INILAHCOM, Jakarta - Gabungan Solidaritas Perjungan Buruh (GSPB) pesimis jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden, Jokowi akan menghapuskan sistem kerja kontrak (outsourcing).
Humas DPW GSPB Bekasi, Anton Siregar menilai Jokowi tidak akan menghapuskan sistem outsourcing, dan bahkan bukan tidak mungkin ia akan melanggengkan sistem yang telah menyengsarakan kaum buruh itu.
Humas DPW GSPB Bekasi, Anton Siregar menilai Jokowi tidak akan menghapuskan sistem outsourcing, dan bahkan bukan tidak mungkin ia akan melanggengkan sistem yang telah menyengsarakan kaum buruh itu.
Hal tersebut karena sistem outsourcing lahir pada saat Megawati Soekarnoputri menjadi pemimpin di Indonesia.
"(Buruh) ngga mau Jokowi. Dia kan dari PDIP. Kita tahu adanya outsourcing itu di zaman Mega," kata Anton di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Anton melanjutkan, karena itu ia menilai buruh sulit untuk mendukung Jokowi sebagai Capres. Terlebih saat ini persepsi buruh terhadap Jokowi merupakan 'boneka Megawati'. Karena Jokowi selalu mengutarakan kalimatnya yang melontarkan ' Tanya ibu Mega'.
"Kita ngga mau Jokowi disetir Mega. Mau bagaimana nasib kami (buruh)? Jadi kita ngga punya pilihan ke Jokowi," tandasnya.[bay]
"(Buruh) ngga mau Jokowi. Dia kan dari PDIP. Kita tahu adanya outsourcing itu di zaman Mega," kata Anton di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).
Anton melanjutkan, karena itu ia menilai buruh sulit untuk mendukung Jokowi sebagai Capres. Terlebih saat ini persepsi buruh terhadap Jokowi merupakan 'boneka Megawati'. Karena Jokowi selalu mengutarakan kalimatnya yang melontarkan ' Tanya ibu Mega'.
"Kita ngga mau Jokowi disetir Mega. Mau bagaimana nasib kami (buruh)? Jadi kita ngga punya pilihan ke Jokowi," tandasnya.[bay]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar