Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih melalui Pilpres 9 Juli 2014 diharapkan memprioritaskan akses pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"JKN harus tetap berlanjut karena merupakan amanat dari undang-undang, siapapun presiden yang terpilih nanti," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Prof Dr dr Abdul Razak Thaha, MSc di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan semua aspek pendukung realisasi program JKN seperti aspek perundangan, kepesertaan, manfaat, serta iuran telah ditetapkan untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam mencapai jaminan kesehatan.
Dia menambahkan, program JKN lebih mengedepankan tindakan pencegahan atau promotif dan preventif, daripada pengobatan atau kuratif.
"Pencegahan itu lebih penting dibanding memperbanyak fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit," katanya.
Sementara itu, Guru Besar FKUI dan Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKMUI Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH mengharapkan presiden terpilih meningkatkan anggaran belanja kesehatan yang selama ini belum optimal.
Menurut dia, belanja kesehatan yang minim bisa mengakibatkan Indonesia banyak tertinggal dibanding negara lain dalam bidang kesehatan.
"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan membutuhkan biaya yang lebih besar," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Zaenal Abidin meminta presiden terpilih untuk menjadikan masalah kesehatan sebagai prioritas utama.
"Masalah kesehatan sangat mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan menentukan kesuksesan pembangunan," katanya.
Karena itu, menurut dia, pemerataan pelayanan kesehatan harus menjadi program nyata termasuk dalam memenuhi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah dengan merata.
(W004/N002)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar