Sutarmi
Gunung Kidul (ANTARA News) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung
Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memanggil tim sukses pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta dan Kepala Kantor Pos
Wonosari untuk mengklarifikasi surat pribadi Prabowo kepada guru di
wilayah itu.
"Pada Kamis, 09.00 WIB, kami akan meminta klarifikasi kepada tim
sukses Prabowo-Hatta, dinas pendidikan dan pihak kantor pos," kata
Divisi Pengawasan Panwaslu Gunung Kidul Budi Hariyanto di Gunung Kidul,
Rabu.
Budi menduga ada unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pilpres, khusus pasal 42 ayat 1 huruf h yang isinya
melarang penggunaan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan untuk kegiatan kampanye.
Menurut dia surat pribadi Prabowo yang ditujukan kepada
pegawai negeri sipil dan guru diduga memiliki unsur pelanggaran karena
dikirim melalui sekolah.
"Kami belum menyimpulkan apakah melanggar atau tidak. Kami
akan membuat kesimpulan setelah meminta klarifikasi kepada pihak-pihak
yang mengetahui persoalan ini," kata Budi.
Manager Operasional Kantor Pos Wonosari, Wedha Wijayanto
mengatakan ribuan surat tersebut langsung dikirim ke sekolah tujuan pada
Sabtu (21/6). "Sampai saat ini belum ada surat kembali," katanya.
Dia mengatakan tujuan surat yang diterima Pos Wonosari 19 Juni
sebanyak 7700 lembar dan 20 Juni sebanyak 4400 lembar, tersebut mirip
yang dikirim Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, salah seorang guru penerima surat dari Capres
Probowo, Priharmono mengaku menerima surat pribadi dari Prabowo Subianto
pada Sabtu (21/6).
"Suratnya biasa meminta dukungan, mirip yang dikirimkan Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu," kata Priharmono.
Surat pribadi sebanyak 12.100 surat melalui kantor pos, yang
diterima dua kali oleh Kantor Pos Wonosari 19 Juni sebanyak 7700 lembar
dan 20 Juni sebanyak 4400 lembar.
Dalam surat yang tertanggal 6 Juni, Prabowo meminta doa restu
untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang. Selain itu ada visi dan
misi berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan
pendidikan serta pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah.
Meski menerima surat pribadi, Priharmono mengatakan dirinya
mengaku netral dalam pemilihan presiden karena sebagai seorang PNS, dan
tidak terpengaruh.
"Sebagai seorang PNS harus netral, dan soal memilih itu nanti," kata dia. (STR/Z003)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar