karena itu justru kontraproduktif dengan tujuan berdemo yaitu menyampaikan aspirasi," sambungnya.
Namun, Priyo juga mengingatkan agar aparat kepolisian tidak bertindak represif saat mengamankan demonstrasi. "Jangan represif karena akan menyulut persoalan baru. Menghadapi pendemo harus persuasif, jangan berlebihan karena itu akan memancing perlawanan baru dari demonstran," pungkasnya.
Seperti diketahui, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menutup paksa SPBU di Jalan Cikini Raya, Jakarta saat berunjuk rasa kemarin. Mereka melakukan aksi membakar ban di sebelah kiri SPBU sekitar 50 meter dari pom bensin.
Sehari sebelumnya kantor HMI di Cilosari 17, Cikini, Jakarta Pusat diacak-acak aparat Brimob setelah aksi unjuk rasa HMI menolak kenaikan harga BBM yang digelar malam hari dibubarkan paksa oleh polisi.
Jakarta Gelombang demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, makin meluas. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta mahasiswa tidak bertindak anarkis saat berunjuk rasa.
"Saya mengimbau semua pihak untuk tidak berbuat berlebihan dalam beraspirasi. Silakan lakukan aksi protes kalau memang kebijakan pemerintah perlu dikritik termasuk kenaikan BBM, tapi jangan malah membuat kegaduhan," kata Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) malam.
Imbauan ini disampaikan Priyo menanggapi unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan polisi. Selain itu, Priyo juga menyesalkan aksi penutupan jalan, penutupan SPBU termasuk menyandera truk tangki pengisi BBM.
"Jangan sampai kemudian merusak menggunakan kekerasan ataupun merugikan masyarakat lainnya, karena itu justru kontraproduktif dengan tujuan berdemo yaitu menyampaikan aspirasi," sambungnya.
Namun, Priyo juga mengingatkan agar aparat kepolisian tidak bertindak represif saat mengamankan demonstrasi. "Jangan represif karena akan menyulut persoalan baru. Menghadapi pendemo harus persuasif, jangan berlebihan karena itu akan memancing perlawanan baru dari demonstran," pungkasnya.
Seperti diketahui, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menutup paksa SPBU di Jalan Cikini Raya, Jakarta saat berunjuk rasa kemarin. Mereka melakukan aksi membakar ban di sebelah kiri SPBU sekitar 50 meter dari pom bensin.
Sehari sebelumnya kantor HMI di Cilosari 17, Cikini, Jakarta Pusat diacak-acak aparat Brimob setelah aksi unjuk rasa HMI menolak kenaikan harga BBM yang digelar malam hari dibubarkan paksa oleh polisi.
Kamis, 15 Maret 2012
M. Jasin: Apa Urgensinya DPR Revisi UU KPK?
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat berencana
merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa
kewenangan yang melekat pada KPK, akan dipangkas. Mantan Wakil Ketua KPK
Mochamad Jasin mempertanyakan urgensi rencana DPR itu.
"Apa urgensinya? Apakah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi? Jika misalnya untuk memperlemah, sebaiknya jangan," kata Jasin kepada VIVAnews, Rabu 14 Maret 2012.
Menurut Jasin, UU KPK saat ini masih bagus sehingga DPR tidak perlu repot-repot mengubahnya. "Kalau takut teman-temannya kena nggak benar itu. Urgensinya harus untuk memperkuat pemberantasan korupsi," dia menegaskan.
Jasin menuturkan kewenangan penyidikan, penuntutan dan penindakan dalam diri KPK merupakan kesatuan fungsi dan diperlukan agar pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK menjadi efektif.
Dia mencontohkan lembaga anti korupsi di Malaysia saja iri terhadap kewenangan yang dimiliki KPK saat ini. "Anda (KPK) bagus punya kewenangan penuntutan sendiri. Kalau kami (Malaysia) harus antre dulu sampai lewat setahun hanya untuk dinaikkan ke penuntutan. Jadi sulit, lama," Jasin menirukan komplain dari koleganya di Malaysia.
Karena itu, dia menyayangkan jika ada niat DPR untuk memotong kewenangan KPK saat ini. "Makanya, tiga kewenangan itu lalu dijadikan satu paket oleh anggota DPR pada periode terdahulu, yang mengerti pentingnya persoalan ini," ucapnya.
Jasin memberi saran pada anggota parlemen periode saat ini, "Yang harus diubah itu adalah sistem demokrasi dan money politics. Pemilihan umum saat ini hanya menghambur-hamburkan uang. Apalagi, itu uang pinjaman, sehingga setelah terpilih dia harus mengembalikan uang pinjaman itu dengan korupsi. Korupsi masih terus jalan kalau sistem demokrasi masih korup."
Sebelumnya, Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman menyatakan kewenangan KPK perlu dipangkas karena dinilai gagal mencegah tindak pidana korupsi.
"KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi bersamaan dengan itu korupsi merajalela. Koruptor seperti dibui satu, tumbuh seribu. Jadi KPK sukses menindak, tapi gagal mencegah korupsi," kata Benny.
Ia menilai tugas pencegahan sekaligus penindakan yang selama ini diberikan kepada KPK pada prakteknya justru menyandera dan membebani KPK. Oleh karena itu, ujar Benny, dalam RUU KPK yang baru Komisi III akan memperkuat kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk menindak, sementara KPK diminta fokus mencegah korupsi, seperti yang dijalankan di Perancis. (kd)
"Apa urgensinya? Apakah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi? Jika misalnya untuk memperlemah, sebaiknya jangan," kata Jasin kepada VIVAnews, Rabu 14 Maret 2012.
Menurut Jasin, UU KPK saat ini masih bagus sehingga DPR tidak perlu repot-repot mengubahnya. "Kalau takut teman-temannya kena nggak benar itu. Urgensinya harus untuk memperkuat pemberantasan korupsi," dia menegaskan.
Jasin menuturkan kewenangan penyidikan, penuntutan dan penindakan dalam diri KPK merupakan kesatuan fungsi dan diperlukan agar pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK menjadi efektif.
Dia mencontohkan lembaga anti korupsi di Malaysia saja iri terhadap kewenangan yang dimiliki KPK saat ini. "Anda (KPK) bagus punya kewenangan penuntutan sendiri. Kalau kami (Malaysia) harus antre dulu sampai lewat setahun hanya untuk dinaikkan ke penuntutan. Jadi sulit, lama," Jasin menirukan komplain dari koleganya di Malaysia.
Karena itu, dia menyayangkan jika ada niat DPR untuk memotong kewenangan KPK saat ini. "Makanya, tiga kewenangan itu lalu dijadikan satu paket oleh anggota DPR pada periode terdahulu, yang mengerti pentingnya persoalan ini," ucapnya.
Jasin memberi saran pada anggota parlemen periode saat ini, "Yang harus diubah itu adalah sistem demokrasi dan money politics. Pemilihan umum saat ini hanya menghambur-hamburkan uang. Apalagi, itu uang pinjaman, sehingga setelah terpilih dia harus mengembalikan uang pinjaman itu dengan korupsi. Korupsi masih terus jalan kalau sistem demokrasi masih korup."
Sebelumnya, Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman menyatakan kewenangan KPK perlu dipangkas karena dinilai gagal mencegah tindak pidana korupsi.
"KPK memang sukses menyeret banyak koruptor ke dalam penjara. Tapi bersamaan dengan itu korupsi merajalela. Koruptor seperti dibui satu, tumbuh seribu. Jadi KPK sukses menindak, tapi gagal mencegah korupsi," kata Benny.
Ia menilai tugas pencegahan sekaligus penindakan yang selama ini diberikan kepada KPK pada prakteknya justru menyandera dan membebani KPK. Oleh karena itu, ujar Benny, dalam RUU KPK yang baru Komisi III akan memperkuat kewenangan kejaksaan dan kepolisian untuk menindak, sementara KPK diminta fokus mencegah korupsi, seperti yang dijalankan di Perancis. (kd)
Jelaskan Duduk Persoalan Baik-baik, 3 Aktivis HMI Dibebaskan Aparat
Anes Saputra - detikNews
Jakarta Tiga aktivis HMI yang ditahan aparat kepolisian dibebaskan. Mereka dilepas setelah ketiganya menjelaskan duduk persoalan secara baik-baik.
"Tiga orang dilepas polisi karena menjelaskan persoalan dengan baik-baik," tutur Wakil Sekretaris Umum PTKP Badko HMI Jabotabeka-Banten, Alfian Ramadhani ketika ditemui detikcom di Polda Metro Jaya, Kamis (14/3/2012) dinihari.
Ramadhani menuturkan, tiga temannya itu bernama Safi, Ramadhan dan Soliha. Ketiganya ditangkap terkait peristiwa penyerangan sekretariat HMI di Cilosari, Jakarta Pusat.
Tiga orang itu, lanjutnya, setelah ditangkap di kawasan Cilosari dibawa ke Polsek Menteng, (sebelumnya diberitakan dibawa ke Polda Metro Jaya). "Mereka dilepas, tapi kondisinya luka-luka," ujar Alfian.
Sementara itu pihak kepolisian belum memberikan keterangan mengenai penahanan dan penyerangan sekretariat HMI pada Rabu malam. Juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto masih belum membalas pesan singkat yang diterima detikcom.
Petugas di Polda Metro Jaya juga bungkam. "Saya tidak berwenang memberikan informasi. Silakan tanya ke bagian Humas," ujar salah seorang petugas piket di bagian sentra pelayanan kepolisian.
Jakarta Tiga aktivis HMI yang ditahan aparat kepolisian dibebaskan. Mereka dilepas setelah ketiganya menjelaskan duduk persoalan secara baik-baik.
"Tiga orang dilepas polisi karena menjelaskan persoalan dengan baik-baik," tutur Wakil Sekretaris Umum PTKP Badko HMI Jabotabeka-Banten, Alfian Ramadhani ketika ditemui detikcom di Polda Metro Jaya, Kamis (14/3/2012) dinihari.
Ramadhani menuturkan, tiga temannya itu bernama Safi, Ramadhan dan Soliha. Ketiganya ditangkap terkait peristiwa penyerangan sekretariat HMI di Cilosari, Jakarta Pusat.
Tiga orang itu, lanjutnya, setelah ditangkap di kawasan Cilosari dibawa ke Polsek Menteng, (sebelumnya diberitakan dibawa ke Polda Metro Jaya). "Mereka dilepas, tapi kondisinya luka-luka," ujar Alfian.
Sementara itu pihak kepolisian belum memberikan keterangan mengenai penahanan dan penyerangan sekretariat HMI pada Rabu malam. Juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto masih belum membalas pesan singkat yang diterima detikcom.
Petugas di Polda Metro Jaya juga bungkam. "Saya tidak berwenang memberikan informasi. Silakan tanya ke bagian Humas," ujar salah seorang petugas piket di bagian sentra pelayanan kepolisian.
Peras Bupati Tanjung Balai, Anggota KPK Gadungan Dibekuk
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta Aparat gabungan Polresta Barelang Polda Kepri dan Subdit Resmob Polda Metro Jaya membekuk seorang anggota KPK gadungan. Pelaku bernama Jatmiko (45) ini ditangkap karena memeras Bupati Tanjung Balai, Karimun, Nurdin Basirun.
Kepala Subdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersangka.
"Betul, tim dari Polda Kepri yang dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras Polresta Barelang Iptu Chrisman Panjaitan berkoordinasi dengan kita untuk menangkap pelaku yang berada di Kuningan," jelas Herry saat dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2012) dinihari.
