Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP angkat bicara mengenai kabar yang menyatakan telah diputuskan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan proses penetapan pasangan capres dan cawapres dilakukan berdasarkan ketentuan UU No 42 tahun 2008.
Isi UU tersebut mengenai pemilihan presiden dimana pasangan Calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ketentuan suara sekurang-kurangnya 20 persen kursi atau 25 persen suara di DPR RI.
"Persoalan cawapres yang mendampingi Pak Joko Widodo merupakan persoalan yang penting dan strategis serta sangat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia," kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (18/5/2014).
Untuk itu, Tjahjo mengatakan penetapan cawapres pasti akan dilakukan Jokowi dengan cara seksama, cermat dan hati-hati. Selain itu juga diperlukan berbagai pertimbangan yang mendalam khususnya Jokowi dan Megawati serta didiskusikan dengan pimpinan parpol kerjasama lainnya seperti Nasdem, PKB dan Hanura.
"PDI Perjuangan menegakkan bahwa capres dan cawapres merupakan satu kesatuan kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang diusung merupakan kepemimpinan Trisakti yang memiliki komitmen besar terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan Indonesia dan NKRI serta mendedikasikan hidupnya untuk rakyat," ungkapnya.
Tjahjo mengatakan pendamping Jokowi akan disampaikan pada momentum yang tepat sebelum tanggal 20 Mei 2014 batas akhir pendaftaran KPU. Selain itu, calon wakil presiden juga diumumkan langsung oleh Jokowi dan Megawati didampingi ketua umum parpol koalisi.
"PDI Perjuangan terus mempersiapkan diri memasuki tahapan pemilu presiden, dengan mempersiapkan tim kampanye, tim BP Pemilu Presiden Partai, strategi pemenangan, dan penggalangan kekuatan rakyat yang menyatakan diri dengan kepemimpinan Pak Jokowi," imbuhnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar