Sumenep (ANTARA News) - Kepolisian Resor Sumenep, Jawa Timur, meminta pelaksanaan demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, tidak sampai anarkis dan mengganggu kepentingan publik.

Kapolres Sumenep, AKBP Dirin, Rabu, menjelaskan, sejak beberapa hari lalu, pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, terkait kemungkinan adanya demo menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Saat ini, isu yang berpotensi menimbulkan adanya demo adalah rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April 2012. Dalam konteks itu, kalau pun ada elemen masyarakat yang akan demo, pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan mengganggu kepentingan publik. Demo apa pun harus dilakukan secara damai," katanya di Sumenep.

Ia juga meminta elemen masyarakat yang akan melakukan demo, untuk melayangkan surat pemberitahuan kepada jajarannya.

"Kami tidak mungkin melarang demo sepanjang dilakukan secara damai. Namun, tolong, prosedurnya juga dilalui, yakni melayangkan surat pemberitahuan kepada kami yang berisi tentang waktu pelaksanaan demo, estimasi peserta, dan lokasinya," ujarnya.

Surat pemberitahuan pelaksanaan demo, kata dia, merupakan berkas penting yang akan dijadikan pedoman bagi dirinya dalam penentuan jumlah personel pengamanan.

"Di setiap pelaksanaan demo, kami akan menyiagakan anggota sebagai bentuk pengamanan kepada pendemo sekaligus memastikan demo tersebut berjalan aman dan lancar serta sesuai surat pemberitahuan," ucapnya.

Diri juga mengemukakan, secara nasional, jajaran Polri memang diminta waspada menjelang naiknya harga BBM.

"Selain diinstruksikan mencegah dan mengantisipasi adanya upaya penimbunan BBM oleh oknum tertentu, kami juga harus memastikan pelaksanaan demo menolak kenaikan harga BBM berjalan aman dan tidak mengganggu kepentingan publik," katanya. (ANT)