Herry mengatakan, pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Tiong, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (14/3) malam. Saat ditangkap, tersangka tengah bersama seorang wanita.
"Saat digeledah, kita menemukan bong dan satu butir ekstasi," ujarnya.
Sementara itu, Kanit Jatanras Polresta Barelang Iptu Chrisman Panjaitan menjelaskan, tersangka merupakan buronan Polda Kepulauan Riau.
"Dia adalah aktor intelektual dalam aksi pemerasan yang dilakukannya bersama tiga pelaku lainnya," kata Chrisman.
Chrisman mengatakan, tersangka melakukan aksi pemerasan bersama tiga pelaku lainnya terhadap Bupati Tanjung Balai, Karimun, Nurdin Basirun pada 31 Januari 2012 lalu. Modus pemerasan yang dilakukan tersangka yakni dengan cara mengirimkan surat panggilan KPK palsu.
"Tersangka berpura-pura mengaku sebagai anggota KPK yang akan memanggil korban dengan alasan korban terlibat korupsi dana Pemkab," katanya.
Tersangka kemudian meminta uang senilai Rp 5 juta bila korban tidak ingin ditangkap.
Tiga tersangka sudah ditangkap dalam kasus tersebut. Sementara tersangka Jatmiko dijerat dengan Pasal 378 dan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara.
Jakarta Aparat gabungan Polresta Barelang Polda Kepri dan Subdit Resmob Polda Metro Jaya membekuk seorang anggota KPK gadungan. Pelaku bernama Jatmiko (45) ini ditangkap karena memeras Bupati Tanjung Balai, Karimun, Nurdin Basirun.
Kepala Subdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersangka.
"Betul, tim dari Polda Kepri yang dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras Polresta Barelang Iptu Chrisman Panjaitan berkoordinasi dengan kita untuk menangkap pelaku yang berada di Kuningan," jelas Herry saat dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2012) dinihari.
Herry mengatakan, pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Tiong, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (14/3) malam. Saat ditangkap, tersangka tengah bersama seorang wanita.
"Saat digeledah, kita menemukan bong dan satu butir ekstasi," ujarnya.
Sementara itu, Kanit Jatanras Polresta Barelang Iptu Chrisman Panjaitan menjelaskan, tersangka merupakan buronan Polda Kepulauan Riau.
"Dia adalah aktor intelektual dalam aksi pemerasan yang dilakukannya bersama tiga pelaku lainnya," kata Chrisman.
Chrisman mengatakan, tersangka melakukan aksi pemerasan bersama tiga pelaku lainnya terhadap Bupati Tanjung Balai, Karimun, Nurdin Basirun pada 31 Januari 2012 lalu. Modus pemerasan yang dilakukan tersangka yakni dengan cara mengirimkan surat panggilan KPK palsu.
"Tersangka berpura-pura mengaku sebagai anggota KPK yang akan memanggil korban dengan alasan korban terlibat korupsi dana Pemkab," katanya.
Tersangka kemudian meminta uang senilai Rp 5 juta bila korban tidak ingin ditangkap.
Tiga tersangka sudah ditangkap dalam kasus tersebut. Sementara tersangka Jatmiko dijerat dengan Pasal 378 dan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara.
Wewenang KPK Terancam Dipreteli, Busyro Yakin Masyarakat akan Melawan
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta Kewenangan KPK terancam dipreteli seiring dengan tengah digodoknya Undang-udang tentang lembaga antikorupsi tersebut di DPR. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yakin masyarakat tidak akan memberi dukungan pada upaya pelemahan KPK ini.
"Sayang sekali ada indikasi upaya mempreteli kewenangan KPK.Saya yakin masyarakat akan melawan siapapun yang melemahkan gerakan pemberantasan korupsi," tutur Busyro dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (15/3/2012).
Pria yang tahun lalu menjabat sebagai Ketua KPK ini menilai selayaknya lembaga antikorupsi tersebut jangan dipandang sebagai lembaga adhoc. Menurutnya, KPK merupakan lembaga permanen karena korupsi juga memiliki sifat permanen.
"Karena korupsi bersifat permanen, tetapi KPK dinilai sebagai lembaga adhoc," ujar mantan Ketua KY ini.
Saat ini Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK tengah digodok di Komisi III DPR yang membawahi bidang hukum. Muncul sejumlah isu panas terkait dipangkasnya kewenangan KPK, mulai dari 'diceraikannya' kewenangan menyidik dan menuntut sekaligus sampai dicabutnya kewenangan untuk menindak.
Jakarta Kewenangan KPK terancam dipreteli seiring dengan tengah digodoknya Undang-udang tentang lembaga antikorupsi tersebut di DPR. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yakin masyarakat tidak akan memberi dukungan pada upaya pelemahan KPK ini.
"Sayang sekali ada indikasi upaya mempreteli kewenangan KPK.Saya yakin masyarakat akan melawan siapapun yang melemahkan gerakan pemberantasan korupsi," tutur Busyro dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (15/3/2012).
Pria yang tahun lalu menjabat sebagai Ketua KPK ini menilai selayaknya lembaga antikorupsi tersebut jangan dipandang sebagai lembaga adhoc. Menurutnya, KPK merupakan lembaga permanen karena korupsi juga memiliki sifat permanen.
"Karena korupsi bersifat permanen, tetapi KPK dinilai sebagai lembaga adhoc," ujar mantan Ketua KY ini.
Saat ini Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK tengah digodok di Komisi III DPR yang membawahi bidang hukum. Muncul sejumlah isu panas terkait dipangkasnya kewenangan KPK, mulai dari 'diceraikannya' kewenangan menyidik dan menuntut sekaligus sampai dicabutnya kewenangan untuk menindak.
Polisi Amankan Tiga Aktivis HMI karena Bakar Ban & Tutup Jalan
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta Polisi menciduk tiga aktivis HMI terkait pengamanan unjuk rasa pada Rabu (14/3) malam. Pihak kepolisian mengamankan tiga aktivis itu karena mereka membakar ban dan menutup jalan.
"Kami melakukan itu karena ketiganya membakar ban dan menutup jalan," tutur Kapolsek Menteng Kompol Dani kepada detikcom, Kamis (15/3/2012).
Dani menuturkan, pihak kepolisian harus mengambil tindakan tegas karena massa HMI menutup jalan dan membakar ban pada malam hari. Padahal saat itu lalu lintas tengah padat-padatnya pada jam pulang kerja.
"Tidak mungkin kita melakukan pengamanan tanpa ada alasan yang jelas," papar Dani.
Sebelumnya diberitakan, markas HMI Jakarta disatroni aparat keamanan. Markas tersebut tepatnya beralamat di kawasan Cilosari 17, Cikini, Jakarta Pusat.
"Kawan-kawan (HMI) melakukan aksi mengkritisi kebijakan kenaikan harga BBM di Cikini Raya dan direspon dengan sikap represif aparat," kata Wakil Sekretaris Umum PTKP Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Alfian Ramadhani, saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (14/3/2012).
Dijelaskan Alfian, aparat mendatangi markas HMI dan buku-buku yang tersimpan di situ langsung diobrak-abrik aparat yang datang. Aparat tersebut datang pada Rabu sekitar pukul 20.00 WIB.
Aparat juga mengamankan tiga aktivis dari HMI pada Rabu malam. "Tiga orang diamankan," ujar Alfian.
Jakarta Polisi menciduk tiga aktivis HMI terkait pengamanan unjuk rasa pada Rabu (14/3) malam. Pihak kepolisian mengamankan tiga aktivis itu karena mereka membakar ban dan menutup jalan.
"Kami melakukan itu karena ketiganya membakar ban dan menutup jalan," tutur Kapolsek Menteng Kompol Dani kepada detikcom, Kamis (15/3/2012).
Dani menuturkan, pihak kepolisian harus mengambil tindakan tegas karena massa HMI menutup jalan dan membakar ban pada malam hari. Padahal saat itu lalu lintas tengah padat-padatnya pada jam pulang kerja.
"Tidak mungkin kita melakukan pengamanan tanpa ada alasan yang jelas," papar Dani.
Sebelumnya diberitakan, markas HMI Jakarta disatroni aparat keamanan. Markas tersebut tepatnya beralamat di kawasan Cilosari 17, Cikini, Jakarta Pusat.
"Kawan-kawan (HMI) melakukan aksi mengkritisi kebijakan kenaikan harga BBM di Cikini Raya dan direspon dengan sikap represif aparat," kata Wakil Sekretaris Umum PTKP Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Alfian Ramadhani, saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (14/3/2012).
Dijelaskan Alfian, aparat mendatangi markas HMI dan buku-buku yang tersimpan di situ langsung diobrak-abrik aparat yang datang. Aparat tersebut datang pada Rabu sekitar pukul 20.00 WIB.
Aparat juga mengamankan tiga aktivis dari HMI pada Rabu malam. "Tiga orang diamankan," ujar Alfian.
'Jangan potong anggaran BIN'
Jakarta (ANTARA
News) - Anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie tak setuju anggaran
Badan Inteligen (BIN) dipotong 20 persen. Saat ini, anggaran BIN tak
banyak, sekitar Rp1,7 triliun.
Menurut Effendy, bila anggaran BIN dipotong, maka akan timbul masalah baru.
"BIN merupakan garda terdepan dalam masalah keamanan. Apa jadinya kalau anggaran BIN dikurangi?
Masalah keamanan yang sumbernya dari BIN akan menjadi kacau balau. Bisa-bisa terjadi kekacauan dimana-mana karena adanya dana yang memadai," kata Effendy kepada ANTARA News di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
BIN sendiri, katanya, baru memiliki Undang-Undang. yang membuat BIN memerlukan sarana prasarana memadai dalam menunjang kinerja BIN sehingga informasi mengenai keamanan bisa dikelola dengan baik.
"Urgensi dan substansi nasional perlu dipertimbangkan juga dalam pemotongan anggaran. Ada beberapa lembaga seperti BIN yang tidak perlu dipotong anggarannya," katanya.
Dia tak setuju dengan cara pemerintah dalam mengakali subsidi BBM dengan memotong anggaran ke sektor vital seperti BIN.
"Pemerintah sepertinya tidak kreatif mencari sumber dana untuk menutupi kekurangan subsidi atau kenaikan BBM," pungkasnya.
Menurut Effendy, bila anggaran BIN dipotong, maka akan timbul masalah baru.
"BIN merupakan garda terdepan dalam masalah keamanan. Apa jadinya kalau anggaran BIN dikurangi?
Masalah keamanan yang sumbernya dari BIN akan menjadi kacau balau. Bisa-bisa terjadi kekacauan dimana-mana karena adanya dana yang memadai," kata Effendy kepada ANTARA News di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
BIN sendiri, katanya, baru memiliki Undang-Undang. yang membuat BIN memerlukan sarana prasarana memadai dalam menunjang kinerja BIN sehingga informasi mengenai keamanan bisa dikelola dengan baik.
"Urgensi dan substansi nasional perlu dipertimbangkan juga dalam pemotongan anggaran. Ada beberapa lembaga seperti BIN yang tidak perlu dipotong anggarannya," katanya.
Dia tak setuju dengan cara pemerintah dalam mengakali subsidi BBM dengan memotong anggaran ke sektor vital seperti BIN.
"Pemerintah sepertinya tidak kreatif mencari sumber dana untuk menutupi kekurangan subsidi atau kenaikan BBM," pungkasnya.
Setgab sepakat selamatkan perekonomian nasional
Bogor (ANTARA News)
- Jajaran partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sepakat untuk menyelamatkan perekonomian nasional
dari gejolak perekonomian global serta mempersiapkan bantuan sosial yang
tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan dengan pimpinan partai politik anggota koalisi di kediaman pribadinya Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.
"Jajaran partai koalisi sangat peduli pada penyelamatan perekonomian nasional serta penyelamatan kehidupan rakyat termasuk dampak dari gejolak perekonomian global terhadap perekonomian kita yang secara langsung juga berdampak pada masyarakat kita," tuturnya.
Dalam diskusi yang dihadiri ketua umum dan sekretaris jenderal enam partai politik anggota koalisi itu, menurut Yudhoyono, juga dibahas skema bantuan sosial yang tepat bagi masyarakat yang akan terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Sesuai aturan berlaku harapan kita pada Maret pembahasan APBNP 2012 yang rancangannya telah diusulkan oleh pemerintah bisa rampung," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, akan ada kepastian APBN yang telah diperbaiki itu adalah anggaran yang sehat, tepat, dan bisa menyelamatkan perekonomian nasional.
Presiden Yudhoyono menyatakan pertemuan enam partai politik anggota koalisi dilakukan karena terdorong urgensi untuk membahas situasi perekonomian saat ini.
Pada pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan kepada pimpinan partai politik anggota koalisi tentang rencana kebijakan APBNP 2012. Kemudian setiap pimpinan partai politik anggota koalisi diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan usulan mereka.
"Semua sudah menyampaikan pandangan, usulan, yang saya pandang sesuai, baik, dan konstruktif karena kita ingin menetapkan kebijakan memilih satu opsi dan kemudian kita jalankan untuk kepentingan rakyat dan menyelamatkan perekonomian dari berbagai tekanan kita rasakan dewasa ini," tutur Yudhoyono.
Meski demikian, Presiden menyatakan pertemuan pimpinan partai politik anggota koalisi itu tidak lantas menggantikan forum yang diatur dalam konstitusi, yaitu pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR.
"Keputusan tidak pada forum konsultasi ini tetapi tetap pada sistem yang berlaku dan undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Namun, lanjut Yudhoyono, karena pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Presiden Boediono adalah pemerintahan yang dibangun oleh koalisi maka menjadi misi pimpinan partai politik untuk bersama-sama merumuskan pilihan kebijakan yang terbaik serta mengawal kebijakan tersebut agar bisa berjalan secara baik.
Hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu Wakil Presiden Boediono, ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik anggota koalisi serta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik.
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan semua partai politik anggota koalisi pada prinsipnya menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan yang harus dipikirkan bersama oleh partai politik koalisi adalah merumuskan bentuk empati yang tepat bagi masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan harga BBM.
Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan dengan pimpinan partai politik anggota koalisi di kediaman pribadinya Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.
"Jajaran partai koalisi sangat peduli pada penyelamatan perekonomian nasional serta penyelamatan kehidupan rakyat termasuk dampak dari gejolak perekonomian global terhadap perekonomian kita yang secara langsung juga berdampak pada masyarakat kita," tuturnya.
Dalam diskusi yang dihadiri ketua umum dan sekretaris jenderal enam partai politik anggota koalisi itu, menurut Yudhoyono, juga dibahas skema bantuan sosial yang tepat bagi masyarakat yang akan terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Sesuai aturan berlaku harapan kita pada Maret pembahasan APBNP 2012 yang rancangannya telah diusulkan oleh pemerintah bisa rampung," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, akan ada kepastian APBN yang telah diperbaiki itu adalah anggaran yang sehat, tepat, dan bisa menyelamatkan perekonomian nasional.
Presiden Yudhoyono menyatakan pertemuan enam partai politik anggota koalisi dilakukan karena terdorong urgensi untuk membahas situasi perekonomian saat ini.
Pada pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan kepada pimpinan partai politik anggota koalisi tentang rencana kebijakan APBNP 2012. Kemudian setiap pimpinan partai politik anggota koalisi diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan usulan mereka.
"Semua sudah menyampaikan pandangan, usulan, yang saya pandang sesuai, baik, dan konstruktif karena kita ingin menetapkan kebijakan memilih satu opsi dan kemudian kita jalankan untuk kepentingan rakyat dan menyelamatkan perekonomian dari berbagai tekanan kita rasakan dewasa ini," tutur Yudhoyono.
Meski demikian, Presiden menyatakan pertemuan pimpinan partai politik anggota koalisi itu tidak lantas menggantikan forum yang diatur dalam konstitusi, yaitu pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR.
"Keputusan tidak pada forum konsultasi ini tetapi tetap pada sistem yang berlaku dan undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Namun, lanjut Yudhoyono, karena pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Presiden Boediono adalah pemerintahan yang dibangun oleh koalisi maka menjadi misi pimpinan partai politik untuk bersama-sama merumuskan pilihan kebijakan yang terbaik serta mengawal kebijakan tersebut agar bisa berjalan secara baik.
Hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu Wakil Presiden Boediono, ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik anggota koalisi serta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik.
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan semua partai politik anggota koalisi pada prinsipnya menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan yang harus dipikirkan bersama oleh partai politik koalisi adalah merumuskan bentuk empati yang tepat bagi masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan harga BBM.
Polres Sumenep minta demo BBM tak anarkis, ganggu publik
Sumenep (ANTARA
News) - Kepolisian Resor Sumenep, Jawa Timur, meminta pelaksanaan
demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, tidak
sampai anarkis dan mengganggu kepentingan publik.
Kapolres Sumenep, AKBP Dirin, Rabu, menjelaskan, sejak beberapa hari lalu, pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, terkait kemungkinan adanya demo menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saat ini, isu yang berpotensi menimbulkan adanya demo adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April 2012. Dalam konteks itu, kalau pun ada elemen masyarakat yang akan demo, pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan mengganggu kepentingan publik. Demo apa pun harus dilakukan secara damai," katanya di Sumenep.
Ia juga meminta elemen masyarakat yang akan melakukan demo, untuk melayangkan surat pemberitahuan kepada jajarannya.
"Kami tidak mungkin melarang demo sepanjang dilakukan secara damai. Namun, tolong, prosedurnya juga dilalui, yakni melayangkan surat pemberitahuan kepada kami yang berisi tentang waktu pelaksanaan demo, estimasi peserta, dan lokasinya," ujarnya.
Surat pemberitahuan pelaksanaan demo, kata dia, merupakan berkas penting yang akan dijadikan pedoman bagi dirinya dalam penentuan jumlah personel pengamanan.
"Di setiap pelaksanaan demo, kami akan menyiagakan anggota sebagai bentuk pengamanan kepada pendemo sekaligus memastikan demo tersebut berjalan aman dan lancar serta sesuai surat pemberitahuan," ucapnya.
Diri juga mengemukakan, secara nasional, jajaran Polri memang diminta waspada menjelang naiknya harga BBM.
"Selain diinstruksikan mencegah dan mengantisipasi adanya upaya penimbunan BBM oleh oknum tertentu, kami juga harus memastikan pelaksanaan demo menolak kenaikan harga BBM berjalan aman dan tidak mengganggu kepentingan publik," katanya. (ANT)
Kapolres Sumenep, AKBP Dirin, Rabu, menjelaskan, sejak beberapa hari lalu, pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, terkait kemungkinan adanya demo menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saat ini, isu yang berpotensi menimbulkan adanya demo adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April 2012. Dalam konteks itu, kalau pun ada elemen masyarakat yang akan demo, pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan mengganggu kepentingan publik. Demo apa pun harus dilakukan secara damai," katanya di Sumenep.
Ia juga meminta elemen masyarakat yang akan melakukan demo, untuk melayangkan surat pemberitahuan kepada jajarannya.
"Kami tidak mungkin melarang demo sepanjang dilakukan secara damai. Namun, tolong, prosedurnya juga dilalui, yakni melayangkan surat pemberitahuan kepada kami yang berisi tentang waktu pelaksanaan demo, estimasi peserta, dan lokasinya," ujarnya.
Surat pemberitahuan pelaksanaan demo, kata dia, merupakan berkas penting yang akan dijadikan pedoman bagi dirinya dalam penentuan jumlah personel pengamanan.
"Di setiap pelaksanaan demo, kami akan menyiagakan anggota sebagai bentuk pengamanan kepada pendemo sekaligus memastikan demo tersebut berjalan aman dan lancar serta sesuai surat pemberitahuan," ucapnya.
Diri juga mengemukakan, secara nasional, jajaran Polri memang diminta waspada menjelang naiknya harga BBM.
"Selain diinstruksikan mencegah dan mengantisipasi adanya upaya penimbunan BBM oleh oknum tertentu, kami juga harus memastikan pelaksanaan demo menolak kenaikan harga BBM berjalan aman dan tidak mengganggu kepentingan publik," katanya. (ANT)
Wali kota surabaya diminta tangani persoalan bonek
Surabaya (ANTARA
News) - DPRD Kota Surabaya meminta wali kota setempat segera turun
tangan terkait adanya aksi balas dendam yang dilakukan pihak-pihak yang
mengatasnamakan suporter Persebaya atau bonekmania pascameninggalnya
lima bonek di Lamongan beberapa hari lalu.
Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Baktiono, Rabu, mengatakan kalau wali kota tidak segera turun maka potensi konflik antar pendukung sepak bola akan terus berlanjut.
"Wali Kota Surabaya harus bertemu dengan Bupati Lamongan untuk meredam konflik yang mungkin akan terjadi antarpendukung sepak bola," katanya.
Diketahui aksi balas dendam yang dilakukan oleh massa yang mengendarai sepeda motor dengan mengatasnamakan bonek melakukan "sweeping" pedagang asal Lamongan di sejumlah kawasan seperti Klampis, Dharmahusada dan Kedungdoro pada Selasa (13/3) malam.
Massa yang mengendarai motor mencopoti dan merusak spanduk milik pedagang yang terdapat tulisan Lamongan. Bahkan salah satu pelayan kedai di Kedungdoro sempat terkena pukulan.
Menurut dia, bonek sebagai potensi yang baik untuk Surabaya harusnya bisa dikelola dengan baik dan tidak perlu sampai melakukan aksi-aksi lanjutan yang mengakibatkan sentimen negatif.
Sementara tentang maraknya spanduk-spanduk anti kedaerahan tertentu yang di pasang di beberapa wilayah di Surabaya, menurut Baktiono, diharapkan segera disikapi serius wali kota.
"Kalau kondisi itu dibiarkan maka dikhawatirkan perpecahan antar daerah di Jatim akan terjadi hanya karena ketidakseriusan pemerintah meredam konflik yang terjadi antarpendukung sepak bola," ujarnya.
Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono. Ia mengatakan agar bonek tetap menjaga kondisi Surabaya agar tetap kondusif dan tidak membuat warga daerah lain takut ke Surabaya.
"Semua pihak untuk tidak emosional karena proses penyelidikan masih dilakukan polisi," katanya.
Agus mengharapkan dengan adanya langkah yang bijak dari para pendukung sepak bola di Surabaya konflik antar pendukung sepak bola tidak akan berlarut. "DPRD Surabaya akan membahas serius persoalan pendukung sepak bola agar tidak sampai meluas ke beberapa daerah," katanya.
Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Baktiono, Rabu, mengatakan kalau wali kota tidak segera turun maka potensi konflik antar pendukung sepak bola akan terus berlanjut.
"Wali Kota Surabaya harus bertemu dengan Bupati Lamongan untuk meredam konflik yang mungkin akan terjadi antarpendukung sepak bola," katanya.
Diketahui aksi balas dendam yang dilakukan oleh massa yang mengendarai sepeda motor dengan mengatasnamakan bonek melakukan "sweeping" pedagang asal Lamongan di sejumlah kawasan seperti Klampis, Dharmahusada dan Kedungdoro pada Selasa (13/3) malam.
Massa yang mengendarai motor mencopoti dan merusak spanduk milik pedagang yang terdapat tulisan Lamongan. Bahkan salah satu pelayan kedai di Kedungdoro sempat terkena pukulan.
Menurut dia, bonek sebagai potensi yang baik untuk Surabaya harusnya bisa dikelola dengan baik dan tidak perlu sampai melakukan aksi-aksi lanjutan yang mengakibatkan sentimen negatif.
Sementara tentang maraknya spanduk-spanduk anti kedaerahan tertentu yang di pasang di beberapa wilayah di Surabaya, menurut Baktiono, diharapkan segera disikapi serius wali kota.
"Kalau kondisi itu dibiarkan maka dikhawatirkan perpecahan antar daerah di Jatim akan terjadi hanya karena ketidakseriusan pemerintah meredam konflik yang terjadi antarpendukung sepak bola," ujarnya.
Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono. Ia mengatakan agar bonek tetap menjaga kondisi Surabaya agar tetap kondusif dan tidak membuat warga daerah lain takut ke Surabaya.
"Semua pihak untuk tidak emosional karena proses penyelidikan masih dilakukan polisi," katanya.
Agus mengharapkan dengan adanya langkah yang bijak dari para pendukung sepak bola di Surabaya konflik antar pendukung sepak bola tidak akan berlarut. "DPRD Surabaya akan membahas serius persoalan pendukung sepak bola agar tidak sampai meluas ke beberapa daerah," katanya.
Pemerintah kurangi dampak BBM lewat empat sektor
Jakarta (ANTARA
News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan
pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar
minyak bersubsidi melalui empat sektor.
"Pemerintah berupaya melindungi masyarakat terkena dampak kenaikan harga BBM, dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian raskin ke-13 dan ke-14, bantuan untuk siswa miskin serta subsidi transportasi," kata Hatta di Jakarta, Rabu.
Untuk BLTS menurut Hatta akan diberikan kepada sekitar 74 juta jiwa atau 30 persen dari masyarakat dengan pendapatan ekonomi terendah.
"Usulan BLSM sementara adalah Rp150 ribu per rumah tangga sasaran (RTS) yaitu sebanyak 18,5 juta RTS, bila 1 RTS terdiri dari empat orang maka BLSM ditujukan bagi 74 jiwa masyarakat dengan pendapatan terendah," ungkap Hatta.
Dana bantuan tersebut menurut Hatta didapat dari pemotongan anggaran kementerian dan lembaga; berdasarkan Nota Keuangan Kementerian Keuangan, besaran BLSM adalah Rp25,6 triliun.
"Selanjutnya adalah penyaluran raskin bulan ke-13 sudah berjalan 17,5 juta RTS dan ke-14 untuk 18,5 juta RTS," jelas Hatta.
Kemudian bantuan untuk siswa miskin, dari jumlah yang sudah berjalan menurut Hatta ditambah Rp3,4 triliun.
"Sedangkan untuk subsidi transportasi umum, pemerintah menyediakan Rp5 triliun untuk transportasi berbasis `public service obligation` seperti yang kereta api dan kapal laut," ungkap Hatta.
Namun untuk tarif angkutan umum yang dikelola oleh Organisasi Angkutan Daerah (Organda), Hatta meminta agar Kementerian Perhubungan, Organda dan pemerintah daerah berdiskusi untuk mendapatkan pola tarif yang tepat dengan bantuan Rp5 triliun tersebut.
"Alasan utama kenaikan BBM adalah karena subsidi sudah membengkak dan ada kecenderungan harga minyak mentah meningkat, sehingga bila tidak ada kenaikan harga maka anggaran akan tersedot untuk subsidi," ungkap Hatta.
Menurut perhitungan pemerintah, besaran subsidi tanpa kenaikan harga BBM akan mencapai Rp178,62 triliun, tapi dengan kenaikan harga BBM, maka subsidi bisa ditekan Rp137,38 triliun.
Angka subsidi tersebut dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 105 dolar AS per barel, kurs Rp9.000 per dolar AS, dan kuota BBM 40 juta kiloliter.
"Pemerintah berupaya melindungi masyarakat terkena dampak kenaikan harga BBM, dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian raskin ke-13 dan ke-14, bantuan untuk siswa miskin serta subsidi transportasi," kata Hatta di Jakarta, Rabu.
Untuk BLTS menurut Hatta akan diberikan kepada sekitar 74 juta jiwa atau 30 persen dari masyarakat dengan pendapatan ekonomi terendah.
"Usulan BLSM sementara adalah Rp150 ribu per rumah tangga sasaran (RTS) yaitu sebanyak 18,5 juta RTS, bila 1 RTS terdiri dari empat orang maka BLSM ditujukan bagi 74 jiwa masyarakat dengan pendapatan terendah," ungkap Hatta.
Dana bantuan tersebut menurut Hatta didapat dari pemotongan anggaran kementerian dan lembaga; berdasarkan Nota Keuangan Kementerian Keuangan, besaran BLSM adalah Rp25,6 triliun.
"Selanjutnya adalah penyaluran raskin bulan ke-13 sudah berjalan 17,5 juta RTS dan ke-14 untuk 18,5 juta RTS," jelas Hatta.
Kemudian bantuan untuk siswa miskin, dari jumlah yang sudah berjalan menurut Hatta ditambah Rp3,4 triliun.
"Sedangkan untuk subsidi transportasi umum, pemerintah menyediakan Rp5 triliun untuk transportasi berbasis `public service obligation` seperti yang kereta api dan kapal laut," ungkap Hatta.
Namun untuk tarif angkutan umum yang dikelola oleh Organisasi Angkutan Daerah (Organda), Hatta meminta agar Kementerian Perhubungan, Organda dan pemerintah daerah berdiskusi untuk mendapatkan pola tarif yang tepat dengan bantuan Rp5 triliun tersebut.
"Alasan utama kenaikan BBM adalah karena subsidi sudah membengkak dan ada kecenderungan harga minyak mentah meningkat, sehingga bila tidak ada kenaikan harga maka anggaran akan tersedot untuk subsidi," ungkap Hatta.
Menurut perhitungan pemerintah, besaran subsidi tanpa kenaikan harga BBM akan mencapai Rp178,62 triliun, tapi dengan kenaikan harga BBM, maka subsidi bisa ditekan Rp137,38 triliun.
Angka subsidi tersebut dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 105 dolar AS per barel, kurs Rp9.000 per dolar AS, dan kuota BBM 40 juta kiloliter.
Rabu, 14 Maret 2012
Surat Palsu Terungkap, Ditjen Imigrasi Lakukan Pembenahan Internal
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) segera melakukan pembenahan di jajaran internal menyusul terungkapnya surat palsu yang dilakukan Kepala Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Rochadi Iman Santoso. Dirjen Imigrasi meminta jajarannya bekerja sesuai prosedur yang berlaku.
"Tentunya kita mengevaluasi tentang persoalan ini," ujar kata Kabag Humas Imigrasi Kemenkum HAM Maryoto saat dihubungi detikcom, Rabu (14/3/2012).
Pihak Imigrasi juag menunggu laporan dari kepolisian terkait perkembangan kasus itu dan menghormati proses penyelidikan yang dilakukan polisi.
"Kalau soal pemanggilan saya belum monitor dan belum ada lagi hingga saat ini," terangnya.
Namun, menurut Maryoto, setelah terungkapnya kasus pemalsuan surat tersebut, Ditjen Imigrasi melakukan kordinasi internal untuk melakukan pembenahan di jajaran keimigrasian.
"Ke dalam menjadi masukan untuk melakukan pembenahan kalau ada celah misalnya apakah tu sistem yang tidak baik," kata Maryoto.
"Jajaran pimpinan juga menyampaikan instruksi bahwa harus bekerja sesuai SOP," tambahnya.
Seperti diketahui, Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Rochadi Iman Santosa ditahan Polda Metro Jaya karena dugaan pemalsuan dokumen data perlintasan WN Singapura, Toh Ke Ng Siong. Ia beralasan, hal itu terjadi karena kesalahan petugas imigrasi dalam menginput data.
Rochadi diduga memalsukan surat perlintasan Siong yang menerangkan seolah-olah Siong datang ke Indonesia pada 5 Agustus 2009 dengan pesawat Tiger dan kembali ke negaranya dengan pesawat KLM Royal Dutch ke Amsterdam pada 6 Agustus 2009.
Dari hasil penyelidikan polisi dan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak maskapai dan Kementerian Hukum dan HAM, Siong tidak pernah tercatat keluar-masuk Indonesia pada tanggal 5-6 Agustus 2009. Usut punya usut, surat tersebut ternyata diterbitkan oleh Rochadi atas permintaan B, D dan P selaku pengacara Siong.
Jakarta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) segera melakukan pembenahan di jajaran internal menyusul terungkapnya surat palsu yang dilakukan Kepala Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Rochadi Iman Santoso. Dirjen Imigrasi meminta jajarannya bekerja sesuai prosedur yang berlaku.
"Tentunya kita mengevaluasi tentang persoalan ini," ujar kata Kabag Humas Imigrasi Kemenkum HAM Maryoto saat dihubungi detikcom, Rabu (14/3/2012).
Pihak Imigrasi juag menunggu laporan dari kepolisian terkait perkembangan kasus itu dan menghormati proses penyelidikan yang dilakukan polisi.
"Kalau soal pemanggilan saya belum monitor dan belum ada lagi hingga saat ini," terangnya.
Namun, menurut Maryoto, setelah terungkapnya kasus pemalsuan surat tersebut, Ditjen Imigrasi melakukan kordinasi internal untuk melakukan pembenahan di jajaran keimigrasian.
"Ke dalam menjadi masukan untuk melakukan pembenahan kalau ada celah misalnya apakah tu sistem yang tidak baik," kata Maryoto.
"Jajaran pimpinan juga menyampaikan instruksi bahwa harus bekerja sesuai SOP," tambahnya.
Seperti diketahui, Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Rochadi Iman Santosa ditahan Polda Metro Jaya karena dugaan pemalsuan dokumen data perlintasan WN Singapura, Toh Ke Ng Siong. Ia beralasan, hal itu terjadi karena kesalahan petugas imigrasi dalam menginput data.
Rochadi diduga memalsukan surat perlintasan Siong yang menerangkan seolah-olah Siong datang ke Indonesia pada 5 Agustus 2009 dengan pesawat Tiger dan kembali ke negaranya dengan pesawat KLM Royal Dutch ke Amsterdam pada 6 Agustus 2009.
Dari hasil penyelidikan polisi dan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak maskapai dan Kementerian Hukum dan HAM, Siong tidak pernah tercatat keluar-masuk Indonesia pada tanggal 5-6 Agustus 2009. Usut punya usut, surat tersebut ternyata diterbitkan oleh Rochadi atas permintaan B, D dan P selaku pengacara Siong.
Langganan:
Postingan (Atom)